slot gacor dan terpercaya

galaksi yang luas

20 Mobil Pojok Pengawasan Pemilu Disebar di Pulau Jawa******

SOLO —Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meluncurkan 20 unit Mobil Pojok Pengawasan Pemilu yang disebar di sejumlah kota di Pulau Jawa. Mobil ini diluncurkan bertepatan dengan dimulainya rapat umum atau kampanye akbar Pemilu 2024, Minggu (21/1/2024).

“Pojok Pengawasan ini adalah ikhtiar Bawaslu dalam menjalankan fungsi-fungsi pencegahan. Oleh sebab itu, mobil-mobil ini akan ada di pojok bertepatan dengan metode rapat umum,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja usai peluncuran Mobil Pojok Pengawasan Pemilu di Jakarta, sebagaimana dikabarkan Antara.

Promosi Jaga Kelestarian Danau Toba, BRI Peduli Grow & Green Tanam 2.500 Pohon

Selain dalam bentuk mobil, Pojok Pengawasan Bawaslu juga akan berada di setiap Rumah Pemilu milik Komisi Pemilihan Umu (KPU) di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi.

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menjelaskan DKI Jakarta merupakan wajah Indonesia. Sehingga di ibu kota provinsi itu dikerahkan sebanyak lima mobil Pojok Pengawasan.

Selain Jakarta, Jawa Barat juga mendapatkan lima unit Mobil Pojok Pengawasan Pemilu. Banten dan Tegal di Jawa Tengah pun juga akan terdapat mobil Pojok Pengawasan Bawaslu selama Pemilu 2024.

Menurut Lolly, wilayah-wilayah tersebut merupakan area dengan kerawanan pelanggaran pemilu yang tinggi.

“Betul sekali, sesuai dengan peta kerawanan, DKI Jakarta wajah Indonesia, maka DKI akan ada lima mobil yang stand byberkeliling di daerah Jakarta; lalu di Jabar ada lima unit; lalu di Banten; dan satu di Tegal, Jawa Tengah,” jelasnya.

Mobil Pojok Pengawasan, kata Lolly, memungkinkan masyarakat untuk memberikan informasi awal maupun melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

“Sengaja dalam bentuk mobil dilakukan Bawaslu untuk memastikan di tahapan yang krusial ini tidak ada masyarakat yang tidak bisa dijangkau informasi,” kata Lolly.

Bawaslu sengaja meluncurkan Mobil Pojok Pengawasan saat momen kampanye rapat umum Pemilu 2024 dimulai untuk memastikan kerawanan pelanggaran pemilu ditekan secara maksimal.

Layanan Mobil Pojok Pengawasan tersebut dalam rangka pencegahan, di mana masyarakat bisa mencari informasi yang dibutuhkan hingga menyampaikan informasi awal jika ada dugaan pelanggaran pemilu.

“Jadi, semua nanti, apa pun yang dibutuhkan informasinya, bisa menyampaikan ke Mobil Pojok Pengawasan karena akan ada tim yang memang stand bydi sana, yang akan memberikan pemahaman soal edukasi cegahnya bagaimana, tindaknya bagaimana,” ujar Lolly.

Mobil Pojok Pengawasan dipastikan bergerak di lokasi-lokasi tempat kampanye akbar peserta Pemilu 2024.

orang-orang yang tersebar dari dinasti selestial

Hasil Debat Cawapres 2024, Indef: Tak Hadirkan Solusi Permasalahan Desa******

JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai hasil debat kedua calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024 tidak menghadirkan solusi atas permasalahan desa.

Peneliti Center of Macroeconomics and Finance Indef Riza Annisa Pujarama menyayangkan ketidakhadiran hasil solusi atas persoalan desa pada argumentasi debat cawapres 2024, padahal ketiga pasangan calon (paslon) mencantumkan visi-misi tentang masalah desa.

Promosi Nikmati Pengunungan & Kopi Robusta Sanggabuana, Wujud Pemberdayaan Desa BRILiaN

“Saya berharap debat itu membahas yang substantif, bagaimana visi-misi dan solusi atas permasalahan yang sekarang. Tapi, yang keluar solusinya justru tidak ada, padahal ketiga paslon ini visi-misinya lengkap, terutama masalah desa,” kata Riza dalam acara Tanggapan Indef atas Debat Keempat yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (22/1/2024), dilansir Antara.

