shibatoto

Kehidupan budidaya yang santai di kota

Ancol Digugat Puluhan Miliar Rupiah oleh PT Arkindo******

Taman Impian Jaya Ancol digugat miliaran rupiah oleh PT Arkindo. Gugatanperdata itu turut menyeret tiga pihak lain, yakni PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Bank DKI cq Bank DKI Kantor Layanan Pintu Besar Selatan, dan PT Jamkrida Jakarta.

Gugatan tercantum berdasarkan informasi di situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut), gugatan tersebut teregister pada 25 Oktober 2022 dengan nomor 709/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr.

"Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta tergugat I dan tergugat II berupa tanah beserta bangunan yang terletak di Ecovention Building Jl. Lodan Timur Nomor 7 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta," bunyi poin dua petitum gugatan tersebut.

Pembayaran materiil dan imateriil juga masuk dalam gugatan PT Arkindo yang tertuang dalam petitum empat dan lima, yang tertulis sebagai berikut:

"Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada penggugat sebesar Rp9.157.519.315," tulis poin empat petitum gugatan tersebut.

"Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian imateriil kepada penggugat sebesar Rp14.912.287.785," bunyi poin lima petitum gugatan.

Dikutip dari Detik, pihak PT Pembangunan Jaya Ancol mengonfirmasi soal gugatan dari PT Arkindo. Namun, pihak Ancol enggan memberikan tanggapan lebih jauh.

"Persidangan pertama dijadwalkan di 22 November 2022. Sementara hanya itu yang bisa saya sampaikan," ujar Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol Eko Nugroho.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Legendaris Sang Penyihir

Kenapa Singkong Tak Masuk 11 Bahan Pangan yang Dikuasai Negara?******

Presiden Jokowi baru saja mengeluarkan  Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan PanganPemerintah. Padahal, singkong ditanam dalam program food estate.

Melalui perpres itu, Jokowi menetapkan 11 bahan pangan pokok yang nantinya akan dikuasai oleh pemerintah. Bahan pangan tersebut yaitu, beras, jagung, kedelai, bawang, dan cabai. Kemudian, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, serta ikan.

Dalam 11 bahan pokok itu tidak tercantum singkong. Padahal komoditas itu juga penting dan ikut ditanam dalam Program Food Estate yang sekarang ini dilaksanakan pemerintah.

"Kalau singkongnya kan itu susah untuk disimpan dan sebagainya, tapi kalau tepungnya semestinya bisa. Lalu, keterbatasan dalam konsumsi langsung. Kalau beras kan konsumsi, daging, cabai," katanya kepada CNNIndonesia.com,Senin (7/11).

Hermanto mengatakan seharusnya tepung bisa masuk dalam daftar 11 bahan pangan. Karena singkong mentah bersifat voluminous atau makan banyak tempat.

"Kan langsung rusak kalau (singkong) gak disimpan dengan baik. Sementara, disimpan dengan baik dia akan butuh tempat atau space yang sangat luas. Beda dengan cabai, bawang, dan yang 11 itu (cadangan pangan pemerintah)," jelasnya.

Tak jauh beda, Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB Dwi Andreas Santosa berpendapat bahwa penentuan cadangan pangan pemerintah ada beberapa faktor.

Pertama, fluktuasi harganya relatif tinggi. Kedua, apakah memiliki peran penting di dalam konsumsi masyarakat. Menurut Andreas, sudah barang tentu banyak pertimbangan lain.

"Katakanlah kalau kita bicara singkong, apakah singkong signifikan? Misalnya fluktuasi harga singkong yang menyebabkan sumbangan terhadap inflasi, apakah itu ada? Jadi itu banyak pertimbangan," ujarnya saat dikonfirmasi.

Lebih lanjut, Andreas menyoroti seharusnya gandum bisa masuk ke dalam 11 bahan pangan yang masuk dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2022.

