slot paling banyak menang

Bab dari masa lalu

gacor slot link alternatif

Tanggal Tua Belanja Hemat di Transmart, Diskonnya 50% + 20%******

Jakarta, CNN Indonesia--

Mau belanja di tanggal tua tapi ragu karena gajian masih lama? Enggak perlu khawatir asalkan belanjanya diTransmart.

Soalnya Transmart Full Day Sale balik lagi kasih diskon gede-gedean, ada diskon hingga 50 persen dan masih ada tambahan diskon 20 persen.

Lihat Juga : Bayar Belanjaan Pakai Allo Bank atau Bank Mega di Transmart Hemat 20%

Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan diboothyang tersedia di setiap gerai Transmart.

Ada banyak produk yang diskon loh. Mulai dari produk segar, kebutuhan rumah tangga, furnitur, barang elektronik, sampai sepeda listrik dijamin bakal diskon.

Promo ini cuma berlangsung selama satu hari, pada Minggu (21/1) di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Mulai dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat. Cus, borong belanjaan yang banyak ya besok di Transmart!

(juh/juh)

[Gambas:Video CNN]

Dewa laki-laki Gao Xiaoleng

freespin123

Sekda: Jangan santai, kasus TBC Kota Bogor tertinggi di Jawa Barat******

Kita tidak bisa santai karena kasus (TBC) Kota Bogor tertinggi di Jawa Barat dan Jawa Barat tertinggi di Indonesia. Ini harus kita tangani dan tanggulangi

Kota Bogor (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Jawa Barat, Syarifah Sofiah mengingatkan aparatur wilayah dan puskesmas untuk mengantisipasi dan menanggulangi Tuberkulosis (TBC).

Pada Januari dan Februari 2024 Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor menemukan 1.002 kasus TBC dengan rincian 615 kasus ditemukan pada Januari 2024 dan 387 kasus pada Februari 2024.

“Menjadi kewajiban kita untuk mengkoordinasikan semua unsur masyarakat sebagai antisipasi, jangan sampai menunggu kondisinya menjadi lebih buruk. Kita tidak bisa santai karena kasus (TBC) Kota Bogor tertinggi di Jawa Barat dan Jawa Barat tertinggi di Indonesia. Ini harus kita tangani dan tanggulangi,” kata Syarifah di Bogor, Jumat.

Syarifah menjelaskan TBC bisa sembuh dengan cara minum obat secara rutin selama enam bulan tanpa berhenti. Dalam menangani dan mengobati satu orang penderita TBC dibutuhkan Rp250 juta selama satu tahun hingga sembuh, sedangkan untuk satu pasien COVID-19 hanya Rp 100 juta dalam satu tahun.

Baca juga: Baru dua bulan, Dinkes Kota Bogor temukan 1.002 kasus TBC pada 2024

“Dampak TBC akan menurunkan kemampuan penderitanya dan jika sudah menyebar ke organ lain pada akhirnya tidak produktif dan menambah beban,” sebutnya.

Saat ini, kata Syarifah, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor juga tengah menangani anak-anak stunting, dimana TBC dan stunting saling berkaitan.

Dia menyampaikan kondisi kesehatan anak stunting lemah dan mudah terkena TBC yang bisa berdampak pada asupan gizi sehingga mempersulit pemulihan kondisi anak dari stunting.

Oleh karena itu Syarifah menegaskan agar kasus TBC diberikan perhatian karena memberi kerugian besar.

Mengingat penularan TBC bisa terjadi lewat droplet atau percikan pernafasan atau lendir, maka ia mengatakan penanganan TBC harus dijejak mulai dari keluarga, teman, atau yang terdekat dengan penderita.

Baca juga: Risma respons bantuan bocah pengidap TBC tulang belakang di Bogor

"Ditelusuri dan dicek, pastikan obatnya diminum. Jika penyebarannya cepat, kita tidak bisa bekerja secara manual,” ujarnya.

Saat ini, kata Syarifah, Dinkes Kota Bogor membuat Sistem Informasi Gerakan Eliminasi Tuberkulosis (Si Geulis). Dari laporan Dinkes, semua wilayah sudah diberikan akun Si Geulis untuk mengisi data ,sehingga bisa lebih terkontrol dan lebih mudah dalam memantau wilayah dan warga terinfeksi TBC.

Syarifah meminta agar pemantauan dan evaluasi terkait TBC terus dilakukan agar penyebarannya tidak semakin luas dan dapat ditangani lebih cepat.

