betcoi

Setan cinta tidak terkalahkan

Pedagang Pasar di Surabaya Mengeluh Sulit Dapat Beras Medium Bulog******

Beras medium dari Badan Urusan Logistik (Bulog) di pasar Surabaya dilaporkan kosong, meski harga eceran tertinggi (HET) telah dinaikkan oleh pemerintah.

Kekosongan diungkap oleh sejumlah pedagang di pasar Surabaya. Sejumlah pedagang beras di pasar tradisional Surabaya mengaku masih kesulitan mendapatkan pasokan beras dari Bulog.

"Sudah hampir 3 pekan ini stok beras medium dari Bulog tidak pernah muncul di pasar. Padahal, banyak pembeli yang mencari karena kualitasnya bagus dan harganya relatif murah," kata Bambang, salah satu pedagang beras di Pasar Pabean, Surabaya, Selasa (14/4).

"[Beras medium] Bulog, dua bulan enggak ono (tidak ada). Yang biasa harganya Rp36 ribu per tiga kilogram, beras biasa. Dari pemerintah enggak tau ono (tidak pernah ada). Banyak yang nyari, soalnya harganya murah, beras lumayan enak," kata Putri, salah satu pedagang bahan pokok di Pasar Tambahrejo, Surabaya.

Namun, keluhan pedagang dibantah Kepala Perum Bulog Kanwil Jawa Timur Ermin Tora. Ia mengklaim Bulog telah rutin melakukan distribusi beras ke pasar bersama pemerintah daerah.

Karena langkah itu, ia yakin pasokan beras ke pasar aman.

Ia menambahkan selain menggelontorkan beras ke pasar, Bulog kini fokus pada stabilisasi harga beras di tingkat petani yang sekarang ini sedang dalam masa panen raya. Hal ini dilakukan agar petani bisa mendapatkan harga jual gabah yang menguntungkan bagi mereka.

Karena panen, Bulog tidak terlalu banyak memasok beras ke pasar.

"Bulan Maret 2023 kemarin itu kan bertepatan dengan panen raya di wilayah Jatim. Sehingga kami berharap pasar itu akan lebih banyak di pasok oleh beras yang merupakan hasil dari panen raya di Jatim," kata Tora.

[Gambas:Video CNN]

Tora menjelaskan pada saat panen raya, Bulog fokus pada stabilisasi di tingkat produsen bukan pada konsumen. Oleh karena itu, stok di pasar tidak dibiarkan kosong, melainkan diisi dari hasil panen petani.

Selama masa panen raya, kata dia Bulog juga lebih banyak menyerap dan membeli hasil produksi petani. Ia juga menambahkan bahwa Bulog tidak mengatur transaksi di luar beras merek Bulog di pasar.

"Stok beras di pasar akan dipasok dari hasil panen raya. Bulog pada kondisi panen raya banyak fokus menyerap bukan melepas ke pasar," ucapnya.

Yang terbaru, dia menyebut, beras hasil panen dari petani juga sudah didistribusikan kepada pedagang di Pasar Wonokromo, Surabaya. Sehingga, nantinya juga akan didistribusikan ke pasar-pasar lainnya di Surabaya.

"Kemarin kami sudah memulai memasok beras hasil panen ke wonokromo dengan melihat kondisi yang ada," tandasnya. 

Menjauhlah dari telur nagaku

Pemerintah Ancam Importir Baju Bekas Penjara 10 Tahun******

Pemerintah mengancam importir pakaian bekas akan dikenakan sanksi berlapis jika nekat tetap jualan, mulai dari penjara hingga 10 tahun sampai denda maksimal Rp7 miliar.

Menurutnya, impor pakaian bekas sudah dilarang oleh pemerintah sejak 2015. Selain merugikan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam negeri juga tidak terjamin kesehatannya.

"Intinya dalam rapat ini kita sepakat untuk berupaya menangani penjualan pakaian bekas ilegal ini," ujar Teten usai rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan e-commerce,Kamis (6/4).

Dalam Pasal 112 UU 7/2014 ini ditetapkan sanksi bagi importir yang nekat melakukan perdagangan yang dilarang pemerintah akan dikenakan pidana penjara maksimum lima tahun dan denda Rp5 miliar.

Kemudian, ada juga UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 62 ayat 1 beleid ini, disebutkan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perdagangan standar yang dipersyaratkan perundangan, maka akan dikenakan sanksi pidana lima tahun dan denda maksimum Rp2 miliar.

Artinya, jika importir pakaian bekas tetap nekat melakukan penjualan setelah ada pelarangan ini dan diketahui, maka pemerintah bisa kena sanksi pidana sampai 10 tahun dan denda hingga Rp7 miliar tersebut.

