info link slot gacor malam ini

Berubah menjadi pahlawan Sanwu

BUMN Siap Setor Dividen ke Negara Rp80,2 T, Terbesar Sepanjang Sejarah******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan perusahaan pelat merah siap membagikandividen Rp80,2 triliun ke negara. Nominal tersebut diklaim terbesar sepanjang sejarah.

Mulanya, Erick menargetkan dividen BUMN yang bisa disetorkan ke negara tahun ini hanya Rp43,3 triliun. Namun, setelah rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, jumlahnya melampaui target.

"Hasil kerja kita (BUMN) tahun kemarin, tahun ini kita akan berikan dividen terbesar sepanjang sejarah BUMN, Rp80,2 triliun," ujar Erick di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, dikutip dari detikcom, Selasa (2/5).

Selain itu, Erick menyinggung soal komitmennya dalam menyehatkan BUMN. Ia memamerkan bahwa laba BUMN terus meningkat di bawah kepemimpinannya.

"Faktanya bisa dilihat, dulu bekerja awal tahun itu profit (BUMN) Rp14 triliun. Dua tahun lalu Rp124 triliun, tahun kemarin Rp303 triliun dikurangi Garuda yang noncashRp60 triliun, tapi itu pun (laba) masih Rp240 triliun," tuturnya.

Tahun lalu, Erick menyampaikan bahwa realisasi dividen BUMN mencapai Rp39,7 triliun. Nilai kontribusi itu lebih besar Rp3 triliun dari target awal.

"Kita tidak bicara yang namanya pajak dan PNBP, yang sudah pernah saya sampaikan itu sebenarnya nilainya hampir Rp1.198 triliun tiga tahun terakhir," tandas Erick.

[Gambas:Video CNN]

Ahli seni bela diri super

BPKP soal Kementerian BUMN Lobi Agar Bisa Impor KRL: Kami Profesional******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menegaskan profesional dalam menjalankan tugas auditimpor KRL bekas Jepang meski Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupaya melobi mereka.

"BPKP selalu bersikap profesional. Ada standar yang dijalankan dalam pelaksanaan audit," kata Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/5).

Soal kabar pertemuan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dengan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Azwad mengatakan koordinasi antara stakeholder adalah hal biasa. Ia menegaskan hasil audit BPKP tetap berpatokan dengan standar yang ada.

"Pastilah, kan BPKP auditor presiden, siap membantu presiden dalam pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Jadi kalau ditugaskan, pasti BPKP akan turun," tandasnya.

Sebelumnya, Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan telah bertemu Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Ia menyebut pihaknya masih berupaya melobi izin impor KRL bekas Jepang.

Tiko, sapaan akrabnya, menilai PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) masih perlu mengimpor 10-12 train set KRL bekas dari Jepang. Hal ini terkait dengan urgensi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Saya sudah diskusi dengan Kepala BPKP Pak Ateh dan lagi lapor ke Pak Menkomarves (Luhut Binsar Panjaitan)," ujar Tiko di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (3/5), dikutip dari detikcom.

"Kemarin kita sudah hitung ulang, rasanya memang akan ada pendekatan 10-12 (train set) yang harus kita akselerasi. Ini sudah kita minta Pak Ateh untuk mengawal proses pengadaannya," sambungnya.

Upaya Kementerian BUMN tersebut dilakukan setelah hasil audit BPKP tidak menyarankan pemerintah untuk impor KRL bekas Jepang. Salah satu alasannya adalah biaya impor KRL bekas dari Jepang yang diajukan PT KCI tidak akurat.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto. Ia menyebut Kemenko Marves sudah menerima laporan audit BPKP sejak 29 Maret 2023.

Menurutnya, temuan BPKP menyebut estimasi biaya impor dari PT KCI yang akan dibayarkan kepada Japan Railway tidak akurat karena tidak berdasarkan survei harga.

"Namun, terkait kewajaran biaya handling dan transportasi dari Jepang ke Indonesia yang diajukan PT KCI tidak dapat diyakini karena perhitungannya tidak berdasarkan survei harga, melainkan hanya berdasarkan harga pengadaan KRL bukan baru 2018 ditambah 15 persen," tuturnya di Kantor Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Kamis (6/4).

