playsbobet

Arus balik 2002

4 Syarat Raup Cuan di Tahun Politik versi Pengusaha******

Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Shinta Kamdani mengungkapkan pengusahaberpotensi meraup keuntungan besar pada tahun politik 2023. Menurutnya, jelang Pemilu, belanja dalam negeri akan meningkat baik dari segi produk maupun jasa.

"Tahun politik biasanya perdagangan bisa cuan, cuan dari segi produk maupun jasa karena banyak kampanye, spending-nya pasti besar. Pasti ada pengaruh secara positif," kata Shinta di Jakarta Pusat, Selasa (20/12).

Meski demikian, potensi meraup keuntungan itu juga disertai dengan kemungkinan kondisi politik yang tidak stabil. Untuk itu, menurutnya terdapat empat syarat agar kondisi tetap stabil dan bisa menguntungkan bagi pengusaha.

"Keduaitu keamanan. Jadi kita pastikan ini aman, menjaga semua jangan sampai banyak konflik. Pastikan Pemilu itu aman, jujur, adil," ucapnya.

Kemudian, syarat ketigaadalah keberlanjutan dalam kepemimpinan. Shinta menilai meski ada perubahan pemimpin, menurutnya penting untuk menjaga keberlanjutan kebijakan yang dianggap sudah baik.

Terakhir, syarat yang harus dipenuhi adalah kompetisi yang sehat. Meskipun harus bersaing, ia berharap tak ada konflik yang saling menjatuhkan pihak-pihak lain.

Ia berharap tahun politik mendatang bisa berlangsung dengan aman hingga membuat perdagangan semakin tumbuh dengan pesat.

"Kalau perlu bertanding untuk bersanding. Silakan kompetisi tapi nanti kolaborasi aja," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

badai setan

Pupuk Subsidi Langka, Kebutuhan 25 Juta Ton Alokasi Cuma 9,1 Juta Ton******

Kelangkaan pupuk bersubsidi masih saja terjadi di tingkat petani di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera Utara (Sumut). Pasalnya, pupuk subsidiyang dipasok pemerintah masih jauh dari total kebutuhan petani.

SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan secara nasional, kebutuhan pupuk subsidi tahun ini sesuai dengan usulan petani mencapai 25 juta ton. Namun, alokasi yang disediakan pemerintah hanya berkisar 9,1 juta ton.

"Ini yang perlu diketahui bahwa kelangkaan itu karena kekurangan alokasi dari jumlah pupuk yang dibutuhkan petani," kata Agus di Medan, Jumat (23/12).

Sementara, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

"Dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, kami tidak hanya mengikuti aturan dalam peraturan menteri pertanian, tetapi juga peraturan menteri perdagangan. Di mana kami diwajibkan untuk menyiapkan stok dalam gudang," ujarnya.

Agus menambahkan stok pupuk urea yang tersedia saat ini di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah.

"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2022, tambah Agus, stok pupuk subsidi yang tersedia saat ini juga untuk kebutuhan penyaluran pupuk di tahun 2023.

Terkait dengan serapan pupuk yang tidak sampai 100 persen hingga akhir tahun, Agus mengungkapkan ada beberapa daerah yang memang serapannya rendah, tetapi ada juga yang serapannya tinggi.

Namun, Pupuk Indonesia tidak bisa melakukan intervensi dengan melakukan realokasi pupuk dari serapan rendah ke daerah yang serapannya tinggi tanpa ada persetujuan dari pemerintah ataupun kementerian terkait.

"Tetapi ada juga daerah yang kebutuhan pupuknya rendah namun meminta tinggi. Akibatnya, serapannya tidak habis atau tidak mencapai seratus persen. Untuk kasus seperti ini, biasanya ada sanksi yang diberikan," jelas Agus.

Agus juga menjelaskan, pupuk subsidi dari yang tadinya dialokasikan lima jenis yakni, Urea, NPK, Za, SP-36 dan Urea namun saat ini menjadi dua jenis saja, yakni Urea dan NPK.

"Begitu juga terhadap komoditas tanaman yang dibolehkan menggunakan pupuk subsidi dikurangi dari 70 jenis komoditas menjadi 9 komoditas, yakni padi, jagung, kedelai, tebu, kakao, kopi, cabai merah, bawang dan bawang putih. Dan, itupun luasannya hanya 2 hektare saja per petani per musim tanam," papar Agus.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Shang Jiaren

Harga Telur hingga Cabai Kian Mahal Jelang Tahun Baru******

Jelang natal dantahun baru, harga sejumlah bahan pokok naik secara merata di seluruh pasar tradisional. Harga telur ayam, daging ayam, gula hingga terigu mulai merangkak.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), Senin (26/12), harga rata-rata telur ayam ras sebesar Rp31.200 per kg atau naik 0,16 persen dibandingkan sebelumnya.

Begitu juga dengan daging ayam yang harganya melonjak. Bahkan, di Provinsi Nusa Tenggara Timur harganya tembus Rp48.800 per kg. Lalu di Sumatera Barat Rp47.350 per kg dan Kalimantan Selatan Rp44.500 per kg.

Lalu, minyak goreng curah naik 0,33 persen menjadi Rp15.150 per kg. Sedangkan, harga bawang putih dan cabai merah besar terpantau turun masing-masing menjadi Rp28.750 per kg dan Rp38.100 per kg.

Kemudian, harga beras kualitas super dan gula pasir kualitas premium dan lokal stagnan masing-masing Rp13.550 per kg, Rp15.900 per kg, dan Rp14.400 per kg.

