bandar 77 slot

Perangkap lembut untuk menangkap istri manis

slot banyak jp

PUPR Ungkap Proyek Giant Sea Wall Prabowo******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian PUPR buka suara soal proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wallsepanjang pantai utara (pantura) Jawa yang baru-baru ini diungkapkan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan MenhanPrabowo Subianto.

Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan proyek tersebut merupakan rencana besar. Ia mengungkapkan diskusi mengenai proyek sudah pernah dibahas sejak 2016.

Namun, Zainal belum tahu secara detil terbaru terkait proyek.

Oleh karena itu, Zainal juga belum mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun giant sea wall pantura.

Rencana pembangunan giant sea wall pantura pertama kali diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia mengungkapkan pembangunan tanggul laut raksasa itu diperlukan demi mencegah penurunan tanah dan kenaikan air laut.

"Giant Sea Wallitu sangat diperlukan, karena kita ingin untuk menyelesaikan penurunan permukaan tanah yang terus-menerus terjadi dan juga banjir rob yang juga selalu terjadi," ucap Airlangga usai acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Selain itu, pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang Pantura juga penting lantaran pembangunan tanggul yang hanya separuh-separuh kurang efektif. Saat ini, program laut Jakarta sudah masuk program strategis nasional (PSN).

Lihat Juga : Faisal Basri Sebut Sejumlah Menteri Mulai Tak Nyaman Bantu Jokowi

"Sehingga langkah berikut tentu perlu action untuk mewujudkan rencana pembangunan giant sea wall," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa saat ini sangat dibutuhkan.

Di sisi lain, ia mengatakan sebenarnya bukan kapasitas menteri pertahanan membicarakan tanggul laut. Prabowo menegaskan dirinya bicara sebagai pimpinan politik.

Ia menyebut berdasarkan data dari para pakar pembangunan tanggul laut raksasa memerlukan waktu hingga 40 tahun.

"Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah masalahnya adalah pemimpin politik yg rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun," kata Prabowo.

"Ini kewajiban kita dan mungkin seandainya pak Airlangga, para menteri sekalian seandainya kita katakanlah mulai pembangunan besar-besaran dalam waktu-waktu yang akan datang katakanlah 3, 4, 5 tahun yang akan datang mungkin kita tidak akan lihat selesainya giant sea wall ini," sambungnya.

Prabowo juga memperkirakan pembangunan tanggul laut raksasa membutuhkan dana sebesar US miliar hingga US miliar atau sekitar Rp934,81 triliun (asumsi kurs Rp15.580 per dolar AS).

"Nanti selalu akan ada yang mengatakan Apakah bisa? Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus kalau tidak pantai utara tenggelam," kata Prabowo.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/sfr)

Terlahir kembali sebagai istri militer

rajacuan69

Pengusaha Ungkap Biang Kerok Okupansi Mal Belum Pulih******

Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mencatat tingkat okupansi pusat perbelanjaanpada 2023 masih 80 persen. Angka ini belum pulih dari rata-rata tingkat okupansi sebelum pandemi covid, yakni 90 persen.

Adapun tingkat okupansi merupakan tingkat keterisian pusat belanja oleh toko-toko. 

"Sebelum pandemi, okupansi rata-rata 90 persen. Selama covid turun 20 persen hanya jadi 70 persen. Di pertengahan 2022, sudah mulai ada peningkatan okupansi, perlahan naik. Ditambah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut PPKM pada Desember 2022 menjelang akhir tahun," kata Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja dalam konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).

Lebih lanjut, Alphonsus menyebut tingkat okupansi pusat belanja bisa kembali menjadi 90 persen seperti sebelum pandemi asal impor ilegal yang mengganggu iklim perdagangan di dalam negeri dapat dibasmi oleh pemerintah.

"Sebetulnya yang mengganggu produk lokal itu adalah barang-barang ilegal. Banyak barang ilegal, baik itu di online maupun yang masuk langsung seperti pakaian bekas dan sebagainya, itu yang mengganggu produk lokal," ujar dia.

Alphonsus menjelaskan peningkatan okupansi juga diiringi oleh pembukaan sejumlah pusat perbelanjaan yang pembangunannya selesai di 2024. Kendati demikian, target peningkatan tingkat okupansi dan pembukaan pusat belanja baru terancam tak tercapai akibat maraknya produk impor ilegal yang terus bertambah.

