cara pinjam tunai di kredivo

Dalam threesome pasti ada laki-laki perempuan

2 Syarat Baru dari Erick Thohir ke Orang yang Mau Jadi Komisaris BUMN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberlakukan syarat baru bagi calon komisarisperusahaan pelat merah.

Syarat baru itu adalah; harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat membayar pajak selama dua tahun terakhir.

Syarat baru itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

Aturan itu beda jika dibandingkan dengan yang terdapat dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Dalam aturan lama, calon komisaris BUMN tidak diwajibkan punya NPWP dan taat pajak.

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Mengorbankan gunung dan sungai

Puncak Arus Mudik di Jatim Diprediksi 19 April, Waspadai 6 Titik Tol******

PT Jasa Marga (Persero) Tbk memprediksi arus mudikLebaran di Jawa Timur akan mencapai puncaknya pada 19 April 2023. Sementara, puncak arus balik terjadi pada 25 April dan 1 Mei 2023.

"Kalau puncak mudik itu 19 April prediksi kami, kalau baliknya ada 2 puncak, 25 April kemudian 1 Mei. 1 Mei kan libur hari buruh itu juga prediksi puncak arus balik," ujar General Manager Representative Office (RO) 3 Jasa Marga Surabaya - Gempol, Dominicus Hari Pratama, Kamis (6/4)

Menurut Hari, karakteristik arus mudik dan balik di Surabaya-Gempol tidak terlalu panjang. Kepadatan akan terjadi saat masa silaturahmi.

Setidaknya tiga titik gerbang tol itu yakni Gerbang Tol (GT) Warugunung, GT Sidoarjo 2, dan GT Kejapanan saat puncak mudik lebaran.

"Sementara arus silaturahmi [saat hari-H Lebaran] titiknya GT Madiun, GT Pandaan, dan GT Singosari. Jadi total semua enam titik," ucapnya.

Hari juga mengatakan volume kendaraan diprediksi meningkat sebesar 6 persen dari mudik lebaran 2022 lalu.

"Kenaikannya tadi 6 persen dari tahun lalu, dari lebaran tahun lalu, cuma sekitar 38 ribu kendaraan di waktu puncak," ungkapnya.

Untuk mengatasi penumpukan kendaraan, perseroan akan mengambil langkah percepatan transaksi saat di pintu gerbang tol.

Salah satunya, perusahaan menambah alat mobile readersebagai percepatan transaksi di beberapa titik gerbang tol.

"Kami menambah mobile reader.Jadi untuk membantu transaksi tol dengan berbagai alat edisi yang portable itu kita menambah 4 alat kemudian di Kejapanan juga sama 4 alat. Jadi harapan kami itu bisa mempercepat," kata Hari.

Selain itu, Jasa Marga juga tengah menyusun rekayasa lalu lintas saat puncak arus mudik maupun arus balik dengan pihak kepolisian.

"Memang tidak seperti kemarinone way, karena sebenarnya one wayitu bagus untuk yang keluar Surabaya tapi yang masuk Surabaya terganggu. Arteri juga masuk semuanya, jadi ada skenario tapi kami lagi disusun dengan pihak polisi," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Bagaimana Kaisar Surga dibangkitkan?

Menhub soal Atur Arus Mudik Lebaran: Tol Cipali Paling Sulit******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah memetakan lokasi yang berpotensi mengalami penumpukan pemudik. Ia menyebut arus mudik di Tol Cikopo-Palimanan (Tol Cipali) menjadi yang paling sulit diatur.

Kemudian, titik lain yang juga sulit diatur adalah Pelabuhan Merak dan Bandara Soekarno-Hatta (Soetta)

"Kita sudah lakukan koordinasi ke beberapa tempat. Dari seluruh Indonesia, kalau kita bisa petakan di Cipali paling struggling. Kedua di Merak, ketiga di Soetta," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Selasa (4/4).

Sedangkan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di Tol Cipali, Kemenhub akan merekayasa lalu lintas, termasuk sistem one way. Selain itu, petugas lalu lintas dan rest areajuga akan ditambah. Budi juga mempertimbangkan untuk sistem ganjil-genap selama masa mudik.

"Ganjil-genap akan kita pikirkan. Saat akhir atau seminggu sebelumnya baru kita tetapkan, perlu ditetapkan atau tidak," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Superstar Seni Bela Diri

China Punya 15.906 Proyek di Indonesia******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkanChinamemiliki 15.906 proyekinvestasi di Indonesia.

Ia menyebut jumlah proyek tersebut lahir dari akumulasi investasi Negeri Tirai Bambu di Tanah Air, yang telah mencapai US,8 miliar atau setara Rp459,17 triliun (asumsi kurs Rp14.908 per dolar AS) sejak 2014 hingga 2022.

"Investasi ini berhasil melahirkan 15.906 proyek dan mencatatkan Tiongkok sebagai investor ke-3 terbesar di Indonesia," ungkap Luhut melalui akun Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, Selasa (4/4).

"Sehingga bersama-sama dengan Tiongkok kita berjuang menjadi negara maju di 2045 nanti," imbuh Luhut.

Meski demikian, ia tidak merinci proyek China di Indonesia itu di sektor apa saja. Namun, Luhut menerangkan isi pertemuannya dengan Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional China (NDRC) Zheng Shanjie membahas progress pengerjaan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dan Kawasan Industri Hijau Kaltara.

