pejuang303

Zaman kuno

RI Masih Bisa Impor Pangan Meski 'Kuasai' 11 Bahan Pokok******

Indonesia masih bisaimpor bahan pangan dari negara lain meski pemerintah telah berkomitmen mengelola dan menguasai 11 bahan pokok(bapok).

Penguasaan bapok tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan impor bisa dilakukan dengan syarat terlebih dahulu mengoptimalkan produksi dari dalam negeri.

Dalam PP 125/2022, 11 jenis bahan pokok yang harus diutamakan dari produksi dalam negeri adalah beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

"Jadi nomor satu utamakan produksi dalam negeri. Misalnya kalau kedelai bisa diproduksi dalam negeri tiga juta ton, ya kenapa impor. Jadi gitu, kita utama dari dalam negeri yang kita genjot," imbuhnya.

Arief menjelaskan dalam menyusun neraca pangan, Bapanas akan menghitung berapa kemampuan produksi dalam negeri dan kebutuhan yang diperlukan. Nah dari saat perhitungan tersebut kalau ditemukan ada bahan pangan yang tidak bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka akan diimpor.

"Kalau ketersediaannya kurang ya itu mesti pengadaan dari luar. Tapi kita sudah koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) pangan agar optimalkan penyerapan dalam negeri. Impor opsi terakhir," jelasnya.

"Jadi aturan ini tidak serta merta tidak memperbolehkan impor. Tetap bisa, tapi dengan syarat tadi saya sampaikan, optimalkan serap dari dalam negeri dulu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian ke dunia lain dengan jam tangan pintar

BPJT Siap Uji Coba Pembayaran Nontunai Tanpa Henti di Wilayah IKN******

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR siap menguji coba sistem pembayaran tol nontunai tanpa henti atau multi lane free flow (MLFF) dengan aplikasi Cantas di Tol Balikpapan-Samarinda, dekat Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan selain Tol Balikpapan-Samarinda, pihaknya juga akan menguji coba MLFF yaitu Jagorawi, Jakarta-Cikampek, Dalam Kota, Jakarta Outer Ring Road (JORR) termasuk Ulujami-Pondok Aren-Serpong, dan Bali-Mandara.

"Untuk persiapan eksposur kita yang lebih bagus bagi IKN Nusantara, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda akan juga menggunakan sistem tersebut dan uji coba yang termasuk awal," ujar Danang dalam Market Review IDX Channel, dikutip dari Antara, Rabu (26/10).

Menurutnya, BPJT akan melihat respons masyarakat terkait pengetahuan dan pengalamannya dalam menggunakan aplikasi Cantas untuk MLFF ini.

"Kita ingin secara bertahap atau gradual, kita memiliki waktu satu tahun untuk bisa memastikan bahwa cukup banyak masyarakat yang sudah bisa mengakses dan menggunakan dalam melakukan proses transaksi," kata Danang.

Ia menambahkan, kunci utama adalah transisi di mana BPJT tidak sepenuhnya menggunakan aplikasi Cantas MLFF, namun masih ada gerbang-gerbang tol berbayar yang menggunakan kartu e-toll.

"Ini sambil kita pantau terus, kita juga dalam melakukan adopsi teknologi itu perlu kita melihat kesiapan di masyarakat," ujarnya.

Kementerian PUPR juga berharap bisa bekerja sama dengan produsen handphone di mana sudah terdapat aplikasi Cantas MLFF ini sehingga masyarakat tidak perlu mengunduh lagi.

Selain itu, Kementerian PUPR juga ingin bekerja sama dengan para produsen mobil di mana pada beberapa kendaraan sudah terdapat aplikasi rute, itu sebenarnya bisa juga langsung terpasang atau embedded di dalam mobil-mobil baru, apalagi untuk mobil listrik bisa langsung dipasang di dalamnya.

"Tantangan dalam penerapan MLFF ini adalah bagaimana masyarakat bisa mengadopsi teknologi ini dengan lebih cepat dan mudah," kata Danang.

Sebelumnya, Kementerian PUPR telah melakukan pemasangan tiang sensor (gantry) MLFF di Tol Jagorawi Km 18+370 arah Ciawi dan JORR S Km33+635.

Gerbang tol akan difungsikan dengan gantry enforcement data capture. Jadi kendaraan yang melintas di gerbang MLFF akan di-capture datanya, dan data dari pengguna akan diproses di sistem pusat.

[Gambas:Video CNN]

Rasul Carmen

Samsung Angkat Crazy Rich Korsel Jay Y Lee Jadi Bos Baru******

Samsung resmi menunjuk Lee Jae-yong (Jay Y Lee) sebagai Executive Chairman. Dengan begitu, raksasa elektronik Korea Selatan(Korsel) ini resmi dijalankan oleh generasi ketiga dari keluarga pendirinya.

