dewa slot gacor

Berhenti, biarkan aku pelan-pelan

asia gaming 88

Profil Siti Zahra Aghnia, Komisaris Baru Pertamina Patra Niaga******

Jakarta, CNN Indonesia--

Siti Zahra Aghnia, istri dari Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Muhammad Arief Rosyid Hasan, diangkat menjadi komisarisPT Pertamina Patra Niaga.

Kabar ini dibenarkan oleh Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting. Ia mengatakan Siti Zahra resmi menjadi bagian dari perusahaan pelat merah tersebut sejak awal bulan ini.

"Betul, beliau (Siti Zahra Aghnia) diangkat menjadi komisaris independen per 1 Februari 2024," ujar Irto kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/2).

Lantas siapa sebenarnya SIti Zahra Aghnia? Berikut profilnya.

Mengutip berbagai sumber, Siti Zahra merupakan lulusan Fakultas Teknik Universitas Indonesia jurusan Arsitektur Interior. Ia lulus pada 2013.

Perempuan keturunan Aceh, Padang tersebut menikah dengan Arief yang merupakan mantan ketua umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 2013-2015 pada 12 Maret 2016. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai empat orang anak.

Sayangnya, belum banyak informasi yang beredar mengenai Siti Zahra Aghnia, termasuk sepak terjang karirnya hingga ditunjuk sebagai komisaris independen Pertamina Patra Niaga. Anak usaha PT Pertamina itu juga belum memperbarui profil para komisarisnya hingga kini, meski Siti Zahra diangkat sejak 1 Februari lalu. 

CNNIndonesia.comjuga telah menghubungi Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tsamara Amany soal kualifikasi ditunjuknya Siti Zahra menjadi komisaris Pertamina, namun ia belum memberikan respons.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

Paranormal Azeroth

pediatoto

Beras Premium Mahal, Zulhas Ajak Warga Beli Beras Bulog******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengimbau masyarakat membeli berasstabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang diproduksi Perum Bulog.

Beras SPHP, katanya, bisa menjadi solusi alternatif di tengah kenaikan harga beras premium.

"Jadi, saya berharap masyarakat beralih ke beras SPHP, kan kalau beras premium barangnya lagi naik dan barangnya juga tidak sesuai dengan yang ditentukan," katanya di Transmart Cempaka Putih di Jakarta, dikutip Antara, Senin (19/2).

Zulhas mengatakan harga beras SPHP stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Beras tersebut, sambungnya, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga untuk menjaga ketersediaan stok beras di pasaran.

Ia mengatakan stok beras SPHP cukup yakni 1,3 ton saat ini di Bulog. Namun, penyalurannya memang harus cepat sehingga tidak terjadi kelangkaan.

"Memang kadang-kadang permintaan di sini (Trans Mart Cempaka Putih) dua hari habis, telat datangnya. Karena problemnya itu kan dibagi 5 kg, nah karena ini permintaannya banyak, kantongnya itu dibagi banyak, kadang-kadang ini yang perlu dipercepat," katanya.

Berdasarkan hasil tinjauannya, Zulhas menemukan harga beras premium cukup tinggi mulai dari Rp72 ribu, bahkan ada yang tembus Rp80 ribu per 5 kilogram (kg). Harga tersebut tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yakni Rp69.500 per kilogram.

Ia menilai mahalnya harga beras premium tidak hanya dipicu faktor ketersediaan, tetapi juga oleh penundaan panen akibat fenomena El Nino. Hal tersebut berdampak pada ketersediaan beras di pasaran, mengakibatkan tingginya harga jual.

"Memang suplainya beras premium itu tidak sebanyak dulu karena kita belum panen, panennya mundur karena fenomena El Nino. Suplainya kurang, harganya naik," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/sfr)

Kaisar zombie di hari-hari terakhir

cahayapoker

Durian jadi "buah emas" di antara komoditas ekspor Vietnam******

Hanoi (ANTARA) - Durian menjadi “buah emas” di antara komoditas ekspor Vietnam berkat keunggulan harga jual yang tinggi dan preferensi pasar impor yang naik jauh lebih tinggi dibandingkan tanaman lain seperti lada, buah naga, dan karet.

Ketua Dewan Direksi dan Direktur Umum Grup Intimex, Do Ha Nam, mendata tanaman kopi dan lada menghasilkan keuntungan sekitar 200-300 juta Dong Vietnam (sekitar Rp127 juta-191 juta) per hektar per tahun. Sementara pohon durian menghasilkan panen tahunan dengan keuntungan sebesar 2 miliar Dong Vietnam (sekitar Rp1,3 miliar).