"Sebenarnya ada bahan pangan lain yang lebih signifikan lagi, itu gandum. Padahal proporsi konsumsi kita terhadap gandum luar biasa lonjakannya. Karena impor gandum itu pertumbuhannya 16,5 persen selama 20 tahun terakhir. Itu pertumbuhan yang lebih besar, konsumsi beras justru menurun. Jadi gandum semakin lama semakin memiliki peran yang sangat penting," jelasnya.

Terlepas dari itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menggemakan food estate. Bahkan, Jokowi memerintahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mengurus cadangan pangan komoditas singkong dalam pembangunan food estate atau lumbung pangan.

Pembangunan food estate itu dilakukan di dua provinsi, yakni Kalimantan Tengah dan Sumatra Utara. Untuk di Kalimantan Tengah, food estate akan dibangun di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas.

Kemudian, pembangunan food estate di Sumatra Utara dilakukan di Kabupaten Humbang Hasundutan. Setelah pembangunan selesai di dua provinsi ini, pemerintah akan melanjutkan pembangunan food estate di Papua, Sumatra Selatan, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Jokowi menjelaskan area pembangunan food estate yang disiapkan di Kalimantan Tengah cukup luas, yakni 148 ribu hektare (ha). Area itu masuk wilayah irigasi dan akan digunakan untuk menanam padi.

"Kemudian area non irigasi seluas 622 ribu ha, yang ini akan dikembangkan untuk menanam singkong, jagung, dan lain-lain, serta peternakan," terang Jokowi saat itu.

Sayang, pada akhirnya food estate tersebut malah mangkrak dan terbengkalai. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bahkan menilai food estate di Kalimantan Tengah yang terbengkalai menambah daftar panjang cerita kegagalan proyek lumbung pangan pemerintah Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Era Abadi: Penjaga

Mentan Klaim Stok Beras Aman: Mahal Dikit, Nggak Apa******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebut stok berasaman seiring dengan panen raya di sejumlah daerah. Dengan kondisi tersebut, ia memastikan Indonesia tidak perlu imporberas.

"Semua sudah panen. Semua sudah kelebihan pasokan (beras). Terus pertanyaannya, impor untuk apa?" ujarnya di sela melakukan panen raya padi sawah seluas 4.000 hektare (ha) di Desa Gunung Jaya, Ladongi, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, seperti dilansir Antara, Minggu (6/11).

"Kalau tadi pertanyaannya masih perlukah impor? Saya kira, kita nggak gila lah untuk mengatakan masih perlu impor, sementara panen rakyat. Siapa nanti yang beli?" tanyanya melanjutkan.

"Kalau memang buatan Indonesia, dari rakyat Indonesia, mungkin agak lebih mahal dikit, nggak apa-apa juga. Itu kata presiden, membantu rakyat lah kira-kira begitu," tutur dia.

Saat ini, lumbung beras di Indonesia bertambah, yaitu dari sembilan provinsi menjadi 15 provinsi. Namun, ia tidak merinci daerah mana saja yang dimaksud. Yang pasti, Sulawesi Tenggara akan menjadi bagian dari lumbung pangan di kawasan Timur Indonesia.

Sementara, daerah sortir atau daerah merah sudah tidak banyak, hanya tersisa beberapa daerah di Papua dan Riau. Itu pun, Riau karena lebih banyak mengembangkan tanaman sawit dan karet.

"Sekarang daerah kuning sudah bisa swasembada, tetapi belum berkontribusi. Itu kira-kira ada 10-11 daerah. Artinya, dia sendiri sudah bisa tetapi belum kontribusi pada surplus kita," jelasnya.

Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi membenarkan bahwa daerahnya secara umum dalam kondisi surplus beras. Meski demikian, ia mengaku Sultra belum ada rencana untuk melakukan ekspor.

"Tentu ada rencana untuk ekspor ke negara-negara yang kira-kira membutuhkan. Tapi sementara, bagaimana kita mengatasi kebutuhan nasional dulu," katanya.

Menurut dia, kebutuhan pangan nasional sangat penting dan menjadi prioritas guna mengendalikan inflasi ke depan. "Jadi, kita harus cegah itu (inflasi)," ungkapnya.