Lee merupakan salah satu konglomerat ternama di Korea Selatan. Ia menduduki peringkat ke-2 pada daftar orang terkaya Korea Selatan versi Forbes 2022 dengan harta US,2 miliar atau sekitar Rp111,6 triliun (asumsi kurs Rp15.500 per dolar AS).

Namun, ia sempat dihukum pada 2017 lalu terkait kasus suap. Ia bahkan sempat dua kali dikirim ke penjara sebelum bebas bersyarat tahun lalu.

"Selama periode ini, kami harus menghadapi banyak tantangan dan terkadang kami berjuang untuk membuat terobosan. Sekarang adalah waktunya untuk merencanakan langkah selanjutnya," kata Lee dalam rilis resmi Samsung, dikutip dari CNN, Kamis (27/10).

Sebenarnya, Lee sudah menjabat sebagai pemimpin de facto Samsung pada 2014, ketika sang ayah Lee Kun hee mengalami koma setelah menderita serangan jantung. Ayah Lee pada akhirnya wafat pada 2020.

Janji ambisius Lee membuat dirinya berkomitmen menggelontorkan lebih dari US$ 350 miliar ke dalam bisnisnya tersebut.

Selain itu, Samsung diprediksi bakal menciptakan 80 ribu pekerjaan baru selama lima tahun ke depan.

Samsung sempat melaporkan laba kuartal III 2022 merosot hingga 31 persen. Namun, saham Samsung naik hampir 1 persen di Seoul, Korea Selatan pada Kamis (26/10) selepas pengumuman tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Kota Akademi Seni Bela Diri

Komisaris Pelni Dede Budhyarto Tuai Kecaman Usai Cuitkan 'Khilafuck'******

Komisaris PT Pelni Dede Budhyarto mendapat kritikan usai memplesetkan diksi khilafah menjadi 'khilaf*ck' dalam cuitan Twitternya.

Dede menuliskan bahwa dalam memilih calon presiden (capres) tidak boleh asal apalagi yang didukung oleh kelompok radikal.

"Memilih capres jangan sembrono apalagi memilih capres yang didukung kelompok radikal yang suka mengkafir-kafirkan, pengasong khilaf*ck anti Pancasila, gerombolan yang melarang pendirian rumah ibadah minoritas," tulisnya pada Minggu, (23/10).

Akibat pernyataan tersebut, Dede dikritik oleh berbagai pihak termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua MUI Cholil Nafis menilai politik seharusnya dapat dijalankan dengan bertanding secara wajar dan jujur untuk mendapatkan pendukung.

"Yang gini orang yang nafsuan politik," ucap Cholil dalam akun Twitter pribadinya @cholilnafis, Selasa (25/10).

"Semua orang punya mau dan keinginan asal tak melanggar hukum dan kesopanan yang tanding secarafairaja," tambahnya.

[Gambas:Twitter]

Tak hanya Cholil, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon turut mengkritik cuitan Dede tersebut. Fadli berharap Dede bisa dipecat dari jabatannya sebagai komisaris BUMN.

"Orang seperti ini harusnya dipecat saja sebagai komisaris, jangan sampai menjadi wajah BUMN," cuit Fadli dalam akun Twitternya @fadlizon.

Sementara itu, berdasarkan pantauan dari cuitannya yang lain Dede tak mempersoalkan adanya kritik dari pelbagai pihak soal cuitan kontroversialnya tersebut. Ia terlihat santai ketika ia membalas cuitan dari politikus Partai Demokratik Hasbil.

"Gegara cuitan "khilaf*ck", si pansos @Hasbil_Lbs akan melaporkan saya ke Polisi, banyak yang menyarankan lapor balik. Sejak main sosmed dari 2009 saya tidak pernah lapor-lapor polisi, jadi biarkan saja, justru semakin terkuak ideologi khilafah yang dinyatakan terlarang itu dia dukung," cuit Dede.

[Gambas:Video CNN]

kegelapan ekstrem

Pemerintah, Menolehlah ke Timur Tengah Agar Badai PHK Bisa Dicegah!******

Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menyelimuti buruhatau tenaga kerjadi Indonesia.

Setelah sebelumnya badai PHK menimpa karyawan startup, sekarang masalah itu mengintai pekerja sektor lain. Baru-baru ini Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani mengingatkan badai PHK berpotensi mengintai pekerja di sektor padat karya.

Namun, ia tak merinci kapan gelombang PHK sektor padat karya akan terjadi.

Ancaman itu juga dibenarkan oleh Ketua Apindo bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana. Ia menyebut ada lima hal yang memicu ancaman gelombang PHK di sektor padat karya tersebut.

Pertama, risiko resesi yang akan mengakibatkan daya beli menurun. Kedua, permintaan menurun. Misalnya, permintaan ekspor di industri padat karya yang didorong oleh situasi geopolitik global.

