victoriabet4d 376Jutaan kata 126810Orang-orang telah membaca serialisasi
《gobanbet》
Urusi 740 Ribu Warung Kecil, Jokowi Sebut Bos BRI Patut Dapat Nobel******
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Direktur Utama BRISunarso patut mendapat hadiah nobel. Sebab, mampu mengurus ratusan ribu pelaku usaha mikro.
Menurut Jokowi, saat ini agen pembiayaan mikro BRI, Brilink mengelola 740 ribu warung kecil dengan total transaksi Rp1.400 triliun per tahunnya. Hal yang tidak mudah tapi berhasil dilakukan oleh BRI.
"Ini harusnya Pak Dirut, Pak Sunarso sudah diberi nobel seharusnya," ujar Jokowi dalam acara BRI Microfinance Outlook 2024, Kamis (7/3).
"Mengurusi urusan yang kecil-kecil yang sebelumnya itu diurusi oleh rentenir-rentenir dan diurusi oleh Bank Titil di mana-mana sekarang diambil alih oleh BRI, ini juga yang harus kita apresiasi," jelas Jokowi.
Selain itu, berbagai kebijakan yang dilakukan BRI dinilai sangat membantu pemerintah. Hal ini tercermin beberapa nasabah UMi dan PNM Mekaar masuk ke dalam pembiayaan BRI.
Dengan demikian, maka nasabah UMi yang awalnya kurang dari 100 ribu, saat ini menjadi 8,2 juta dan PNM Mekar jadi 15,2 juta.
"Ini harusnya Pak Dirut, Pak Sunarso sudah diberikan Nobel harusnya. Mungkin belum dapat karena tidak ada yang mengusulkan, mungkin bisa diurus untuk urusan-urusan nobel," imbuhnya.
Jokowi juga mengapresiasi langkah BRI karena berhasil mendigitalisasikan perbankannya bahkan sampai tingkat paling bawah atau hilir.
"Dan saya senang tadi yang disampaikan Pak Dirut BRI bahwa digital bankingsampai ke bawah betul-betul berjalan di BRI," pungkas Jokowi.
[Gambas:Video CNN]
Satgas Sebut UU Cipta Kerja Dorong Peningkatan Investasi di Indonesia******
Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja) mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan tren investasi menyusul penerbitan UU Cipta Kerja. Pada 2023, Indonesia melampaui target investasi dengan pencapaian Rp1.418 triliun.
Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Tina Talisa optimis, Indonesia akan dapat mencapai target investasi 2024 yang meningkat jadi Rp1,6 triliun.
"Dulu sebelum adanya UU Cipta Kerja, penerbitan NIB ini per hari hanya lima ribu, sekarang di tahun 2023-2024 penerbitan NIB mencapai sebelas ribu per hari. Ini sesuatu yang harus kita apresiasi," kata Tina dalam rapat koordinasi perdana bertema Pelayanan Perizinan Berusaha dalam Kewenangan Pemerintah Daerah pada akhir Februari lalu di Jakarta.
Namun, pada implementasi di lapangan, masih ada banyak masalah dan tumpang tindih peraturan. Tina kemudian mendorong para peserta rapat untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi.
Merespons hal tersebut, Perwakilan Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Rohili, menyampaikan bahwa teknis sistem UI/UX pada situs kerap membingungkan pengguna dan kadang mengalami error.
Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Yogyakarta, Nuri mengatakan bahwa banyak modus yang tak sesuai peraturan pada sektor verifikasi.
"Misalnya izin untuk usaha karaoke, ketika di cek ke lapangan, usaha tersebut ternyata berdampingan dengan sekolah atau tempat ibadah, ini secara izin sudah muncul tetapi pas di lapangan tidak sesuai, hal seperti ini yang membingungkan kami di daerah," katanya.
Sementara, perwakilan Dinas PUPR Jambi, Dian, menyarankan agar pengawasan terkait verifikasi perizinan menjadi poin utama yang segera diselesaikan, karena setiap daerah mengalami hal yang serupa. Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur, Arief, membenarkan pernyataan tersebut.
"Salah satu kasus yang terjadi di daerah kami, ada pelaku usaha yang mengaku sebagai usaha mikro kecil, tetapi dia menguasai ¾ wilayah pertambangan. Hal ini kan jadi kontradiktif dalam jenis usahanya," kata Arif.
Pada rapat itu, seluruh perwakilan daerah sepakat mendorong revisi PP 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berdasarkan Tingkat Risiko Kegiatan Usaha.
"Koordinasi antara pusat dan daerah pun seharusnya tidak berhenti sampai di sini. Kami harap akan ada tindak lanjut atau pertemuan selanjutnya untuk membahas perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat," ujar perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Sumatera Selatan, Yossy.
Pada sesi penutup rapat, Tina yang juga Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah Kementerian Investasi/BKPM menyebut, ada tiga hal yang akan diperbaiki oleh pemerintah pusat, yaitu regulasi, sistem serta tata kelola.
"Ke depannya akan ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga tidak ada komunikasi yang terputus dan secara sistem dapat terintegrasi dengan lebih baik," katanya.
Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan bahwa penyelenggaraan rapat bertujuan untuk mendiskusikan berbagai masalah terkait pelayanan perizinan berusaha di berbagai daerah, sekaligus mencari upaya penyelesaiannya.
"Sehingga nantinya akan dilakukan perbaikan-perbaikan seperti revisi peraturan pemerintah demi mendapatkan regulasi terbaik dan implementasi di masyarakat semakin bagus," ujar Arif saat membuka rapat.