Ali menambahkan Sulawesi Tenggara sudah mencanangkan areal untuk menjadi lumbung padi penyuplai beras untuk Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Cahaya Suci Wilayah Bintang

Mendadak 'Miskin', Harta Pendiri Kripto FTX Raib Rp228 T dalam Semalam******

CEO bursa kripto FTX Sam Bankman-Fried kehilangan 94 persen hartanya dalam semalam. Harta senilai US,6 miliar atau setara Rp228 triliun (asumsi kurs Rp15.674 per dolar AS) raib begitu saja.

Raibnya harta Bankman-Fried tak lepas dari masalah bursa kripto FTX miliknya yang diambang kebangkrutan, di mana harga token kripto FTT anjlok drastis.

Mengutip CNN Business, Kamis (10/11), Bankman-Fried masuk dalam daftar Bloomberg Billionaires Index dengan perkiraan kekayaan US,2 miliar. Namun, nama CEO FTX itu hilang dari daftar usai hartanya tersisa US1,5 juta.

Sam Bankman-Fried mengatakan kepada investor pada Rabu (9/11) bahwa FTX membutuhkan dana darurat hingga US miliar untuk menutupi kekurangan karena permintaan penarikan yang diterima dalam beberapa hari terakhir.

Rival FTX, Binance sempat datang dan memberi secercah harapan. CEO Binance Changpeng Zhao mengatakan telah menandatangani perjanjian tidak mengikat untuk membeli bursa kripto FTX.com.

"Sore ini, FTX meminta bantuan kami. Ada krisis likuiditas yang signifikan. Untuk melindungi pengguna, kami menandatangani LOI yang tidak mengikat, bermaksud untuk sepenuhnya mengakuisisi FTX.com dan membantu menutupi krisis likuiditas," kata Zhao di Twitter.

Namun, Binance mengeluarkan pernyataan terbaru yang mengatakan tidak jadi mengejar akuisisi FTX.

"Sebagai hasil dari uji tuntas perusahaan serta laporan berita terbaru mengenai dana pelanggan yang salah penanganan dan dugaan penyelidikan agensi AS, kami telah memutuskan bahwa kami tidak akan mengejar potensi akuisisi FTX.com," kata Binance dalam sebuah pernyataan pada Rabu (9/11).

[Gambas:Video CNN]

Bertarung di langit

Rugi Miliaran Jadi Alasan Bos The Good Dept PHK Karyawan******

CEO The Goods Dept Ruby Sjabana mengaku besarnya nilai kerugian menjadi alasan soal pemutusan hubungan karyawan (PHK) lebih dari 30 orang pekerjanya. 

"Tahun lalu juga kejadian, nilainya juga miliaran tapi tahun lalu kita nggak kasih sanksi, kita nggak menuntut apa-apa, kita putihkan, kita maafkan," kata Ruby dikutip dari Detik, Kamis (10/11).

Dalam sebuah unggahan viral di Twitter @DiahLarasatiP, dijelaskan kronologi brand lokal ternama itu diduga memaksa lebih dari 30 orang karyawannya mengundurkan diri atau akan dikenakan ganti rugi hingga Rp30 juta rupiah per orang.

Ia menceritakan akar masalahnya adalah proses stock opname (SO) yang dilakukan pada 19 hingga 20 Oktober 2022 menunjukkan terdapat banyak minus. Dalam salah satu toko bahkan dilaporkan lebih dari 1.000 produk minus dibandingkan dengan data di sistem.

Ruby lantas menjelaskan duduk perkara kasus viral tersebut dari sisi The Goods Dept. Menurutnya, perusahaan menemukan kerugian yang berulang sehingga harus bertindak tegas.

"Saat kami melakukan audit internal, kami menemukan kerugian yang berulang yang besar sekali di mana sebenarnya ini tahun sebelumnya juga sudah pernah terjadi, sekarang terjadi lagi. Tahun lalu kita telah memutihkan artinya kita tidak menuntut tanggung jawab dari karyawan, kami tanggung sendiri semuanya, tapi kebocoran ini terjadi lagi di tahun ini," jelasnya.