Keduanya juga membahas Proyek GMF-BRI, Herbal Center, South-South Cooperation, Vocational Training, hingga Ibu Kota Nusantara (IKN).

[Gambas:Twitter]

Luhut juga menyampaikan kepada Zheng bahwa Indonesia merupakan negara besar yang memiliki berbagai keunggulan mulai dari luas wilayah, lokasi geografis yang strategis, dan kaya akan kekayaan alam.

Luhut bersyukur di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu, Indonesia berhasil mempertahankan perekonomiannya sebagai salah satu yang terbaik di antara negara-negara G20.

"Hal ini kami yakini terjadi salah satunya berkat program hilirisasi dan beberapa terobosan untuk transformasi ekonomi Indonesia ke depan," katanya.

Ia pun mengundang Zheng untuk datang ke Tanah Air agar ia bisa meninjau progres proyek-proyek kerja sama antara Indonesia dan China secara langsung.

"Semoga kerjasama baik yang terjalin antara Indonesia dan Tiongkok mampu menginspirasi negara-negara berkembang dan negara maju untuk berkolaborasi mencapai tujuan pembangunan yang adil dan berkelanjutan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Ketik 8 orang

Syarat Baru Erick Buat Komisaris BUMN: Punya NPWP dan Taat Pajak******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir punya syarat baru bagi calon komisaris perusahaan pelat merah, yakni harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat pajak.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

"Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir," tulis Pasal 18 ayat 1 huruf G beleid tersebut, dikutip Rabu (5/4).

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Sang Penyihir Kembali: Peringatan tentang Pangeran yang Benar-Benar Wangi

Mengenal Skema Dana Pensiun BUMN yang Disebut Erick Thohir Bermasalah******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan sebesar 65 persen dana pensiunperusahaan pelat merah bermasalah. Hanya 35 persen saja yang mampu mengelola duit pensiun dengan baik.

Oleh karena itu, Erick intens berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus dugaan korupsi dana pensiun BUMN, termasuk kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero).

"Kemarin saya warning, setelah Jiwasraya, Asabri, sekarang kita mendorong investigasi audit untuk dana-dana pensiun BUMN yang kemarin saya melihat bukunya ini 35 persen sehat dan 65 persen sakit. Kita harus antisipasi karena ini bisa angkanya cukup besar," ucap Erick beberapa waktu lalu.

Risiko pengembangan dana PPMP umumnya ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja. Namun, pengelola dana dapat menetapkan skema program pensiun yang memungkinkan pemberi kerja dan peserta menanggung risiko secara bersama-sama.

Celah dan modus korupsi pengelolaan yang tidak transparan

Terkait pengelolaan dana pensiun, ke depan Erick sempat punya wacana untuk mengonsolidasikan beberapa dana pensiun BUMN.

Erick pun mengkhawatirkan bom waktu dari pengelolaan dana pensiun perusahaan BUMN yang tercatat minus Rp9,8 triliun per 2021 lalu itu. Ia menilai apabila dana pensiun BUMN tidak diintervensi, maka ledakan masalah besar bisa terjadi.

"Ini akan ledakan satu dua tahun ke depan kalau tak ada intervensi hari ini," ujarnya.

Selama ini, sambungnya, dana pensiun BUMN dikelola sendiri oleh manajemen perusahaan pelat merah terkait. Imbasnya, apabila ada masalah, tidak terdeteksi.

Lihat Juga : Kemnaker Imbau Gojek Dkk Beri Insentif Pengganti THR ke Ojol

Menurut Erick, modus korupsi uang sering dilakukan lembaga pengelola dana pensiun perusahaan pelat merah. Salah satunya, sengaja menghilangkan aset.

Ia menyebut dari sekian lembaga dana pensiun yang melakukan korupsi, dua di antaranya adalah Asabri dan Jiwasraya. Karenanya, ia berharap ke depannya direksi BUMN hanya akan mewarisi kebaikan, bukan masalah seperti kedua dana pensiun tersebut.

Erick mengatakan saat ini pihaknya makin meningkatkan kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah untuk memelototi direksi BUMN. Jika ada yang ketahuan korupsi, maka akan dikenakan sanksi.

Dikelola pensiunan, bukan ahli

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengungkapkan 65 persen dana pensiun bermasalah gara-gara dikelola oleh para pensiunan. Ia mengatakan pengelolaan dana pensiun seharusnya dilakukan oleh ahlinya yang paham soal investasi.

"Jadi ini salah satu yang perlu dilakukan adalah yang mengelola (dana pensiun BUMN) harus ahlinya, jangan sampai dikelola oleh, mohon maaf, para pensiunan yang nggak memahami juga mengenai investasi," kata Pahala.

Selain paham mengenai investasi, Pahala menegaskan pengelola dana pensiun BUMN harus paham mengenai kebijakan-kebijakan yang sesuai, dilihat dari best practicealias pengalaman terbaik orang tersebut.

Meski menyebut banyak pensiunan yang mengelola dana pensiun BUMN, Pahala menekankan hal tersebut bukan menjadi permasalahan utama penyelewengan dana pensiunan perusahaan pelat merah.

"Banyak (para pensiunan). Bukan masalah di pensiunan, masalahnya apakah dikelola oleh orang yang betul-betul punya keahlian mengelola itu. Bukan masalah pensiunan," tutur Pahala.

[Gambas:Video CNN]