cara mendapatkan voucher cashback shopee

Karakter ikan asin

harga voucher xl 4gb 7 hari

Bawaslu sebut ada dugaan pelanggaran administrasi oleh PPLN Islamabad******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty menyebutkan terdapat dugaan pelanggaran administrasi oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Islamabad, Pakistan.

Lolly di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa PPLN Islamabad diduga melanggar administrasi dengan mengizinkan 21 pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) menjadi daftar pemilih tambahan (DPTb) tanpa membawa form A pindah memilih.

Kalau melihat regulasi Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum), menurut dia, seharusnya tidak masuk sebagai DPTb, tetapi harus masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK).

"Karena proses ini, pelanggaran administrasi akan diproses," kata Lolly ​​​​​​​.

Berdasarkan regulasi, lanjut dia, DPTb harus menggunakan form untuk pindah memilih. Hal ini bisa dilayani sampai pukul 08.00 waktu setempat pada hari pemungutan suara.

Akan tetapi, berdasarkan catatan Bawaslu, PPLN Islamabad tidak menyediakan form A pindah memilih untuk 21 pemilih tersebut.

"Saran perbaikan Bawaslu waktu itu, panwaslu memberikan saran perbaikan berupa peringatan secara lisan untuk menunjukkan atau menyediakan form A pindah memilih. Namun, tidak ditindaklanjuti oleh PPLN," ujarnya.

Walaupun demikian, PPLN Islamabad memasukkan 21 pemilih itu dalam DPTb dengan catatan nama pemilih tercatat di dalam negeri.

"Ini sebenarnya bisa dimasukkan ke DPK LN karena dia tidak punya form A pindah memilih karena DPK LN itu data pemilih yang menggunakan KTP-el atau paspor yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara," katanya.

Selain itu, Lolly mengatakan bahwa terdapat kejadian khusus lainnya yang melibatkan PPLN Islamabad.

Ia mengungkapkan bahwa PPLN dan kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri (KPPSLN) tidak memberikan tanda pengenal saksi.

"Sudah diberikan saran perbaikan untuk segera sehari sebelum hari-H dilakukan pemberian tanda pengenal terhadap saksi, tetapi tidak juga ditindaklanjuti oleh PPLN," ujarnya.

Adapun DPT di Islamabad berjumlah 817 pemilih. Sementara itu, yang menggunakan hak pilih 586 orang dengan perincian 505 DPT, 69 DPTb, dan 13 DPK.

Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan 38 suara; pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih 141 suara; pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. memperoleh 47 suara.

Baca juga: Majelis Bawaslu putuskan Zulkifli Hasan melanggar administrasi pemilu
Baca juga: Bawaslu: KPU tak lakukan PSU sesuai rekomendasi

Peserta Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Peserta pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Crape Myrtle Yunani

88cash slot

Kemenperin gandeng Kemendikbudristek gelar Business Matching P3DN 2024******

Business Matching ini diharapkan dapat mendorong realisasi pembelanjaan PDN....

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian menggelar Business Matching program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) 2024, dengan menggandeng Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai mitra pertemuan antara pemerintah dengan pelaku industri.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Eko SA Cahyanto di Jakarta, Jumat, mengatakan acara yang akan diselenggarakan di Bali, 4-7 Maret 2024, tersebut diharapkan dapat mendorong serapan belanja kementerian dan lembaga (K/L) di Indonesia untuk menggunakan produk dalam negeri di setiap programnya.

"Business Matching ini diharapkan dapat mendorong realisasi pembelanjaan PDN, terutama yang telah memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN,” ujarnya.

Baca juga: Kemenperin: Program OVOP bantu IKM tembus pasar duniaEko mengatakan selama tiga tahun pihaknya konsisten menjadi pionir dalam pelaksanaan Business Matching untuk mendorong naiknya komitmen penggunaan TKDN.

Untuk pelaksanaan di 2024, Business Matching produk domestik ini dikemas dalam konsep one stop event yang menghadirkan lima kegiatan utama, yaitu Desk Business Matching, Penganugerahan Penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pameran Produk Dalam Negeri, Talkshow Akselerasi Sertifikasi TKDN, serta Pojok Konsultasi.

