situs slot gacor saat ini

Superstar Hiburan yang Tak Terkalahkan

togel fiesta

KPU Situbondo pastikan rekapitulasi hasil pemilu rampung besok******

Situbondo (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, memastikan rekapitulasi perolehan suara hasil pemilu tingkat kabupaten akan rampung sesuai jadwal yang ditentukan yakni pada Sabtu (2/3).

Ketua KPU Kabupaten Situbondo Marwoto menyatakan bahwa tahapan rekapitulasi hasil pemilu tingkat kabupaten yang berlangsung sejak Kamis (29/2) ditargetkan rampung pada Sabtu besok.

"Waktu tiga hari menurut kami sudah cukup untuk penghitungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten," katanya di Situbondo, Jumat.

Menurutnya, pada hari pertama rekapitulasi perolehan suara hasil pemilu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dan calon anggota DPR RI sudah rampung, sedangkan pada hari ini dilanjutkan rekapitulasi perolehan suara calon anggota DPD dan DPRD provinsi.

Pada hari ketiga besok, KPU melanjutkan rekapitulasi hasil pemilu untuk calon anggota DPRD kabupaten.

"Insya-Allah besok untuk DPRD provinsi dan kabupaten, akan selesai dalam sehari di dua sesi," kata Marwoto.

Ia juga menyampaikan pada hari pertama proses penghitungan perolehan suara berlangsung ditemukan perubahan jumlah pemilih laki-laki dan perempuan, namun tidak mengubah jumlah total pemilih.

"Perubahan pemilih laki-laki dan perempuan ini berpengaruh pada perubahan pengguna hak suara. Tapi alhamdulillah sudah kami sinkronkan antara Sirekap dan Siwaslu," ujarnya.

Marwoto menambahkan, rekapitulasi hasil pemilu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota DPR RI sudah rampung pada hari pertama.

"Alhamdulillah untuk rekapitulasi pasangan calon presiden dan wakil presiden dan calon anggota DPR RI sudah selesai kemarin, jadi finalisasi besok setelah semua selesai," ucapnya.

Dari pantauan, hari pertama rekapitulasi perolehan suara untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 37 persen dari jumlah pemilih, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh 55 persen dan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud 8 persen.

Daftar pemilih tetap atau DPT di Situbondo sebanyak 514.814 orang yang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 248.852 orang, dan pemilih perempuan 265.962 orang.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Anda dan saya berbeda

program shopee yang menghasilkan uang

Legislator minta DKI tambah sekolah di tiap kelurahan di Koja******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah sekolah di setiap kelurahan di kawasan Koja, Jakarta Utara, demi pemerataan pendidikan.

"Warga Koja, Jakarta Utara, meminta penambahan sekolah jenjang SD hingga SMA yang idealnya terdapat satu sekolah di satu wilayah kelurahan," kata Suhud kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Hal itu diketahui Suhud ketika warga Koja menyampaikan aspirasi dalam reses yang dilaksanakan pada Januari 2024. Keluhan warga yakni ada anak didik SD harus sekolah dengan jarak yang jauh dari rumah mereka.

Selain itu, akibat kurangnya jumlah sekolah, warga kurang mampu harus merogoh kocek lebih dalam untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. “Ada sekolah negeri, tapi lokasi jauh sehingga sebagian sekolah di swasta,” katanya.

Baca juga: SMAN 110 Koja masuk kandidat Lomba Sekolah Sehat Nasional

Karena itu, Suhud meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuat perencanaan pembangunan sekolah tingkat SD SMP dan SMA Negeri, khususnya di wilayah Jakarta Utara, pada 2025.

Selain itu, Suhud mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan pendataan pada gedung sekolah yang sudah layak untuk segera direvitalisasi.

“Banyak kondisi bangunan sekolah yang perlu diperhatikan, karena sudah banyak sekolah di Jakarta yang usia bangunan sudah tua," katanya.

Berdasarkan data pokok Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, tercatat sebanyak 217 sekolah terdiri dari 53 negeri dan 164 swasta di Kecamatan Koja, Jakarta Utara, pada 2024.

Baca juga: SMAN 13 Jakarta membuat kebun di atap masjid sekolah

Sebelumnya, "Publikasi Pademangan Dalam Angka 2023" dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jakarta Utara menyebutkan Kelurahan Ancol belum memiliki SMA Negeri sederajat (SMK dan MA).

Statistisi Ahli Pertama BPS Kota Jakarta Utara Ulul Azmi Afrizal Rizqi di Jakarta Utara, Selasa, membenarkan data statistik dalam publikasi tersebut.

