bioskop777

Quanqingshanhe

Merpati Airlines Bubar, 1.225 Karyawan Dapat Rp54,8 M******

Sebanyak 1.225 karyawan eks maskapai Merpati Airlinesakan mendapatkan hasil penjualan aset senilai Rp54,8 miliar. Hal ini menyusul keputusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya yang menetapkan PT Merpati Nusantara Airlines pailit pada 2 Juni 2022 lalu.

Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Yadi Jaya Ruchandi mengatakan pembagian hasil penjualan aset tahap pertama ini akan diberikan kepada kreditur, termasuk eks karyawan.

"Pembagian ini diharapkan dapat memberikan kepastian atas penyelesaian kewajiban Merpati Airlines kepada para kreditur dengan mengedepankan asas keadilan bagi seluruh pihak, termasuk kepada eks karyawan," kata Yadi dalam pernyataan resmi, Senin (2/1).

Adapun dalam daftar pembagian tahap pertama, sebanyak 1.225 eks karyawan Merpati Airlines mendapatkan pembagian sebesar Rp54,8 miliar.

Lebih lanjut, penetapan pengadilan atas daftar pembagian tahap pertama menyebut pembagian atas gaji terutang kepada 50 eks karyawan Merpati Airlines sebesar Rp3,8 miliar.

"Selanjutnya, tim kurator akan melanjutkan upaya penjualan aset Merpati Airlines yang hasilnya nanti akan dibagikan kembali kepada para kreditur," pungkas Yadi.

[Gambas:Video CNN]

Era seni bela diri super

Mengintip Implementasi Smart Economy Menuju Jakarta Smart City******

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menuntut ekosistem perkotaan dapat beradaptasi dan memberikan kemudahan bagi warganya untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Dari situ, muncullah konsep "Kota Cerdas" (Smart City), sebagai upaya inovatif yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas setempat.

Pembangunan dan pengembangan ekonomi merupakan hal yang esensial agar sebuah kota dapat berjalan serta tetap hidup. Kehadiran Jakarta Smart City, sebuah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bawah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada akhir 2014, membawa perubahan pada roda ekonomi perkotaan yang dikenal dengan istilah Smart Economy.

Smart Economy merupakan salah satu dari indikator penting yang membuat Jakarta masuk dalam kategori smart city. Enam indikator lainnya antara lain, Smart People, Smart Government, Smart Environment, Smart Living, Smart Mobility, dan Smart Branding.

Sebagai kota cerdas, Jakarta tentunya memiliki berbagai program Smart Economy yang bermanfaat bagi warganya. Dalam Jakarta Smart City, Smart Economy yang berusaha diterapkan adalah menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan semangat inovasi kepada masyarakat untuk mencapai produktivitas yang tinggi.

Beberapa program Smart Economy dari Jakarta Smart City antara lain:

• Jakpreneur, yaitu wadah pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Jakarta yang mendukung kreasi dan kolaborasi dalam sebuah ekosistem kewirausahaan. Dengan JakPreneur, para pelaku UMKM akan mendapat pelatihan, pendampingan, pemasaran, hingga permodalan. Informasi dan pendaftaran Jakpreneur dapat diakses melalui aplikasi JAKI.

• JakPangan adalah fitur di aplikasi JAKI yang menampilkan informasi harga pangan pokok di Jakarta. Melalui aplikasi ini warga Jakarta dapat membandingkan harga pangan di tiap pasar, sehingga dapat lebih hemat ketika berbelanja.

• Portal Jaknaker merupakan portal yang berisi lowongan-lowongan pekerjaan dan magang untuk memudahkan warga Jakarta mencari pekerjaan. Diharapkan, masyarakat bisa mendapatkan informasi pelatihan untuk pengembangan kariernya. Portal ini juga dapat diakses melalui aplikasi JAKI.

• JakOne Pay diluncurkan dengan bekerja sama dengan Bank DKI sebagai alternatif pembayaran non-tunai yang bisa diakses di aplikasi JAKI. Dengan pembayaran non-tunai ini, warga Jakarta dapat lebih praktis bertransaksi dengan lebih aman, karena tidak bersentuhan dengan uang tunai selama masa pandemi.

• Kartu JakLingko merupakan satu kartu yang dapat digunakan untuk pembayaran terintegrasi di berbagai moda transportasi umum di Jakarta, mulai dari bus Transjakarta hingga angkot Mikrotrans.