Menurutnya Desk Business Matching merupakan kegiatan utama dalam pelaksanaan rangkaian acara tersebut.

Ia mengatakan dalam kegiatan itu akan dipaparkan data kebutuhan produk dalam negeri kepada produsen yang telah tercatat dalam database Kemenperin.

Nantinya perkembangan hasil Desk Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri Tahun 2024 dapat diakses melalui http://bm2024.kemenperin.go.id.

Baca juga: Menperin minta interkoneksi data perencanaan belanja produk domestik

Sementara itu ia mengatakan, peserta Business Matching Belanja PDN 2024 ditargetkan mencapai 5.000 peserta, yang terdiri atas perwakilan 85 Kementerian/Lembaga, 552 Pemerintah Daerah, dan perwakilan dari 23 BUMN.

Acara ini juga diikuti produsen dalam negeri yang terdiri dari lebih 200 perusahaan yang tergabung dalam 177 asosiasi industri, media massa, serta kepala instansi dan kepala daerah pada saat penutupan dan penyerahan penghargaan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Sistem lotere paling kuat

link slot gacor terpercaya

Omzet UMKM Konveksi Anjlok 90 Persen di Masa Pemilu 2024******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mengungkapkan kemeriahan pesta demokrasi tak 'menetes' ke UMKM.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius menuturkan omzet UMKM konveksi pada Pemilu 2024 turun hingga 90 persen dibanding Pemilu 2019.

"Terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40-90 persen," ujar Yulius dalam konferensi pers, Senin (8/1).

Adapun klaim penurunan pendapatan tadi diketahui dari observasi lapangan ke beberapa pelaku UMKM di area Pasar Jaya Tanah Abang dan Pasar Jaya Senen di DKI Jakarta. Pihaknya juga melakukan wawancara pada 15 orang pelaku UMKM.

Yulius menuturkan penurunan penjualan tersebut disebabkan oleh lima faktor. Pertama, partai politik sudah memesan produk untuk kampanye melalui pelaku usaha mitra partai.

Kedua, jangka waktu pemilu yang singkat. Maklum, pada Pemilu 2024 masa kampanye hanya 2,5 bulan sedangkan periode Pemilu 2019 masa kampanye selama 6 bulan. Ketiga, harga penjualan produk untuk kampanye secara online lebih murah.

Keempat, adanya tren kampanye yang dilakukan secara online sehingga peserta pemilu lebih memilih mengalokasikan dananya untuk memanfaatkan media sosial/buzzer/influencer untuk kampanye.

Kelima, peserta Pemilu lebih memilih untuk membagikan sembako/tunai dibandingkan membagikan kaos.

Lihat Juga : Kubu Ganjar Nilai Kinerja IHSG Era SBY Lebih Baik Dibanding Jokowi

Mencermati situasi tersebut, Yulius mengatakan pemerintah berupaya untuk menjembatani agar masa kampanye tahun ini bisa memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.

Adapun langkah-langkah tersebut seperti mendorong partai politik dan calon legislatif yang memiliki ruang lingkup bisnis produk untuk kampanye agar dapat melibatkan pelaku UMKM dalam rantai pasok bisnisnya.

"Seharusnya masa kampanye dan tahun politik ini bisa meningkatkan secara signifikan ekonomi pelaku UMKM," ujar Yulius.

Menurutnya, partai politik, para calon legislatif (caleg), dan tim sukses pemilihan presiden (pilpres) perlu memanfaatkan produk-produk UMKM dalam proses kampanye. Sebab, hal tersebut secara nyata dapat memberikan keberpihakan kepada UMKM dan membantu promosi serta meningkatkan penjualan.

Kemenkop UKM juga bakal mendorong para pelaku UMKM untuk memperluas akses pasar dan pemasarannya melalui ekosistem digital, seperti terhubung dalam katalog elektronik pemerintah.

Pemerintah juga bakal menjembatani aspirasi para pelaku UMKM di Pasar Jaya untuk pembentukan wadah pemasaran online terpadu. Hal itu bisa diwujudkan dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan lintas kementerian/lembaga terkait.

