situs slot bagus hari ini

Raja Tianjiu

Buruh Kecam Heru Budi soal UMP DKI 2023 Naik 5,6 Persen******

Partai buruhbersama organisasi serikat buruh menolak upah minimumprovinsi (UMP) DKI Jakarta 2023 yang hanya naik 5,6 persen. Mereka mengecam Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono karena hanya menetapkan UMP tahun depan sebesar Rp4,9 juta.

"Tidak punya hati pada buruh. Tidak punya rasa empati pada buruh. Kami mengecam keras kebijakan Pj Gubernur DKI," ujar Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, dalam keterangan resmi, Rabu (30/11).

Dalam hal ini, Said menyebut ada beberapa alasan penolakan kenaikan UMP DKI.

Pertama, kenaikan 5,6 persen atau Rp259.944 akan membuat buruh semakin miskin. Apalagi tidak ada kenaikan upah di masa pandemi covid-19, padahal harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) naik. Kondisi itu disebut membuat daya beli buruh turun 30 persen.

Ia menyebut kenaikan UMP 2023 DKI sebesar 5,6 persen berada di bawah tingkat inflasi 2022.

"Kenaikan UMP tersebut menggunakan inflasi year to year, September 2021 - September 2022. Sehingga hal itu tidak bisa mendeteksi kenaikan harga BBM yang yang diputuskan Oktober (2022)," ujarnya.

Kedua, kenaikan UMP DKI lebih kecil dibandingkan dengan daerah sekitar. Misalnya Bogor di mana bupati wilayah tersebut merekomendasikan kenaikan upah sebesar 10 persen, serta daerah lainnya termasuk Subang, Majalengka, dan Cirebon.

Said menilai Heru Budi tidak berhasil meningkatkan daya beli kaum buruh dan masyarakat kecil. Namun justru berpihak pada kelas menengah atas dan pengusaha.

Menurutnya, kebijakan Heru Budi jauh lebih buruk dibandingkan dengan Gubernur DKI sebelumnya, Anies Baswedan terutama terkait upah minimum dan beberapa kebijakan bagi masyarakat kelas bawah.

Atas dasar itu, buruh akan melakukan aksi besar-besaran di berbagai daerah mulai 1-7 Desember 2022 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Keturunan Master Bumi

Mati Suri Sejak 2017, Bandara di Bone Sulsel Kembali Beroperasi******

Bandara Arung Palakka di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali beroperasi, Kamis (1/12), setelah berhenti beroperasi sejak 2017.

Maskapai Susi Air resmi menjadi maskapai perdana yang kembali terbang dari bandara tersebut.

Beroperasinya kembali bandara tersebut setelah Pemerintah Provinsi Sulsel memberikan bantuan subsidi tiket sebesar Rp2,5 miliar. 

Maskapai Susi Air kata Zulkarnain memakai pesawat LET L 410 UVP-E20 yang merupakan pesawat bermesin ganda yang serbaguna, yang kerap digunakan untuk jarak pendek.

"L-410 dioperasikan oleh dua pilot, dan mempunyai daya tampung mulai 15 hingga 18 penumpang," bebernya.

Sejak 2017 lalu penerbangan umum berhenti di Bandara Bone, karena Bandara Arung Palaka tidak lagi masuk dalam kategori pelayanan penerbangan perintis yang disubsidi oleh Kemenhub yaitu khusus untuk daerah 3T (Terpencil; Tertinggal dan Terdepan).

"Gubernur Sulsel memberikan bantuan keuangan ini, sehingga penerbangan ke Bone kembali beroperasi," jelas Kepala Dinas Perhubungan Sulsel Muhammad Arafah.

Berikut harga tiket Susi Air untuk rute Bone:

1. Makassar - Bone, dengan penerbangan hari Senin-jum'at dengan harga Rp457.880
2. Bone - Makassar, dengan penerbangan hari Senin-Jum'at, dengan harga Rp358.000
3. Bone - Kendari, setiap hari Senin dan Jum'at, dengan harga Rp591.100
4. Kendari - Bone, setiap hari Senin dan Jum'at, dengan harga Rp601.100
5. Bone - Balikpapan setiap hari Selasa dan Kamis dengan harga Rp1.246.000
6. Balikpapan - Bone setiap hari Selasa dan Kamis dengan harga Rp1.345.880

[Gambas:Video CNN]

Sangat mendominasi

Harga Emas Lompat ke Rp991 Ribu per Gram Kamis Pagi******

Harga jualemasPT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp991 ribu per gram pada Kamis (1/12). Harga emas tercatat naik Rp10 ribu dari Rp981 ribu per gram pada perdagangan sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga naik Rp13 ribu dari Rp885 ribu menjadi Rp898 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp545,5 ribu, 2 gram Rp1,9 juta, 3 gram Rp2,85 juta, 5 gram Rp4,73 juta, 10 gram Rp9,40 juta, 25 gram Rp23,3 juta, dan 50 gram Rp46,6 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sedangkan, pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX menguat 1,70 persen menjadi US.789 per troy ons. Begitu juga harga emas di perdagangan spot menguat 0,50 persen ke US.777,3 per troy ons pada pagi ini.

