qq king slot

Dunia Kartu Mantra

PUPR Targetkan Renovasi JIS Rampung Tiga Bulan******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan renovasi Jakarta International Stadion (JIS) selesai dalam tiga bulan. Stadion ini menjadi salah satu kandidat venuePiala Dunia U-17.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjadja mengatakan perencanaan renovasi sudah dimulai kemarin (4/7).

"Kita mulai perencanaannya dari sekarang untuk rencana kerjanya, kemudian kita harapkan renovasi JIS dapat selesai dalam tiga bulan, pada saatnya nanti JIS dinilai oleh FIFA apakah layak atau tidak untuk perhelatan Piala Dunia U-17," ujarnya dikutip Antara, Selasa (4/7).

Endra menambahkan setelah JIS direnovasi lalu akan dilakukan pengecekan oleh Komite Keselamatan Bangunan Gedung (KKBG).

"Kita punya benchmarkstadion berstandar FIFA di Gelora Bung Karno (GBK) dan saya kira kita juga melihat masukan dari pakar yang memang selama ini membantu kita dalam menyiapkan standar-standar stadion untuk perhelatan internasional, seperti Piala Dunia U-20," katanya.

Kendati demikian, Endra menjelaskan semua keputusan terkait penentuan JIS atau stadion-stadion mana saja yang akan menjadi lokasi pertandingan dan latihan untuk Piala Dunia U-17 pada akhirnya ditentukan FIFA.

"Kita akan memenuhi standar dari FIFA yang seperti kemarin kita lakukan untuk Piala Dunia U-20. Kita hanya menawarkan stadion-stadion dan nantinya stadion yang mana dipilih oleh FIFA, hanya FIFA yang menentukan. Kita akan upayakan JIS dalam tiga bulan ini untuk sama standarnya dengan stadion-stadion yang akan kita usulkan kepada FIFA," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memperkirakan perbaikan rumput satu lapangan utama JIS menghabiskan biaya sekitar Rp6 miliar. Biaya tersebut akan dianggarkan Kementerian PUPR berbarengan dengan biaya pembangunan akses jembatan penyeberangan orang (JPO) dari Ancol.

Sementara pembangunan akses (ramp off) tol Harbour Road (HBR) dikerjakan oleh Jasa Marga dengan dukungan pembangunan gerbang (gate) dari Kementerian PUPR. Pemprov DKI, kata Basuki, membiayai pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) dari stasiun kereta api rel listrik (KRL) dekat JIS dan pembangunan pintu timur JIS.

Sedangkan pembangunan stasiun sendiri dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Kereta Api Indonesia (Persero). TransJakarta juga akan membantu mengkondisikan area antarjemput (shuttle) di dekatnya.

[Gambas:Video CNN]

Musim semi tahun 1970 adalah saat yang tepat

Mendag Klaim Harga Telur Sudah Normal Meski Tak Seperti Dulu******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan mengklaim harga telursudah normal lagi meski belum kembali ke level sebelumnya.

Menurutnya, saat ini harga telur ayam sudah berada di bawah Rp30 ribu per kilogram (kg) atau sudah turun dari sebelumnya sempat menyentuh Rp32 ribu per kg.

"Memang harga telur belum seperti dulu, dulu terlalu murah, maka dipotong, ayamnya dipotong dijual," ujarnya dikutip dari antara, Kamis (6/7).

Pasalnya, produsen membeli telur ayam sekitar Rp28 ribu per kg. Jika dijual lagi Rp25 ribu, maka akan rugi dan tidak ada yang mau menjual telur ayam.

"Telur itu Rp28 ribu dijualnya Rp25 ribu ya rugi lah. Akhirnya ayamnya induknya dipotong, terjadi supply on demand, supply-nya kurang. Kalau suplai kurang kan harganya naik, nah sekarang udah turun," tambahnya.

Selain telur, harga daging ayam juga dinilai sudah cukup murah. Menurutnya, harga ayam sekitar Rp32 ribu per kg justru tidak adil bagi pedagang.

"Sekarang sudah harga normal, dari Rp46 ribu sekarang sudah menjadi Rp39 ribu di Jawa Tengah, kalau di luar Jawa iya masih mahal," pungkasnya.

Tuhan dan Kegelapan

Erick Akan Laporkan Dugaan Korupsi Dana Pensiun BUMN ke Kejagung******

Menteri BUMNErick Thohir akan melaporkan dugaan korupsidana pensiun (dapen) di BUMN ke Kejaksaan Agung hukum akhir bulan ini.

Ia mengaku tengah mengumpulkan bukti terkait dugaan korupsi tersebut. 

"Yang mungkin akhir bulan ini pun kita akan punya laporan konkret siapa yang kita lihat memang kondisinya baik, siapa yang tentu ada fraudatau ada korupsi," katanya seperti dikutip dari detik.com, Rabu (5/7).