Riza mengatakan persoalan desa tidak hanya sekadar dana desa. Seharusnya ada banyak masalah yang bisa dieksplorasi oleh para kandidat, seperti bagaimana desa menjadi pusat pertumbuhan demi mewujudkan pembangunan dari pinggir.

Namun, menurut dia, diskusi soal isu sejenis itu tidak hadir dalam debat.

“Yang disebutkan malah menambah dana desa, sementara tidak diungkit esensi dari dana desa itu sendiri, penggunaannya, efektivitasnya, ke depannya akan bagaimana,” ujar Riza.

Dalam debat kedua, cawapres Muhaimin Iskandar dari paslon 01 berjanji menaikkan anggaran dana desa menjadi Rp5 miliar jika terpilih dalam Pemilu 2024. Saat ini, pemerintah menganggarkan dana desa rata-rata sebesar Rp1 miliar per desa.

Adapun dalam visi-misinya, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menjelaskan misi pembangunan desa yang tercantum pada Misi 4 tentang Pembangunan Kota dan Desa Berbasis Kawasan yang Manusiawi, Berkeadilan, dan Saling Memajukan.

Penjelasan mengenai desa tercantum ada subbab kedua tentang Desa yang Mandiri dan Sejahtera. Pada poin itu, paslon 01 menyebutkan peningkatan alokasi dana desa yang diiringi peningkatan kualitas aparatur desa.

Kemudian, peningkatan kapasitas pemerintah desa untuk akses pendidikan, pengoptimalan BAHU DESA, dan mendorong peran aktif masyarakat dalam komunitas desa.

Lalu, penguatan akses warga desa terhadap sumber daya alam (SDA), dorongan desa-desa industri, hingga peningkatan akses pendidikan dan pelatihan kerja untuk putra-putri desa.

Sementara itu, paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjanjikan pembangunan desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan yang tercantum dalam program kerja Asta Cita 6.

Paslon ini berfokus pada keberlanjutan program perlindungan sosial desa, perbaikan sistem tata kelola desa, percepatan penyediaan rumah, dan peningkatan daya beli buruh.

Kemudian, perluasan pembiayaan UMKM, dorongan kemandirian masyarakat miskin dan kurang mampu, jaminan akses air bersih, pembinaan layanan panti sosial, hingga penyediaan transportasi publik murah.

Sedangkan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md membagi program desa di beberapa kategori, seperti 1 Desa-1 Puskesmas-1 Dokter/Nakes untuk program kesehatan, 1 Desa-1 Lapangan untuk program budaya maju dan sportif, Desa Naik Kelas dan Desa-Kota Tumbuh Bersama untuk program pembangunan ekonomi, serta Desa Mandiri Energi untuk program ekonomi hijau.

Perangkap lembut untuk menangkap istri manis

TPN Ganjar******

SOLO —Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Chico Hakim, mengaku tidak mempermasalahkan pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang memperbolehkan mereka ikut berkampanye dalam masa pemilihan umum (pemilu)

“Terkait pernyataan presiden mengenai bolehnya seorang presiden berkampanye dan memihak terhadap salah satu pasangan calon, saya rasa memang secara undang-undang itu diperbolehkan,” kata Chico dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Promosi Cetak Rekor, Penumpang Kereta Cepat Whoosh Capai 21.000 Orang Sehari

Ia mengatakan presiden boleh ikut berkampanye sesuai Pasal 299 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kendati demikian, dia tidak memungkiri akan ada anggapan dari masyarakat mengenai nepotisme yang semakin kental bila presiden ikut mengkampanyekan salah satu pasangan capres/cawapres.

“Tentunya ada semacam etika dan anggapan masyarakat tentang nepotisme dan lain-lain yang tentunya akan semakin kental apabila presiden mengkampanyekan salah satu paslon yang kebetulan di situ ada putra kandungnya,” jelasnya sebagaimana dilansir Antara.

Adapun pada Pasal 281 UU Pemilu menyebutkan, selama melaksanakan kampanye, presiden dan wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota wajib menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Selain itu, berdasarkan Pasal 304 ayat (1) UU Pemilu, dalam melaksanakan kampanye, presiden dan wakil presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Jokowi menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Oleh karena itu, menurut dia, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap warga negara, termasuk presiden dan para menteri.

Jokowi menilai bahwa hak demokrasi tersebut memiliki aturan. Menurut dia, yang terpenting adalah presiden dan menteri tidak menggunakan fasilitas negara saat mengkampanyekan pasangan calon peserta Pilpres 2024.

