mpo189

ahli olahraga super

Kekayaan Dua Anak Haji Isam Menurun Rp4,55 T Dalam Setahun******

Harta dua anak crazy richpengusaha sawit Kalimantan Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam; Liana Saputri dan Jhony Saputra menguap Rp 4,55 triliun dalam kurun waktu kurang dari setahun.

Alhasil, saat ini kekayaan mereka ditaksir tinggal Rp 1,98 triliun.

Lalu bagaimana harta itu bisa menguap?

Saham PGUN saat ini tercatat berada di harga Rp452 per saham dengan kapitalisasi Rp2,59 triliun. Harga tersebut telah ambruk 67 persen dari titik tertinggi di Rp1.350 per saham dengan valuasi Rp 7,74 triliun.

Pada valuasi tertinggi awal Januari lalu, harga kekayaan gabungan keduanya tercatat mencapai Rp6,53 triliun atau masing-masing senilai Rp3,26 triliun. Harta tersebut dimiliki anak Haji Isam lewat kepemilikan tidak langsung di PGUN sebesar 84,32 persen secara bersama.

Dua perusahaan pengendali PGUN milik anak Haji Isam adalah PT Citra Agro Raya (CAR) dan PT Araya Agro Lestari (AAL). Saat ini harta keduanya di aset tersebut telah berkurang drastis dan tersisa Rp1,98 triliun atau lenyap Rp4,55 triliun dalam kurun waktu kurang dari setahun.

Sebelumnya, dua perusahaan milik Liana dan Jhony tercatat mengurangi kepemilikan sahamnya di PGUN yang kini bersisa 76,69 persen atau masing-masing sekitar 38 persen.

CAR dan AAL menjual 4,4 miliar saham kepada PT Baramega Citra Mulia Persada pada 20 Maret 2023 dengan total perolehan dana segar senilai Rp 352 miliar.

Meski harga sahamnya telah turun tajam sejak awal tahun ini, saham PGUN masih mengalami kenaikan 293 persen dari harga penawaran umum perdana 3 tahun lalu.

Liana dan Jhony tercatat menjadi pemegang saham dengan kepemilikan langsung paling besar kala perusahaan melangsungkan penawaran umum perdana. Kepemilikan keduanya nyaris sama rata sebelum IPO, dengan Liana tercatat sebagai pengendali dan ikut menjabat sebagai Komisaris Utama PGUN hingga saat ini.

Liana yang kala IPO PGUN 2020 lalu diketahui berusia 22 tahun, memiliki latar pendidikan terakhir Business Management and Leadership dari Santa Monica College, Los Angeles 2018.

Sementara itu, Jhony yang kala IPO JARR tahun lalu berusia 19 tahun, diketahui menamatkan masa sekolah menengah atas di SMA Al Azhar Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Pada 2018 ini juga menjabat posisi strategis di berbagai perusahaan lain dalam Grup Jhonlin milik Haji Isam.

[Gambas:Video CNN]

Saya Vardy

Kadin Tegaskan Netral di Pilpres 2024 Meski Arsjad******

Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Yukki Nugrahawan Hanafi menegaskan bahwa Kadin sebagai organisasi usaha berada pada posisinetralpada Pilpres 2024 meski sejumlah pentolannya menjadi tim sukses (timses) capres.

"Saya sebetulnya sudah pernah sampaikan mengenai hal ini. Posisi Kadin Indonesia netral," kata Yukki dalam konferensi pers Rapimnas Kadin 2023 di Swissotel PIK, Jakarta Utara, Kamis (7/12).

Penegasan itu untuk menanggapi keterlibatan Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid yang terpilih menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Lalu, Ketum Kadin periode 2015-2020 Rosan Roeslani, yang ditunjuk menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, pemilihan presiden merupakan pesta demokrasi yang seharusnya bersifat pribadi untuk masing-masing orang. Yukki menekankan, sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, Kadin tidak boleh dibawa masuk ke dalam konteks politik praktis.

"Jadi jelas ya, tidak membawa Kadin dalam politik praktis. Politik Kadin yang kita perjuangkan adalah politik kesejahteraan. Politik Kadin yang kita perjuangkan adalah politik ekonomi. Itu yang kita akan usung," tegas dia.

"Kita ingin tetap damai, kita ingin tetap ekonomi itu tumbuh, karena kita punya pekerjaan besar mencapai apa yang kita sebut dengan Indonesia Emas 2045. Intinya di situ," lanjut Yukki.

[Gambas:Video CNN]

Administrator surga

Ma'ruf Amin Bakal Panggil Amran dan Sri Mulyani Bahas Masalah Sawit******

Wakil Presiden Ma'ruf Amin bakal memanggil Menteri Pertanian Amran Sulaiman hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas permasalahan kelapa sawit.