Analis DCFX Futures Lukman Leong memproyeksi harga emas menguat hari ini. Hal ini seiring dengan sinyal The Fed akan mulai menurunkan tingkat suku bunga.

"Harga emas diperkirakan akan naik setelah the Fed Powell memberikan statement dovishdan mensinyalkan apabila akan mulai menurunkan tingkat kenaikan suku bunga pada pertemuan Desember," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.760 per troy ons danresistanceUS.786 per troy ons pada hari ini.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke dunia roh

Heru Budi Bakal Gelar Karpet Merah Bagi Investor yang Parkir di DKI******

Pemprov DKI Jakarta akan menggelar 'karpet merah' bagi investoryang membawa investasidan menggairahkan ekonomi masyarakat Jakarta dan sekitarnya.

"Pemprov DKI Jakarta siap menjadi ujung tombak terdepan dan bersinergi bersama Kadin dalam memberikan kemudahaan berusaha, serta menyediakan 'karpet merah' bagi investasi yang bisa menggairahkan ekonomi masyarakat di Kota Jakarta dan sekitarnya," ujar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (2/12).

Heru turut menghadiri acara Gala Dinner dalam rangkaian kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2022 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (1/12) malam.

"Jika Kadin kuat, UMKM kuat, ekonomi daerah dan nasional kuat, Indonesia maju. Penguatan UMKM tentu saja berarti menambah jumlah pengusaha di Indonesia. Ini menjadi tugas Kadin sebagai mitra utama pemerintah dalam dunia usaha," kata Heru menambahkan pernyataan.

Selain Heru, dalam acara ini hadir pula Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi, para Ketua Kadin Seluruh Indonesia, para Ketua Kadin Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta, hingga Anggota dan Pengurus KADIN Indonesia.

Sejumlah topik seperti upah minimum provinsi (UMP) 2023 hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) pun tidak luput dari pembahasan.

Adapun pembahasan utama dalam Rapimnas ini adalah penguatan UMKM di tengah kondisi global yang tak menentu dan ancaman resesi.

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengatakan UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Hal ini tampak dari kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 61,07 persen senilai Rp8.573,89 triliun pada 2021 lalu.

Tak hanya itu, UMKM juga menyerap dan memberikan lapangan kerja bagi 97 persen dari total tenaga kerja yang ada atau sekitar 117 juta pekerja.

Rapimnas merupakan forum untuk berbagi, berkolaborasi dan berdiskusi antara pengusaha nasional dan daerah, pengusaha besar dan kecil terkait dengan pemulihan dunia usaha dan ekonomi Indonesia pasca pandemi.

Termasuk juga mengukur keberhasilan kinerja dan langkah-langkah pemulihan ekonomi yang sudah dijalankan selama setahun terakhir.

[Gambas:Video CNN]

Tahun-tahun ketika aku menjadi Kaisar Langit

Kadin Dukung Apindo Gugat Pemerintah Soal UMP 2023******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendukung Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait gugatan atau uji materi atas Peraturan Menteri Ketenakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minum Provinsi (UMP) 2023 ke Mahkamah Agung.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan para pengusaha mengikuti mekanisme atau kebijakan apapun yang ditetapkan pemerintah, namun butuh juga butuh kepastian hukum.

"Kalau kita melihat ada dualisme dari regulasi. Dualisme ini berbahaya membuat ketidakpastian hukum. Di sisi inilah waktu teman asosiasi datang dan bilang ada uji materiil kami mendukung karena kami melihatnya dari hukum, karena ada ketidakpastian dari sisi investor dan pelaku industri," ujarnya dalam diskusi media di Menara Kadin, Selasa (29/11).

"Jadi sebetulnya kaitan dengan UMP, suara industri macam-macam. Di sisi ini perlu adanya solusi. Industri tidak bisa disamakan. Ada industri, ada juga padat karya. Di sisi ini kita nggak sendiri," jelasnya.

Meski demikian, Rasyid kembali menekankan bahwa Kadin akan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Pasalnya, Kadin tak bisa ikut-ikutan seperti asosiasi pengusaha dalam hal pengupahan.

"Jadi untuk UMP lebih baik diserahkan ke mekanisme yang ada. Saya menghormati proses yang ada. Saya tidak mau menyentuh hal tersebut, kalau berbicara cawe-cawe. Jadi kami harus menghargai proses tersebut. Saya setuju melihatnya kepastian hukum karena ada dualisme tadi," imbuhnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang mengatakan pemerintah tak pernah mengajak pengusaha membahas mengenai UMP 2023 yang ditetapkan berdasarkan Permenaker 18/2022 tersebut. Sehingga, ia melihat wajar saja Apindo melakukan gugatan.

