daftar pinjol ilegal 2021

Ketik 8 orang

Zomato Resmi Tutup di Indonesia******

Aplikasi restorandan pesan antar makananZomato berhenti beroperasi di Indonesia.

Dengan begitu, konsumen RI tidak bisa lagi mendapatkan review tempat makan enak melalui aplikasi tersebut.

Perusahaan asal India mengucapkan salam perpisahan resmi dengan pengguna Indonesia melalui situs resminya. Pesan perpisahan itu juga muncul di halaman muka aplikasi Zomato.

Pengguna di Indonesia sejatinya masih bisa mengunduh aplikasi Zomato melalui Play Store atau App Store. Namun, hanya ada pesan perpisahan dan pengguna di Indonesia tidak bisa lagi mendapatkan referensi restoran Tanah Air.

Meski begitu, layanan Zomato masih tersedia di India dan Uni Emirat Arab (UEA). Di lain sisi, Zomato tidak memberikan keterangan resmi alasan menutup layanan di Indonesia.

Zomato yang sudah eksis sejak 2010 biasanya menjadi referensi tempat makan bagi para penggunanya, termasuk di Indonesia. Ada pilihan restoran hingga warung kaki lima favorit yang bisa dijadikan referensi.

Selain itu, Zomato juga memberikan detail terkait menu dan harga di beberapa tempat makan. Perusahaan India itu juga menyediakan layanan pengiriman jarak jauh.

[Gambas:Video CNN]

sistem gangguan saraf

Menkes Klaim Bank Dunia Mau Kucurkan Rp75 T Bangun RS Ginjal, Paru Cs******

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pihaknya telah bersepakat dengan Bank Duniauntuk memenuhi pembiayaan rumah sakit kronis di Indonesia.

Menurutnya, biaya yang dibutuhkan minimal US miliar atau setara Rp75 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu) untuk membangun rumah sakit jantung, ginjal, paru-paru, hingga kanker.

"Kira-kira kita butuh US miliar untuk seluruh Indonesia," kata Budi dalam rapat Komisi IX DPR, Rabu (8/2).

Ia membandingkan nilai proyek ini tak seberapa dengan dana yang terkumpul untuk membeli Freeport. Saat itu, menurutnya, pemerintah berhasil mengumpulkan uang US miliar dalam dua bulan untuk membeli Freeport. Oleh karena itu, Budi menilai mestinya tidak sulit mendapatkan uang Rp60 triliun untuk membangun rumah sakit.

"Teman-teman bilang, gede banget, menurut saya nggak karena kita butuh pendataan (beli) Freeport butuh US$ 4 miliar, 2 bulan kita dapat uangnya. Harusnya ini bisa selesai," tuturnya.

Terlebih, proyek rumah sakit kronis ini rencananya akan selesai pada 2027. Meski saat itu sudah bukan periode dirinya menjabat Menkes, namun ia berharap anggaran untuk RS kronis bisa terus diperhatikan.

Ia memasang target agar nantinya standar layanan kesehatan bisa semakin merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Terlebih, menurutnya, keberadaan rumah sakit, dokter spesialis, dan alat kesehatan yang mumpuni sangat dibutuhkan di tiap daerah.

Budi mencontohkan seseorang yang terkena penyakit jantung bisa diselamatkan dalam waktu empat jam. Artinya, pasien jantung membutuhkan penanganan yang cepat. Sementara, semakin lama penanganan yang didapatkan persentase selamatnya semakin turun.

Secara rinci, ia menyebutkan peluang selamat pasien jantung dengan penanganan empat jam adalah 80 persen. Kemudian, di atas empat jam turun menjadi 10 persen, dan di atas 12 jam hanya 5 persen kemungkinan selamat.

"Jadi kalau serangan jantung, empat jam itu is a must bahkan kalau bisa 1-2 jam. Artinya kita pengin serangan jantung pasang stent maksimal 4 jam. Itu urusan kabupaten/kota-lah, nggak mungkin Provinsi," tuturnya.

Budi pun menyarankan agar di masa depan anggaran pemerintah daerah untuk kesehatan dibagi menjadi dua. Pertama, kebutuhan pembangunan RS, alat, dan dokter spesialis. Kedua, untuk pelayanan masyarakat.

"Jadi dengan adanya BPJS, demand site selesai. Orang bisa akses, tetapi kalau supply sitenya nggak ada, 'saya serangan jantung pak, punya BPJS'. Ya tapi nggak ada RS-nya nggak ada dokternya, problemnya di situ," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Satu pukulan akan meledak

Zoom Akan PHK 1.300 Karyawan, Pangkas Gaji CEO 98 Persen******

Aplikasi meeting online, Zoom, akan memberhentikan/ PHK1.300 orang pekerjanya atau 15 persen dari total pegawai. Selain itu, perusahaan tersebut juga akan memangkas gaji CEO hingga 98 persen.

CEO Zoom Eric Yuan mengatakan keputusan itu dilakukan karena permintaan layanan online mulai berkurang sejak pandemi melandai.