"Untuk mendorong terciptanya marketplace PD Pasar Jaya sebagai wadah pemasaran bagi Pelaku UMKM di lingkungan PD Pasar Jaya," kata Yulius.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengamini bahwa pesanan alat peraga Pemilu kepada UMKM selama Pemilu 2024 ini menurun.

"Dulu tiga bulan sebelum kampanye kami kebanjiran. Dulu dari partai bisa bikin jutaan (alat peraga kampanye), ada 15 juta, 4 juta, 5 juta dari partai," ujarnya.

Nandi mengatakan saat ini pesanan dari mereka hanya mencapai puluhan ribu unit saja.

Sementara itu, Pengusaha Pasar Tanah Abang Dody Ariyanto mengatakan pada Pemilu 2019 UMKM bisa mengantongi omzet Rp20 juta per hari dari pesanan alat peraga kampanye. Namun, pada Pemilu tahun ini menurun drastis.

"Memang tergantung pemesanan apa saja, biasanya kan pesan baliho, kaos, kemeja, jaket, topi. Tapi sekarang sepi, rata-rata turunnya 90 persen," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

Pernikahan

cara dapat uang tiap hari dari internet

Hakim cecar Andhi Pramono karena beri jawaban tak logis******

Tidak logis seorang investor yang menanam modal tidak mau mengetahui soal perusahaannya. Apalagi tidak ada pembukuan-nya

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Djuyamto mencecar mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono karena dinilai memberi jawaban yang tidak logis dalam sidang pemeriksaan dugaan penerimaan gratifikasi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat.

"Tidak logis seorang investor yang menanam modal tidak mau mengetahui soal perusahaannya. Apalagi tidak ada pembukuan-nya," ujar Djuyamto.

Mulanya, Jaksa Penuntut Umu Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menanyakan beberapa pertanyaan kepada Andhi mengenai hasil usahanya bersama seseorang dari pihak swasta bernama Sia Leng Salem.

Adapun terkait beberapa transaksi mencurigakan yang masuk ke rekening Andhi, dirinya mengklaim bahwa transaksi tersebut merupakan hasil investasi bersama Sia Leng Salem. Namun, di tengah pertanyaan JPU KPK, Hakim Djuyamto menginterupsi lantaran menilai banyak jawaban Andhi yang tidak masuk akal.

"Saya tanya, yang namanya orang berinvestasi itu tujuannya apa?" tanya Hakim Djuyamto.

"Untuk mendapatkan keuntungan yang mulia," jawab Andhi.

"Agar tahu bahwa perusahaan itu untung atau rugi dari mana Anda tahu?" tanya Djuyamto lagi.

"Saya mengetahui untungnya ketika Pak Sia Leng Salem memberikan hasil usaha kepada saya pak," kata Andhi.

"Baik, memberikan hasil usaha. Terus orang yang menanamkan modal itu perlu tidak untuk mengetahui sebenarnya untung hasil usahanya berapa?" cecar Hakim.

"Awalnya seperti itu, saya pernah menanyakan kepada Pak Salem, tetapi Pak Salem meminta saya untuk percaya saja dengan dia karena dia yang mengerjakan usaha dan saya hanya berinvestasi," jawab Andhi.

"Saya tanya, bukan soal saudara percaya sama Sia Leng Salem, saudara sendiri selaku investor supaya mengetahui untungnya sekian, besarnya sekian, dari mana saudara tahu?" tanya Hakim Djuyamto lagi.

"Saya hanya mempercayai saudara Sia Leng Salem saja pak," jawab Andhi.

Dengan berbagai jawaban tersebut, Hakim Djuyamto menilai seluruh jawaban Andhi sangat aneh dan lucu, mengingat Andhi bukan merupakan orang biasa yang tidak paham mengenai investasi.

"Sangat aneh dan lucu kalau saudara mengatakan seperti itu," ucap Djuyamto.

