nicewin88

Tuan Elang Salju

Bahlil Klaim Inggris Akan Tanam Rp134 T Untuk Kendaraan Listrik di RI******

Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan Inggrisberencana menanam modal di Indonesia untuk pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik senilai US miliar atau Rp134,9 triliun (Kurs Rp14.989 per dolar AS).

Bahlil menjelaskan investasi yang melibatkan konsorsium dari Inggris dalam membangun ekosistem baterai listrik ini bekerja sama dengan sejumlah perusahaan dunia dan perusahaan nasional PT Aneka Tambang (Antam). Menurut Bahlil, investasi pembangunan tersebut nantinya mulai dari tambang hingga sel baterai.

"Investasi kurang lebih sekitar US miliar dalam rencana. Kalau bisa kita percepat kita lakukan. Ini investasi pembangunan ekosistem baterai mobil dari tambang sampai battery cell," katanya usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama para menteri kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (31/5).

"Nah ke depan pasti akan ditingkatkan berdasarkan permintaan dalam negeri maupun untuk ekspor. Ekspor untuk Eropa, ini kan Inggris dia akan jadi hub untuk Eropa," katanya.

Sebelumnya, pemerintah juga telah menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan raksasa mobil listrik BYD di Shenzhen, China, pada Kamis (25/5).

Lihat Juga : Menteri KKP Jawab Isu Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut demi Singapura

MoU ini bertujuan untuk menjajaki potensi investasi antara Indonesia dan China, termasuk dalam bidang mobil listrik

Penandatanganan MoU dilaksanakan oleh Deputi Koordinator Bidang Transportasi dan Infrastruktur Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, dan General Manager BYD, Divisi Penjualan Mobil Asia Pasifik, Liu Xueliang.

Hadir juga dalam pertemuan ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta CEO BYD Wang Chuanfu.

Menurut Luhut pemerintah punya tujuan mengembangkan ekosistem kendaraan listrik sehingga ambisi untuk menjadi pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara tercapai.

[Gambas:Video CNN]

Domain Pedang Tak Terkalahkan

Kasus Meningkat, Kementan Gelontorkan Rp6,92 M Atasi Rabies Tahun Ini******

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,92 miliar untuk mengatasi rabiesdi tahun ini.

Direktur Kesehatan Hewan Kementan Nuryani Zainuddin mengatakan hal ini sebagai respons dari peningkatan kasus rabies di beberapa daerah, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Di 2023 ini, Kementan telah mengalokasikan vaksin rabies senilai Rp6,92 miliar secara nasional," ujar Nuryani dalam keterangan resmi, Senin (19/6).

"Untuk respons darurat, kita kirimkan tambahan vaksin rabies ke daerah yang kasusnya meningkat seperti di NTT," kata Nuryani.

Ia mengatakan setelah vaksinasi darurat dilakukan, maka akan dilanjutkan vaksinasi massal pada anjing di daerah-daerah tertular rabies. Hal ini untuk menghindari makin banyak hewan yang tertular.

"Fokus utama vaksinasi di desa tertular dan dilanjutkan di desa-desa lain di wilayah tertular. Minimal 70 persen populasi anjing di wilayah tertular harus divaksinasi," jelasnya.

Lihat Juga : Beda Tempat Tidur Era KRIS JKN Vs BPJS Kelas I-III Mulai Januari 2025

Kementan pun mengharapkan kerja sama dan peran aktif masyarakat untuk mendukung kegiatan vaksinasi ini. Salah satunya, meminta masyarakat memastikan anjingnya tetap dikandangkan atau diikat dulu.

Adapun peningkatan kasus rabies pada hewan dan manusia ini merupakan dampak dari adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan penurunan kegiatan vaksinasi rabies dalam tiga tahun terakhir.

Saat ini, Kementan telah menggandeng kerja sama kemitraan untuk ketahanan Kesehatan Indonesia-Australia (AIHSP) untuk mendukung pengendalian rabies, khususnya untuk peningkatan kapasitas petugas, dan pengujian laboratorium.

Kementan pun telah melaksanakan pelatihan kepada 35 petugas vaksinator di kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) NTT. Pelatihan serupa juga akan dilaksanakan di wilayah tertular lainnya.

"Untuk pelatihan pengendalian rabies secara daring akan dibuka untuk seluruh Indonesia," pungkas Nuryani.

[Gambas:Video CNN]

kehilangan masa remaja

Sistem Bayar Tol Tanpa Setop Masih Tahap Uji Coba Terbatas******

Sistem pembayaran tol elektronik tanpa setop (nirhenti) berbasis Single Lane Free Flow (SLFF) yang pernah berjalan pada 2020 lalu hingga saat ini masih berjalan dalam tahap uji coba terbatas.

Teknologi yang diimplementasikan yaitu dengan menggunakan stikerRFID (Radio Frequency Identification) yang terintegrasi dengan aplikasi yang diberi nama Let ItFlo.