“Menjadi tugas kita bersama agar warga yang sudah terkena TBC wajib minum obat secara rutin agar warga di wilayahnya terhindar dan sehat semua,” ucapnya. 

Baca juga: Kemenkes apresiasi program Pemprov Jabar tanggulangi TBC

Pewarta: Shabrina Zakaria
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Sistem perebutan tubuh yang tak terkalahkan

demo playtech

Respons Tom Lembong Usai Dituding Gibran Bohong soal Nikel dan Tesla******

Jakarta, CNN Indonesia--

Co-Captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Thomas Lembongmerespons calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Rakayang menuding timnya melakukan kebohongan publik bahwa produksi Tesla tidak menggunakan nikel.

Dalam debat cawapres yang digelar Minggu (21/1) malam, Gibran menyebut tim sukses paslon Anies-Cak Imin melakukan kebohongan publik. Pasalnya, Thomas Lembong sempat menyebut bahwa Tesla tidak menggunakan baterai kendaraan listrik yang bahan bakunya nikel.

Dalam hal ini, pria yang akrab dipanggil Tom itu mengklarifikasi bahwa Tesla yang dimaksud saat itu adalah yang diproduksi di China. Ia mengaku tak menyamaratakan semua Tesla di seluruh dunia.

Sementara untuk Tesla yang dibuat di AS, Tom mengungkap memang masih diproduksi menggunakan nikel.

"Jadi semua mobil yang dibuat di China menggunakan baterai LFP (lithium iron phosphate). Jadi mohon dilihat lagi di Podcast tersebut, sangat jelas. Tentu saya tahu bahwa mobil Tesla di Amerika menggunakan baterai nikel," jelas dia.

Tom sebelumnya memang sempat membicarakan soal penggunaan bahan baku mobil Tesla dalam Podcast dari kanal YouTube Total Politik.

"Jadi 100 persen dari semua mobil Tesla yang dibuat di Tiongkok menggunakan baterai yang mengandung 0 persen nikel, dan 0 persen kobalt. Jadi baterainya lithium iron phosphate (LFP). Jadi pakai besi, pakai fosfat, masih tetap pake lithium, tapi sudah tidak lagi pakai nikel, tidak lagi pakai kobalt," tutur dia

[Gambas:Video CNN]

(del/agt)

Wanita Pedang Cang Lei

angka jitu 3d hk malam ini

Airlangga Jamin Kucuran Dana untuk LPDP Tak Disetop; Hanya Diperluas******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tidak akan disetop.

"(Program maupun sumber) LPDP tidak disetop. Hanya LPDP akan diperluas," kata Airlangga di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta Pusat, dikutip detikcom,Selasa (23/1).

Airlangga mengatakan opsi penggunaan dana LPDP nantinya akan diperluas. Misalnya untuk program Prakerja dan tourism fund atau dana abadi pariwisata yang rencananya dikelola LPDP.

Wacana disetopnya kucuran dana ke LPDP diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat ditemui di Istana Kepresidenan, Selasa (16/1). Menurutnya, tujuan penyetopan itu agar dana bisa dialihkan ke program pendidikan yang lebih urgent dan prioritas.

"Mungkin kita setop dulu. Jadi, anggaran pendidikan 20 persen nanti sepenuhnya bisa digunakan untuk membenahi pendidikan, termasuk riset dan alokasi pengembangan pendidikan perguruan tinggi bisa ditingkatkan," ujarnya.

Muhadjir menyebut LPDP sudah memiliki dana abadi Rp136 triliun. Menurutnya, imbal hasil dari perputaran dana itu cukup untuk membiayai LPDP.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Mengkolonisasi Pesawat Alien

shopee cicilan hp

Kemenkominfo ungkap perkembangan pembentukan komite "Publisher Rights"******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan perkembangan pembentukan komite untuk nantinya mengawasi berjalannya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau PerpesPublisher Rights.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo (Dirjen IKP) Usman Kansong mengatakan komite tersebut nantinya akan bersifat independen dan dibentuk oleh Dewan Pers namun para anggotanya akan diajukan oleh Dewan Pers dan perwakilan pemerintah.

"Nah saat ini Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) sedang rapat untuk menjajaki siapa yang akan diusulkan untuk menjadi anggota komite sebagai perwakilan masyarakat atau pun pakar," kata Usman di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat.

