petir108

demo slot 303 402Jutaan kata 779772Orang-orang telah membaca serialisasi

《petir108》

Kementan siapkan lahan Sumsel jadi penyangga pangan demi tekan impor******

Kalau khusus Sumsel, ini bukan swasembada, tetapi ini (untuk) penyangga pangan nasional, jadi bukan lagi swasembada. ....

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan lahan rawa di Sumatera Selatan (Sumsel) untuk dijadikan sebagai kawasan pertanian produktif sehingga bisa menjadi penyangga pangan nasional dan menekan impor beras.

“Kalau khusus Sumsel, ini bukan swasembada, tetapi ini (untuk) penyangga pangan nasional, jadi bukan lagi swasembada. Kalau swasembada pas-pas nanti, ini adalah penyangga pangan nasional,” kata Amran dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Amran menekankan bahwa upaya optimalisasi lahan rawa secara modern di Sumsel bukan hanya untuk mencapai swasembada pangan, terutama di Sumatera Selatan, melainkan untuk menjadi penyangga pangan nasional.

Baca juga: Mentan dorong peningkatan produksi pangan lawan rawa di Sumsel

Selain menjadi penyangga pangan nasional, pengembangan sektor pertanian di Sumatera Selatan juga diarahkan untuk mengurangi impor beras hingga 30 persen. Dengan begitu dapat memberikan solusi signifikan terhadap masalah impor pangan yang dihadapi negara.

“Dan ini bisa menyelesaikan 30 persen persoalan negara, masalah impor. Hanya Sumatera Selatan,” ujar Amran.

Kementerian Pertanian berupaya mengoptimalkan lahan rawa yang ada di wilayah Sumatra Selatan sebagai alternatif untuk meningkatkan produksi padi.

Amran mengatakan pengembangan lahan rawa merupakan komitmen Kementan untuk mempercepat kebutuhan masa tanam.

Dia menuturkan pengembangan lahan rawa di daerah tersebut akan dikelola melalui optimasi lahan yang diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas.

Amran menambahkan optimasi lahan rawa difokuskan pada perbaikan infrastruktur air dan lahan. Dengan penataan sistem tata air dan lahan, diharapkan lahan rawa bisa menjadi lahan pertanian produktif.

Baca juga: Bapanas: GPM alternatif tekan gejolak harga pangan jelang Ramadhan

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Ali Jamil menyampaikan bahwa lahan sawah rawa di Sumatera Selatan seluas 340.486 hektare.

Ali menyebut pada 2024 kegiatan optimasi lahan rawa di Sumsel seluas 98.400 hektare dengan rincian di Kabupaten Banyuasin 22.000 hektar, Kabupaten Ogan Komering Ilir 65.000 hektar; Kabupaten OKU Timur 5.000 hektare; Kabupaten Ogan Ilir 4.000 hektare, dan Kabupaten Muara Enim 2.400 hektare.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang******

Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan 'threshold' dengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut

Jakarta (ANTARA) - Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

"Putusan 116/PUU-XXI/2023 tidak meniadakan threshold, sebagaimana dapat dibaca dari amar putusan bahwa thresholddan besaran angka persentase-nya diserahkan ke pembentuk undang-undang untuk menentukan thresholdyang rasional," ucap Enny saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

MK menegaskan bahwa ambang batas parlemen sepatutnya ditentukan dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif. Hal ini untuk meminimalisasi ketidakproporsionalan dalam konversi hasil pemilu.

"Dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif, sehingga dapat meminimalkan disproporsionalitas yang semakin tinggi yang menyebabkan banyak suara sah yang terbuang, sehingga sistem proporsional yang digunakan tapi hasil pemilu-nya tidak proporsional," tutur Enny.

Enny juga menjelaskan bahwa pasal yang digugat oleh Perludem, yakni Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu perihal ambang batas parlemen, tetap konstitusional untuk Pemilu 2024, tetapi konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan seterusnya.

"Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan thresholddengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut," ucap Enny menjelaskan.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perludem.

Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional

Baca juga: Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Sebab itu, MK berpendapat ambang batas parlemen perlu segera diubah dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa poin, di antaranya adalah agar ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan dan dapat mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas pasal yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut, karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

"Dengan demikian, dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian," demikian bunyi pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dalam salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Nilai Tukar Petani Naik Jadi 117,76 pada Desember 2023******

Jakarta, CNN Indonesia--

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani(NTP), salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani, pada Desember 2023 sebesar 117,76 atau naik 0,88 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kenaikan ini seiring dengan adanya kenaikan pada indeks harga terima petani (It) sebanyak 1,29 persen atau menjadi 139,91.

"Kenaikan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 1,29 persen lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang mengalami kenaikan sebesar 0,40 persen," ujar Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (2/1).

Amalia menjelaskan empat komoditas yang mempengaruhi kenaikan indeks harga terima petani nasional adalah gabah, bawang merah, kelapa sawit, dan cabai rawit. Sementara komoditas penyumbang indeks harga bayar petani yang mencapai 118,8p adalah bawang merah, tomat segar, cabai rawit, dan beras.

"Peningkatan NTP tertinggi terjadi pada subsektor hortikultura. NTP hortikultura naik sebesar 5,51 persen. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani atau It naik sebesar 5,90 persen lebih besar dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani atau Ib yang mengalami kenaikan sebesar 0,37 persen," lanjut dia.

Ia menambahkan komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan subsektor hortikultura adalah bawang merah, cabai rawit, tomat, dan cabai merah.

Sementara penurunan NTP terdalam terjadi pada perikanan tangkap yang turun sebanyak 1,02 persen. Penurunan terjadi lantaran indeks harga yang diterima nelayan turun sebesar 0,61 persen, sedangkan Ib mengalami kenaikan sebesar 0,41 persen.

Amalia mengatakan komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan It sub sektor perikanan tangkap adalah ikan tongkol, ikan kembung, udang laut, dan selar.

Lebih lanjut, Amalia menyampaikan secara nasional NTP sepanjang 2023 sebesar 112,46 dengan nilai It sebesar 131,59 dan Ib sebesar 117,01.

"Untuk nilai tukar petani, sebanyak 26 provinsi mengalami kenaikan NTP dengan peningkatan tertinggi di Sulawesi Tengah sebesar 2,22 persen. Peningkatan NTP tertinggi di Sulawesi Tengah terjadi pada subsektor tanaman hortikultura yang naik 20,16 persen," kata Amalia.

"Sementara satu provinsi cenderung stabil dan tujuh provinsi lainnya mengalami penurunan. NTP dengan penurunan terdalam terjadi di Maluku Utara yang turun sebesar 0,88 persen. Penurunan NTP terdalam di Maluku Utara terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat yang turun 1,73 persen," sambung dia.

[Gambas:Video CNN]

(del/dna)

---

Label：kredit online ojk、channel4d、situs slot kakek x500

Terkait：link judi free terbaru、tante4d、erek erek pesta、situs yang mudah menang、slot gacor malam ini 2022、dipo4d slot、slot 5000 pulsa、rtp bento4d、gampang menang slot、slot 138 online

---

---

bab terbaru：slot88 paling gacor（2024-07-10）

Perbarui waktu：2024-07-10