Tentunya inovasi dari Jakarta Smart City tidak akan berhenti sampai di sini saja. Seiring dengan derasnya arus teknologi yang masuk dalam kehidupan, teknologi-teknologi baru akan terus diperkenalkan untuk mempermudah masyarakat dalam menjalani aktivitas.

"Jakarta merupakan salah satu kota di dunia yang terus berusaha mengembangkan indikator Smart Economy agar kualitas hidup warga semakin meningkat," bunyi keterangan resmi tersebut.

Dengan berbagai kemudahan yang telah hadir, ini saatnya untuk kamu menjadi bagian ekonomi yang cerdas. Contohnya bisa dengan menggunakan berbagai fitur Smart Economy di JAKI dan menggunakan fasilitas kartu JakLingko untuk kemudahan mobilitas di Jakarta.

Saya memiliki sistem Daru

Badai PHK Meluas ke Vietnam, Saatnya Pemerintah RI Ambil Langkah Nyata******

Konfederasi Umum Perburuhan Vietnammencatat sebanyak 1.200 perusahaandi negara itu telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam empat bulan belakangan. Selain itu, lebih dari 470 ribu pekerja juga telah dipangkas jam kerjanya.

Mengutip AFP, Rabu (14/12), PHK itu sebagian besar terjadi di sektor garmen, alas kaki, furnitur, serta elektronik.

Salah satunya, perusahaan raksasa Taiwan Pouyuen, produsen sepatu Nike. Mereka telah merumahkan 20 ribu pekerjanya secara bergiliran. Bahkan, perusahaan sepatu lainnya yakni Ty Hung Company juga memecat 1.200 dari 1.800 stafnya.

PHK ini terjadi karena penurunan pesanan dari negara negara Barat yang mencapai 30 hingga 60 persen. Penurunan itu pu diklaim lebih parah dibandingkan tahun lalu di mana pandemi covid-19 masih merajalela.

Kondisi ini pun serupa dengan yang terjadi di Indonesia. Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan buruh industri sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang terkena PHK mencapai 58.572 orang per November 2022.

Ia mengungkapkan jumlah itu mencakup seluruh pabrik TPT di seluruh Indonesia.

"Itu (PHK 58.572 karyawan) seluruh Indonesia, bukan seluruh Jawa Barat. Member Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serta Benang Filamen Indonesia (APSyFI), dan Asosiasi Pengusaha Korea Garmen (KOGA)," terang dia kepada CNNIndonesia.combeberapa waktu lalu.

Anne mengatakan data tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan terhadap 78 anggota non-API dan 146 anggota API.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengungkapkan 25.700 pekerja sudah terkena PHK per Oktober 2022 ini. Jumlah ini pun diproyeksi terus bertambah hingga 2023.

Firman menyebut PHK massal ini terjadi karena penurunan permintaan industri sepatu yang sudah menyentuh 50 persen. Permintaan menurun dan order yang masuk masih kecil juga didorong oleh negara-negara tujuan ekspor Indonesia yang masih mengalami kelebihan stok.

"Masing-masing dari retailer, brandsemua pegang inventori. Kemudian pabrik kita juga sedang di-holddulu jangan ekspor. Jadi stoknya menumpuk. Ini kalau belajar di 2020 lalu, ketika pasar domestik kita stoknya penuh semua dan tidak laku, butuh waktu 1 tahun lebih untuk ordermasuk lagi ke pabrik," jelas Firman.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah pun belum melakukan intervensi secara nyata untuk mencegah gelombang PHK terjadi kian masif. Menteri Keuangan Sri Mulyani misalnya. Ia baru akan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk menyiapkan kebijakan dalam menangkal PHK ini.

Berdasarkan data yang ia miliki, memang ada usaha yang mulai mengalami tekanan, yakni industri TPT. Sementara untuk industri alas kaki masih relatif baik.

"Sampai Oktober memang ada tekanan terutama untuk TPT, kalau alas kaki relatif masih cukup baik. TPT terlihat mulai ada tekanan terhadap beberapa korporasi, ini yang akan kita waspadai dengan langkah-langkah apa yang harus disiapkan," katanya.

Menyikapi hal tersebut, Kementerian Perindustrian membentuk Satuan Tugas Pengamanan Krisis Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan tim bertugas menginventarisasi industri TPT serta alas kaki yang terdampak oleh krisis perekonomian global.

Tim juga bertugas mempersiapkan langkah-langkah mitigasi untuk industri tekstil dan produk tekstil dan alas kaki yang dilaporkan sejumlah asosiasi mengalami perlambatan.

"Satgas juga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam pelaksanaan strategi mitigasi yang diambil tersebut," kata Agus.