Belum lagi ada regulasi terbaru yang dinilai APPBI semakin memperketat proses impor. Aturan yang dimaksud yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 yang menata kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor dari post borderke border.

Lihat Juga : Pemerintah Siapkan Insentif Usai Pajak Hiburan Naik hingga 70 Persen

Kebijakan tersebut dinilai bakal mengganggu rantai pasok dari peritel di Indonesia, khususnya yang selama ini memasok barang impor.

Menurut Alphonsus, selama ini yang mengganggu produk dalam negeri bukan barang impor yang masuk secara resmi, melainkan barang impor ilegal. Alih-alih mengatur hal tersebut, pemerintah justru melakukan pengetatan terhadap impor secara keseluruhan.

"Tanpa disadari, rencana pembatasan impor ini, kalau ditelaah lebih lanjut, ini sebetulnya bisa mengancam industri usaha ritel di Indonesia. Jadi saya menyebutnya sebetulnya ini ancaman atas keberlangsungan industri ritel di Indonesia," tegasnya.

"Sekarang pemerintah melakukannya, tindakannya adalah bukan mengatasi barang ilegal, tetapi membatasi impor. Nah, impor ini, yang resmi ini sekarang akan direncanakan, akan dibatasi, dipersulit lah barang-barang impor ini," kata Alphonsus lebih lanjut.

Oleh karena itu, peritel mengusulkan agar pemerintah memperketat impor ilegal dan memberikan insentif kepada produk dalam negeri agar bisa bersaing dengan produk impor.

"Jadi usulan kami kepada pemerintah sebetulnya produk lokal ini harus didukung, diberikan fasilitas, diberikan kemudahan dan sebagainya begitu. Supaya bisa bersaing, bukan dengan membatasi impor," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Dewa Dharma One Piece ingin mengatakan sesuatu

warganet99

Mendagri minta pemda perkuat jaminan keselamatan personel Damkar******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk memperkuat jaminan keselamatan para personel Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan yang memiliki risiko tinggi ketika bertugas.

"Kita lihat berbagai kasus ada yang gugur dalam tugas, di luar negeri di New York banyak sekali yang gugur dalam tugas, atau waktu serangan teror 911. Di Indonesia juga cukup banyak yang gugur. Untuk itu, harus diberikan asuransi yaitu BPJS, termasuk BPJS jaminan kesehatan, yang dibayar premi-nya oleh pemerintah daerah, APBD," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Mendagri pada acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-105 Damkar dan Penyelamatan di Lapangan Kodam V/Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur, itu menyampaikan berkaitan dengan upaya memperkuat satuan Damkar dan Penyelamatan, selain petugas resmi berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan honorer, ada pula relawan-relawan yang jumlahnya tak sedikit dan perlu mendapat perhatian.

Kemendagri telah memberikan panduan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 364.1-360 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran.

"Untuk itu, para relawan ini juga totalnya adalah 39.870 tersebar di seluruh Indonesia agar rekan-rekan kepala daerah juga memberikan atensi kepada mereka. Bahkan juga diberikan semacam tunjangan serta kemampuan sehingga kemampuannya hampir setara dengan teman-teman satuan petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan itu sendiri," ujarnya.

Tak hanya jaminan keselamatan, Tito mendorong peningkatan kapasitas bagi personel Damkar agar terus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, pemerintah daerah bersama pusat bisa menjalin kolaborasi dengan pihak-pihak eksternal untuk meningkatkan kemampuan para petugas Damkar dan Penyelamatan, bahkan jika perlu dilakukan sertifikasi.

Baca juga: Kemendagri komitmen tingkatkan kompetensi damkar se-Indonesia

Baca juga: Dua peristiwa kebakaran terjadi di Jakarta Timur

"Kemudian di bidang kompetensi, Mendagri sudah mengeluarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah. Jadi tidak hanya sekadar masuk menjadi PNS dan PPPK tapi tidak memiliki keahlian, maka ada standarisasi-nya," ucap Tito.

Berdasarkan data yang dimilikinya, terdapat 5.319 aparatur Damkar dan Penyelamatan yang telah lulus pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemendagri.

Kemudian, sebanyak 11.296 aparatur Damkar dan Penyelamatan yang telah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar Kemendagri. Total keseluruhan hampir 17 ribu yang telah menyelesaikan pendidikan.

"Dan untuk itu diberikan pendidikan untuk memperkuat standardisasi kompetensi tersebut. Di antaranya telah dibuat pendidikan dasar melalui Jenjang Kualifikasi Pemadam I, dan dapat dikembangkan terus kariernya," tuturnya.

