pinjaman online tenor 12 bulan ojk

Angin adalah riak dedaunan

PHRI Pasrah soal Pasal Larangan Zina di KUHP Baru******

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengaku tak bisa berbuat banyak soal pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mengandung banyak kontroversi, termasuk pasal zina.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan pemerintah bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada wisatawan, baik mancanegara maupun dalam negeri, terkait pasal zina tersebut.

"Karena ini sudah disahkan, tentu pemerintah harus menyelesaikan atau meluruskan apa yang dikhawatirkan wisatawan. Sehingga dampak yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Karena kan enggak mungkin kita apa-apain, sudah disahkan juga," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/12).

Ia menegaskan sebaiknya menghindari segala isu atau narasi yang kontraproduktif terhadapbrandingatau promosi yang dilakukan untuk mengembalikan pariwisata Tanah Air.

Meski Maulana tidak mengungkap potensi penurunan dengan disahkannya KUHP baru ini, kekhawatiran tersebut pasti ada.

Lebih lanjut, ia mengatakan permasalahan KUHP baru ini ada pada pemahaman dan keyakinan tidak adanya kriminalisasi. Dengan begitu, Maulana menekankan harus ada penjelasan dan jaminan khusus yang meyakinkan dari si pembuat uu.

"Kita bicara secara nasional. Belum ada delik aduan saja sebenarnya polemik itu sering terjadi, tapi pada level Satpol PP saja. Sekarang sudah naik ke level kepolisian karena merupakan tindak pidana," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang alias KUHP dalam rapat Paripurna pada Selasa (6/12).

KUHP baru dinilai masih memuat pasal-pasal warisan kolonial dan rentan digunakan sebagai alat kriminalisasi. Koalisi sipil pun terus menggaungkan dan menggelar demo menolak KUHP tersebut.

Beleid baru itu juga mengatur ketentuan hubungan seks di luar pernikahan. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 413 ayat (1) bagian keempat tentang Perzinaan.

Dalam beleid tersebut, orang yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan dapat diancam pidana penjara satu tahun.

"Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi pasal 413 ayat (1).

Meski begitu, ancaman itu baru bisa berlaku apabila ada pihak yang mengadukan atau dengan kata lain delik aduan. Aturan itu mengatur pihak yang dapat mengadukan yakni suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Lalu, orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

[Gambas:Video CNN]

Tuan kekaisaran terkuat

Jokowi Atur Pembangunan 24 Ruas Tol Trans Sumatera Dibagi 4 Tahap******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatur pembangunan 24 ruas tol Trans Sumatera akan dibagi empat tahap. Hal ini dilakukan demi mempercepat pembangunan tol yang akan menghubungkan Pulau Sumatera tersebut.

Arahan Jokowi itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 100 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.

"Pengusahaan 24 ruas jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan," tulis Pasal 2 ayat (3) beleid tersebut seperti dikutip pada Rabu (7/12).

Pembangunan tol ini juga meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan.

Pengoperasian ruas jalan tol tahap I dan sebagian tahap II ditargetkan dapat dilaksanakan paling lambat akhir 2024.

Sedangkan, pengusahaan ruas jalan tol tahap III dan tahap IV dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Menteri PUPR setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN.

Berikut daftar tahapan pengusahaan jalan tol trans Sumatera:

Ruas Tol Tahap I meliputi:

1. Ruas Jalan Tol Medan - Binjai
2. Ruas Jalan Tol Palembang - Simpang Indralaya
3. Ruas Jalan Tol Pekanbaru - Dumai
4. Ruas Jalan To1 Bakauheni - Terbanggi Besar
5. Ruas Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang
6. Ruas Jalan Tol Pematang Panggang - Kayu Agung
7. Ruas Jalan Tol Kisaran - Indrapura
8. Jalan Tol Kuala Tanjung - Indrapura - Tebing Tinggi - Pematang Siantar (bagian dari ruas Jalan Tol Kuala Tanjung - Indrapura -Tebing Tinggi - Parapat)
9. Jalan Tol Binjai - Pangkalan Brandan (bagian dari ruas Jalan Tol Binjai - Langsa); ruas Jalan Tol Sigli - Banda Aceh
10. Jalan Tol Simpang Indralaya - Prabumulih (bagian dari ruas Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim)
11. Jalan Tol Taba Penanjung - Bengkulu (bagian dari ruas Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu)
12. Jalan Tol Sicincin - Padang (bagian dari ruas Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang)
13. Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Koto Kampar (bagian dari ruas Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang).