(rea/rir)Label:situs judi slot online 4d、rtp slot gacor eurotogel、liga naga slot
Terkait:angka jitu ular masuk rumah、danaqq、erek2 68、game gacor slot hari ini、tancap4d、kartu kredit tanpa kartu、cara dapat uang mudah dan cepat、warisan138、slot tergacor terpercaya、situs minimal wd 25
bab terbaru:situs slot paling gacor(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut Indonesia siap memproduksi massal baterai kendaraan listrikmulai April 2024 nanti.
Kesiapan disampaikan oleh Staf Khusus Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tina Talisa. Ia mengatakan produksi masal itu akan dilakukan PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power yang berbasis di Karawang, Jawa Barat.
Ia mengatakan produksi massal ini merupakan sejarah baru dan menunjukkan bahwa komitmen hilirisasi yang dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun belakangan ini bukan hanya wacana.
Ia berharap produksi massal ini bisa berjalan dengan lancar.
Sementara itu Direktur PT HLI Green Power Hong Woo Pyoung mengatakan untuk mendukung kelancaran ini, pihaknya sudah mempersiapkan rencana produksi sejak September 2023.
Persiapan salah satunya dilakukan dengan melatih para teknisi yang terlibat dalam produksi tersebut.
"Kami telah menyiapkan segala sesuatu sejak September 2023 lalu. Kami siap untuk melakukan produksi secara massal di April 2024 ini. Para engineer dari Indonesia pun telah kami latih selama setahun dan masih akan terus kami berikan pelatihan. Mereka sangat pintar, rajin, dan kompeten. Kami sangat bangga pada para engineer dari Indonesia," ucap Hong Woo Pyoung.
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024
Kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, pilihannya keberlanjutanJakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik menjadi 12 persen pada tahun 2025.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
Nilai tukar rupiah berada di level Rp15.666 per dolar ASpada Kamis (7/3) pagi. Mata uang Garuda menguat 39 poin atau 0,25 persen dari perdagangan sebelumnya.
Mata uang di kawasan Asia kompak berada di zona hijau. Baht Thailand menguat 0,01 persen, peso Filipina menguat 0,13 persen, won Korea Selatan menguat 0,48 persen, dan yuan China menguat 0,02 persen, serta dolar Singapura menguat 0,07 persen.
Yen Jepang juga menguat 0,46 persen dan dolar Hong Kong terpantau menguat 0,04 persen pada pembukaan perdagangan pagi ini.
Franc Swiss juga menguat 0,07 persen dan dolar Kanada menguat 0,01 persen.
Analis Pasar Lukman Leong memperkirakan rupiah menguat setelah data pekerjaan AS ADP dan Jolt keduanya lebih lemah dari ekspektasi.
"Dari pidato Powell yang kembali menyatakan bahwa suku bunga the Fed masih perlu dipertahankan saat ini juga tidak menjadi kejutan. Selain itu, Investor menantikan data perdagangan China dan cadev Indonesia pagi ini," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.
Hari ini, Lukman memperkirakan rupiah bergerak di rentang Rp15.600 per dolar AS - Rp15.700 per dolar AS.
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024
Menteri Investasi/Kepala BKPMBahlil Lahadalia menonaktifkan Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/BKPM Hasyim Daeng Barang.
Pencopotan ini terkait pemeriksaan Daeng sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia dimintai keterangan dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa mengatakan proses pemeriksaan itu tidak ada hubungannya dengan Kementerian Investasi/BKPM. Sebab, terkait dengan jabatan Hasyim sebelumnya di Pemprov Maluku Utara.
"Sehingga perlu kami tegaskan sekali lagi proses yang berlangsung saat ini tidak ada kaitannya dengan Kementerian Investasi/BKPM," imbuhnya.
KPK mendalami pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Maluku Utara saat memeriksa saksi yang kini menjadi anak buah Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia.
Direktur Hilirisasi Bidang Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/BKPM yang kini nonaktif, Hasyim Daeng Barang, diperiksa KPK pada Jumat (1/3) lalu.
Pemberian IUP tersebut diduga tanpa mekanisme dan perintah dari Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba, saat ini sudah berstatus tersangka dan ditahan KPK.
"Yang bersangkutan hadir dan didalami kembali pengetahuannya antara lain kaitan dugaan adanya pemberian izin usaha bagi pihak swasta salah satunya di bidang pertambangan tanpa melalui mekanisme dan atas pesanan dari tersangka AGK selaku Gubernur Malut," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (5/3).
Hasyim merupakan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku Utara. Ini merupakan kali kedua Hasyim diperiksa sebagai saksi. Sebelumnya, pada Rabu (24/1), Hasyim diperiksa tim penyidik KPK dan didalami perihal pengurusan perizinan tambang dan tata ruang di Maluku Utara.
KPK memproses hukum tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemprov Maluku Utara.
Mereka ialah Abdul Gani Kasuba; Kadis Perumahan dan Permukiman Adnan Hasanudin; Kadis PUPR Daud Ismail; Kepala BPPBJ Ridwan Arsan; Ajudan Ramadhan Ibrahim; serta Stevi Thomas dan Kristian Wuisan (swasta).
Abdul Gani, Ramadhan Ibrahim dan Ridwan Arsan selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sedangkan Adnan Hasanudin, Daud Ismail, Stevi Thomas dan Kristian Wuisan selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
KPK menduga terdapat penerimaan uang Rp2,2 miliar terkait dengan pekerjaan proyek di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Uang tersebut di antaranya digunakan untuk kepentingan pribadi Abdul Gani guna pembayaran menginap hotel dan dokter gigi.
Selain itu, KPK juga menemukan dugaan Abdul Gani menerima uang dari para ASN di Pemprov Maluku Utara untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan menduduki jabatan. Dugaan tersebut masih didalami dalam proses penyidikan.
[Gambas:Video CNN]
(pta/pta)《gobanbet》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,login gacorHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《gobanbet》bab terbaru。