Hal ini disampaikan Erick di depan 41 direksi lembaga dana pensiun di lingkungan BUMN di acara 'Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Sistem' yang digelar awan tahun lalu.

"Track record-nya sudah ada. Ada aset yang hilang, investasi yang dimainkan atau dana yang dikorupsi," ujarnya.

Erick menyebutkan dari sekian lembaga dana pensiun yang melakukan korupsi, dua diantaranya adalah Asabri dan Jiwasraya. Karenanya, ia berharap ke depannya direksi BUMN hanya akan mewarisi kebaikan, bukan masalah seperti kedua dana pensiun tersebut.

"Sebagai profesional, dengan amanah Merah Putih, kita wajib jaga legacyini," imbuhnya.

Ia menyebutkan saat ini makin meningkatkan kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah untuk memelototi direksi BUMN. Jika ada yang ketahuan korupsi, maka akan dikenakan sanksi.

[Gambas:Video CNN]

Sayap Beku

Bahlil Soal Permintaan IMF: Sampai Langit Runtuh Tetap Hilirisasi******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak mau menuruti rekomendasi Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) untuk mempertimbangkan pelonggaran pembatasan ekspor nikel dan komoditas lainnya.

Bahlil membantah keterangan IMF yang menyebut hilirisasi dalam larangan ekspor bahan mentah menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan berdampak negatif terhadap negara lain.

"Sampai langit runtuh pun hilirisasi tetap akan menjadi prioritas negara dalam pemerintahan Joko Widodo dan Kyai Ma'ruf Amin," ucap Bahlil dalam konferensi pers, Jumat (30/6).

Bahlil merinci larangan ekspor berdampak pada meningkatnya realisasi investasi di sektor industri logam dasar. Pada 2019 investasi di industri tersebut hanya mencapai Rp61,6 triliun.

Setelah pemerintah menggalakkan hilirisasi, investasi di industri logam dasar meningkat menjadi Rp171,2 triliun pada 2022. Lalu, hilirisasi juga berdampak pada membaiknya neraca perdagangan RI.

Ia mencatat, neraca dagang Indonesia defisit US,6 miliar pada 2019 atau sebelum ada larangan ekspor dan hilirisasi. Setelah itu, neraca dagang pun terus surplus. Pada 2022, neraca dagang RI surplus US,5 miliar.

"Dengan hasil hilirisasi ini surplus neraca perdagangan kita sudah sampai dengan 25 bulan sekarang ini dan neraca pembayaran kita juga mengalami perbaikan dan bahkan terjadi ini akibat apa? Hilirisasi," ucap Bahlil.

Lihat Juga : Bank Dunia Beri Pinjaman Rp22,5 T ke Ukraina untuk Hadapi Rusia

Tak hanya itu, ia juga menuturkan hilirisasi mendorong pertumbuhan penciptaan tenaga kerja pada sektor pertambangan dan industri logam dasar.

Menurut Bahlil, sejak berlakunya kebijakan hilirisasi, pertumbuhan penciptaan tenaga kerja rata-rata pada sektor tersebut mencapai 26,9 persen dalam empat tahun terakhir.

"Jadi sangatlah tidak rasional bahkan saya mempertanyakan data IMF ini untuk kemudian mengatakan bahwa mengurangi pendapatan negara," imbuh Bahlil.

Sebelumnya, IMF meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan pelonggaran pembatasan ekspor nikel dan komoditas lainnya.

Permintaan mereka sampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dikeluarkan Minggu (25/6) kemarin.

Dalam laporan itu, IMF sebenarnya menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu.

Lihat Juga : IMF Minta Jokowi Longgarkan Pembatasan Ekspor Nikel Cs

Selain itu, IMF tersebut juga mendukung langkah Indonesia yang memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya-manfaat yang lebih lanjut, dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.

"Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tulis laporan tersebut.

Jokowi sudah melarang ekspor nikel sejak Januari 2020 yang memberikan manfaat besar ke ekonomi dalam negeri.

Sebelum larangan ekspor nikel mentah berlaku, Jokowi mengatakan nilai perdagangan yang diraih Indonesia dari penjualan produk tersebut hanya US,1 miliar atau Rp17 triliun.

Setelah larangan ekspor berlaku dan nikel diolah di dalam negeri, nilai ekspor dari bahan mentah itu melonjak 19 kali lipat jadi US,9 miliar atau Rp326 triliun.

Selain nikel, Jokowi juga melarang ekspor bauksit mulai Juni ini. Kebijakan itu dilakukan dengan beberapa pertimbangan.

Pertama,Jokowi ingin meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri.

Kedua,meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru.

Ketiga,meningkatkan penerimaan devisa.