Ruas Tol Tahap II meliputi:

1. Ruas Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) - Tempino - Jambi
2. Ruas Jalan Tol Jambi - Rengat; ruas Jalan Tol Rengat - Pekanbaru
3. Ruas Jalan Tol Pelabuhan Panjang - Lematang.

Ruas Tol Tahap III meliputi:

1. Ruas Jalan Tol Dumai - Sp. Sigambal - Rantau Prapat
2. Ruas Jalan Tol Rantau Prapat - Kisaran; Jalan Tol Pangkalan Brandan - Langsa (bagian dari ruas Jalan Tol Binjai - Langsa)
3. ruas Jalan Tol Langsa - Lhokseumawe; dan ruas Jalan Tol Lhokseumawe - Sigli

Ruas Tol Tahap IV meliputi:

1. Jalan Tol Prabumulih - Muara Enim (bagian dari ruas Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim)
2. Ruas Jalan Tol Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau; Jalan Tol Lubuk Linggau - Taba Penanjung (bagian dari ruas Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu)
3. Jalan Tol Payakumbuh - Sicincin (bagian dari ruas Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang)
4. Jalan Tol Pangkalan - Payakumbuh (bagian dari ruas Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang)
5. Jalan Tol Koto Kampar - Pangkalan (bagian dari ruas Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang)
6. Jalan Tol Pematang Siantar - Parapat (bagian dari ruas Jalan Tol Kuala Tanjung - Indrapura - Tebing Tinggi - Parapat)
7. Ruas Jalan Tol Parapat - Tarutung - Sibolga; dan ruas Jalan Tol Batu Ampar - Muka Kuning - Bandara Hang Nadim.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kaisar Kekacauan

Jokowi Pangkas Modal Inalum Rp48 T Demi Bentuk Usaha Tambang Baru******

Presiden Jokowimengurangi nilai penyertaan modal negara (PMN) untuk PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atawa Inalumsebesar Rp48,74 triliun.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 2022 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium.

Mengutip beleid tersebut pada Jumat (9/12), pengurangan PMN itu adalah untuk mengembangkan ekosistem bisnis dan industri pertambangan yang lebih optimal dan efisien. Selain itu, juga untuk melanjutkan kebijakan pemerintah dalam holding pertambangan.

"Bahwa dalam rangka pembentukan strategic holdingsebagai mana dimaksud dalam huruf b, perlu terlebih dahulu dilakukan pengurangan penyertaan modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium yang selanjutnya digunakan sebagai penyertaan modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan," demikian bunyi beleid tersebut.

Lebih rinci, pengurangan PMN itu terdiri dari 15,61 miliar saham Seri B pada PT Aneka Tambang Tbk, 4,84 miliar saham Seri B pada PT Timah Tbk, 7,49 miliar saham Seri B pada PT Bukit Asam Tbk, dan 21.300 saham PT Freeport Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Adapun beleid tersebut telah ditetapkan dan diundangkan pada 8 Desember 2022.

Pengurangan PMN ini menjadikan kepemilikan saham Inalum pada PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Freeport Indonesia beralih menjadi saham milik negara pada PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Freeport Indonesia.

Selanjutnya, pengalihan saham itu pun mengakibatkan kepemilikan saham negara pada PT Aneka Tambang Tbk menjadi sebesar 65 persen atau sebesar Rp1,56 triliun. Jumlah itu terdiri dari 1 saham Seri A dwi warna dengan nilai sebesar Rp100 dan 15,61 miliar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp1,56 triliun.

Sementara itu untuk kepemilikan PT Timah Tbk menjadi sebesar 65 persen atau sebesar Rp242,05 miliar yang terdiri atas 1 saham Seri A dwi warna dengan nilai nominal sebesar Rp50 dan 4,84 miliar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp50 atau sebesar Rp242,05 miliar.