Selain itu, Yuan juga mengungkapkan pemotongan gaji tak hanya berlaku baginya, tapi juga eksekutif lainnya secara besar-besaran.

"Untuk itu, saya mengurangi gaji saya untuk tahun fiskal yang akan datang sebesar 98 persen dan melepaskan bonus perusahaan saya di 2023," imbuhnya, dikutip dari CNN Business, Rabu (8/2).

Yuan menjelaskan akan mengurangi gaji pokok anggota tim kepemimpinan eksekutif sebesar 20 persen dan tidak memberikan bonus untuk tahun ini.

Setelah pengumuman tersebut, saham Zoom melonjak hampir 9 persen pada perdagangan tengah hari, Selasa, (7/2).

Dalam memonya, Yuan mengakui kesalahannya dengan menambah staf begitu banyak dalam waktu singkat di tengah pandemi lalu.

Saat itu, pendapatan perusahaan melonjak tajam sehingga melakukan keputusan yang ternyata berdampak hingga saat ini.

Pada pertengahan 2020 lalu, Zoom memang melaporkan pendapatannya meroket didorong oleh lonjakan pelanggan bisnis dari banyak perusahaan yang terpaksa beralih ke pekerjaan jarak jauh.

"Dalam 24 bulan, Zoom tumbuh tiga kali lipat untuk mengelola permintaan ini sekaligus memungkinkan inovasi berkelanjutan," tulis Yuan.

Namun, ternyata seiring dengan melandainya covid-19, aktivitas bisnis kembali dilakukan secara fisik atau banyak yang kembali ke kantor. Oleh karenanya, saham Zoom pun menurun secara signifikan pada tahun lalu.

[Gambas:Video CNN]

Warisan langit berbintang di kota

Produsen Sepakat Pasok 29 Juta Liter Minyak Goreng ke BUMN Pangan******

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengungkapkan sejumlah produsen sepakat memasok minyak gorengke BUMN Pangan untuk percepatan pemenuhan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Hal tersebut disampaikan usai rapat pasokan minyak goreng bersama BUMN Pangan dan para produsen minyak goreng, Rabu (8/2).

Arief menyebut dengan adanya Cadangan Minyak Goreng Pemerintah (CMGP), pemerintah bisa melakukan intervensi pasar untuk mencegah gejolak harga minyak goreng menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Setelah dilakukan pembahasan, diskusi, serta mendengar masukan dari perwakilan produsen, Arief menuturkan untuk tahap awal ini disepakati komitmen penyaluran total sebanyak 29 juta liter per bulan dimulai dari Februari-Maret ini.

Jumlah tersebut terdiri dari 18 juta liter minyak goreng curah dan 12 juta liter minyak goreng kemasan. Adapun dari total 29 juta liter tersebut ID FOOD akan mendapatkan penyaluran sebanyak 22 juta liter dan Bulog sebanyak 7 juta liter.

Jumlah tersebut akan dipasok oleh tujuh produsen minyak goreng, yang terdiri dari PT Bina Karya Prima sebanyak 33 ribu liter, PT SMART 11 juta liter, dan Apical Group 8 juta liter.

Lalu, KPN Group sebanyak 600 ribu liter, PT Mahesi Agri Karya 666 ribu liter, PT LDC Indonesia 3 juta liter, dan PT Permata Hijau Group 6 juta liter. Sedangkan jumlah penyaluran dari PT Salim Ivomas dan PT Tanjung Sarana Lestari akan disampaikan kemudian.

"Komitmen Penyaluran Produsen Minyak Goreng ke BUMN Pangan untuk cadangan minyak goreng pemerintah tersebut ditandatangani bersama seluruh perwakilan perusahaan produsen serta turut ditandatangani oleh pihak-pihak yang menyaksikan seperti Satgas Pangan Polri, ID Food, Bulog, serta NFA " ujar Arief.

Sebagai pihak yang diamanatkan untuk mengelola CPP, Arief mengapresiasi terlaksananya komitmen ini. Ia berharap dalam pelaksanaannya para produsen dapat menjalankan sesuai komitmen yang diawasi oleh Satgas Pangan Polri.

Pasalnya, komitmen penyaluran untuk cadangan minyak goreng pemerintah ini juga merupakan tindak lanjut dari kebijakan penambahan alokasi Domestic Market Obligation (DMO) yang diputuskan dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 6 Februari lalu.

Pemerintah telah menambah kebijakan alokasi DMO 50 persen untuk meningkatkan pasokan minyak goreng dalam negeri jelang HBKN puasa dan lebaran. Kebijakan tersebut diiringi dengan perubahan insentif faktor pengali kemasan dan faktor pengali regional dalam rangka DMO minyak goreng yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 126 Tahun 2023.

Dalam keputusan tersebut ditetapkan insentif faktor pengali kemasan bagi pelaku usaha yang mendistribusikan minyak goreng dengan menggunakan kemasan merek Minyakita, di mana insentif faktor pengali untuk kemasan bantal (pillow pack) sebesar 1,5 dan untuk kemasan selain kemasan bantal (pillow pack) sebesar 1,75.