Ia mengatakan agar badai PHK di sektor padat karya itu tak mengganas, pihaknya akan menjalankan beberapa strategi.

"Pertama, kami upayakan pencarian pasar baru untuk ekspor bagi sektor industri. Kami mencoba buka akses untuk pasar ke Amerika Latin dan Selatan, Afrika, negara-negara Timur Tengah, dan Asia," katanya.

Kedua, memperkuat penguasaan pasar dalam negeri, dengan menggencarkan dan mendorong promosi serta kerja sama lintas sektoral agar program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) semakin tumbuh.

"Melalui program ini juga akan menumbuhkan sektor industri itu sendiri," imbuhnya.

Ketiga, memperkuat daya saing industri dengan kemudahan akses bahan baku, penguatan ekosistem usaha, dan penguatan sistem produksi.

"Kita bisa lihat dengan berbagai instrumen seperti BMDTP (Bea Masuk Ditanggung Pemerintah), juga larangan terbatas (lartas), dan banyak lagi instrumen lain yang bisa kita pergunakan," ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memperbarui kebijakan trade remediesguna mencegah dan memulihkan kerugian para pelaku industri dalam negeri, khususnya sektor TPT.

Trade remediesmerupakan instrumen yang digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian akibat praktik perdagangan tidak sehat (unfair trade). Bentuk kebijakan ini bisa berupa bea masuk anti dumping (BMAD) maupun bea masuk tindak pengamanan sementara (BMTP) atau safeguards.

Di sisi lain, OJK juga memberi sedikit angin segar bagi pelaku industri TPT dan alas kaki dengan memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan dari yang semula berakhir pada Maret 2023 menjadi 31 Maret 2024.

Menyinggung upaya pencarian pasar baru untuk ekspor yang disebut menteri perindustrian, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan persoalannya bukan cuma itu. Menurutnya, Indonesia juga harus menyiapkan produknya agar tidak kalah saing dari China dan India.

Jika tidak, niatan menjajaki pasar Timur Tengah atau Afrika hanya menjadi angan. Sebab, di negara-negara tersebut produk padat karya dari China dan India pun masih dominan.

"Kalau produk manufaktur kita lebih mahal dan kualitasnya kalah saing, maka jangan berharap bisa memenangkan persaingan di sana. Yang jelas, China telah lebih dulu melakukan penetrasi pasar ke Timur Tengah dan Afrika," kata Ronny.

Selain itu, pemerintah juga harus memberikan dukungan dengan cara membangun diplomasi ekonomi yang lebih serius. Hal ini perlu dilakukan agar upaya melebarkan pasar produk-produk ekspor nasional bisa berkelanjutan.

Ronny mengatakan selama ini perdagangan Indonesia dengan negara lain terjadi karena faktor 'butuh' saja. Artinya, negara tujuan ekspor membeli produk RI karena sebatas memerlukan barang yang dipesan. Atau Indonesia menjadi destinasi investasi asing yang hasil produksinya diekspor kembali ke negara asal investasi tersebut.

"Artinya, niat untuk melebarkan pasar baru sebatas wacana, tidak didukung oleh kebijakan dan kelembagaan yang jelas," imbuh Ronny.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan pemerintah perlu memberikan insentif yang lebih cocok kepada pelaku usaha. Ronny menilai insentif-insentif untuk sektor padat karya belum berjalan dengan baik.

Menurutnya, baik insentif untuk melakukan transformasi teknologi maupun insentif fiskal berupa kelonggaran pajak belum terlihat imbasnya. Buktinya, industri padat karya RI masih kalah bersaing di tingkat global.

"Nah, dengan kondisi yang demikian, sangat masuk akal jika pelan-pelan untuk industri-industri tertentu di sektor padat karya kita akan mengalami hal yang sama dengan Vietnam," imbuh Ronny.

Ia menambahkan upaya-upaya tadi seharusnya sudah dilakukan pemerintah sejak tahun lalu atau saat pandemi covid-19 agar gelombang PHK pun bisa dihindari. Namun, Ronny juga menyebut saat ini belum terlambat untuk membenahi sektor padat karya. Asalkan, pemerintah serius dan setiap kebijakan yang dikeluarkan jelas arahnya.

Maksimalkan Pasar Dalam Negeri

Perjalanan Fantasi dan Legendaris

Menperin Ungkap Formulasi Subsidi Kendaraan Listrik Masih Dirumuskan******

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan masih merumuskan formulasi subsidi kendaraan listrik.