Di sisi lain, dia menegaskan satuan Damkar dan Penyelamatan adalah profesi mulia. Bahkan, usia profesi ini sangat tua dan sangat dihormati di negara-negara maju.

Oleh karena itu, personel-nya harus dibuat profesional, bukan sekadar sebagai satuan tambahan. Tito pun meminta para kepala daerah untuk menangani dan mencegah kebakaran yang menjadi bagian dari kebutuhan penyelamatan masyarakat.

"Dari masalah kecil seperti menolong hewan atau tadi cincin di jari yang tidak bisa dilepas, dan lain-lain, dianggap kebutuhan-nya tinggi maka mandiri-kan lembaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan adanya pembentukan dinas tersendiri yang mandiri di provinsi maupun kabupaten/kota," jelas Tito.

Dia berharap di usia Damkar dan Penyelamatan yang ke-105 tahun dapat terus meningkatkan pengabdian-nya dengan memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seluruh warga negara.

"Bekerja sama dengan semua stakeholder(pemangku kepentingan, red) lainnya, TNI, Polri, Basarnas, BNPB, bahkan relawan masyarakat," tuturnya.

Baca juga: UPTD Damkar Tanjung Uban Bintan tangani karhutla 15 hektare

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Petualangan animasi domestik

situs online terpercaya

Transjakarta Ungkap Alasan Ubah Nama Puluhan Halte******

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Pelayanan dan BisnisTransjakarta Fadly Hasan mengungkapkan alasan perubahan nama puluhanhalte yang ada di 13 koridor bus.

Ia mengatakan perubahan nama halte itu dilakukan salah satunya karena mempertimbangkan integrasi layanan.

"Pertimbangan pertama adalah tentunya dari segi layanan, supaya pelanggan kita mendapatkan informasi dan akurasi informasi. Dalam perjalanan kita ini, banyak aspek yang terjadi, perubahan nama halte terkait dengan integrasi," kata Fadly di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (16/1).

"Kedua, sebagai kota global tentunya akurasi jadi sangat penting. Jadi kita ubah nama itu mengikuti, sesuai dengan daerahnya," ujarnya.

"Ketiga, itu terkait netralisasi, misalnya ada nama-nama tokoh, kemudian area komersial dan lain-lain. Sehingga ketika ke depan kita ingin melakukan pemanfaatan halte, maka tidak ada potensi terjadi tuntutan dari pihak ketiga," sambungnya.

Fadly mengatakan Transjakarta terus melakukan sosialisasi kepada para pelanggan terkait dengan perubahan nama tersebut. Sosialisasi itu dilakukan melalui media dan roadshowterhadap komunitas dan lembaga.

[Gambas:Instagram]

Bahkan, Transjakarta juga melibatkan banyak komunitas sebelum memutuskan mengubah nama sejumlah halte.

Transjakarta sebelumnya mengumumkan daftar perubahan nama halte yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta. Setidaknya ada 13 koridor yang terdiri dari puluhan halte Transjakarta kini berubah nama.

Perubahan nama halte Transjakarta itu disampaikan melalui akun Instagram resmi @pt_transjakarta pada Jumat, (12/1).

[Gambas:Video CNN]

(lna/pta)

Berubah menjadi sistem aktris yang menakjubkan

demo slot roma joker

Pemkab Biak siapkan Rp12 miliar bayar tunggakan studi Papua unggul******

Biak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor, Papua menyiapkan anggaran Rp12 miliar untuk membayar tunggakan biaya pendidikan mahasiswa asal Biak di luar negeri.

"Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kita sedang memproses pembayaran tunggakan biaya studi para mahasiswa yang tergabung dalam program Papua Unggul itu," kata Bupati Biak Herry Ario Naap di Biak,Jumat.

Ia mengatakan, data mahasiswa program Papua Unggul yang berkuliah di perguruan tinggi luar negeri itu sedang divalidasi oleh Disdikbud Biak Numfor.

Bupati Herry mengatakan, Pemkab Biak Numfor berharap program pendidikan Papua Unggul untuk orang asli Papua itu bisa cepat selesai dan para mahasiswa yang terdaftar studi di berbagai perguruan tinggi luar negeri itu dapat segera merampungkan studinya dengan baik.

