nama akun gacor slot

Suamiku adalah seekor rubah tua

Kenapa Bisa Tak Dapat SHM Meski Cicilan KPR Sudah Lunas?******

Sertifikat hak milik (SHM) ternyata belum tentu dimiliki meski cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) sudah lunas.

Kasus tersebut belakangan viral di media sosial. Seorang pejuang KPR mengeluh hanya memperoleh hak guna bangunan (HGB) atas rumahnya, bukan mengantongi SHM.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto pun turun tangan. Menurutnya, pemberian HGB atas rumah KPR sudah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.

"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," sambungnya.

Ia menegaskan pemberian status HGB bukan kemauan pengembang. Menurutnya, developerhanya menjalankan ketentuan dalam UU Pokok Agraria.

Akan tetapi, ia memberikan solusi jika pembeli ingin mendapatkan SHM atas rumah KPR. Joko menyarankan pemegang KPR mengajukan peningkatan status hak milik ke perbankan yang memberikan pinjaman beli rumah.

"Ada prosedurnya di perbankan karena sertifikat masih jaminan. Mudah (prosesnya)," ungkapnya.

"Ketika dalam masa KPR belum lunas, itu konsumen juga bisa menaikkan SHGB (sertifikat hak guna bangunan)-nya, haknya atas tanah itu, menjadi hak milik (SHM)," tandas Joko.

Meski begitu, Joko menyebut pejuang KPR tak diharuskan meningkatkan status kepemilikannya dari HGB ke SHM. Ia menekankan HGB juga sudah menunjukkan kekuatan di mata hukum.

[Gambas:Video CNN]

Pria sebelah suka menggoda orang

270 Petani Program Sawit Terampil Sinar Mas dapat Sertifikasi RSPO******

Sinar Mas Agribusiness and Food mengungkapkan 270 petani binaan programSawitTerampil mendapat sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil(RSPO) pada Selasa (21/11).

Sertifikasi RSPO merupakan simbol kredibilitas dan bukti praktik berkelanjutan dalam operasi.

Sertifikasi itu membantu petani kecil meningkatkan hasil panen, mendapatkan eksposur ke pasar internasional, meningkatkan penghidupan mereka, dan mengurangi risiko konversi lahan.

"Yang disertifikasi harus organisasi, harus berbadan hukum, tadi baru satu dapat (sertifikasi RSPO), satu organisasi isinya 270 an petani, luas lahan yang dikelola sekitar 550 hektare (ha)," katanya saat ditemui di Hotel Mulia, Jakarta Selatan.

Helena menjelaskan sertifikasi RSPO itu kana berlaku selama lima tahun. Adapun setiap tahun pihak RSPO akan kembali melakukan verifikasi praktik yang petani lakukan.

Selain itu, selama mendapat sertifikat organisasi bersangkutan pun bisa menambah anggota. Dengan begitu, luas lahan kelola pun semakin lapang.

Helena pun menargetkan dua organisasi binaan Sawit Terampil bisa menyusul mendapat sertifikasi RSPO.

"Mudah-mudahan tahun depan ada dua organisasi baru di bawah Sawit Terampil yang ikut RSPO," katanya.

Lebih lanjut, Helena menuturkan saat ini sudah ada 6.500 petani yang ikut program Sawit Terampil. Para petani itu tersebar di perkebunan yang ada di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Ia menjelaskan maaf dari program Sawit Terampil membuat petani lebih memahami soal cara menanam sawit. Dengan begitu, tandan buah segar (TBS) yang dipanen lebih berkualitas.

Menurut Helena, tak banyak petani yang benar-benar paham soal cara tanam dan panen TBS yang baik. Karenanya, mereka pun kerap menjual buah yang belum matang.

Selain itu, para petani juga belum banyak yang paham bahwa tak semua TBS bisa menghasilkan minyak. Helena mengatakan jika petani bisa menghasilkan buah sesuai standar, maka harga yang mereka terima juga lebih tinggi.

"Jadi misalnya di pabrik (TBS) dibeli Rp1.700 (per kg). 'Kok yang saya Rp1.200?', 'Punya bapak mentah atau matang? Kalau mentah ya Rp1.200'" kata Helena mencontohkan permasalahan petani.

Oleh karena itu, kata Helena, program Sawit Terampil hadir dengan memberikan dukungan menyeluruh bagi petani swadaya melalui pelatihan kelompok dan dukungan individual.

Serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas dan sesi pendampingan dilakukan untuk mentransfer pengetahuan kepada para petani swadaya. Dengan begitu, mereka dapat meningkatkan metode budidaya serta mencapai tahapan siap untuk mendapatkan sertifikasi RSPO.

[Gambas:Video CNN]

Perjuangan menjadi lajang

238 Petani Sawit APSSA Raih Sertifikasi RSPO Lewat Program SMILE******

Sebanyak 238 petani dari Asosiasi Petani SawitSwadaya Anugrah (APSSA) mendapat sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil(RSPO) melalui program The Smallholder Inclusion for Better Livelihood and Empowerment (SMILE)pada Rabu (22/11).

Sertifikasi RSPO merupakan simbol kredibilitas dan bukti praktik berkelanjutan dalam operasi.

Sertifikasi itu membantu petani kecil meningkatkan hasil panen, mendapatkan eksposur ke pasar internasional, meningkatkan penghidupan mereka, dan mengurangi risiko konversi lahan.

Program SMILE atau program Inklusi Petani untuk Penghidupan dan Pemberdayaan yang Lebih Baik itu sendiri diluncurkan pada 2020 silam. Program tersebut telah berhasil meningkatkan semangat petani dan mendukung praktik keberlanjutan di industri kelapa sawit Indonesia.