Nantinya, tidak hanya mobil dan motor listrik yang mendapatkan subsidi, namun juga untuk bus. Bahkan, kendaraan hybrid juga akan mendapatkan subsidi. Menurutnya, kebijakan ini diambil untuk menyokong industri berbasis listrik dalam negeri.

"Yang pasti kebijakan pemberian insentif bagi pembelian mobil, dan atau motor, dan atau bus listrik itu kita ambil untuk mendorong pengembangan industri berbasis listrik di Indonesia," kata Agus di Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Selasa (27/12).

Menurutnya, hitungan pemberian subsidi ini bukan hal yang mudah sebab perlu mempertimbangkan berbagai faktor. Terlebih, pemerintah masih harus meminta persetujuan DPR terkait anggaran yang akan diajukan.

"Jadi ini bukan hal yang simpel, tapi prinsipnya pemerintah sangat mendukung pengembangan dari industri otomotif berbasis baterai. Percepatan-percepatan ini yang akan kita lakukan," tutur Agus.

Lebih jauh, ia menjelaskan mekanisme subsidi yang akan diberikan kepada bus listrik akan berbeda motor dan mobil listrik. Sebab, menurutnya, bus digunakan untuk kepentingan publik dan bukan pribadi.

Salah satu yang dipertimbangkan saat ini adalah subsidi motor dan mobil listrik akan diberikan kepada pembeli. Sementara, bus listrik tidak dibeli oleh perorangan melainkan kantor pemerintahan, pengusaha, dan lainnya.

"Bus listrik akan kita pelajari lagi, kalau mobil dan motor diberikan kepada pembeli, jadi rupiah (subsidi) itu diberikan kepada pembeli. Jadi ini yang demand side kita berikan, kalau bus yang beli kan bukan masyarakat, pengusaha atau pemerintah daerah, nanti yang akan kita hitung secara berbeda," ungkapnya.

Sedangkan, untuk kendaraan hybrid atau campuran antara listrik dan bahan bakar minyak (BBM), Agus menjelaskan bakal memberi subsidi yang lebih sedikit ketimbang kendaraan listrik.

Ia mengungkapkan saat ini baru ada dua perusahaan kendaraan listrik di Indonesia yaitu Hyundai dan Wuling. Menurutnya, informasi terkait subsidi kendaraan listrik ini disebarkan untuk menunjukkan upaya pemerintah mendorong perusahaan-perusahaan berinvestasi di sektor ini.

Kendati, Agus mengaku masih enggan membuka terlalu banyak terkait kebijakan kendaraan listrik sebab khawatir menimbulkan kesan yang tak sesuai dengan tujuannya.

"Jadi ada beberapa hal yang masih harus di-keep, mohon maaf, karena kita tidak mau menimbulkan satu kesan yang salah nanti, kalau kita menyampaikan informasi (kendaraan listrik)," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

tujuh belas lagi

Kilas Balik Dinamika Bursa Saham Sepanjang 2022******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) dibuka dengan positif pada awal tahun dengan kenaikan 83,82 poin atau naik 1,27 persen ke level 6.665, Senin (3/1).

Kala itu, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,77 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,68 miliar saham. Pelaku pasar asing mencatatkan jual bersih atau net sell di seluruh pasar sebesar Rp344,68 miliar.

Padahal, IHSG ditutup melemah 19,19 poin atau 0,29 persen pada pekan sebelumnya atau Kamis (30/12/2021), akibat bayang-bayang Omicron yang saat itu kembali memuncak.

Sementara, jika ditilik lebih jauh dari investor chart, selama tiga bulan terakhir tercatat investor asing menjual bersih (net sell) sebesar minus Rp6,25 triliun. Sedangkan, enam bulan terakhir mencapai Rp7,16 triliun.

Performa itu terbukti dengan IHSG ditutup di level 6.968 pada Senin (1/8) ini. Indeks saham menguat 17,66 poin atau 0,25 persen dibandingkan Jumat (29/7) kemarin.

Mengutip RTI Infokom, investor bertransaksi sebesar Rp14,84 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 25,49 miliar saham.

Secara akumulatif 30 hari terakhir penjualan bursa, tercatat 14 hari di antaranya bursa ambruk dengan rata-rata 8,27 persen. Sedangkan 9 hari lainnya menguat 6,07 persen. Artinya selama 30 hari terakhir, bursa minus 2,20 persen.

Jika merinci perjalanan bursa saham sepanjang 2022, tercatat pada akhir Januari atau Jumat (28/1), IHSG ditutup di level 6.645 atau naik 34,35 poin atau 0,52 persen dibanding hari sebelumnya.