Sementara, untuk penjual pakaian bekas di platform belanja online atau e-commerce bisa juga dikenakan sanksi administratif berupa pemblokiran.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kemudian ada juga sanksi administratif yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

"Jadi sanksinya ini ada beragam, ada untuk importir dan pedagang yang ada di e-commerce anggota idEA," jelas Plt Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan Moga Simatupang.

Adapun hari ini, Teten mengundang stakeholder terkait untuk rapat bersama di kantornya mengenai 'Penanganan Konten dan Penjualan Impor Pakaian Bekas Ilegal Melalui E-Commerce, Marketplace, Social Commerce dan Media Sosial'.

Dalam rapat ini hadir perwakilan dari Kepolisian RI, Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta para E-Commerce anggota idEA.

[Gambas:Video CNN]

Grandmaster Dewa Super

Pedagang Pasar di Surabaya Mengeluh Sulit Dapat Beras Medium Bulog******

Beras medium dari Badan Urusan Logistik (Bulog) di pasar Surabaya dilaporkan kosong, meski harga eceran tertinggi (HET) telah dinaikkan oleh pemerintah.

Kekosongan diungkap oleh sejumlah pedagang di pasar Surabaya. Sejumlah pedagang beras di pasar tradisional Surabaya mengaku masih kesulitan mendapatkan pasokan beras dari Bulog.

"Sudah hampir 3 pekan ini stok beras medium dari Bulog tidak pernah muncul di pasar. Padahal, banyak pembeli yang mencari karena kualitasnya bagus dan harganya relatif murah," kata Bambang, salah satu pedagang beras di Pasar Pabean, Surabaya, Selasa (14/4).

"[Beras medium] Bulog, dua bulan enggak ono (tidak ada). Yang biasa harganya Rp36 ribu per tiga kilogram, beras biasa. Dari pemerintah enggak tau ono (tidak pernah ada). Banyak yang nyari, soalnya harganya murah, beras lumayan enak," kata Putri, salah satu pedagang bahan pokok di Pasar Tambahrejo, Surabaya.

Namun, keluhan pedagang dibantah Kepala Perum Bulog Kanwil Jawa Timur Ermin Tora. Ia mengklaim Bulog telah rutin melakukan distribusi beras ke pasar bersama pemerintah daerah.

Karena langkah itu, ia yakin pasokan beras ke pasar aman.

Ia menambahkan selain menggelontorkan beras ke pasar, Bulog kini fokus pada stabilisasi harga beras di tingkat petani yang sekarang ini sedang dalam masa panen raya. Hal ini dilakukan agar petani bisa mendapatkan harga jual gabah yang menguntungkan bagi mereka.

Karena panen, Bulog tidak terlalu banyak memasok beras ke pasar.

"Bulan Maret 2023 kemarin itu kan bertepatan dengan panen raya di wilayah Jatim. Sehingga kami berharap pasar itu akan lebih banyak di pasok oleh beras yang merupakan hasil dari panen raya di Jatim," kata Tora.

[Gambas:Video CNN]

Tora menjelaskan pada saat panen raya, Bulog fokus pada stabilisasi di tingkat produsen bukan pada konsumen. Oleh karena itu, stok di pasar tidak dibiarkan kosong, melainkan diisi dari hasil panen petani.

Selama masa panen raya, kata dia Bulog juga lebih banyak menyerap dan membeli hasil produksi petani. Ia juga menambahkan bahwa Bulog tidak mengatur transaksi di luar beras merek Bulog di pasar.

"Stok beras di pasar akan dipasok dari hasil panen raya. Bulog pada kondisi panen raya banyak fokus menyerap bukan melepas ke pasar," ucapnya.

Yang terbaru, dia menyebut, beras hasil panen dari petani juga sudah didistribusikan kepada pedagang di Pasar Wonokromo, Surabaya. Sehingga, nantinya juga akan didistribusikan ke pasar-pasar lainnya di Surabaya.

"Kemarin kami sudah memulai memasok beras hasil panen ke wonokromo dengan melihat kondisi yang ada," tandasnya. 

Pengkhianat menyayangi istrinya

Mengenal Skema Dana Pensiun BUMN yang Disebut Erick Thohir Bermasalah******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan sebesar 65 persen dana pensiunperusahaan pelat merah bermasalah. Hanya 35 persen saja yang mampu mengelola duit pensiun dengan baik.

Oleh karena itu, Erick intens berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus dugaan korupsi dana pensiun BUMN, termasuk kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero).

"Kemarin saya warning, setelah Jiwasraya, Asabri, sekarang kita mendorong investigasi audit untuk dana-dana pensiun BUMN yang kemarin saya melihat bukunya ini 35 persen sehat dan 65 persen sakit. Kita harus antisipasi karena ini bisa angkanya cukup besar," ucap Erick beberapa waktu lalu.

