petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

roxytoto

prediksi sidney jp paus hari ini 949Jutaan kata 392495Orang-orang telah membaca serialisasi

《roxytoto》

Dubes Rusia: Veto AS bertanggung jawab atas tingginya kematian di Gaza******

Dubes Rusia: Veto AS bertanggung jawab atas tingginya kematian di Gaza
Arsip foto - Sejumlah warga Palestina memeriksa bangunan yang hancur setelah serangan udara Israel di kota Rafah di Jalur Gaza selatan, Jumat (5/1/2024). ANTARA/Xinhua/Khaled Omar/am.
PBB (ANTARA) - Amerika Serikat memikul tanggung jawab penuh atas tingginya jumlah kematian di Gaza sebagai akibat dari veto yang digunakan dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, kata Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia pada Selasa (27/2).

"Washington memikul tanggung jawab penuh atas jumlah korban sipil yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat eskalasi ini. Jumlah mereka sekarang mendekati 30.000 jiwa. Dan itu adalah akibat dari veto Amerika di Dewan Keamanan PBB mengenai Gaza," kata Nebenzia dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang Ketahanan Pangan.

Nebenzia juga meminta anggota Dewan PBB untuk tidak mengadopsi rancangan resolusi AS yang baru mengenai Gaza, karena resolusi tersebut merupakan "izin untuk membunuh" yang diberikan kepada Israel.

Sebelumnya, Koordinator Kemanusiaan PBB Martin Griffiths mengatakan bahwa kelaparan yang meluas di Gaza hampir tidak bisa dihindari.

Pada 7 Oktober 2023, gerakan Palestina Hamas melancarkan serangan roket skala besar terhadap Israel dari Gaza dan melanggar perbatasan, menewaskan 1.200 orang dan menculik sekitar 240 lainnya.

Israel melancarkan serangan balasan, memerintahkan blokade total terhadap Gaza, dan memulai serangan darat ke daerah kantong Palestina dengan tujuan untuk melenyapkan pejuang Hamas dan menyelamatkan para sandera.

Sedikitnya 29.700 orang telah terbunuh sejauh ini di Jalur Gaza, kata pemerintah setempat.

Pada 24 November, Qatar memediasi kesepakatan antara Israel dan Hamas mengenai gencatan senjata sementara dan pertukaran beberapa tahanan dan sandera, serta pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Gencatan senjata telah diperpanjang beberapa kali dan berakhir pada 1 Desember.

Selain itu, lebih dari 100 sandera diyakini masih ditahan oleh Hamas di Gaza.

Sumber: Sputnik
Baca juga: Pemimpin dunia hanya melongo genosida terulang persis sama di Gaza
Baca juga: Dunia harus sadar ajakan Israel akan perparah kelaparan di Gaza
Baca juga: Menghitung jenazah di Gaza serta perjuangan pegawai kamar mayat

Penerjemah: M Razi Rahman
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Titi: Pembentuk UU harus rumuskan ambang batas secara partisipatoris******

Titi: Pembentuk UU harus rumuskan ambang batas secara partisipatoris
Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini menunjukkan lima jenis surat suara pada Pemilu 2024 di TPS 121 Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengemukakan bahwa pembentuk undang-undang harus merumuskan parliamentary threshold(ambang batas parlemen) secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pemerintah dan DPR RI selaku pembentuk undang-undang, menurut Titi Anggraini yang juga anggota Dewan Pembina Perludem ini, harus memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai.

"Selain itu, juga dengan menggunakan metode yang terukur dan jelas sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga," kata dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini kepada ANTARA di Semarang, Jumat pagi, ketika merespons Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2), menyatakan, "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian."

Dalam putusan itu, lanjut Titi Anggraini, Mahkamah berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal.

Disebutkan pula oleh Titi beberapa hal yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang, antara lain, ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.

Perubahan norma parliamentary threshold, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR RI.

Beberapa hal lainnya yang patut mendapat perhatian Pemerintah dan DPR RI, yakni: perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; dan perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029.

Selain itu, lanjut Titi, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR RI.

Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan soal ambang batas parlemen

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:kumpulan situs slot tergacor

Perbarui waktu:2024-06-26

Daftar bab terbaru
ceri123
mahjong ways 1 slot demo turbo
server thailand togel
semestabet
top slot88
pinjaman bank langsung cair
situs slot yang bisa demo
osb138
cara kredit hp lewat lazada
Daftar isi semua bab
Bab 1 duit pinjaman online
Bab 2 happy slot88
Bab 3 starxo88 slot
Bab 4 game online slot terbaik
Bab 5 situs slot yang paling gacor terpercaya
Bab 6 4d angka jitu hk malam ini
Bab 7 idn89
Bab 8 pangeran 96 slot
Bab 9 bunga pinjaman online
Bab 10 asiahoky
Bab 11 macan slot login
Bab 12 prediksi new zealand togel hari ini
Bab 13 cara pinjol lewat dana
Bab 14 rtp rog777
Bab 15 slot demo 100jt
Bab 16 situs mpo
Bab 17 cara cicil hp di tokopedia
Bab 18 buku mimpi 2d 87
Bab 19 vip bet slot
Bab 20 slot suster
Klik untuk melihattersembunyi di tengah1603bab
takutBacaan TerkaitMore+

badai setan

voucher yogya
Prabowo sebut Indonesia tiga tahun lagi jadi lumbung pangan dunia
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto saat memberikan orasi ilmiah pada Wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/2/2024). (ANTARA/Rubby Jovan)
Tiga tahun lagi kita bahkan akan menjadi pemasok, kita akan menjadi lumbung pangan dunia saudara-saudara
Kota Bandung (ANTARA) - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyebut bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi lumbung pangan dunia dalam waktu tiga tahun ke depan, dengan mendorong penguasaan di bidang teknologi agar sektor pertanian Indonesia semakin maju.

“Tiga tahun lagi kita bahkan akan menjadi pemasok, kita akan menjadi lumbung pangan dunia saudara-saudara,” kata Prabowo dalam orasi ilmiah saat Wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Bandung, Kamis.

Prabowo menyatakan bahwa dengan upaya yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan potensi alamnya untuk meningkatkan produksi pangan secara signifikan.

"Kita sebentar lagi kembali swasembada pangan. Kita tidak akan impor makanan dalam dua atau tiga tahun lagi,” katanya.

Menurut dia, saat ini yang perlu dipersiapkan adalah pengembangan teknologi modern dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pertanian.

“Tergantung dalam kemampuan bangsa kita untuk menguasai teknologi. Teknologi bukan hanya barang, bukan hanya beli teknologi. Harus bisa menguasai, menciptakan, dan menjalankan teknologi itu,” kata Prabowo.

Selain itu, Prabowo menilai program food estate begitu penting untuk kemandirian pangan. Namun, masih banyak kaum intelektual di Indonesia yang justru menghina konsep food estate.

“Ada Intelektual-intelektual Indonesia yang mengejek saya, mengejek konsep food estate,” kata dia.

Dia menambahkan apabila jika terjadi krisis pangan dan Indonesia terus mengandalkan impor, kondisi ratusan juta rakyat Indonesia akan sangat berbahaya apabila terus bergantung pada negara lain.

“Masa 280 juta rakyat Indonesia harus tergantung kepada bangsa lain. Padahal yang maha kuasa memberi lahan yang cukup, memberi tanah yang subur, memberi air yang cukup,” katanya.

Baca juga: Kemensos lakukan pengisian bahan pangan di lumbung sosial di Papua
Baca juga: Pemprov Jateng minta pemda dan pemdes perkuat cadangan pangan

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Daftar tugas semua hal waktu dan ruang

slot maxwin scatter terus
KPU Kalbar targetkan rekapitulasi Pemilu selesai pada 8 Maret
Ketua KPU Kalbar, MS Budi (ANTARA/Rendra Oxtora)
Pontianak (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Syarifuddin Budi menargetkan proses rekapitulasi Pemilu 2024 di Kalbar akan selesai pada 8 Maret mendatang.

"Sampai saat ini, proses rekapitulasi di kabupaten/kota telah hampir selesai. Saat ini, proses tersebut masih berlangsung di Kabupaten Sintang dan Landak, yang dijadwalkan akan selesai pada hari ini," kata Budi di Pontianak, Senin.