Untuk kepemilikan PT Bukit Asam Tbk menjadi sebesar 65 persen atau sebesar Rp749 miliar yang terdiri atas 5 saham Seri A dwi warna dengan nilai nominal Rp100 atau sebesar Rp500 dan 7,49 miliar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp100 atau sebesar Rp749 miliar.

Sedangkan, kepemilikan PT Freeport Indonesia menjadi sebesar 5,62 persen atau sebesar US,13 juta yang terdiri atas 21.300 saham dengan nilai nominal sebesar US0 .

Kepemilikan saham negara itu mengakibatkan status PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Bukit Asam Tbk menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sementara, Inalum tidak lagi memiliki saham PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Freeport Indonesia.

Penerus Tuhan

Zulhas Klaim Dilantik Jadi Mendag Agar Pejabatnya Tak Terjerat Hukum******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengaku dilantik dan diberi tugas agar pejabat di lingkungan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak ada yang terjerat hukum.

Ia menuturkan sebelum menjabat, citra Kemendag bisa dibilang buruk di masyarakat imbas permasalahan minyak goreng.

Dari permasalahan minyak goreng tersebut, akhirnya terungkap Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag saat itu, yakni Indrasari Wisnu Wardhana, ditetapkan sebagai tersangka kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO).

Meski demikian, ia mengklaim saat ini permasalahan di Kemendag sudah bisa ditangani berkat kerja sama tim yang baik dan intens.

Bahkan, Zulkifli melapor kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa saat ini sudah tidak didemo oleh emak-emak.

"Saya kemarin ditanya presiden, sekarang sepi juga pak. Kalau dulu banyak yang marah-marah pak, banyak demo, banyak yang protes. Bulan ini agak sepi, saya bilang," kata Zulkifli menirukan ucapannya kepada Jokowi.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan empat tersangka terkait kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah.

Selain Wisnu, ada Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA, dan General Manager di PT Musim Mas berinisial PT. Para tersangka langsung ditahan selama 20 hari pertama.

[Gambas:Video CNN]

perang total tanpa akhir

Waskita Karya Raup Rp200 M dari Jual Ruas Tol Semarang******

PT Waskita Karya(Persero) Tbk meraup keuntungan Rp200 miliar lewat anak usahanya PT Waskita Toll Road (WTR) dari aksinya menjual 39,77 persen saham PT Jasamarga Semarang Batang (JSB).

"Ditandai dengan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) atau SPA atas pelepasan 39,77 persen saham JSB kepada Kings Bless Limited (KBL), anak usaha Road King Expressway (RKE) pada 5 Desember 2022," ungkap Direktur Utama WTR Rudi Purnomo mengutipAntara, Kamis (8/12).

Rangkaian skema transaksi diawali dengan pelaksanaan buy backatas 39,77 persen kepemilikan saham PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas SAM Jalan Tol (RDPT SAM-JT) yang telah selesai pada 30 November 2022 lalu.

"Total proceestransaksi sebesar Rp3,8 triliun, sedangkan nilai transaksi WTR melakukan buy back saham JSB milik SMI dan RDPT SAM-JT sebelumnya senilai Rp3,6 triliun, sehingga mencatatkan keuntungan sekitar Rp200 miliar," jelasnya.

Transaksi pada ruas tol Semarang-Batang tersebut bukanlah transaksi pertama yang dilakukan dengan anak usaha RKE, di mana pada 2019 WTR telah melepas kepemilikan saham ruas tol Solo-Ngawi dan Ngawi-Kertosono kepada Kings Key Limited dengan total proceedsenilai kurang lebih Rp1,9 triliun.

Selain itu juga, ruas tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi kepada King Rings Limited dengan proceed senilai Rp824 miliar.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Waskita Karya Wiwi Suprihatno mengatakan pihaknya fokus dalam perbaikan kinerja keuangan pada kuartal IV tahun 2022.

Salah satunya dengan transaksi pelepasan kepemilikan saham sebagai salah satu bentuk asset recyclingyang merupakan bagian dari proses bisnis Waskita Group.

"Pada 2022, kami berhasil menyelesaikan tiga aksi korporasi pelepasan saham, yaitu ruas tol Cimanggis-Cibitung secara parsial kepada SMI dengan nilai transaksi Rp339 miliar pada Juni, serta ruas tol Kanci-Pejagan dan Pejagan-Pemalang kepada Indonesia Investment Authority (INA) dengan nilai transaksi Rp5,8 triliun pada September 2022," terang dia.