"Benar, kalau kita membaca publikasi 'Pademangan Dalam Angka 2023', Ancol belum memiliki SMA Negeri atau sederajat," kata Ulul Azmi dalam sesi wawancara di Kantor BPS Jakarta Utara di Koja.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Undian amplop merah langsung

slot paling

Bali Turunkan Pajak Hiburan Diskotek Cs di Bawah 40 Persen******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah (pemda) Bali bakal memberikan insentif agarpajak hiburanuntuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa di bawah 40 persen.

Hal itu sesuai dengan pasal 101 Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Yang di Bali mereka sudah melakukan itu (insentif) karena saya kan zoom meeting dengan gubernur, bupati walikota se-Bali, mereka sudah rapat mengundang pengusaha tempat hiburan. Mereka akan memberikan Pasal 101, memberikan insentif, berapa insentifnya ya yang jelas di bawah 40 persen," katanya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (29/1).

Tito pun mendorong pemda lainnya untuk memberikan insentif pajak hiburan.

"Saya mendorong daerah-daerah lain unuk kesinambungan lapangan pekerjaan dan kesulitan usaha pasca covid, kita mendorong untuk mereka menggunakan kewenangan diskresi yang diberikan dari UU itu Pasal 101," katanya.

Pemberian insentif pajak hiburan oleh pemda tertuang dalam Pasal 99 PP PDRD Nomor 35 tahun 2023 yang menyatakan bahwa pemda bisa memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya sebagai upaya mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.

"Insentif fiskalnya berupa apa? pengurangan. Jadi kalau saat ini memang belum mampu dengan tarif 40 persen silahkan berdasarkan assesment daerahnya, melakukan pengurangan pokok pajaknya, memberikan keringanan, memberikan pembebasan ataupun penghapusan dari pokok pajak," jelas Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Selasa (16/1).

Namun, ia menekankan tidak semua pelaku usaha bisa mendapatkan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen. Sebab, pemberiannya harus berdasarkan assesment dari pemerintah atas pengajuan dari pengusaha.

Ada empat faktor yang harus dipertimbangkan untuk bisa memberikan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen kepada pelaku usaha. Pertama, kemampuan membayar wajib pajak/ wajib retribusi.

"Jika memang pelaku usaha dalam kategori wajib pajak yang belum mampu secara usaha ditetapkan dengan tarif 40 persen, maka kepala daerah berapa bisa memberikan insentif," ujarnya.

Kedua, mempertimbangkan kondisi tertentu wajib pajak. Misalnya usaha terdampak bencana alam, mengalami kebakaran, dan kondisi yang tidak menguntungkan lainnya.

Ketiga, pelaku usaha mikro dan menengah yang bisa dibuktikan dengan izin usaha sebagai pelaku UMKM, maka bisa diberikan insentif.

Keempat, mempertimbangkan kemampuan daerah untuk mendukung kebijakan pemda mencapai program prioritas daerah atau yang terkait dengan nasional.

"Memberikan kemudahan insentif ini tentu harus di-assessment dulu ya jika itu pengajuannya dari wajib pajak. Jika itu merupakan prioritas daerah, ya silahkan diberikan secara massal," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Saya dipermainkan oleh dunia

garuda 89 slot

UNFPA: Pemenuhan hak perempuan penting dorong Indonesia Emas 2045******

Jakarta (ANTARA) - Dana Penduduk Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA), sebuah badan PBB yang terlibat dalam upaya peningkatan kesehatan reproduksi dan ibu di seluruh dunia, menekankan pentingnya pemenuhan hak perempuan, termasuk hak reproduksi, untuk mendorong tercapainya Indonesia Emas 2045.

"Kami percaya pemenuhan hak-hak reproduksi perempuan di Indonesia akan menjadi landasan tercapainya gender equality.Dan kesetaraan jender juga menjadi landasan untuk menuju Indonesia Emas 2045," kata Spesialis Program Gender UNFPA Indonesia Risya Kori, dalam sebuah konferensi pers untuk memperingati Hari Perempuan Internasional, Jakarta, Jumat.

Risya mengatakan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan, termasuk hak dalam kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual, penting untuk diupayakan untuk memenuhi hak asasinya sebagai manusia dan mewujudkan kesetaraan jender sehingga perempuan bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa.

Namun sayangnya, Risya menggarisbawahi adanya praktik-praktik kekerasan berbasis jender dan praktik-praktik lain yang membahayakan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual perempuan di dalam kehidupan masyarakat.

Risya menyebutkan bahwa berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021, 1 dari 4 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan dalam hidupnya, baik secara fisik maupun secara seksual.