Saat ditanya apakah dia akan mengambil kesempatan untuk berkampanye sesuai aturan tersebut, Jokowi hanya menjawab secara normatif.

“Ya, nanti dilihat,” ujar Jokowi.

Fantasi, saya tiba-tiba memahami tubuh kekacauan

Debat Cawapres 2024, Cak Imin Janji Naikkan Dana Desa Minimal Rp5 Miliar******

SOLO —Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berjanji akan menaikkan dana desa minimal Rp5 miliar per desa. Janji tersebut disampaikan dalam Debat Cawapres yang digelar di Jakarta Convention Centre, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Dalam debat bertemakan Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desaitu, Cak Imin menyebut desa harus didukung dengan naiknya dana desa agar infrastruktur dan ekonomi terbangun dengan baik.

Promosi BRI Ajak Nasabah Perbaharui Nomor Handphone di ATM/CRM, Dapatkan Tambahan Saldo

“Ke depan akan menaikan anggaran Rp5 miliar per desa, bukan hanya infrastruktur yang baik, tapi tumbuh pertumbuhan ekonomi, Bumdes, pertanian, peternakan, ekonomi kreatif tumbuh di desa. Infrastruktur beres, kegiatan ekonomi memadai, desa terjaga menjadi komunitas yang membanggakan. Membangun desa untuk pembangunan bangsa,” ucap Cak Imin dalam siaran langsung di kanal Youtube KPU RI, Minggu.

Dia juga menyebut anggaran dana desa sebesar Rp5 miliar itu bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, kearifan masyarakat desa harus dijaga sehingga kekuatan dari desa meningkat dan bisa menjadi daya tarik wisata.

“Desa ini diberi insentif agar lebih maju, anggaran dana desa minimal Rp5 miliar itu betul-betul untuk mempercapat pertumbuhan ekonomi di tingkat desa,” tambah Cak Imin.

Sementara itu, dalam debat cawapres 2024 itu, cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka mengatakan untuk mengembangkan dan menumbuhkan ekonomi di desa harus didukung dengan sense of belonging.

“Intinya bagaimana bisa menumbuhkan sense of belonging. Saya pernah ke Mojokerto, desa wisata nomor satu. Intinya desa wisata dibangun dari crowdfunding, sehingga masyarakat desa punya saham,” jelas Gibran.

Hunyuan Wuzong

Indonesia jadi Ketua Pokja Pariwisata ASEAN Korea Centre******

SEOUL —Indonesia terpilih sebagai ketua Kelompok Kerja Pariwisata dan Budaya ASEAN Korea Centre (AKC) pada sidang pertama 2024. Hal itu disampaikan Pimpinan Divisi Kerja sama Budaya dan Pariwisata Sekretariat ASEAN Korea Centre, Alex Macatuno di Seoul, Korea pada Rabu (17/1/2024).

“Dari 11 perwakilan negara anggota ASEAN di Seoul, Indonesia terpilih untuk memimpin Kelompok Kerja Pariwisata dan Budaya ASEAN Korea Centre pada sidang pertama 2024. KBRI di Seoul sebagai Ketua dan Kedubes Demokratik Lao di Seoul sebagai wakilnya,” kata Alex Macatuno dalam siaran pers KBRI Seoul di Jakarta.

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

Koordinator Fungsi Ekonomi Kreatif dan Digital KBRI Seoul, Joannes Ekaprasetya Tandjung, dan perwakilan dari Kedutaan Besar Laos, Soudavanh, memimpin langsung sidang pertama yang membahas dua agenda utama, yaitu laporan kegiatan selama periode 2023 dan rencana kerja 2024.

Joannes menjelaskan kepemimpinan Indonesia di forum ASEAN 2023 yang mengedepankan tema utama ASEAN Matters Epicentrum of Growth.

“Kepemimpinan Indonesia pada Pokja Budaya dan Pariwisata ASEAN Korea Centre 2024 akan berfungsi sebagai corong yang tidak hanya menyuarakan kepentingan wisata dan budaya negara-negara ASEAN Committee in Seoul kepada AKC, namun juga mengupayakan celah kerja sama yang lebih luas berbasis budaya dan pariwisata untuk persahabatan yang lebih erat antar negara ASEAN dan Korsel,” katanya seperti dikabarkan Antara.

Kegiatan selama periode 2023 berisi penyelenggaraan ASEAN Week 2023, pembuatan video promosi pariwisata negara-negara ASEAN yang disponsori AKC, Perpustakaan Digital ASEAN dan Forum Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan.