Hal tersebut diungkapkan setelah Ma'ruf menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP Apkasindo).

Apkasindo melaporkan berbagai kendala dalam upaya hilirisasi industri sawit, termasuk belum terealisasinya pembangunan pabrik mini minyak kelapa sawit.

"Inginnya presiden dan wapres bagaimana agar petani yang tergabung dalam Apkasindo ini juga bisa mendirikan pabrik-pabrik kecil sehingga mereka bisa mandiri. Dan keuntungannya bisa lima kali lipat kalau misalnya mereka punya pabrik sendiri," ujar Masduki melalui keterangan resmi, Jumat (8/12).

Oleh sebab itu, kata dia, Ma'ruf akan memanggil Amran dan Sri Mulyani, termasuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang menghimpun dana- dana sawit guna membahas persoalan tersebut, serta melaporkan hasilnya kepada Jokowi.

"Karena dana-dana sawit itu sekarang sudah cukup besar, lebih dari Rp100 triliun, banyak digunakan oleh (program B35) biodiesel yang pada akhirnya mengalir kepada pengusaha-pengusaha sawit besar, sementara para petani sawit menengah dan kecil ini ingin mendirikan pabrik mini belum bisa," ungkapnya.

Lebih lanjut, Masduki mencontohkan akibat petani sawit belum dapat membangun pabrik mini minyak kelapa sawit sendiri, para petani sawit di Pegunungan Arfak, Papua Barat, merugi sekitar Rp30 miliar per tahun.

"Ini saya kira sangat mengenaskan, tadi ada perwakilan dari Papua Barat yang bilang bahwa kami lapar karena kami tidak bisa menjual dan memproduksi (minyak) sawit melalui pabrik mini," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, selain menyampaikan berbagai kendala dalam program hilirisasi industri sawit, Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung melaporkan usaha sawit saat ini memiliki prospek yang cukup baik.

Bahkan, program santripreneur berbasis sawit yang digagas Wapres diduplikasi kalangan gereja dengan nama pastorpreneur berbasis sawit.

"Jadi pastor-pastor, suster-suster, mengangkat angkong, membawa bibitan (sawit) di suatu daerah, di Riau agak pelosok, mereka membawa bibitan sudah 100 ribu batang. Dan tujuan mereka sebenarnya bukan berbisnis, tetapi tujuan mereka adalah memberikan bibit ke masyarakat dengan sertifikasi unggul dengan harga diskon," ucap Gulat.

Untuk itu, ungkap Gulat, DPP Apkasindo menyampaikan plakat penghargaan kepada Ma'ruf atas perhatian dan kiprahnya dalam memajukan usaha dan menyejahterakan petani sawit.

Gulat juga menuturkan saat ini rata-rata petani sawit per hektar lahan memperoleh pendapatan Rp1 juta sampai Rp2 juta per orang.

"Kalau rata-rata petani itu memiliki 4,14 hektar, per petani sudah mendapatkan uang minimum 8 juta rupiah per bulan. Sudah bisalah untuk menyekolahkan anak," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Legenda manusia pertama

Cak Imin Kritik Efektivitas Omnibus Law ke Percepatan Investasi******

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengkritik efektivitas Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja terhadap percepatan investasi di Indonesia.

Cak Imin menilai UU Ciptaker belum mampu memberikan rasa nyaman dan tindak lanjut kepada investor yang hendak berinvestasi di Indonesia. Hal itu disampaikan dalam acara "Dialog Interaktif Cawapres Mencuri Hati Kawula Muda" pada Rabu (6/12).

Lihat Juga : Timnas AMIN Kritik Hilirisasi Nikel Jokowi: Pasar Tak Mau Disandera

"Pelayanan yang diberikan untuk investasi jauh dibanding misalnya Tiongkok," ujar dia.

[Gambas:Video CNN]

"Mereka (China) betul-betul pelayanan yang memadai sehingga investasi yang besar akan melahirkan industri, industri yang tumbuh akan melahirkan pertumbuhan ekonomi," sambungnya.

Muhaimin Iskandar merupakan calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Ia kini juga
menjabat sebagai Ketua Umum PKB.

Pada 2020, PKB menjadi salah satu partai koalisi pemerintah yang menyetujui pengesahan UU Cipta Kerja.

Selain PKB, Undang-undang yang sempat melahirkan kontroversi dalam pengesahannya itu juga disetujui oleh NasDem, Gerindra, Golkar, PPP, PDIP dan PAN. Hanya PKS dan Demokrat yang menolak pengesahan regulasi sapujagat itu.