Data SPHPN 2021 juga menunjukkan bahwa 55 persen perempuan usia 15-49 tahun mengatakan anaknya mengalami Pemotongan dan Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP). Sementara data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021 menunjukkan bahwa 1 di antara 9 anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun.

"Kita tahu ketika seorang anak dikawinkan di usia sangat muda, secara kesehatan reproduksi itu belum siap. Kemudian, secara sosial ekonomi itu juga sangat berpengaruh," kata Risya.

Dia menilai bahwa jika seorang anak perempuan disunat, lalu dikawinkan pada usia yang sangat muda, mereka akan sangat rentan mengalami kekerasan berbasis jender dan juga rentan terhadap risiko-risiko kesehatan reproduksi mereka di masa mendatang.

"Bagaimana mereka akan mencapai pendidikan yang memadai kalau mereka sudah dikawinkan di usia sangat muda? Kemudian ke mana mereka akan mencari pekerjaan?," kata dia lebih lanjut.

Oleh karena itu, Risya menekankan bahwa upaya penghapusan tindak kekerasan berbasis jender dan praktik-praktik berbahaya lain yang masih kerap terjadi di Indonesia ini perlu dilakukan guna memenuhi hak asasi perempuan dan juga memenuhi hak perempuan dalam memperoleh kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual.

Dengan terpenuhinya hak perempuan dalam kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual, maka kesetaraan jender akan dapat diwujudkan dan hal tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan, perdamaian dan keamanan bangsa Indonesia, serta mendukung upaya menuju Indonesia Emas 2045.

Baca juga: BKKBN bersama UNFPA bangun sinergi penanganan stunting
Baca juga: BKKBN Riau-UNFPA PBB peringati hari kependudukan dunia di Pekanbaru 
Baca juga: UNFPA: Cegah perkawinan anak lebih efektif dengan libatkan tokoh agama
 

Pewarta: Katriana
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Sarjana Shenwu

situs slot terbaik dan terpercaya

AS dilaporkan cegah reaksi DK PBB atas serangan bantuan Gaza******

New York (ANTARA) - AS pada Jumat dilaporkan memblokir reaksi Dewan Keamanan PBB terkait serangan militer Israel terhadap konvoi bantuan kemanusiaan di Gaza, yang mengakibatkan kematian sedikitnya 112 warga Palestina dan melukai 760 lainnya.

Dalam pertemuan Dewan Keamanan di Markas PBB di New York, negara-negara anggota membahas penerbitan pernyataan sebagai tanggapan atas serangan terhadap konvoi bantuan kemanusiaan di Kota Gaza.

Setelah sesi tertutup, tidak ada pernyataan yang dikeluarkan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Anadolu, rancangan resolusi yang berisi komentar kritis terhadap Israel gagal mendapatkan persetujuan dari Misi Tetap AS untuk PBB.

Rancangan resolusi itu menyatakan keprihatinan mendalam atas laporan bahwa 112 orang kehilangan nyawa dan 760 lainnya terluka akibat pasukan Israel melepaskan tembakan ke arah kerumunan yang menunggu bantuan makanan di barat daya Gaza.

Resolusi tersebut meminta semua pihak untuk menahan diri dari merampas layanan penting dan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil di Jalur Gaza, berdasarkan hukum kemanusiaan internasional.

Resolusi itu juga memperingatkan potensi krisis pangan akut yang mempengaruhi seluruh populasi 2,2 juta orang di Gaza jika tindakan tidak diambil segera.

Anggota dewan mendesak Israel untuk tetap membuka penyeberangan perbatasan untuk memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza dan memudahkan pembukaan penyeberangan tambahan untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan dalam skala yang lebih luas.

Baca juga: MUI: Serangan ke warga Gaza saat tunggu bantuan tindakan sangat keji

Pada Kamis (29/2), pasukan Israel menembaki kerumunan warga Palestina yang menunggu bantuan kemanusiaan di Jalan Al Rashid, sebuah jalan pantai utama di sebelah barat Kota Gaza di Gaza utara, menyebabkan 112 warga Palestina tewas dan 760 lainnya terluka, menurut Kementerian Kesehatan yang berbasis di Gaza.

Israel telah melancarkan serangan militer mematikan di Jalur Gaza sejak serangan 7 Oktober 2023 oleh kelompok Palestina Hamas, yang menurut Tel Aviv menewaskan hampir 1.200 orang.

Sedikitnya 30.035 warga Palestina telah tewas dan 70.457 lainnya terluka di tengah kehancuran massal dan kekurangan kebutuhan pokok.

Israel juga memberlakukan blokade yang melumpuhkan Jalur Gaza yang menyebabkan penduduknya, terutama penduduk Gaza utara, di ambang kelaparan.