Ia mengaku sangat kecewa dan akhirnya meminta pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Langkah ini dilakukan agar mitra The Goods Dept bisa lebih leluasa menitipkan barang di perusahaan tersebut.

"Setelah kejadian ini banyak para mitra bertanya pada kita sebenarnya aman nggak dan kita menanggung kerugian itu. Jadi harus ada sesuatu peraturan yang ditegakkan. Di ritel memang semua yang bekerja di toko harus mempertanggungjawabkan apapun kekurangan barang, seperti di mini market juga begitu," papar Ruby.

Soal lokasi toko yang terdampak, Ruby tidak menjelaskannya secara spesifik. Ia hanya menyebut bahwa dari 5 toko ada jadwal stock opname mulai 12 September.

"Tapi kan nggak bisa keseluruhan toko bareng, itu dilakukan berurutan. Setiap toko itu jumlahnya lumayan besar, (kalau ditotalkan jumlahnya 1.000 barang). Kalau ditotal nilai kerugian miliaran," jelasnya.

Untuk penyelesaian masalah, Ruby mengatakan bahwa perusahaan memberi pilihan kepada karyawan terkait apakah ingin tetap bertanggung jawab sesuai aturan atau tidak. Jika bersedia, mereka masih dipersilakan tetap bekerja.

"Tapi rata-rata mereka menyatakan cukup berat, bisa nggak dicicil. (Dari perusahaan tidak bisa karena) tahun lalu kita sudah hapuskan, jadi kali ini harap diselesaikan," ujarnya.

Kendati, Ruby tak menampik pada akhirnya The Goods Dept menawarkan opsi resign kepada para karyawan terkait yang tidak bisa menuntaskan ganti rugi.

"Akhirnya kita tawarkan kalau mau dihapuskan, mau nggak resign karena hubungan industrial ini sudah cacat nih dan mereka mengatakan ya sudah kami nggak sanggup untuk mengganti. Untuk itu nanti dibuat surat resign, surat kesepakatan bersama yang menyatakan nanti gajinya dibayarkan tapi diperhitungkan dengan angka pertanggungjawaban," jelasnya.

"Titik poinnya adalah kita sudah kehilangan kepercayaan, jadi kalau sudah kehilangan kepercayaan sudah susah karena ini bukan yang pertama," sambung Ruby.

[Gambas:Video CNN]

Perbaikan abadi

Menaker Pastikan UMP 2023 Naik, Sesuai Tuntutan Buruh?******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah memastikan Upah MinimumProvinsi (UMP) 2023 bakal lebih tinggi dari tahun ini. Ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang disampaikan buruh.

"Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Ida menjelaskan sudah melakukan koordinasi dengan dewan pengupahan daerah sejak 1 November. Ia juga mengaku sudah mendengarkan pandangan Apindo dan Kadin selaku perwakilan pengusaha serta pandangan dari pekerja dan serikat buruh.

Menaker mengaku juga sudah mengantongi data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut bakal diolah sebelum diserahkan kepada gubernur sebagai dasar penetapan kenaikan upah minimum.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022. Kendati, buruh dan pengusaha masih berselisih paham soal penetapan upah minimum.

Unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis.

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum dan mendesak penggunaan PP Nomor 78 Tahun 2015.

Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (4/11).

Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal mengatakan ada tiga tuntutan yang dibawa oleh massa buruh dalam aksi demo tersebut. Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.

"Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan dari omnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78," kata Said dalam keterangannya.

Tuntutan kedua adalah menolak PHK dengan dalih resesi, dan tuntutan terakhir yakni menolak omnibus law.

"Kami menolak omnibus law untuk dibahas. Sebab sudah nyata-nyata UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan presiden bisa mengeluarkan perpu untuk membatalkan omnibus law," tutur Said.

[Gambas:Video CNN]