Baca juga: KPK sita tujuh bidang tanah dan Ford Mustang Andhi Pramono

Baca juga: KPK sita tiga bidang tanah dan 14 ruko milik Andhi Pramono di Kepri

Baca juga: Majelis hakim tolak eksepsi Andhi Pramono

Hakim Djuyamto pun kemudian bertanya kepada Andhi mengenai cerita Andhi yang mengaku perusahaan tempat Andhi berinvestasi tersebut tidak pernah mengalami kerugian.

"Perusahaan tidak pernah rugi itu kan luar biasa, pajak-nya bagaimana? Yang ngurus siapa pajak-nya?" tanya Djuyamto.

Andhi pun tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, sehingga Hakim kembali menanyakan pertanyaan yang sama.

"Hasil yang saudara terima dari investasi ini pajak-nya bagaimana?" tanya Hakim lagi.

"Pajak-nya belum saya bayarkan yang mulia," jawab Andhi.

"Pajak tidak dibayar?" tanya Djuyamto.

"Waktu itu belum sempat 'kepikiran', seperti itu yang mulia," ucap Andhi.

"Kenapa tidak 'kepikiran'? Jelas-jelas saudara orang pemerintahan kok?" cecar Hakim.

"Mungkin begini yang mulia, karena waktu itu sampai tahun 2010 juga saya belum menerima langsung dari Pak Sia Leng Salem," jawab Andhi.

Hakim Djuyamto pun langsung memotong jawaban Andhi dengan menegaskan apakah pajak dari hasil usaha bersama Sia Leng Salem tersebut sudah dibayarkan. Setelah itu barulah Andhi menjawab bahwa pajak dari hasil investasi-nya sudah dibayarkan melalui program tax amnesty(pengampunan pajak) tahun 2016.

"Sejak awal saya sudah suruh Anda terus terang apa adanya, baru dua pertanyaan dari saya saudara sudah tidak bisa menjawab dengan benar," ucap Hakim Djuyamto menegaskan.

Sebelumnya, JPU KPK mendakwa Andhi Pramono menerima gratifikasi senilai total Rp58,9 miliar dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor, yang meliputi sebanyak Rp50,29 miliar, 264.500 dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp3,8 miliar, serta 409.000 dolar Singapura atau setara dengan Rp4,88 miliar.

Andhi didakwa dengan pasal gratifikasi, yakni Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Wuzong

slot gacor freebet 50k

Rencana Prabowo Impor 1,5 Juta Sapi Dinilai Terlalu Fantastis******

Jakarta, CNN Indonesia--

Rencana calon presiden (capres) Prabowo Subianto untukimpor sapi perah sebanyak 1,5 juta ekor dinilai terlalu berlebihan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Ketua Dewan Persusuan Nasional Teguh Budiyono mengatakan Indonesia memang harus impor sapi untuk memenuhi kebutuhan 4 juta ton susu segar per tahun. Saat ini, produksi dalam negeri tidak mencukupi karena hanya mampu 800 ribu ton.

"Kalau harus impor sapi perah itu realistis. Tidak ada pilihan lain untuk mempercepat produksi susu segar mau nggak mau harus ditambah populasi sapi sapi perah melalui impor. Hanya saja jumlah 1,5 juta [ekor] terlalu fantastis," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (6/1).

"Impor harus bertahap dan jelas siapa yang akan pelihara. Peternak rakyat atau korporasi," jelasnya.

Sementara itu, untuk wilayah asal impor sapi perah yang paling ideal dinilai dari Australia, New Zealand, USA, dan Kanada. Bila sesuai rencana Prabowo dari India, maka dikhawatirkan akan membutuhkan anggaran lebih.

Sebab, sapi perah dari India statusnya belum bebas dari wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Sapi yang berasal dari negara itu harus dikarantina sesuai prosedur UU.

Sedangkan, Indonesia belum memiliki Pusat Karantina untuk hewan yang terjangkit penyakit. Karenanya, akan membutuhkan anggaran lebih untuk terlebih dulu membuat tempat karantinanya.