Disebutkan Herry, beasiswa program Papua Unggul diberikan kepada mahasiswa asal Papua yang menimba ilmu di berbagai perguruan tinggi di luar negeri. "Tetapi saat ini biaya studi mereka menunggak dan terancam drop out, sehingga Pemprov Papua meminta pemerintah kabupaten/kota masing-masing untuk penyelesaiannya," katanya.

Ia berharap dengan dukungan pemerintah daerah para mahasiswa dapat selesai studi di luar negeri dapat kembali untuk membangun daerahnya.  "Hal ini juga untuk mewujudkan visi misi Biak yang religius berkarakter dan berbudaya," ujar Bupati Herry.

Baca juga: Kemendagri segera tuntaskan tunggakan Beasiswa Siswa Unggul Papua

 

Pewarta: Muhsidin
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Kunang-kunang yang selalu berubah menari selama bertahun-tahun

pinjol legal tenor 12 bulan

Daftar 10 Jabatan yang Diemban Luhut Selain Menko Marinves******

Daftar Isi

• 1. Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN)
• 2. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional
• 3. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
• 4. Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional
• 5. Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)
• 6. Ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara
• 7. Koordinator Penanganan Polusi DKI Jakarta
• 8. Koordinator Penggunaan Kendaraan Listrik sebagai Kendaraan Operasional Pemerintah
• 9. Ketua Satgas Investasi IKN

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Panjaitan kembali mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia ditunjuk sebagai ketua Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (NEPIO).

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (Sekjen DEN) ESDM Djoko Siswanto mengatakan keputusan itu seiring terbitnya Kepmen ESDM Nomor 250.k/hk.02/mem/2021 Tentang Tim Persiapan Pembentukan NEPIO.

Adapun anggota dari tim ini terdiri dari ketua dewan pengarah BRIN, menteri/kepala lembaga terkait, anggota DEN ESDM, dan ketua Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir (MPTN).

Tim NEPIO bertanggung jawab kepada presiden dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Tim dikerahkan untuk mendukung tercapainya target transisi energi dan emisi nol bersih 2060.

Penunjukan sebagai ketua Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir menambah deret jabatan yang diiemban Luhut. Berikut sejumlah jabatan yang dipegang Luhut:

1. Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN)

Penunjukkan Luhut sebagai Ketua Tim Nasional P3DN berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018. Mengutip CNBC Indonesia, tim ini bertugas memantau penggunaan produksi dalam negeri dari sisi tahapan perencanaan pengadaan barang dan jasa hingga komponen dalam negeri dari suatu produk yang diproduksi instansi pemerintah.

2. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional

Dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional yang diteken Jokowi pada 2021 lalu, salah satu tugas dewan pengarah adalah memantau dan mengawasi penyelamatan danau prioritas nasional serta melaporkan hasilnya kepada presiden.

3. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Jokowi menunjuk Luhut untuk memimpin Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Luhut memiliki tugas untuk mengkoordinasikan prasarana dan sarana moda transportasi itu.

4. Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional

Luhut ditunjuk menjadi Ketua Dewan SDA oleh Jokowi berdasarkan Perpres Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional. Untuk jabatannya ini, dia bisa menetapkan rencana kerja Dewan SDA Nasional.

5. Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)

Jokowi membentuk Tim Gernas BBI pada 2021 lalu dengan Luhut sebagai ketua. Pembentukan tim itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) 15/2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

6. Ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara

Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Kepres Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Luhut memimpin susunan pengarah yang tugasnya memberi arahan kepada Pelaksana terkait kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit.

7. Koordinator Penanganan Polusi DKI Jakarta

Jokowi menunjuk Luhut memimpin penanganan polusi udara Jakarta yang memburuk dalam beberapa waktu terakhir. Keputusan itu dibuat dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (28/8).

8. Koordinator Penggunaan Kendaraan Listrik sebagai Kendaraan Operasional Pemerintah

Jokowi menugaskan Luhut mengoordinasikan pelaksanaan instruksi presiden (inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ada tiga poin yang menjadi arahan khusus Jokowi kepada Luhut yaitu koordinasi pelaksanaan inpres, penyelesaian permasalahan, dan pelaporan pelaksanaan inpres.

9. Ketua Satgas Investasi IKN

Jokowi menunjuk Luhut sebagai ketua satgas untuk mempercepat realisasi investasi di IKN Nusantara.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan satgas tersebut akan mengkoordinasi antar kementerian dan lembaga terkait sehingga proses percepatan investasi di IKN dapat berjalan lebih baik dan efisien.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)