Ketiga, tuntutan efisiensi produksi di sektor padat karya, yang mendorong pergantian tenaga manusia ke mesin otomatisasi. Keempat, kendala rantai pasok global, seperti ketergantungan terhadap bahan baku dari negara lain.

Kelima,perubahan kebijakan pemerintah yang bisa jadi berorientasi dagang yang mengalahkan pertumbuhan industri dalam negeri.

"Nah, sekarang industri padat karya Indonesia menghadapi situasi-situasi itu," terang Danang.

Jika para pengusaha itu masih memprediksi soal PHK, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menyebut industri tekstil dan produk tekstil (TPT) malahan telah merumahkan 45 ribu karyawan sepanjang tahun ini.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy.

Ia mengatakan kondisi ini terjadi karena permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Melihat kondisi seperti itu, Jemmy berharap pemerintah melindungi pasar dalam negeri dari gempuran produk impor, sehingga bisa diisi oleh produsen dalam negeri.

Hal yang diharapkan oleh Jemmy tersebut, rupanya senada dengan apa yang disampaikan Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita. Ia menuturkan semua peluang atau ancaman yang bisa berujung pada PHK masif perlu dimitigasi oleh pemerintah.

Menurutnya, pemerintah harus melakukan beberapa hal. Pertama,membuat kebijakan fiskal yang memberikan prioritas pada penjagaan daya beli masyarakat dan pelebaran kesempatan kerja.

"(Seperti) bantuan sosial dan skema BLT lainya untuk segmen masyarakat kurang mampu dan kelas menengah bagian bawah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Kedua,pemerintah bisa melakukan melakukan periodisasi dan klasterisasi dalam penerapan Revolusi 4.0. Artinya, pemerintah perlu melakukan penerapan teknologi secara bertahap saja atau tidak sekaligus.

Hal ini juga harus diterapkan pada bidang-bidang yang telah dikalkulasi secara cermat risikonya saja. Pasalnya, semakin masif penerapan teknologi tinggi dalam proses produksi, gelombang PHK tenaga kerja akan semakin besar.

"Penerapan teknologi tinggi memang meningkatkan efisiensi. Tapi efisiensi dari penerapan teknologi tinggi harus mengalami trade offdengan penggunaan tenaga kerja," jelas Ronny.

Ketiga,pemerintah bisa melakukan negosiasi terkait penetapan Upah Minimum Regional (UMR) agar tidak terlalu tinggi. Hal ini bisa dijadikan opsi alih-alih melakukan PHK.

Sebab, penurunan upah bisa menekan biaya produksi perusahaan, sehingga mereka bisa tetap berproduksi.

"Pemerintah juga bisa menegosiasikan dengan teliti soal UMR, baik dengan serikat buruh maupun dengan pengusaha, agar angkanya tidak menyebabkan dunia usaha melakukan lay offtenaga kerja," kata Ronny.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan melemahnya permintaan dari AS dan Eropa membuat produksi perusahaan melambat, sehingga PHK tidak bisa terhindarkan.

Oleh karena itu, pemerintah harus mengalihkan ekspor ke pasar alternatif terutama ke negara di Timur Tengah.

Sebab, berdasarkan catatan Dana Moneter Internasional (IMF), pertumbuhan ekonomi negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara bisa mencapai 5,5 persen di tahun ini.

"Ini potensi bagus untuk pengalihan ekspor," kata Bhima.

Pangkas Tarif PPN dan Tambah Uang BLT Subsidi Gaji

Kembali ke dunia roh

Cara Klaim Refund Saldo yang Terpotong Dobel di Transjakarta******

PT JakLingko Indonesia menyebut penumpang Transjakarta bisa mengklaim (refund) pengembalian saldoapabila mengalami dobel pembayaran atawa dana terpotong lebih banyak dari tarif normal.

Hal ini seiring dengan banyaknya keluhan masyarakat yang merasa saldo uang elektronik mereka terkuras lebih saat menggunakan Transjakarta.

Direktur Utama JakLingko M Kamaluddin mengatakan pelanggan yang mengalami dua kali pemotongan, dapat menghubungi JakLingko Customer Care (081260001440).

Saat menghubungi JakLingko Customer Care, pengguna perlu menginformasikan nomor kartu transportasi, jenis kartu, nomor HP, tanggal transaksi, dan titik keberangkatan-titik tujuan.

Berikut langkah-langkah pengembalian saldo kartu uang elektronik saat terpotong dobel di Transjakarta:

1. Siapkan kartu dan infokan nomor Kartu/PAN yang mengalami kendala terpotong dua kali saat tap in dan tap out (foto belakang kartu).

2. Unduh Aplikasi JakLingko melalui (bit.ly/JLIApps)

3. Saldo akan dikembalikan pada dompet digital di Aplikasi JakLingko

4. Dana refund akan dikirimkan maksimal H+7 hari kerja (terhitung dari tanggal pelaporan) setelah semua data dan langkah-langkah tersebut lengkap.

[Gambas:Video CNN]