Perang Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah tersebut telah rusak atau hancur, menurut PBB.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Keputusan sementara pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil langkah untuk menjamin bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.

Sumber: Anadolu
Baca juga: Tentara Yordania jatuhkan bantuan kemanusiaan di Gaza utara
Baca juga: China kutuk serangan Israel atas warga Palestina yang tunggu bantuan
Baca juga: Serang warga Palestina tunggu bantuan, Jerman desak penjelasan Israel
 

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

nabi yang tak terbatas

depoqq

Evergrande Diperintah Pengadilan Likuidasi Aset Imbas Utang Rp4.700 T******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pengadilan Hong Kong memerintahkan raksasa properti China Evergrande Group untuk melikuidasi asetnya imbas terlilit utang lebih dari US0 miliar atau setara Rp4.748,04 triliun (asumsi kurs Rp15.826 per dolar AS).

Hal ini kemungkinan menjadi langkah yang akan mengirimkan gejolak ke seluruh pasar keuangan China, yang sedang runtuh di tengah langkah para pembuat kebijakan berusaha keras untuk mengatasi krisis berkepanjangan.

Dilansir dari Reuters, Hakim Linda Chan memutuskan Evergrande mengatakan keputusan likuidasi diambil karena perusahaan tak dapat menawarkan rencana restrukturisasi yang konkrit selama lebih dari dua tahun usai gagal membayar utang obligasi dan beberapa kali sidang di pengadilan.

Kepala eksekutif Evergrande Siu Shawn mengatakan perusahaan akan memastikan proyek-proyek pembangunan rumah bakal tetap dilaksanakan meskipun ada perintah likuidasi. Kata dia, perintah tersebut tidak akan mempengaruhi operasi unit-unit Evergrande.

Keputusan ini menjadi awal dari proses yang diperkirakan akan berlarut-larut dan rumit dengan potensi pertimbangan politis, mengingat banyaknya pihak berwenang yang terlibat di perusahaan.

Sementara itu, para investor luar negeri akan berfokus pada bagaimana otoritas China memperlakukan kreditor asing ketika sebuah perusahaan mengalami kegagalan.

"Ini bukanlah akhir dari proses likuidasi yang berkepanjangan, yang akan membuat operasi harian Evergrande semakin sulit," kata Gary Ng, ekonom senior di Natixis.

"Karena sebagian besar aset Evergrande berada di daratan China, ada ketidakpastian tentang bagaimana kreditor dapat menyita aset dan peringkat pembayaran pemegang obligasi luar negeri, dan situasinya dapat menjadi lebih buruk bagi para pemegang saham," imbuhnya.

Lihat Juga : Alasan Kemendagri Sebut 400 Ribu PNS dan PPPK Berhak terima Zakat

Saham Evergrande anjlok 20 persen sebelum dengar pendapat, kemudian perdagangan sahamnya dihentikan di bursa.

Evergrande, yang memiliki aset senilai US0 miliar atau sekitar Rp3.798,45 triliun, membuat sektor properti yang sedang mengalami kesulitan menjadi terpuruk ketika gagal membayar utang pada 2021. Keputusan likuidasi ini kemungkinan besar akan semakin mengguncang pasar modal dan properti China yang sudah rapuh.

Pasalnya, Beijing sedang bergulat dengan ekonomi yang berkinerja buruk, pasar properti terburuk dalam sembilan tahun terakhir dan pasar saham yang mandek di dekat posisi terendah dalam lima tahun terakhir.

Karena itu, setiap sentakan baru pada kepercayaan investor dapat semakin merusak upaya para pembuat kebijakan untuk memperbaiki perekonomian.

Evergrande mengajukan penundaan lagi pada Senin (29/1) karena pengacaranya mengatakan bahwa mereka telah membuat "beberapa kemajuan" dalam proposal restrukturisasi.

Dalam penawaran terbaru, pengembang ini mengusulkan para kreditur menukar utang mereka dengan seluruh saham yang dimiliki perusahaan di dua unit Hong Kong, dibandingkan dengan kepemilikan saham sekitar 30 persen di anak perusahaan menjelang sidang terakhir pada Desember.

Pengacara Evergrande berpendapat likuidasi dapat membahayakan operasional perusahaan, manajemen properti dan unit kendaraan listriknya, yang akhirnya bisa merusak kemampuan grup untuk membayar semua kreditur.

Setidaknya tiga pengembang China telah diperintahkan oleh pengadilan Hong Kong untuk melakukan likuidasi sejak krisis utang saat ini terjadi pada pertengahan 2021.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)