Melalui program SMILE, petani swadaya seperti Sutoyo, ketua APSSA di Indragiri Hulu, Provinsi Riau telah mendapatkan bimbingan dan dukungan dalam perjalanan mereka menuju keberlanjutan. Di APSSA, Sutoyo bertanggung jawab atas 238 anggota dengan total lahan budidaya lebih dari 571 ha.

Dalam kesempatan sama, Sutoyo mengaku telah mengatasi rintangan besar dalam meraih sertifikasi RSPO. Ia menjelaskan bahwa perjalanannya tak mudah pada awalnya, karena banyak anggotanya yang tidak memahami keberlanjutan.

"Namun upaya pendampingan yang dilakukan oleh team dari program SMILE sangat luar biasa, membantu dan membimbing anggota dalam setiap tantangan yang mereka hadapi, dan memberikan solusi terbaik untuk membuat pelatihan dan audit dapat dicapai," kata Sutoyo.

Saat Program SMILE memasuki fase ketiga, program ini berkomitmen dengan misi memberdayakan petani swadaya dan mendorong praktik berkelanjutan di industri kelapa sawit Indonesia.

Melalui pendampingan, pelatihan, dan kolaborasi yang berkelanjutan, program tersebut bertujuan untuk mengangkat lebih banyak koperasi, memungkinkan untuk mencapai Sertifikasi RSPO dan berkontribusi pada sektor minyak sawit yang berketahanan dan berkelanjutan.

[Gambas:Video CNN]

rencana masa makmur

Hari Ini, Menhub Budi Dampingi Jokowi Resmikan 2 Bandara di Papua******

Dua bandara di Papua, yakni Bandara Douw Aturure di Nabire, Papua Tengah, dan Bandara Siboru di Fakfak, Papua Barat, akan diresmikan pada Kamis (23/11).

Hal itu dipastikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang meninjau langsung kesiapan dua proyek strategis nasional (PSN) tersebut pada Rabu (22/11). Bandara Siboru sendiri dibangun pada 2020-2023, sedangkan Bandara Douw Aturure diselesaikan dalam waktu dua tahun sejak 2020.

"Kita sudah membangun bandara yang cantik dan keren di Papua. Insya Allah sudah siap diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi besok (23/11)," ujar Budi Karya di Nabire, Papua.

"Kami mohon dukungan pemda untuk melakukan upaya-upaya untuk memasarkan bandara ini agar penumpang dan penerbangannya semakin ramai," ucap Budi Karya.

Pengubah kehidupan perkotaan

UMP Buruh di Sumbar Hanya Naik Rp70 Ribu Jadi Rp2,81 Juta Pada 2024******

Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat 2024 naik Rp70 ribu dari Rp2,74 juta menjadi Rp2,81 juta per bulan. 

Kenaikan tertuang dalam SK Gubernur Nomor : 562-768-2023 tertanggal 20 November 2023. Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan penetapan UMP tahun 2024 tersebut telah melewati proses sesuai aturan yang berlaku.

Salah satunya pembahasan dalam rapat Dewan Pengupahan setempat. Menurutnya rapat penetapan UMP itu digelar Kamis (16/11) yang melibatkan Dewan Pengupahan Provinsi Sumbar dengan jumlah keanggotaan sebanyak 15 orang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindag, BPS, Perguruan Tinggi, Apindo dan Serikat Pekerja.

Ia berharap kenaikan UMP itu, meskipun tidak terlalu besar, bisa memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian masyarakat.

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar, Nizal Ul Muluk menyebutkan kenaikan UMP Sumbar pada 2024 itu sekitar Rp68.973 atau 2,52 persen dari UMP tahun 2023.

Ia menyebut secara umum ada tiga variabel yang menentukan UMP pada 2024 yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat Inflasi, dan koefisien alpha (berkisar dari 0,10 - 0,30).

Besaran alpha tersebut menurutnya sangat ditentukan oleh tingkat besaran upah dan tingkat besaran penyerapan tenaga kerja.

Nizam mengatakan rumusan penghitungan UMP 2024 itu mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan sebagai pengganti PP Nomor 36 Tahun 2021.

[Gambas:Video CNN]

Siswa Lurus A

UMP Buruh Jawa Tengah Hanya Naik 4,2 Persen Jadi Rp2,03 Juta di 2024******

Kepala Disnakertras Provinsi Jawa TengahAhmad Aziz menyebut Pj Gubernur Nana Sudjana telah menetapkan UpahMinimum Provinsi (UMP) Jateng naik 4,02 persen pada 2024 mendatang.

"Naiknya 4,02 persen," kata Aziz, Selasa (21/11) seperti dikutip dari detik.com.

Ia menambahkan dengan kenaikan itu, UMP Jateng yang tahun ini Rp1.958.169 naik Rp 78.778 menjadi Rp2.036.947.

"Ini baru di Kominfo mau dirilis, baru proses rilisnya," tambahnya.

Dewan Pengupahan telah mengajukan hasil rapat pleno sebagai pertimbangan Pj Gubernur untuk menetapkan UMP Jateng 2024. Hasil rapat pleno itu, usulan yang diberikan adalah menggunakan PP Nomor 51 Tahun 2023 dan usulan buruh sebagai dissenting opinionyang meminta upah naik 15 persen.

"Anggota dewan pengupahan dari unsur serikat buruh hadir 3 dari 5 orang. Menyatakan menolak memakai PP 51 tahun 2023. Sikap itu kita tuangkan dalam pembahasan itu, dalam berita acaranya," kata Aziz di Kantor Disnakertrans Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang pada Kamis (16/11).

[Gambas:Video CNN]