Sementara itu, beberapa harga bahan pokok di DKI Jakarta juga terpantau kian mahal. Ayam ras tercatat naik Rp25 menjadi Rp40.139 per ekor dan telur ayam ras naik Rp50 menjadi Rp30.170 per kg.

Harga daging sapi has (paha belakang) juga naik Rp3.047 menjadi Rp146.547 per kg, dan cabai rawit merah naik Rp722 menjadi Rp53.613 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Sistem peningkatan yang sangat mengagumkan

PM Malaysia Anwar Ibrahim Ogah Dikasih Hadiah Batik, Apa Alasannya?******

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim meminta orang-orang jangan memberinya hadiah seperti baju batik saat menghadiri acara.

Menurut Anwar, praktik pemberian hadiah seperti baju batik bisa menjadi salah satu bentuk pemborosan.

Lihat Juga : Berapa Ganti Rugi Belanda ke Keluarga Korban Masa Perang Kemerdekaan?

Anwar memaparkan menolak pemberian baju batik mungkin sesuatu yang kecil, namun bisa menjadi bentuk penghematan secara komulatif yang akhirnya berdampak besar.

[Gambas:Video CNN]

DikutipThe Star, Anwar juga mengatakan dia ingin kementerian dan lembaga tidak boros dan menghabiskan uang yang tidak perlu saat mempersiapkan program.

Ia juga mengingatkan kementerian agar program-program yang diselenggarakan dapat dirasakan dan dinikmati masyarakat.

Sejak menjabat sebagai PM, Anwar memang berupaya menciptakan pemerintahan yang sederhana.

Dalam konferensi pers perdananya beberapa waktu lalu, Anwar bahkan menyatakan dia tidak akan mengambil gajinya selama menjabat sebagai PM Malaysia. Ia juga menolak mengendarai mobil dinas mewah yang biasa ditumpangi para pendahulunya.

Anwar juga menuturkan kan memangkas gaji dan tunjangan para menteri dan pejabat pemerintahannya hingga 20 persen.

Di sisi lain, ia juga berupaya membentuk kabinet menteri yang ramping untuk efisiensi anggaran negara.

Anwar menunjuk 28 menteri yang telah dilantik pada akhir November lalu. Jumlah ini lebih sedikit ketimbang kabinet Malaysia di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya yang bisa mencapai 50 orang.

Selain itu, Anwar juga menunjuk dua perdana menteri. Ini merupakan kali pertama Negeri Jiran memiliki dua wakil PM.

Pada awalnya

Batas Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan Diperpanjang ke 27 Desember******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bakal memperpanjang batas pencairan bantuan subsidi upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan hingga 27 Desember mendatang.

Pencairannya BSU sebelumnya dijadwalkan berakhir Selasa (20/12) lalu.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan pencairan BSU saat ini telah mencapai 94 persen.

Untuk mengetahui apakah pekerja/buruh memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai penerima BSU 2022, pekerja/buruh yang telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan cek mandiri melalui tautan https://www.kemnaker.go.id, https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau mengecek melalui aplikasi Pos Pay yang dapat diunduh pada Playstore/App Store.

BSU diberikan sebesar Rp600 ribu kepada pekerja bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau setara UMK dengan syarat harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2022.

[Gambas:Video CNN]

Kitab Neraka

Suharso Monoarfa Bersuara soal Kisruh Data Beras di RI******

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa mengungkap permasalahan data di Indonesia sampai saat ini tak kunjung tuntas. Salah satunya adalah soal kisruh data beras antar kementerian dan lembaga yang selalu berbeda.

Padahal, data soal beras sangat menentukan proses pengambilan kebijakan, termasuk terkait impor.

"Kalau kita bicara yang paling dekat dengan kepentingan nasional kita adalah soal pangan, pangan berarti beras, begitu beras kita mau tanya kenapa kita impor dan kita jaga-jaga untuk impor, dan berapa produksi, berapa yang ada di stok nasional, yang dipegang oleh Bulog, dan seterusnya," kata Suharso dalam Grand Launching Portal Satu Data Indonesia di Jakarta Pusat, Jumat (23/12).

Suharso membandingkan data beras ini dengan data keuangan di Bank Indonesia. Ia menilai dengan terpusatnya data ini, maka pihak pengambil keputusan bisa menggunakannya dengan mudah.

Ia pun menyinggung bahwa saat ini tiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memiliki data masing-masing yang memiliki standar berbeda. Sehingga, data-data tersebut tidak bisa dibandingkan karena cara pengolahan dan pengumpulan yang berbeda.Bahkan, imbuhnya, data milik pemda kerap tidak memenuhi agregasi nasional.

Tak hanya soal data, Suharso juga menyentil kementerian, lembaga, dan pemda yang memiliki segudang aplikasi namun tidak efektif.

"Kalau dilihat aplikasi Pemda itu luar biasa banyaknya, tapi menurut saya itu hanya menunjukkan, (hanya) show, tontonan, tapi nggak efektif untuk pelayanan publik dilakukan. Padahal yang kita inginkan adalah di atas (pelayanan publik) itu," ujarnya.

Suharso menekankan saat ini penting untuk melakukan integrasi agar data pembangunan bisa valid saat digunakan. Meskipun, tantangan yang dihadapi pun beragam, mulai dari proses pengolahan data tiap institusi berbeda hingga ketiadaan metadata yang baku untuk memberikan informasi acuan kode referensi yang berbeda.

"Paling penting, membuat data pembangunan itu valid, kredibel, akurat, mutakhir, dan mudah diakses," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]