Kepemimpinan Indonesia di Pokja AKC menjadi esensial karena mengarahkan strategi kerja sama sektor pariwisata dan budaya antara negara anggota ASEAN dan Korsel untuk satu tahun ke depan.

Rangkaian kegiatan tersebut di antaranya promosi pariwisata dan pertukaran budaya, termasuk program penyelenggaraan pameran ASEAN-Korea Culture and Tourism Integrated Experience dan program pengembangan kapasitas untuk ASEAN-Korea Quality Tourism Development Towards Sustainability.

Indonesia sebagai Pimpinan Pokja AKC berperan penting untuk memfasilitasi kepentingan negara-negara anggota ASEAN Committee in Seoul dengan Sekretariat AKC terkait perencanaan dan realisasi program kegiatan promosi budaya serta pertukaran pariwisata.

Di samping itu, Indonesia juga bertanggung jawab untuk menjalin komunikasi antara perwakilan negara anggota ASEAN di Seoul dengan organisasi terkait AKC seperti Badan Eksekutif. Ketua Pokja juga bertugas untuk memfasilitasi isu-isu strategis lainnya di sektor pariwisata dan budaya antara para wakil negara anggota ASEAN.

Kepemimpinan Indonesia pada Pokja AKC mencerminkan pengakuan tidak hanya dari perwakilan negara ASEAN di Seoul, namun juga dari Sekretariat AKC atas peran integral dalam mempererat penguatan kerja sama perwakilan negara ASEAN dan Korsel di sektor pariwisata dan budaya.

Ketua Pokja juga bertugas mengarahkan fokus penguatan kerja sama sektor pariwisata dan budaya antara negara anggota ASEAN dan Korsel dan mendorong prioritas Indonesia terkait pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif.

Selain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, kerja sama budaya dan pariwisata difungsikan untuk mendekatkan persahabatan serta memperkuat kemitraan ASEAN dan Korsel.

Kerja sama sosial budaya merupakan salah satu pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dimuat pada Cetak Biru Masyarakat Sosial Ekonomi ASEAN pada 2025 mendatang.

Musim semi tahun 1970 adalah saat yang tepat

Sindir Gaya Debat Gibran, Hasto: Sebut Nama Tom Lembong, Itu Kurang Etis******

JAKARTA — Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto, menyinggung gaya debat calon wakil nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada debat keempat Pilpres 2024 pada Minggu (21/1/2024), salah satunya saat menyebut sosok yang bukan menjadi bagian dari debat, yakni Tom Lembong.

Hasto berpendapat, gaya debat Gibran kurang beretika. Dia pun menyinggung soal aturan minimal usia 40 tahun para calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang kini telah diubah oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023.

Promosi Resmi Terpilih sebagai Ketum Forum Humas BUMN, Ini Visi Hendy Bernadi

Putusan MK itu mengizinkan warga di bawah 40 tahun untuk maju sebagai capres atau cawapres asal pernah menjabat sebagai kepala daerah.

Putusan itu memberi karpet merah ke Gibran yang masih berusia 36 tahun untuk maju cawapres pendamping Prabowo Subianto.

“Dulu, usia 40 tahun untuk capres dan cawapres diputuskan dengan mempertimbangkan kematangan emosi calon pemimpin nasional. Namun, keputusan Mahkamah Konstitusi mengubah hal itu,” ujar Hasto dalam keterangannya, Senin (22/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Dia merasa, Gibran kerap memperlihatkan bahasa tubuh yang tak layak dan berupaya memancing emosi lawan.

Padahal, lanjutnya, debat pilpres harus jadi ajang menyampaikan gagasan dan visi misi capres-cawapres. Elite PDI Perjuangan (PDIP) ini pun turut menyoroti Gibran yang kerap menyebut nama salah satu elite Tim Nasional Pemenangan Anies-Imin Tom Lembong dalam debat.

“Mas Gibran seperti ada persoalan pribadi dengan Tom Lembong. Itu kurang etis,” ujar Hasto.

Di samping itu, Hasto pun memuji cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Menurutnya, kedua lawan dari Gibran itu tidak terpancing dan mampu menjaga marwah debat. Dalam debat kemari, Mahfud memang sempat menolak menjawab pertanyaan Gibran tentang greenflation karena dianggap receh.

Sementara Cak Imin mengingatkan ke Gibran agar ajang debat pilpres jangan direduksi sebagai ajang tebak-tebakan istilah.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Hasto Sindir Gaya Debat Gibran: Itu Kurang Etis”