"Kita belum punya pusat karantina. Selain itu di India penghasil susu setahu saya adalah kerbau perah," pungkasnya.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan akan mengimpor 1,5 juta ekor sapi bila terpilih menjadi presiden. Hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan susu dalam negeri saat menjalankan rencana program bagi-bagi susu gratis kepada 82 juta anak.

Prabowo menyebutkan kemungkinan sapi perah akan didatangkan dari India karena anggarannya lebih murah.

"Kalau dari India mungkin hanya 20 hari dan harganya saya kira memadai. India, lebih banyak kita bisa impor, kita butuh untuk kasih susu ke anak-anak kita," ucapnya.

(ldy/arh)

Meng Hailan Ye Chengjun

paito xiamen 12

Menkeu: Dunia sepakat prospek pertumbuhan jangka menengah masih lemah******

Situasi yang penuh tantangan tersebut memperburuk tekanan sosio-ekonomi dan lingkungan hidup yang telah ada.....

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan menteri keuangan dan gubernur bank sentral anggota G20 sepakat bahwa pemulihan ekonomi lebih baik dari perkiraan, tapi prospek pertumbuhan jangka menengah masih terlihat lemah.

Situasi yang penuh tantangan tersebut memperburuk tekanan sosio-ekonomi dan lingkungan hidup yang telah ada serta memberikan dampak negatif terhadap penduduk miskin dan rentan, yang sebagian besar tinggal di negara-negara berkembang.

“Tren dan guncangan global saat ini, seperti pandemi, perubahan iklim, teknologi digital, fragmentasi, dan proteksionisme perdagangan memperparah kesenjangan dan berdampak negatif bagi negara berpendapatan rendah, terutama bagi keluarga miskin, perempuan, dan daerah tertinggal,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Sri Mulyani beri masukan solusi 2 pilar perpajakan kepada OECD

Para menteri keuangan dan gubernur bank juga menyadari risiko geopolitik akibat perang dan konflik terhadap perkembangan ekonomi dunia.

Oleh sebab itu, mereka berpandangan pentingnya melanjutkan upaya membuat bank-bank pembangunan multilateral (Multilateral Development Banks/MDBs) lebih baik, besar, dan efektif dengan merujuk pada capaian saat Presidensi Italia, Indonesia, dan India.

Selain itu, dorongan untuk segera mengimplementasikan 2 pilar perpajakan internasional (Two-Pillar Solution) terus digaungkan, utamanya untuk penandatanganan Konvensi Multilateral Pilar 1 pada akhir Juni 2024.

Para menteri dan gubernur menganggap perlu untuk terus memperkuat upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi, serta meningkatkan mobilisasi pendanaan untuk mendukung investasi infrastruktur dan transisi yang adil.

Baca juga: Sri Mulyani bahas inisiatif JFHTF dengan Uni Eropa

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) G20 di Sao Paulo, Brasil, pada 28-29 Februari 2024.

Presidensi G20 Brasil mengangkat tema “Building a just world and a sustainable Planet” dan mengangkat tiga agenda utama, yaitu inklusi sosial dan pengentasan kelaparan, transisi energi dan pembangunan berkelanjutan, dan reformasi tata kelola global.

Di sela kegiatan, Sri Mulyani juga melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan Menkeu dari negara-negara sahabat dan pimpinan organisasi internasional, yaitu Menkeu Australia Jim Chalmers, Komisioner Uni Eropa (UE) untuk Urusan Ekonomi Paolo Gentiloni, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, Presiden Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Jin Liqun, dan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann.

Baca juga: G20 gagal keluarkan pernyataan bersama gara-gara perang di Ukraina

Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan dimaksud meliputi isu makroekonomi global terkini dan program kerja prioritas G20 serta rencana penyelenggaraan bilateral policy dialogue antara Indonesia dan negara mitra.

Secara khusus dalam pertemuan dengan Sekjen OECD, Menkeu menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh anggota OECD yang diberikan terhadap keinginan Indonesia menjadi anggota OECD setelah serangkaian diskusi sejak September 2023 hingga Januari 2024. Menkeu juga menyampaikan kesiapan dan komitmen Pemerintah Indonesia untuk berdiskusi dalam penyusunan Peta Jalan Proses Aksesi Indonesia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024