Seto juga menyebut BPKP melakukan klarifikasi dengan pihak PT Pelabuhan Indonesia (Persero) alias Pelindo. Hasilnya ditemukan kontainer yang tersedia tidak cocok, sehingga pengangkutan harus menggunakan kapal kargo dan bakal menambah biaya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Tingkat Suci yang menentang Surga

BPKP soal Kementerian BUMN Lobi Agar Bisa Impor KRL: Kami Profesional******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menegaskan profesional dalam menjalankan tugas auditimpor KRL bekas Jepang meski Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupaya melobi mereka.

"BPKP selalu bersikap profesional. Ada standar yang dijalankan dalam pelaksanaan audit," kata Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/5).

Soal kabar pertemuan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dengan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Azwad mengatakan koordinasi antara stakeholder adalah hal biasa. Ia menegaskan hasil audit BPKP tetap berpatokan dengan standar yang ada.

"Pastilah, kan BPKP auditor presiden, siap membantu presiden dalam pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Jadi kalau ditugaskan, pasti BPKP akan turun," tandasnya.

Sebelumnya, Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan telah bertemu Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Ia menyebut pihaknya masih berupaya melobi izin impor KRL bekas Jepang.

Tiko, sapaan akrabnya, menilai PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) masih perlu mengimpor 10-12 train set KRL bekas dari Jepang. Hal ini terkait dengan urgensi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Saya sudah diskusi dengan Kepala BPKP Pak Ateh dan lagi lapor ke Pak Menkomarves (Luhut Binsar Panjaitan)," ujar Tiko di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (3/5), dikutip dari detikcom.

"Kemarin kita sudah hitung ulang, rasanya memang akan ada pendekatan 10-12 (train set) yang harus kita akselerasi. Ini sudah kita minta Pak Ateh untuk mengawal proses pengadaannya," sambungnya.

Upaya Kementerian BUMN tersebut dilakukan setelah hasil audit BPKP tidak menyarankan pemerintah untuk impor KRL bekas Jepang. Salah satu alasannya adalah biaya impor KRL bekas dari Jepang yang diajukan PT KCI tidak akurat.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto. Ia menyebut Kemenko Marves sudah menerima laporan audit BPKP sejak 29 Maret 2023.

Menurutnya, temuan BPKP menyebut estimasi biaya impor dari PT KCI yang akan dibayarkan kepada Japan Railway tidak akurat karena tidak berdasarkan survei harga.

"Namun, terkait kewajaran biaya handling dan transportasi dari Jepang ke Indonesia yang diajukan PT KCI tidak dapat diyakini karena perhitungannya tidak berdasarkan survei harga, melainkan hanya berdasarkan harga pengadaan KRL bukan baru 2018 ditambah 15 persen," tuturnya di Kantor Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Kamis (6/4).

Seto juga menyebut BPKP melakukan klarifikasi dengan pihak PT Pelabuhan Indonesia (Persero) alias Pelindo. Hasilnya ditemukan kontainer yang tersedia tidak cocok, sehingga pengangkutan harus menggunakan kapal kargo dan bakal menambah biaya.

[Gambas:Video CNN]

Kultivator jahat yang paling mengagumkan

Mayoritas Kripto Teratas Hijau Dipimpin Bitcoin******

Mayoritas aset kripto papan atas hijau pada pagi ini, Rabu (3/5). Penguatan terbesar dialami oleh bitcoin.

Mengutip coinmarketcap.com, harga bitcoin naik 1,94 persen ke US.517 per dolar AS dalam 24 jam terakhir. Koin dengan kapitalisasi pasar terbesar ini naik 0,61 persen dalam sepekan.

Penguatan juga terjadi pada ethereum sebesar 1,89 persen ke US.861,96 per keping dalam sehari. Namun, aset kripto besutan Vitalik Buterin ini merosot 0,14 dalam tujuh hari terakhir.

Angin segar juga bertiup untuk XRP sebesar 0,78 persen ke USKemnaker Belum Mau Beri Sanksi Tegas ke Perusahaan Tak Beres Bayar THR******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan bandel yang tak membayar tunjangan hari raya (THR) sesuai ketentuan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan pihaknya masih mengupayakan komunikasi bipartit antara perusahaan dan buruh dalam kasus THR. Hal itu katanya, perlu dilakukan karena pihaknya menyadari ada perusahaan yang kondisi keuangannya belum pulih dari tekanan pandemi covid-19.