Terkait hal tersebut, Budi menyatakan optimisme bahwa proses rekapitulasi di kabupaten/kota tidak akan bergeser dari jadwal yang telah ditetapkan.

Menurutnya, beberapa daerah, seperti Mempawah, Sekadau, Sanggau, dan Kayong Utara, telah menyelesaikan rekapitulasi dan mengirimkan hasilnya ke tingkat provinsi.

Sementara itu, Kapuas Hulu dan Sambas dijadwalkan akan menyampaikan hasil rekap pada tanggal 4 Maret 2024.

Budi menyatakan bahwa sebelum tanggal 5 Maret 2024, seluruh hasil rekapitulasi di kabupaten/kota diharapkan sudah diterima oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat.

"Proses rekapitulasi di tingkat provinsi dijadwalkan berlangsung dari tanggal 6 hingga 8 Maret 2024, dimulai pada Rabu malam dan berlanjut ke Kamis pagi. Kami berharap agar proses ini dapat selesai tepat waktu pada tanggal 8 Maret 2024, sehingga dapat masuk dalam jadwal rekapitulasi di tingkat nasional pada tanggal 10 Maret 2024 untuk pembacaan hasil pemilu," tuturnya.

Budi menegaskan bahwa proses rekapitulasi pemilu di Kalimantan Barat telah berjalan dengan baik, mulai dari proses pungut hitung, rekapitulasi di tingkat PPK hingga kabupaten/kota.

Selain itu, proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) juga telah dilaksanakan sebagai respons terhadap berbagai kekeliruan administrasi dan potensi kecurangan.

Dia mengatakan, sebelum H-10, PSU dan PSL sudah dilaksanakan di 17 titik, termasuk di enam kabupaten/kota seperti Singkawang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Melawi, Ketapang, dan Kayong Utara.

Pihaknya juga meminta saksi dari peserta pemilu untuk menyampaikan temuan di lapangan ke KPU.

"Perlu saya sampaikan, masih ada ruang untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran pemilu, baik administratif, pidana, maupun kode etik. Harapannya adalah agar masalah serius dapat diatasi sebelum proses rekapitulasi provinsi selesai, sehingga evaluasi pemilu Kalimantan Barat ke depan hanya mencatat catatan kecil," kata Budi.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan ke Barat: Diary of the Bone Demon

erek2 96
Wakil Ketua MPR: Kewajiban Sertifikasi halal jangan beratkan UMKM
Arsip - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. (ANTARA/HO-MPR)
Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan kewajiban sertifikasi halal jangan sampai memberatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang, agar tidak mempersulit pertumbuhan sektor ekonomi rakyat," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, sektor UMKM dengan segala keterbatasannya diakui dapat bertahan di tengah gejolak ekonomi yang terjadi. Penerapan kebijakan baru yang berpotensi membebani sektor tersebut, lanjut dia, harus dipertimbangkan secara matang.

Walaupun menurut Lestari, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan aturan turunannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 menyatakan bahwa seluruh produk yang diedarkan dan diperdagangkan wajib memiliki sertifikasi halal.

"Kewajiban memiliki sertifikat halal diberi kelonggaran lima tahun sampai 17 Oktober 2024," ujarnya.

Dia mengungkapkan, kewajiban tersebut banyak dikeluhkan, karena menambah beban biaya bagi UMKM untuk mengurus sertifikat halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.

Kementerian Koperasi dan UMKM memperkirakan pada tenggat 17 Oktober 2024 belum semua UMKM memiliki sertifikat halal. Karena, saat ini saja lembaga sertifikasi yang ada kemampuannya terbatas. Jumlah produk yang disertifikasi hanya 200 produk per tahun.

Menurut Lestari, berdasarkan kondisi tersebut dalam pelaksanaan kebijakan terkait jaminan produk halal harus benar-benar dipersiapkan berbagai kelengkapannya.

Jangan sampai, kata dia, kebijakan yang dibuat tidak diantisipasi dengan tepat sehingga bisa berdampak pada tersendatnya kelangsungan usaha sektor ekonomi masyarakat.

Dia juga mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah bersama-sama membangun ekosistem usaha yang baik bagi pertumbuhan sektor UMKM.