"Penyesuaian kebijakan ini untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga minyak goreng. Kementerian Perdagangan telah menetapkan peningkatan insentif ekspor pengali minyak goreng tersebut agar produsen terdorong untuk meningkatkan produksi dan pasokannya untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng kemasan (Minyakita) termasuk untuk penyelenggaraan CPP," ucap Arief.

[Gambas:Video CNN]

Qiangu Juechen

BPDPKS Bantah Tudingan Petani Program B35 Untungkan Wilmar Cs******

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) membantah tudingan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang menyebut dana subsidi dan program B35 menguntungkan raksasa korporasi seperti Wilmar yang meraup Rp14 triliun.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman menegaskan penyaluran subsidi selisih harga indeks pasar (HIP) biodiesel dan solar dengan pungutan ekspor kepada perusahaan sawit adalah hal yang berbeda.

"Tidak ada kaitannya antara pungutan ekspor dengan produksi ini. Itu berdiri sendiri-sendiri. Saya tekankan berdiri sendiri-sendiri. Banyak perusahaan biodiesel yang bukan eksportir," kata Eddy di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Eddy menegaskan uang subsidi itu bukan untuk kepentingan pengusaha. Menurutnya, subsidi justru menjaga agar harga biodiesel dan solar di masyarakat terjangkau.

Ia juga membantah tudingan SPKS bahwa arah kebijakan hingga anggaran BPDPKS dipengaruhi nama-nama besar pimpinan perusahaan sawit. SPKS sebelumnya menuding 4 nama pengusaha sawit secara spesifik, yakni Freddy Widjaja, TP Rachmat, Martias Fangiono, dan Martua Sitorus main mata di Komite Pengarah BPDPKS.

"Tidak ada. Komite Pengarah itu terdiri hanya 8 menteri. Yang perusahaan-perusahaan itu narasumber disebutnya. Narasumber itu apabila diperlukan, termasuk petani. Apkasindo (petani sawit) itu juga narasumber. Oh tidak menentukan. Seperti Anda bilang ke saya 'Pak lewat sini', saya bilang 'Ah, gak mau'. Gak menentukan dong," tegas Eddy.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal SPKS Nasional Mansuetus Darto mengkritik pemerintah, termasuk BPDPKS. Ia menuturkan selain Wilmar, Musim Mas juga menjadi perusahaan yang paling banyak mendulang keuntungan dari program tersebut. Hal tersebut ia ungkapkan dalam peluncuran laporan yang berjudul "Raksasa Penerima Subsidi".

Darto menyebutkan perhitungan tersebut dilakukan SPKS berdasarkan subsidi harga indeks pasar (HIP) biodiesel yang diberikan BPDPKS dikurangi pungutan ekspor yang dibebankan kepada perusahaan. Data yang digunakan adalah periode 2019 hingga 2021.

Pada 2021, penggunaan dana BPDPKS untuk pembayaran selisih harga biodiesel mencapai Rp51 triliun atau 97,09 persen dari total realisasi belanja BPDPKS.

"Perusahaan yang paling untung itu adalah Wilmar. Dia dipungut kurang lebih hanya sekitar Rp7 triliun dan kemudian mendapatkan subsidi kurang lebih Rp22 triliun. Artinya ada sekitar Rp14 triliun dia memperoleh keuntungan, bukan lagi subsidi, tapi keuntungan dari proyek biodiesel yang dikembangkan oleh Wilmar tersebut," kata Darto di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Secara rinci, SPKS mencatat Wilmar mendapatkan subsidi dari BPDPKS sebesar Rp22,14 triliun. Sedangkan pungutan ekspor yang dibebankan hanya Rp7,71 triliun. Dengan begitu, Wilmar untung Rp14,42 triliun.

Urutan kedua penerima subsidi terbesar adalah Musim Mas. Darto menjelaskan perusahaan ini dipungut biaya ekspor Rp10,23 triliun, tapi masih mendapatkan untung sekitar Rp1 triliun karena subsidi yang diterima mencapai Rp11,15 triliun.

"Dari total dua belas kelompok korporasi yang menerima subsidi biodiesel selama 2019 hingga 2021, sembilan kelompok korporasi menerima keuntungan, antara lain Wilmar, Musim Mas, Sinar Mas, Permata Hijau, Darmex Agro, Louis Dreyfus, Sungai Budi, Best Industry, dan Jhonlin," tulis laporan tersebut.

Darto menyebut hanya dua kelompok korporasi yang tidak untung dari program B35 ini, yakni Royal Golden Eagle dan KPN Crop. Sementara itu, satu perusahaan bernama First Resources tidak bisa dikategorikan untung atau tidak karena data transaksi ekspornya tidak diketahui.

[Gambas:Video CNN]

Pergi ke dunia lain dengan seni bela diri

<句子>