"Tindakan saat ini baru sebatas peringatan dan teguran ringan karena kita juga harus paham kondisi perusahaan. Mereka habis covid-19, ini masih sangat belum stabil," katanya kepada CNNINdonesia.com, Selasa (2/5).

Afriansyah mengatakan saat ini Kemnaker sudah menindaklanjuti 427 aduan terkait pembayaran THR tidak sesuai aturan. Dari hasil tersebut, ada 2 perusahaan dikenakan nota pemeriksaan dan 2 perusahaan lain mendapat rekomendasi pengenaan sanksi administratif.

Sementara itu, berdasarkan data terakhir penutupan posko pengaduan THR Kemnaker per 28 April, ada 2.369 aduan melibatkan 1.529 perusahaan. Perusahaan di DKI Jakarta paling banyak diadukan sejumlah 421 perusahaan, disusul Jawa Barat sebanyak 304 perusahaan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi merinci dari total 2.369 pengaduan terdiri atas 1.197 aduan THR tidak dibayarkan, 780 aduan THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan, dan 392 aduan THR yang terlambat dibayarkan.

Sementara itu, Menaker Ida Fauziyah sempat membeberkan sejumlah sanksi bagi perusahaan bandel yang tak membayarkan THR buruh. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam beleid itu, sanksi diberikan bertingkat sesuai pelanggaran. Mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

[Gambas:Video CNN]

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan Kapal Motor (KM) Sinabung sebagai akomodasi terapung di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEANke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub menugaskan hal tersebut kepada PT Pelni (Persero). Nantinya, kapal akan bersandar di Dermaga Waterfront Labuan Bajo pada 7-12 Mei 2023.

"Kapal Sinabung memiliki panjang 150 meter dan kapasitas untuk menampung kurang lebih 2.000 pax. Kapal ini akan disandarkan bersebelahan dengan kapal KRI yang difungsikan sebagai RS Terapung/Emergency di Dermaga Waterfront Labuan Bajo," ujar Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha dalam keterangan resmi, Selasa (2/5).

Selain menugaskan KM Sinabung, Arif mengungkapkan pihaknya melalui KSOP Labuan Bajo telah mengatur penempatan 10 kapal pinisi terbaik sebagai background meeting di perairan depan Hotel Meruorah. Nantinya, kapal akan digunakan untuk kegiatan Meeting, Incentive Convention, and Exhibition (MICE) serta lokasi akomodasi bagi para delegasi.

Ia juga menginstruksikan Kepala Kantor KSOP Kelas III Labuan Bajo untuk mempersiapkan sarana dan prasarana pelabuhan, antara lain fasilitas pelabuhan, dermaga sandar, dan gedung terminal penumpang untuk dijadikan sebagai command centre.

[Gambas:Video CNN]

Di lain sisi, Arif menegaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, baik dengan kementerian/lembaga terkait dan operator sarana dan prasarana transportasi untuk memastikan kelancaran keluar masuk kapal di Pelabuhan Labuan Bajo pada masa penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42.

"Antara lain kami berkoordinasi dengan PT Pelindo untuk menerjunkan kapal tugboat guna menjamin keamanan proses sandar kapal di pelabuhan, mengingat yang akan ada kapal-kapal milik TNI AL yang juga akan masuk atau sandar ke Pelabuhan Labuan Bajo," tuturnya.

Kemenhub bahkan menerjunkan kapal patroli KPLP serta KN Chundamani P.116 milik Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Kelas II Tanjung Perak untuk melakukan patroli di sekitar perairan Labuan Bajo.

Sementara itu, BNB dan Dogecoin merah siang ini. Tercatat, BNB turun 0,3 persen ke US4,7 dan Dogecoin minus 0,12 persen ke US<句子>,0783.

Adapun koin stabil seperti Tether dan USD Coin tetap US per koin.

Siang ini, kapitalisasi pasar aset kripto mencapai US,18 triliun secara global. Angka itu naik 1,4 persen dibandingkan kemarin.

Kripto sendiri masih dilarang sebagai alat bayar di Indonesia. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga tak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Uang kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

Elang Arad

<句子>

Daratan Doufu

<句子>