Baca juga: BPJPH jajaki saling pengakuan sertifikasi halal dengan Inggris
Baca juga: BPJPH kembali buka kuota 1 juta sertifikasi halal gratis bagi UMK 2024

Pewarta: Fauzi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Era Puncak

sakti123 demo
Bawaslu menduga pelanggaran di Kuala Lumpur libatkan orang selain PPLN
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Rabu (28/2/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan potensi pelanggaran dalam proses pemilu yang terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia, ada dugaan melibatkan sejumlah orang selain panitia pemilihan luar negeri (PPLN) yang bertugas di wilayah tersebut.

Namun, Rahmat Bagja belum menyebutkan secara perinci pihak tersebut. Dia akan melakukan penjelasan lebih lanjut setelah peninjauan terhadap pemungutan dan penghitungan suara di Kuala Lumpur selesai.

"Potensi pelanggaran yang terjadi, dan ini diduga melibatkan PPLN, juga beberapa orang di luar PPLN," kata Rahmat Bagja di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Rabu.

Rahmat mengaku telah meminta petugas panitia pengawas pemilu (panwaslu) di Kuala Lumpur untuk bekerja sebaik-baiknya dan merekomendasikan perbaikan dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU).

Menurut dia, ada banyak persoalan yang menjadi catatan pihaknya terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Kuala Lumpur. Bahkan, dia memandang harus ada pembenahan dan perbaikan sistem penyelenggaraan pemilu di luar negeri, khususnya di Kuala Lumpur.

Sebelumnya, Senin (28/2), dia menyebutkan salah satu dari tujuh mantan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, diduga melakukan pelanggaran pidana.

Selain itu, lanjut dia, proses pemilu di Kuala Lumpur termasuk melanggar administrasi karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Pasal tersebut mengatur bahwa pemungutan suara ulang di tempat pemungutan suara (TPS) paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara, 24 Februari 2024.

KPU bakal melakukan PSU di Kuala Lumpur pada tanggal 9—10 Maret 2024. PSU di wilayah luar negeri tersebut bakal menggunakan dua metode, yakni metode pencoblosan di TPS dan menggunakan kotak suara keliling (KSK).

Baca juga: Survei: Mayoritas warga merasa puas terhadap Pemilu 2024
Baca juga: Penelitian temukan Pemilu 2024 tingkatkan risiko kecemasan dan depresi

Pemilu 2024 meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Peserta pemilu anggota legislatif (pileg) sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pileg juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pada waktu yang sama, Rabu (14 Februari 2024), diselenggarakan pula Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yang diikuti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Mati di Siang Hari

curus88
Desa Lumban Bulbul dukung penyelenggaraan F1 Powerboat Danau Toba 2024
Wisatawan bermain air di Pantai Bulbul, Balige, Toba, Sumatera Utara, Kamis (29/2/2024). ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/Spt.
Balige, Toba (ANTARA) - Warga Desa Lumban Bulbul, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, mendukung secara aktif penyelenggaraan F1 Powerboat Danau Toba 2024 yang diselenggarakan di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, 2-3 Maret. Kepala Desa Lumban Bulbul Melva Panjaitan mengatakan masyarakat berkomitmen untuk secara aktif mendukung kelancaran acara dengan tidak membakar jerami atau batang padi yang sudah dipanen sehingga asapnya yang berpotensi terbawa angin tidak mengganggu pandangan pembalap atau visibilitas saat menjajal sirkuit. "Karena desanya berdekatan dengan arena balapan, kami juga sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Toba dan InJourney agar petani tidak membakar jerami untuk mendukung kenyamanan dan keamanan pembalap tidak terganggu," kata Melva kepada ANTARA, Jumat. Ia menjelaskan, warga desa juga membantu menyediakan lahan untuk pembuatan posko keamanan sementara sehingga mempermudah kerja kepolisian untuk mengamankan arus lalu lintas dan menjadi sumber informasi bagi wisatawan atau pengunjung. Lebih lanjut, dia menjelaskan, warga desa juga turut mendoakan agar cuaca bisa bersahabat sehingga gelombang air danau bisa stabil guna membantu kelancaran balapan. Melva juga mengaku, desanya yang memiliki destinasi wisata Pasir Putih Lumban Bulbul juga turut berbenah lebih baik lagi untuk menyambut wisatawan domestik dan mancanegara yang akan berkunjung.
Baca juga: IAS: Semua persiapan logistik F1 Powerboat Danau Toba sudah rampung
 "Pemilik anjing juga sudah diimbau untuk lebih menjaga hewan peliharaannya agar tidak berkeliaran di sekitar lokasi utama dan tempat wisata pantai guna membangun kenyamanan bagi yang datang," ujar dia. Semua itu dilakukan sebagai bentuk komitmen desa untuk membantu menyukseskan ajang internasional tersebut. F1 Powerboat Danau Toba 2024 diikuti 18 pembalap dari sembilan tim.
Indonesia untuk kedua kalinya menjadi tuan rumah penyelenggaraan balapan perahu motor super cepat atau F1H2O (F1 Powerboat) seri Danau Toba.
Penyelenggaraan powerboat tahun ini juga spesial karena merupakan edisi ke-300 sejak diselenggarakan pada 1984 di 39 negara.