Risiko pengembangan dana PPMP umumnya ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja. Namun, pengelola dana dapat menetapkan skema program pensiun yang memungkinkan pemberi kerja dan peserta menanggung risiko secara bersama-sama.

Celah dan modus korupsi pengelolaan yang tidak transparan

Terkait pengelolaan dana pensiun, ke depan Erick sempat punya wacana untuk mengonsolidasikan beberapa dana pensiun BUMN.

Erick pun mengkhawatirkan bom waktu dari pengelolaan dana pensiun perusahaan BUMN yang tercatat minus Rp9,8 triliun per 2021 lalu itu. Ia menilai apabila dana pensiun BUMN tidak diintervensi, maka ledakan masalah besar bisa terjadi.

"Ini akan ledakan satu dua tahun ke depan kalau tak ada intervensi hari ini," ujarnya.

Selama ini, sambungnya, dana pensiun BUMN dikelola sendiri oleh manajemen perusahaan pelat merah terkait. Imbasnya, apabila ada masalah, tidak terdeteksi.

Lihat Juga : Kemnaker Imbau Gojek Dkk Beri Insentif Pengganti THR ke Ojol

Menurut Erick, modus korupsi uang sering dilakukan lembaga pengelola dana pensiun perusahaan pelat merah. Salah satunya, sengaja menghilangkan aset.

Ia menyebut dari sekian lembaga dana pensiun yang melakukan korupsi, dua di antaranya adalah Asabri dan Jiwasraya. Karenanya, ia berharap ke depannya direksi BUMN hanya akan mewarisi kebaikan, bukan masalah seperti kedua dana pensiun tersebut.

Erick mengatakan saat ini pihaknya makin meningkatkan kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah untuk memelototi direksi BUMN. Jika ada yang ketahuan korupsi, maka akan dikenakan sanksi.

Dikelola pensiunan, bukan ahli

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengungkapkan 65 persen dana pensiun bermasalah gara-gara dikelola oleh para pensiunan. Ia mengatakan pengelolaan dana pensiun seharusnya dilakukan oleh ahlinya yang paham soal investasi.

"Jadi ini salah satu yang perlu dilakukan adalah yang mengelola (dana pensiun BUMN) harus ahlinya, jangan sampai dikelola oleh, mohon maaf, para pensiunan yang nggak memahami juga mengenai investasi," kata Pahala.

Selain paham mengenai investasi, Pahala menegaskan pengelola dana pensiun BUMN harus paham mengenai kebijakan-kebijakan yang sesuai, dilihat dari best practicealias pengalaman terbaik orang tersebut.

Meski menyebut banyak pensiunan yang mengelola dana pensiun BUMN, Pahala menekankan hal tersebut bukan menjadi permasalahan utama penyelewengan dana pensiunan perusahaan pelat merah.

"Banyak (para pensiunan). Bukan masalah di pensiunan, masalahnya apakah dikelola oleh orang yang betul-betul punya keahlian mengelola itu. Bukan masalah pensiunan," tutur Pahala.

[Gambas:Video CNN]

Pengembangan diri para bos hiburan

Mengenal Skema Dana Pensiun BUMN yang Disebut Erick Thohir Bermasalah******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan sebesar 65 persen dana pensiunperusahaan pelat merah bermasalah. Hanya 35 persen saja yang mampu mengelola duit pensiun dengan baik.

Oleh karena itu, Erick intens berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus dugaan korupsi dana pensiun BUMN, termasuk kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero).

"Kemarin saya warning, setelah Jiwasraya, Asabri, sekarang kita mendorong investigasi audit untuk dana-dana pensiun BUMN yang kemarin saya melihat bukunya ini 35 persen sehat dan 65 persen sakit. Kita harus antisipasi karena ini bisa angkanya cukup besar," ucap Erick beberapa waktu lalu.

Risiko pengembangan dana PPMP umumnya ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja. Namun, pengelola dana dapat menetapkan skema program pensiun yang memungkinkan pemberi kerja dan peserta menanggung risiko secara bersama-sama.

Celah dan modus korupsi pengelolaan yang tidak transparan

Terkait pengelolaan dana pensiun, ke depan Erick sempat punya wacana untuk mengonsolidasikan beberapa dana pensiun BUMN.

Erick pun mengkhawatirkan bom waktu dari pengelolaan dana pensiun perusahaan BUMN yang tercatat minus Rp9,8 triliun per 2021 lalu itu. Ia menilai apabila dana pensiun BUMN tidak diintervensi, maka ledakan masalah besar bisa terjadi.

"Ini akan ledakan satu dua tahun ke depan kalau tak ada intervensi hari ini," ujarnya.