Berbahagialah para gadis petani

Ma'ruf Amin Bakal Panggil Amran dan Sri Mulyani Bahas Masalah Sawit******

Wakil Presiden Ma'ruf Amin bakal memanggil Menteri Pertanian Amran Sulaiman hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas permasalahan kelapa sawit.

Hal tersebut diungkapkan setelah Ma'ruf menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP Apkasindo).

Apkasindo melaporkan berbagai kendala dalam upaya hilirisasi industri sawit, termasuk belum terealisasinya pembangunan pabrik mini minyak kelapa sawit.

"Inginnya presiden dan wapres bagaimana agar petani yang tergabung dalam Apkasindo ini juga bisa mendirikan pabrik-pabrik kecil sehingga mereka bisa mandiri. Dan keuntungannya bisa lima kali lipat kalau misalnya mereka punya pabrik sendiri," ujar Masduki melalui keterangan resmi, Jumat (8/12).

Oleh sebab itu, kata dia, Ma'ruf akan memanggil Amran dan Sri Mulyani, termasuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang menghimpun dana- dana sawit guna membahas persoalan tersebut, serta melaporkan hasilnya kepada Jokowi.

"Karena dana-dana sawit itu sekarang sudah cukup besar, lebih dari Rp100 triliun, banyak digunakan oleh (program B35) biodiesel yang pada akhirnya mengalir kepada pengusaha-pengusaha sawit besar, sementara para petani sawit menengah dan kecil ini ingin mendirikan pabrik mini belum bisa," ungkapnya.

Lebih lanjut, Masduki mencontohkan akibat petani sawit belum dapat membangun pabrik mini minyak kelapa sawit sendiri, para petani sawit di Pegunungan Arfak, Papua Barat, merugi sekitar Rp30 miliar per tahun.

"Ini saya kira sangat mengenaskan, tadi ada perwakilan dari Papua Barat yang bilang bahwa kami lapar karena kami tidak bisa menjual dan memproduksi (minyak) sawit melalui pabrik mini," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, selain menyampaikan berbagai kendala dalam program hilirisasi industri sawit, Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung melaporkan usaha sawit saat ini memiliki prospek yang cukup baik.

Bahkan, program santripreneur berbasis sawit yang digagas Wapres diduplikasi kalangan gereja dengan nama pastorpreneur berbasis sawit.

"Jadi pastor-pastor, suster-suster, mengangkat angkong, membawa bibitan (sawit) di suatu daerah, di Riau agak pelosok, mereka membawa bibitan sudah 100 ribu batang. Dan tujuan mereka sebenarnya bukan berbisnis, tetapi tujuan mereka adalah memberikan bibit ke masyarakat dengan sertifikasi unggul dengan harga diskon," ucap Gulat.

Untuk itu, ungkap Gulat, DPP Apkasindo menyampaikan plakat penghargaan kepada Ma'ruf atas perhatian dan kiprahnya dalam memajukan usaha dan menyejahterakan petani sawit.

Gulat juga menuturkan saat ini rata-rata petani sawit per hektar lahan memperoleh pendapatan Rp1 juta sampai Rp2 juta per orang.

"Kalau rata-rata petani itu memiliki 4,14 hektar, per petani sudah mendapatkan uang minimum 8 juta rupiah per bulan. Sudah bisalah untuk menyekolahkan anak," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Kamu Ruxi Xie Chicheng

Rincian Masalah Signifikan BUMN yang Diungkap di Hasil Audit BPK******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan.

Pemeriksaan itu terungkap dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023. Sebanyak 11 BUMN atau anak perusahaan tersebut di antaranya PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Subholding Gas) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Bio Farma.

"Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN tahun 2017-2022," bunyi laporan tersebut yang sudah disampaikan ke DPR pada Selasa (5/12) kemarin seperti dikutip.

Permasalahan yang ditemukan antara lain;

Pertama,di PT PGN. BPK menyebut PGN telah memberikan uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) sebesar US juta kepada PT IAE tanpa didukung dengan
mitigasi risiko memadai.

Uang muka kata mereka juga diberikan tidak mengacu pada kajian tim internal atas mitigasi risiko dan cost benefit analysis, tidak didukung dengan jaminan yang memadai, tidak memperhatikan kebijakan pemerintah atas larangan transaksi gas secara bertingkat, karena pembelian gas kepada PT IAE yang bukan produsen gas, dan tidak melalui analisis keuangan dan due dilligenceyang memadai.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi PT PGN untuk mengoptimalkan pemulihan piutang uang muka kepada PT IAE sebesar US,19 juta dan berkoordinasi dengan Direksi PT Pertamina dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan ini kepada aparat penegak hukum (APH).