Baca juga: Mekanisme pemantauan algoritma distribusi berita di Publisher Rights

Dalam Perpres nomor 32 tahun 2024 pembentukan Komite Pengawas diatur khusus dalam BAB IV dan harus berjumlah gasal maksimal 11 orang.

Unsur keanggotaan Komite itu tertulis dalam Pasal 14 dengan susunan harus terdiri atas unsur Dewan Pers yang tidak mewakili perusahaan pers, kementerian, serta pakar di bidang layanan platform digital yang tidak terafiliasi dengan perusahaan platform digital atau perusahaan pers.

Untuk perwakilan pakar seperti diatur dalam Pasal 14 poin (5) disebutkan bahwa perwakilan tersebut harus diajukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Usman menegaskan nantinya setiap nama yang diusulkan untuk menjadi komite pengawas Perpres baik dari Dewan Pers dan Kementerian dipastikan tidak akan memiliki hubungan dengan perusahaan media maupun platform digital sehingga dapat dipastikan independensinya.

Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media

"Setiap pengusul nantinya Dewan Pers, Kementerian Kominfo, dan Kemenkopolhukam bakal diminta mengusulkan nama dua kali dari jumlah. Misalnya Dewan Pers nanti perwakilannya ada lima, maka mereka bisa usulkan sepuluh nama. Begitu juga dengan Kemenkopolhukam dan Kementerian Kominfo," ujar Usman.

Nama-nama itu bakal diseleksi secara khusus oleh task force yang dibentuk oleh Dewan Pers sehingga nantinya dapat memenuhi ketentuan dalam Perpres 32/2024.

Adapun dalam Perpres diatur bahwa anggota komite pengawas dari perwakilan Dewan Pers maksimal berjumlah lima orang, lalu untuk perwakilan pakar dan profesional yang diajukan oleh Kemenkopolhukam maksimal berjumlah lima orang, dan perwakilan dari Kementerian Kominfo berjumlah satu orang.

Baca juga: Merunut awal mula lahirnya regulasi Publisher Right

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

pasar suci

situs baru gacor

Airlangga Sebut Pajak Hiburan Acu UU HKPD, Insentif Pemda Tak Wajib******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pajak hiburandiskotek Cs tetap mengacu UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yakni 40 persen-75 persen.

Ia paham banyak protes dari pengusaha jasa hiburan terkait kenaikan pajak tersebut. Bahkan, Airlangga baru saja menerima audiensi dari Hotman Paris, Inul Daratista, dan jajaran pengusaha hiburan lain hari ini.

Karena itu, Airlangga menyebut pemerintah daerah bisa memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya. Ini mengacu pada Pasal 101 UU HKPD. Namun, pemberian insentif ini tak wajib.

Airlangga mengatakan ada dua jalan bagi para pengusaha yang ingin mendapatkan insentif tersebut.Pertama, pemda menetapkan langsung melalui peraturan kepala daerah (perkada).

Kedua, pengusaha mengajukan keringanan pajak hiburan kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa kepada pemerintah daerah.

Nantinya, insentif fiskal yang ditetapkan melalui perkada cukup diberitahukan kepada DPRD. Dengan keringanan yang diatur di pasal 101 UU HKPD, bupati atau wali kota bisa mematok tarif lebih rendah dari 75 persen, bahkan di bawah batas minimal 40 persen.

Sebelumnya, Hotman Paris dan Inul Daratista Cs yang menyambangi kantor Airlangga mengatakan sudah mendapatkan solusi. Mereka mengatakan bakal mengacu tarif pajak lama, terlebih ada penegasan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

"Isi surat edaran itu, antara lain pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada (pajak) 40 persen. Dia (pemda) berwenang kembali kepada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Itu isi Undang-undang (Pasal 101 UU HKPD)," klaim Hotman selepas bertemu Airlangga.

"Cuma ada masalah, gubernur yang meminta selain SE mendagri, minta lagi SE menteri keuangan. Tadi saya tanyakan kepada Pak Menko Perekonomian (Airlangga), katanya sudah dibicarakan di Istana bahwa pemda, gubernur, bupati, dan sebagainya tidak memerlukan SE dari menteri keuangan. Cukup surat edaran dari mendagri," sambung Hotman.

Sedangkan Inul Daratista mengatakan dirinya dan para pengusaha sektor hiburan lain sedang dalam proses mempersiapkan judicial review UU HKPD ke Mahkamah Konstitusi. Ia menyebut pihaknya sudah menyampaikan poin-poin yang akan diuji di MK kepada Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani untuk ditelisik lebih dalam.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)