Selama ini, sambungnya, dana pensiun BUMN dikelola sendiri oleh manajemen perusahaan pelat merah terkait. Imbasnya, apabila ada masalah, tidak terdeteksi.

Lihat Juga : Kemnaker Imbau Gojek Dkk Beri Insentif Pengganti THR ke Ojol

Menurut Erick, modus korupsi uang sering dilakukan lembaga pengelola dana pensiun perusahaan pelat merah. Salah satunya, sengaja menghilangkan aset.

Ia menyebut dari sekian lembaga dana pensiun yang melakukan korupsi, dua di antaranya adalah Asabri dan Jiwasraya. Karenanya, ia berharap ke depannya direksi BUMN hanya akan mewarisi kebaikan, bukan masalah seperti kedua dana pensiun tersebut.

Erick mengatakan saat ini pihaknya makin meningkatkan kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah untuk memelototi direksi BUMN. Jika ada yang ketahuan korupsi, maka akan dikenakan sanksi.

Dikelola pensiunan, bukan ahli

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengungkapkan 65 persen dana pensiun bermasalah gara-gara dikelola oleh para pensiunan. Ia mengatakan pengelolaan dana pensiun seharusnya dilakukan oleh ahlinya yang paham soal investasi.

"Jadi ini salah satu yang perlu dilakukan adalah yang mengelola (dana pensiun BUMN) harus ahlinya, jangan sampai dikelola oleh, mohon maaf, para pensiunan yang nggak memahami juga mengenai investasi," kata Pahala.

Selain paham mengenai investasi, Pahala menegaskan pengelola dana pensiun BUMN harus paham mengenai kebijakan-kebijakan yang sesuai, dilihat dari best practicealias pengalaman terbaik orang tersebut.

Meski menyebut banyak pensiunan yang mengelola dana pensiun BUMN, Pahala menekankan hal tersebut bukan menjadi permasalahan utama penyelewengan dana pensiunan perusahaan pelat merah.

"Banyak (para pensiunan). Bukan masalah di pensiunan, masalahnya apakah dikelola oleh orang yang betul-betul punya keahlian mengelola itu. Bukan masalah pensiunan," tutur Pahala.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Dewa Abadi

OJK Catat IHSG Loyo Meski Diguyur Modal Asing******

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memaparkan perkembanganpasar modalIndonesia. Indeks harga saham gabungan (IHSG) hingga 31 Maret 2023 melemah sebesar 0,55 persen month to date (mtd), di tengah masuknya modal asing sebesar Rp4,12 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengungkap IHSG turun 0,6 persen secara year to date(ytd), tetapi masih mencatatkan adanya aliran dana asing masuk.

"IHSG sampai dengan 31 Maret 2023 tercatat melemah sebesar 0,55 persen mtd di tengah investor non-residentyang membukukaninflowsebesar Rp4,12 triliun. Secara ytd, IHSG turun 0,66 persen namun masih mencatatkan inflowinvestor non-residen sebesar Rp6,62 triliun," ujarnya memaparkan hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB), Senin (3/4).

Inarno menyebut d pasar SBN, per 30 Maret 2023 non-resident baik secara mtd maupun ytd mencatatkan aliran uang masuk sebesar Rp11,98 triliun dan sebesar Rp54,11 triliun.

"Adapun rata-ratayieldSBN pada seluruh tenor secara mtd turun sebesar 4,34 bps dan secara ytd menurun sebesar 13,92 bps," ujarnya.

Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana per 30 Maret 2023 tercatat sebesar Rp502,8 triliun atau menurun 0,64 persen (mtd) dengan investor reksa dana membukukan net redemption sebesar Rp4,44 triliun (mtd).

Secara ytd, NAB reksa dana terkontraksi 0,41 persen dan mencatatkan net redemptionsebesar Rp2,86 triliun. OJK mencatat penghimpunan dana melalui pasar modal melanjutkan pertumbuhan yang baik, yakni mencapai Rp54,24 triliun per 31 Maret. Sementara jumlah emiten baru mencapai 24 perusahaan.

"Di pipeline, masih terdapat 107 rencana penawaran umum (IPO) dengan nilai sebesar Rp123,83 triliun," imbuhnya.

Sedangkan untuk penggalangan dana pada Securities Crowdfunding(SCF), yang merupakan alternatif pendanaan bagi UMKM, sudah ada 16 penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari OJK dengan 376 penerbit, 145.908 pemodal, dan total dana yang dihimpun sebesar Rp817,68 miliar.

"Tren pertumbuhan jumlah investor juga terus berlanjut dengan jumlah investor pasar modal mencapai 10,76 juta investor per 30 Maret 2023," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]