Masalah keduaterjadi di PT Bio Farma. BPK menyebut PT Bio Farma tidak mencapai target penjualan vaksinasi Gotong Royong (VGR) untuk covid-19 sebanyak 7,5 juta dosis karena perubahan kebijakan vaksin gratis dari pemerintah. Hal itu mengakibatkan VGR tidak diminati dan skema pendistribusian VGR ditunda.

Per 30 November 2022, VGR yang belum terdistribusi sebanyak 3.208.542 dosis dengan nilai sebesar Rp525,18 miliar yang hampir melewati batas kedaluwarsa di 2023.

"Akibatnya, persediaan VGR yang kedaluwarsa tahun 2023 berpotensi membebani keuangan PT Bio Farma minimal sebesar Rp525,18 miliar," bunyi laporan tersebut.

Ketiga, di PT Bima Sepaja Abadi/PT BSA (anak perusahaan PT Semen Padang/ PT SP) yang ) yang merupakan cucu perusahaan PT Semen Indonesia Grup. BPK menemukan BUMN tersebut tidak melakukan proses studi kelayakan atau due dilligenceatas mitra dan proyek yang dikerjasamakan dalam pelaksanaan kerja sama bisnis.

Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi kerugian atas penyelesaian piutang usaha kepada PT PIL dan PT ETB sebesar Rp4,22 miliar, dan indikasi kerugian sebesar Rp42,57 miliar atas kerja sama bisnis antara PT BSA dengan PT ATL dan CV AL.

Kemudian potensi kerugian PT SP atas utang pokok SHL dan bunga SHL PT BSA kepada PT SP dengan total sebesar Rp22,50 miliar serta kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pembangunan SPBU dan biaya jasa notaris sebesar Rp2,75 miliar.

Keempat, piutang usaha dan tagihan bruto pada anak perusahaan PT Waskita Karya, yaitu PT Waskita Beton Precast/PT WSBP yang berpotensi tidak tertagih. Adapun masalahnya di antaranya pembangunan Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM) seksi4 yang dilaksanakan oleh PT WSBP mengalami penghentian karena sedang dilakukan kajian ulang kelayakan.

PT WSBP belum dapat menagihkan pembayaran atas IHPS I Tahun 2023 BAB III.

[Gambas:Video CNN]

Kemudian, pengadaan material tetrapod untuk pengaman pantai senilai Rp436,80 miliar dilaksanakan berdasar surat perjanjian pemesanan material dari PT STL. Tetrapod tersebut telah diproduksi sebanyak 265.785 buah, dan disimpan pada lokasi stock yard milik PT WSBP.

Namun, sampai dengan berakhirnya kontrak, PT STL belum melakukan pembayaran atas pengadaan tetrapod, sehingga PT WSBP mengambil tindakan hukum. Permasalahan tersebut mengakibatkan piutang usaha sebesar Rp436,80 miliar berpotensi tidak tertagih, tagihan bruto sebesar Rp781,51 miliar belum dapat
ditagih, dan PT WSBP masih menanggung biaya sewa dan beban bunga terkait dengan MOS sebesar Rp142,11 miliar

CNNIndonesia.comsudah berupaya meminta tanggapan kepada Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga terkait temuan BPK tersebut sejak Selasa (5/12) kemarin. Tapi hingga kini yang bersangkutan belum memberikan jawabannya.

Sementara itu mengutip Antara, manajemen PT PGN Tbk dan PT Inti Alasindo Energi (IAE) terus berkoordinasi secara intensif untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari mengatakan PGN senantiasa berkoordinasi dengan IAE perihal pengembalian advance payment yang telah dibayarkan PGN.

Koordinasi itu penting untuk mendapatkan kepastian pengembalian advance payment dari bisnis IAE.

Sampai saat ini, berbagai upaya telah dilakukan kedua belah pihak dan menyisakan advance payment sebesar 14,19 juta dolar AS

"Kami mengusulkan agar sisa advance payment dapat dikembalikan melalui sebagian porsi revenue IAE dan berharap IAE dapat berkoordinasi internal dengan lender soal besaran porsinya," ujar Rosa.

Selain itu, sehubungan dengan kondisi eksisting yang oversupply, PGN belum dapat melanjutkan PJBG interruptable dan mengusulkan IAE dapat menjual gas ke pelanggan lain. Dengan harapan, hal tersebut dapat meningkatkan penjualan IAE, sehingga akan mempercepat proses pengembalian advance payment.

"Atas rekomendasi dari BPK RI, PGN juga telah melaksanakan koordinasi dengan PT Pertamina dan Kementerian BUMN terkait rencana pengembalian uang muka PT IAE," kata Rosa.

Dia mengungkapkan bahwa pada prinsipnya IAE dapat menerima usulan dari PGN.

IAE akan berkoordinasi internal dengan pemangku kepentingan dan lender terkait porsi revenue yang dapat diberikan ke PGN.