Pasalnya, kata Sarman, kenaikan UMP yang ditetapkan tidak berdasarkan kemampuan pelaku usaha yang saat ini masih banyak belum pulih seutuhnya.

"Tiba-tiba keluar Permenaker 18/2022, bagi kami sangat aneh. Itu tidak melalui proses perundingan, ini kalau kita bicara UMP ya kan bicara antara pengusaha dan pekerja, jangan sampai siapa yang menetapkan, siapa yang bayar. Yang menetapkan pemerintah yang bayar siapa? pemerintah? Kita yang bayar," kata Sarman.

"Jadi kita yang mengetahui kemampuan pengusaha itu kan kita dalam hal ini, makanya kita sangat sayangkan. Jadi kalau Kadin sama Apindo melakukan gugatan ya sah-sah saja supaya kita punya kepastian hukum," imbuhnya.

Sama seperti tahun sebelumnya, Sarman optimis gugatan yang diajukan pengusaha ke MA bakal menang. Karenanya, diharapkan UMP 2023 bisa kembali diformulasikan berdasarkan PP 36/2021.

"Feeling saya nggak mungkin kalah (gugatan). Feeling saya ya, karena bagaimanapun juga PP itu lebih tinggi dari Permenaker," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Taipan senjata yang melakukan perjalanan ke Daqin

Jabar dan Jatim Tolak Impor Beras, Klaim Stok Berlimpah******

Pemerintah Provinsi Jawa Barat(Jabar) danJawa Timur (Jatim) berharap pemerintah pusat tidak lagi melakukan impor beras. Pasalnya, produksi beras tahun ini lebih dari kebutuhan penduduk hingga akhir tahun.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur (Jatim) Hadi Sulistyo mengungkapkan jika impor beras dilakukan maka harga beras produksi dalam negeri harganya otomatis akan merosot.

Ia memaparkan produksi padi Jatim pada periode Januari-Oktober 2022 diperkirakan mencapai 9,2 juta ton atau setara dengan 5,9 juta ton beras.

Sedangkan kebutuhan konsumsi masyarakat Jatim pada periode Januari-Oktober 2022 hanya sebesar 2,8 juta ton.

"Jadi bisa dipastikan bahwa beras di Jawa Timur tersedia dan stok aman. Kami sangat berharap agar tidak impor, tapi stok dalam negeri diserap dengan optimal oleh Bulog sesuai harga yang berlaku di lapangan sehingga membantu dan menyejahterakan petani," ungkap Hadi lewat keterangan tertulis, Kamis (1/12).

Selain itu, Jatim juga telah memanen beras dengan luas panen mencapai 105 ribu hektar, setara beras 389.000 ton pada November 2022.

Hadi menyebutkan dari hasil faktual, di sejumlah penggilingan padi kecil dan pedagang-pedagang Jatim terdapat ada 57 ribu ton beras. Termasuk juga diklaim banyak stok GKG maupun beras di penggilingan padi besar yang tersedia.

"Sesuai data, stok beras menunjukkan bahwa Jawa Timur masih surplus," kata Hadi.

Senada, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Dadang Hidayat mengungkapkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produksi gabah kering giling mencapai 2,7 ton.

"Angka sementara BPS tahun 2022, produksi padi Jawa Barat September-Desember 2022 sebanyak 2,7 juta ton gabah kering giling (GKG) dan produksi ini setara dengan 1,56 juta ton beras," ungkapnya.

Data ini pun disandingkan dengan jumlah penduduk Jawa Barat 2020 sebanyak 49,93 juta orang dengan tingkat konsumsi beras menurut Dusenas DKPP Jawa Barat adalah 1,38 juta ton. Maka artinya, produksi beras di Jabar masih berlebih.

"Maka kebutuhan beras rakyat Jawa Barat sebanyak 1,38 juta ton sehingga Jawa Barat masih surplus beras sebesar 178.883 ton beras," Kata Dadang.

Menurutnya, stok beras ini tersebar hampir di semua Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Termasuk stok sekitar 10 persen dari surplus berada di penggilingan dan di gudang pedagang sebanyak 15.968,19 ton.

Saat ini, di Jawa Barat, harga rata-rata gabah kering panen sebesar Rp4.886, sehingga jika beras impor masuk langsung membuat harga gabah dan beras anjlok.

"Di samping stok di penggilingan dan gudang pedagang tentunya beras Jawa Barat juga tersebar dan tersimpan berupa stok di rumah tangga," ucap Dadang.

[Gambas:Video CNN]