Keempat,menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Hiburan Korea Band Kecilku

Setelah Libur Panjang, IHSG Diperkirakan Menguat******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) diperkirakan dibuka menguat setelah melewati libur panjang Iduladha pada perdagangan, Senin (2/7).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan pergerakan IHSG di awal semester II-2023 akan dipengaruhi oleh data inflasi yang bakal dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada siang ini.

"Rilis data inflasi akan memberikan warna pada pergerakan IHSG hari ini tentunya dapat menjadi salah satu penopang kenaikan bagi IHSG hingga beberapa waktu mendatang, sehingga hari ini IHSG berpotensi menguat," ujar William dalam riset hariannya.

Sementara, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova melihat IHSG bakal dibuka netral pagi ini. Hal ini dikarenakan pada akhir perdagangan pekan lalu ditutup melemah di bawah garis normal.

"IHSG membentuk candle spinning top dan masih ditutup di bawah garis SMA-20 yang mengindikasikan bahwa tren turun bisa berlanjut menuju 6.589," kata Ivan.

Lihat Juga : Bahlil Sebut IMF Pernah Jerumuskan RI dari Ruang Rawat Inap ke ICU

Menurutnya, hari ini level support IHSG berada di 6.589, 6.542 dan 6.509. Sementara level resistennya di 6.717, 6.767, 6.815 dan 6.884.

Sebelumnya, IHSG ditutup pada level 6.661 pada Selasa (27/6). Indeks saham melemah 2,78 poin atau 0,04 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,052 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,51 miliar saham. Pada penutupan kali ini, 260 saham menguat, 270 terkoreksi, dan 215 lainnya stagnan.

Terpantau, lima dari 11 indeks sektoral melemah dipimpin sektor energi, yakni minus 1,55 persen. Sedangkan, enam lainnya menguat dipimpin oleh sektor keuangan naik 1,14 persen.

[Gambas:Video CNN]

Jiuxiaojue

Eksportir Nikel Ilegal ke China Terancam Bui 20 Tahun******

Eksportir penyelundup 5 juta ton bijihnikel ke China terancam hukuman penjara 20 tahun hingga denda Rp100 miliar.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menegaskan sudah mengantongi nama-nama eksportir ilegal tersebut. Bahkan, potensi sanksi sudah disiapkan mengacu UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sudah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.

"Dan memang ada beberapa eksportir yang tidak bisa saya utarakan di sini, nanti akan kami sampaikan ke penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ungkapnya, dikutip dari CNBCIndonesia, Senin (3/7).

Mengutip pasal 102 UU Kepabeanan dijelaskan sanksi yang diberikan atas tindakan penyelundupan impor adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun. Selain itu, pelaku diancam denda antara Rp50 juta hingga Rp5 miliar.

Namun, dalam revisi beleid tersebut disisipkan pasal 102 A, B, C, dan D.

Rinciannya, pasal 102 A mengatur 5 batasan utama tindakan pelaku penyelundupan ekspor, antara lain sebagai berikut:

a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.

Lima tindakan penyelundupan ekspor tersebut bakal dijerat hukuman sama seperti tindakan impor ilegal, yakni penjara 1 tahun hingga 10 tahun serta denda Rp50 juta sampai Rp5 miliar. Bahkan, hukuman lebih berat dijatuhkan jika tindakan ilegal tersebut merusak perekonomian negara.

"Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A yang mengakibatkan terganggunya sendi- sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp100 miliar," tulis pasal 102 B beleid tersebut.

Tak sampai di sana, pasal 102 C merinci hukuman lebih berat jika pelaku adalah pejabat dan aparat penegak hukum. Pidana yang dijatuhkan sesuai ancaman pidana dalam beleid tersebut, ditambah satu pertiga.

Sementara itu, di pasal 102 D disebutkan bagi pihak yang tidak mengangkut barang sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak bisa membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya, dipidana penjara paling singkat 1 tahun hingga 5 tahun. Ada juga pidana denda Rp10 juta hingga Rp1 miliar.

Lalu, pasal 103 mengatur tentang 4 tindakan yang berpotensi dijatuhi hukuman. Pertama,menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan.

Kedua,membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan. Ketiga,memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.

Keempat,menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp5 miliar," tulis sanksi di pasal 103.

Ada juga satu pasal sisipan di antara pasal 103 dan 104, yakni 103 A. Dalam pasal ini mengatur hukuman untuk setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan.

Sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara 1 tahun-5 tahun dan/atau denda Rp50 juta hingga Rp1 miliar. Bahkan, perbuatan tersebut yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara disanksi pidana penjara 2 tahun-10 tahun dan/atau denda Rp1 miliar hingga Rp5 miliar.

[Gambas:Video CNN]