Sistem ini dikembangkan oleh anak perusahaan Jasa Marga yaitu PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO). Sistem ini untuk memenuhi arahan pemerintah dalam meningkatkan penetrasi pemakaian dan untuk mengurangi biaya alat yang dipasang di kendaraan pemakai.

Peningkatan itu, terutama terkait dengan kesulitan monitoring transaksi pembayaran tol, potensi kehilangan saldo maupun fisik uang elektronik hingga keterbatasan dalam melakukan top up uang elektronik.

"Pada dasarnya, Jasa Marga telah mengembangkan uji coba berbagai teknologi yang memudahkan masyarakat khususnya yang termasuk dalam transaksi nirhenti di jalan tol, bahkan jauh sejak sebelum diberlakukannya 100 persen penggunaan uang elektronik di jalan tol pada 2017," ujar Yoga dikutip Rabu (31/5).

Yoga menjelaskan, untuk implementasi uji coba terbatas Let It Flo saat ini dilakukan di total 100 titik ruas jalan tol di wilayah Jabodetabek dan Bali. Hingga saat ini, jumlah pengguna Let it Flo sudah mencapai lebih dari 13.000 pengguna aktif dengan rata-rata transaksi harian sebanyak 3.770 kendaraan.

"Uji coba terbatas masih terus berlangsung di internal Jasa Marga dan juga kalangan eksternal, di antaranya melibatkan Instansi Pemerintah, Perusahaan BUMN, Perusahaan Swasta hingga Komunitas, yang diajak untuk menguji keandalan sistem Let It Flo," ujarnya.

"Selain itu, kami juga mendengarkan berbagai masukan dari para pengguna sebagai catatan perbaikan dan pengembangan di JMTO," ujarnya.

Yoga menjelaskan mekanisme penggunaan sistem pembayaran tol nirsentuh ini. Mobil pengguna Let It Flo akan dipasangkan stiker RFID di lampu utama sisi kanan. Stiker yang digunakan ini nantinya akan terbaca saat melintas di tol tanpa harus berhenti dan tanpa harus menempelkan uang elektronik saat melintas gerbang tol.

"Walaupun dalam keadaan hujan maupun panas, pengguna Let It Flo tidak perlu khawatir, stiker tersebut tetap akan terbaca oleh sistem. Hanya dengan memperlambat laju kendaraan maksimal 20 KM/jam saat memasuki gerbang tol, mobil bisa langsung melintas," katanya.

"Pengguna juga mendapatkan kemudahan untuk melakukan monitoring dan top up saldo Let it Flo hanya dengan menggunakan aplikasi Let It Flo yang bisa didapatkan melalui Google Play dan AppStore," tambah Yoga.

Selain itu Yoga menambahkan, PT JMTO juga mengoperasikan Pusat Monitoring Let it Flo yang berfungsi sebagai pusat pemantau keberfungsian peralatan Let it Flo.

Pusat Monitoring ini terintegrasi dengan Customer Care Let it Flo untuk memastikan kendala dan aduan pengguna Let it Flo mampu ditangani dengan cepat dan tepat.

Saat ini PT JMTO juga bekerja sama dengan Bluebird sebanyak kurang lebih untuk 1.000 kendaraan. Hal ini memberikan kenyamanan, pengalaman yang unik dalam transaksi pembayaran tol bagi para pengguna Bluebird serta memberikan nilai tambah bagi Bluebird dalam monitoring transaksi tol untuk kendaraan operasionalnya.

Sehingga, kata Yoga, dapat disimpulkan bahwa teknologi sistem bayar tol tanpa setop oleh PT JMTO sudah berjalan baik di Indonesia sejak tahun 2017.

Saya telah menutup telepon selama puluhan juta tahun

Kemendag Tak Beri Sanksi 7 Produsen Minyak Goreng yang Didenda KPPU******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan tidak akan mengenakan sanksi tambahan bagi tujuh perusahaan yang didenda Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena terbukti menimbun minyak goreng pada 2022 lalu.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan pihaknya memang tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi. Sebab, dalam hal ini Kemendah hanya bertugas untuk memastikan stok dan harga minyak goreng di pasar aman dan terkendali.

"Kita nggak ada kebijakan untuk memberi sanksi. Itu ranah KPPU. Jadi itu bukan ranahnya Kemendag. Kita tusinya melihat ketersediaan di pasar. Selama harga dan ketersediaan ada, itu ranah kita," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/5).

Sebelumnya, KPPU menjatuhkan total denda Rp71,28 miliar kepada tujuh perusahaan yang terbukti menimbun minyak goreng pada 2022.

Majelis Komisi langsung mengumumkan putusan tersebut di Kantor Pusat KPPU Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (26/5). Putusan itu tertuang atas Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 Huruf c dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia.