Pada pengujung Februari, perdagangan juga ditutup menguat pada perdagangan Jumat (25/2). Indeks saham mendarat di level 6.888 setelah naik 70,351 poin atau naik 1,03 persen.

Selang sebulan, IHSG ditutup di level 7.071 pada Kamis (31/3). Indeks saham naik 18,25 poin atau 0,26 persen dibandingkan dengan perdagangan hari sebelumnya.

Kenaikan ini terus berlangsung hingga pengujung April, IHSG ditutup di level 7.229 pada Kamis (28/4). Indeks saham menguat 32,15 poin atau 0,45 persen dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya.

Kenaikan ini secara berturut-turut masih terjadi pada penutupan Mei. IHSG berada di level 7.148, naik 111,4 poin atau 1,58 persen, Selasa (31/5).

Kejayaan ini mulai menurun pada pengujung Juni, IHSG ditutup di level 6.911 pada Kamis (30/6). Indeks saham melemah 30,76 poin atau 0,44 persen dibandingkan Rabu.

Penurunan juga terjadi pada Juli, di mana IHSG ditutup di level 6.951 pada Jumat (29/7). Indeks saham menurun 5,6 poin atau 0,08 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya. Kala itu terpantau, 7 dari 11 indeks sektoral melemah dengan sektor kesehatan paling anjlok, yakni 2,66 persen.

Selama April-Juli, meski IHSG ditutup dengan membaik, namun level saham terus menurun. Untungnya, sebulan kemudian, IHSG membaik dan ditutup di level 7.178 pada Rabu (31/8). Indeks saham menguat 19,11 poin atau 0,27 persen dibandingkan sebelumnya.

Pergerakan IHSG dipengaruhi covid-19 hingga suku bunga bank global

Menantu Kaisar Abadi

Kadin Sorot Dampak Beras RI Termahal: Marak Impor, Petani Terancam******

Kamar Dagang Indonesia (Kadin) menyoroti mahalnya harga beras di Indonesia dibandingkan negara lain di Asia Tenggara.

Ketua Kadin Arsjad Rasjid mengungkapkan disparitas ini membuka peluang banjir impor beras dan mengancam petani dalam negeri.

"Jika perbedaan antara harga di dalam negeri dengan luar negeri terlalu besar, ada kecenderungan beras impor lebih murah, keinginan untuk mendatangkan beras dari luar negeri akan sangat tinggi. Kondisi ini bisa memberikan ancaman bagi petani," kata Arsjad dalam keterangan tertulis, Kamis (29/12).

Lewat laporan itu, World Bank melihat pentingnya investasi di bidang penelitian dan pengembangan, penyuluhan, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pertanian agar mampu meningkatkan produktivitas.

Arsjad juga mengingatkan impor beras cadangan pemerintah yang dilakukan oleh Perum Bulog tidak menjadi pengalih fokus dalam menjaga ketahanan pangan. Terlebih, kondisi ekonomi global yang mengalami krisis akibat perang Rusia-Ukraina belum usai.

"Dalam kondisi krisis global, komoditas pangan bisa ikut terimbas dan berdampak serius bagi rantai pasok (supply chain) perdagangan global, termasuk di sektor pangan," kata Arsjad.

"Gangguan pada pasokan berpotensi mendorong kenaikan harga, sehingga daya jangkau masyarakat menjadi lemah mengingat tingkat kesejahteraannya tidak mengalami peningkatan akibat krisis," sambungnya.

Menurut Arsjad, disparitas harga ini terjadi akibat kebijakan impor beras yang dilakukan Bulog untuk memenuhi CBP. Pemicu impor ini adalah penyusutan stok yang semula berjumlah 1 juta ton pada awal 2022 menjadi 587 ribu ton pada November 2022.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) ada dua wilayah yang memiliki harga beras eceran naik di atas 5 persen per 6 Desember 2022.

[Gambas:Video CNN]

Keduanya adalah Sulawesi Barat 6,6 persen dan Kalimantan Tengah sebesar 5,6 persen. Selain itu, ada sekitar 11 daerah yang masih defisit beras.

Padahal, jika melansir catatan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia masih mengalami surplus beras hingga 2021.

Kelebihan itu merupakan selisih antara produksi dan konsumsi yang terjadi di 16 provinsi. Sisanya mengalami defisit. Dari sisi persentase, surplus terbesar ada di Sulawesi Selatan, yaitu 235,5 persen.

"Jangan sampai kondisi krisis pangan terjadi di Indonesia, karena dampaknya bisa meluas ke masalah sosial," ucap Arsjad.