Baca juga: Warga bangga dilibatkan dalam F1 Powerboat Danau Toba 2024
Baca juga: IAS melibatkan tenaga lokal untuk melayani Tim F1 Powerboat Danau Toba

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Guru Tiongkok terlahir kembali di dunia lain

cantiktoto
KPU Kalbar targetkan rekapitulasi Pemilu selesai pada 8 Maret
Ketua KPU Kalbar, MS Budi (ANTARA/Rendra Oxtora)
Pontianak (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Syarifuddin Budi menargetkan proses rekapitulasi Pemilu 2024 di Kalbar akan selesai pada 8 Maret mendatang.

"Sampai saat ini, proses rekapitulasi di kabupaten/kota telah hampir selesai. Saat ini, proses tersebut masih berlangsung di Kabupaten Sintang dan Landak, yang dijadwalkan akan selesai pada hari ini," kata Budi di Pontianak, Senin.

Terkait hal tersebut, Budi menyatakan optimisme bahwa proses rekapitulasi di kabupaten/kota tidak akan bergeser dari jadwal yang telah ditetapkan.

Menurutnya, beberapa daerah, seperti Mempawah, Sekadau, Sanggau, dan Kayong Utara, telah menyelesaikan rekapitulasi dan mengirimkan hasilnya ke tingkat provinsi.

Sementara itu, Kapuas Hulu dan Sambas dijadwalkan akan menyampaikan hasil rekap pada tanggal 4 Maret 2024.

Budi menyatakan bahwa sebelum tanggal 5 Maret 2024, seluruh hasil rekapitulasi di kabupaten/kota diharapkan sudah diterima oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat.

"Proses rekapitulasi di tingkat provinsi dijadwalkan berlangsung dari tanggal 6 hingga 8 Maret 2024, dimulai pada Rabu malam dan berlanjut ke Kamis pagi. Kami berharap agar proses ini dapat selesai tepat waktu pada tanggal 8 Maret 2024, sehingga dapat masuk dalam jadwal rekapitulasi di tingkat nasional pada tanggal 10 Maret 2024 untuk pembacaan hasil pemilu," tuturnya.

Budi menegaskan bahwa proses rekapitulasi pemilu di Kalimantan Barat telah berjalan dengan baik, mulai dari proses pungut hitung, rekapitulasi di tingkat PPK hingga kabupaten/kota.

Selain itu, proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) juga telah dilaksanakan sebagai respons terhadap berbagai kekeliruan administrasi dan potensi kecurangan.

Dia mengatakan, sebelum H-10, PSU dan PSL sudah dilaksanakan di 17 titik, termasuk di enam kabupaten/kota seperti Singkawang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Melawi, Ketapang, dan Kayong Utara.

Pihaknya juga meminta saksi dari peserta pemilu untuk menyampaikan temuan di lapangan ke KPU.

"Perlu saya sampaikan, masih ada ruang untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran pemilu, baik administratif, pidana, maupun kode etik. Harapannya adalah agar masalah serius dapat diatasi sebelum proses rekapitulasi provinsi selesai, sehingga evaluasi pemilu Kalimantan Barat ke depan hanya mencatat catatan kecil," kata Budi.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024