Berikut daftar 7 perusahaan yang terbukti bersalah dan didenda total Rp71,28 miliar tersebut:

1. PT Asianagro Agungjaya (Terlapor I) didenda Rp1 miliar
2. PT Batara Elok Semesta Terpadu (Terlapor II) didenda Rp15,24 miliar
3. PT Incasi Raya (Terlapor V) didenda Rp1 miliar
4. PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Terlapor XVIII) didenda Rp40,88 miliar
5. PT Budi Nabati Perkasa (Terlapor XX) didenda Rp1,76 miliar
6. PT Multimas Nabati Asahan (Terlapor XXIII) didenda Rp8,01 miliar
7. PT Sinar Alam Permai (Terlapor XXIV) didenda Rp3,36 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Negara Liliput dunia nyata

Cikarang Listrindo Bakal Tebar Dividen Final US,9 Juta******

PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan di Gandaria, Jakarta Selatan pada Senin (8/5), dengan tema 'Powering the Future' sebagai analogi semangat perusahaan yang beroperasi sejak 30 tahun lalu untuk terus bertransformasi melalui digitalisasi dan integrasi Teknologi Informasi, serta melakukan pengembangan energi terbarukan.

Melalui RUPS, ada enam mata acara yang disetujui, antara lain adalah persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, penetapan penggunaan laba bersih perseroan, serta pengalihan saham treasuri untuk pembayaran sebagian bonus karyawan. Manajemen menyatakan setuju atas penggunaan laba bersih dan laba ditahan perseroan untuk pembagian dividen tahun buku 2022 sebesar US.634.266, termasuk dividen interim yang telah dibagikan pada 21 Desember 2022 sejumlah US.795.455.

Adapun dividen tunai yang masih akan dibayarkan kepada para pemegang saham adalah sebesar US.838.811 atau 64,4 persen dari total dividen sesuai yang ditetapkan, dengan memperhitungkan jumlah saham yang dibeli kembali oleh perseroan.

"Pertumbuhan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi listrik oleh pelanggan industri sebesar 8,3 persen, sejalan dengan pulihnya perekonomian Indonesia dari gelombang pandemi yang ditandai dengan kenaikan PDB sebesar 5,3 persen yoy (year-on-year) pada tahun 2022," lanjut pernyataan manajemen.

Pada saat bersamaan, perseroan juga berhasil menjaga kinerja keuangan. Hal itu tercermin dari struktur permodalan melalui Rasio Leverage sebesar 0,9x dan Rasio Kemampuan Membayar Biaya Tetap atau Fixed-Charge Coverage Ratio sebesar 7,2x, angka yang jauh di atas ketentuan pemegang obligasi internasional perseroan.

Pencapaian lain perseroan termasuk keberhasilan mewujudkan komitmen untuk memprioritaskan keberlanjutan dalam proses bisnis, yang diperlihatkan melalui peningkatan peringkat ESG berdasarkan penilaian sejumlah lembaga internasional seperti Sustainalytics, MSCi dan S&P Global.

Di tahun yang sama, untuk pertama kalinya perseroan meraih penghargaan PROPER Hijau untuk PLTGU Jababeka dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara di kancah pasar modal, perseroan memborong sejumlah penghargaan, termasuk penghargaan emiten terbaik pada sektor utilitas melalui Bisnis Indonesia Award 2022.

Selain itu, juga penghargaan saham terbaik untuk kategori big capdalam acara Penghargaan Saham Terbaik 2022, serta penghargaan Top 50 Mid Capitalization Public Listed Company dengan praktik GCG terbaik dan Best Disclosure Transparency dari Indonesian Institute for Corporate Directorship.

Manajemen menambahkan, sesuai Sustainability Roadmap, pada 2023 perseroan akan terus mengembangkan inisiatif energi terbarukan, khususnya PLTS Atap yang memiliki target pemasangan hingga 10 MWp per tahun, serta penggunaan bahan bakar nabati seperti cangkang sawit dan serpihan kayu untuk proses co-firing pada boiler CFB.

Rumah pertanian pastoral dalam perjalanan waktu

Kronologi Luhut Dapat Fakta 9 Juta Ha Lahan Sawit Belum Dipajaki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut 9 juta hektare lahan sawitbelum dipajaki pengelolanya.

Data itu terungkap usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.

Luhut pun mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.

Ternyata, hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Selain melapor kepada Jokowi, Luhut juga telah menginformasikan temuan itu ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Jadi saya bilang sama menteri keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuhnya.

Tak hanya itu, Luhut juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menindaklanjuti temuan Luhut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penelusuran akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP.

[Gambas:Video CNN]

Pasalnya, ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dengan data yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini lahan sawit yang belum dipajaki itu tidak dikelola oleh anggotanya. 

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan keyakinan didasarkan berkaitan dengan syarat mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

Ia mengatakan bukti bayar pajak merupakan syarat mendapatkan sertifikat itu.

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).