"Dengan empat aksi korporasi pada tahun ini, perseroan berhasil mencatatkan keuntungan senilai kurang lebih Rp1,7 triliun," lanjut Wiwi.

WTR sebagai investor jalan tol memiliki saham di setiap ruas tol melalui pendirian anak perusahaan atau Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sebagai pemegang konsesi pengelolaan ruas-ruas tol tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Adapun pada setiap transaksi pelepasan saham di BUJT, WTR sepakat melepaskan hak pengelolaan konsesi ruas tol kepada para investor strategis. Sedangkan aset ataupun lahan dari ruas tol tersebut tetap dimiliki oleh negara.

Dalam setiap aksi korporasinya, Waskita Group senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian melalui penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

[Gambas:Video CNN]

Saya ingin merasuki iblis

Pembebasan Lahan PTPN II di Sumut Terganjal Keluarga Pensiunan******

Pembebasan lahan milik PTPN2 di Kebun Sampali, Jalan Wijaya Kesuma, Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara masih terganjal. Pasalnya sejumlah keluarga pensiunan memilih bertahan dan menolak tali asih yang diberikan perusahaan.

Penasehat Hukum PTPN 2 Sastra mengatakan seluruh areal Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 152 seluas 35 hektar di Kebun Sampali sudah selesai dibebaskan. Akan tetapi, keluarga pensiunan yang menghuni 11 rumah dinas karyawan masih bertahan.

"Sebenarnya mereka paham bahwa areal tersebut memang HGU PTPN 2, namun mereka tetap bertahan karena ingin menuntut tali asih yang lebih tinggi dari yang ditawarkan perusahaan PTPN 2," kata Sastra, Rabu (7/12).

"Karena permintaan mereka sangat tidak wajar dan tidak mungkin bisa dipenuhi. Pihak PTPN 2 sendiri punya batasan, tidak bisa begitu saja menggelontorkan dana tali asih. Harus wajar dan bisa diterima secara perhitungan," jelas Sastra.

Menurut Sastra PTPN 2 melalui anak perusahaan PT Nusa Dua Propertindo (NDP) juga telah memberikan tali asih ke ratusan warga lainnya yang selama ini menggarap dan mendirikan rumah di areal HGU No.152 Kebun Sampali itu.

"Semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Karena memang tuntutan mereka wajar dan sangat rasional secara perhitungan manajemen perusahaan PTPN 2. Rata-rata mereka meninggalkan rumah mereka dengan senyum. Itu jugalah yang ingin kita lakukan dengan saudara-saudara kita yang merupakan keluarga pensiunan yang masih bertahan di sana," tambah Sastra.

Progres pembebasan lahan HGU tahap pertama di kebun Sampali seluas 35 hektar dinilai cukup efektif. Hingga awal Desember 2022, sudah seluruh areal bisa dikosongkan. Hanya sebagian kecil dari penggarap yang masih membongkar sendiri bangunan miliknya untuk dibawa ke lokasi yang baru.

[Gambas:Video CNN]

Karena itu pihak PT NDP bisa langsung membangun pagar beton yang mengelilingi areal tersebut.

"Kami berharap dalam beberapa hari ke depan sudah bisa kita capai kesepakatan dengan para keluarga pensiunan di Jalan Wijaya Kesuma, sehingga seluruh areal seluas 35 hektar di kebun Sampali tahap pertama ini tuntas kita bebaskan," harap Sastra.

Sementara itu, Direktur PT NDP Iman Subekti yang menjadi penanggung jawab pembebasan areal HGU Nomor 152 Kebun Sampali mengatakan pihaknya tetap akan melakukan tindakan persuasif.

"Mereka adalah saudara-saudara kita sendiri sesama warga PTPN 2. Tetap mengedepankan tindakan persuasif. Kami berharap para keluarga pensiunan tidak mudah terprovokasi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Kita sangat terbuka. Ayo kita musyawarahkan. Tapi jangan menuntut dengan besaran yang tidak masuk akal. Itu tidak mungkin bisa dipenuhi," ungkapnya.