“Belum pernah ada produk pertanian yang dengan cepat menghasilkan pendapatan ekspor miliaran dolar seperti durian saat memasuki pasar global,” kata Nam seperti dilaporkan VNA, Sabtu.

Statistik dari Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan (MARD) Vietnam mencatat negara tersebut memiliki lebih dari 110.000 hektar durian dengan produksi tahunan hampir 850.000 ton. Luas areal penanaman durian meningkat hampir 25 persen setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir.

Daerah penghasil durian terbesar di negara ini meliputi Dataran Tinggi Tengah dengan luas lebih dari 52.000 hektare (ha) yang mencakup sekitar 47 persen dari total luas wilayah.

Lalu wilayah Delta Mekong dengan luas 33.000 ha (sekitar 30 persen), dan wilayah Tenggara dengan luas 33.000 ha (sekitar 30 persen) dan wilayah Tenggara dengan luas 21.000 ha (sekitar 19 persen).

Baca juga: Vietnam targetkan 3,5 miliar dolar AS dari ekspor durian pada 2024

MARD juga mencatat durian Vietnam telah menjangkau 24 pasar dengan nilai ekspor ke China sebagai pasar yang paling menjanjikan mencakup lebih dari 99 persen dari total omzet ekspor durian. China diprediksi masih akan terus menjadi konsumen utama buah berduri tersebut pada tahun-tahun berikutnya.

Industri durian juga diproyeksikan tumbuh 7,2 persen per tahun pada periode 2019-2025. Hal itu dianggap sebagai peluang bagi Vietnam untuk mengembangkan industri durian secara berkelanjutan di masa depan.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam, Tran Thanh Nam, menekankan perlunya para petani durian dan perusahaan ekspor untuk memastikan kualitas, desain, dan asal barang ketika mengekspor ke China guna memastikan bahwa durian Vietnam dapat mempertahankan posisinya di pasar itu.

Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Sayuran dan Buah Vietnam, Dang Phuc Nguyen, masih ada banyak ruang bagi Vietnam untuk mengekspor durian ke pasar China dan global. Ia memperkirakan omzet ekspor buah tersebut bisa mencapai sekitar 3,5 miliar dolar AS (Rp55 triliun) pada tahun ini.

Sumber : VNA

Baca juga: Durian impor asal Vietnam laris manis di pasar China

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Surgawi Bintang Kutub

caspo

Resmi Jadi Menteri ATR, Berapa Gaji AHY?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pelantikan dilakukan pagi ini, Rabu (21/2) di Istana Negara.

AHY dilantik menggantikan Hadi Tjahjanto yang diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).

Menjadi menteri, maka AHY akan mendapatkan gaji, tunjangan dan sejumlah fasilitas dari negara. Hal ini sama dengan menteri dan pejabat negara lainnya.

Sementara, untuk tunjangan menteri tertuang dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2.000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu.

Dalam kepres ini, ditetapkan tunjangan menteri sebesar Rp13.608.000 per bulan. Di mana, aturan ini berlaku sejak 1 April 2.000 lalu.

Artinya, untuk gaji pokok dan tunjangan saja, AHY akan mendapatkan sekitar Rp18 juta per bulan.

Namun, angka ini belum menghitung tunjangan lainnya maupun dana operasional serta fasilitas yang diperoleh oleh seorang menteri.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/sfr)

Jalan menuju pagi berbintang

jitu189

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Lihat Juga : Sri Mulyani Gratiskan PPnBM Mobil Listrik Impor di 2024

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Lihat Juga : Alasan Hashim Puji Amran, Ungkap Kriteria yang Tepat untuk Mentan

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Lihat Juga : Alasan Nama Sri Mulyani Tak Masuk Bursa Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Lihat Juga : Bocoran Kabinet Prabowo-Gibran: Nama Sri Mulyani Kemungkinan Tak Masuk

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Lihat Juga : Daftar Negara Beri Makan Siang Gratis seperti Program Prabowo-Gibran

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

Kacamata VR tingkat dewa

tafsir mimpi indotogel

Kementan sebut 10 provinsi di Indonesia pemasok beras nasional******

Kementerian Pertanian saat ini terus memperkuat peningkatan luas lahan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan ada 10 provinsi di Indonesia yang menjadi penghasil atau produsen beras tertinggi dengan memiliki potensi luas panen yang cukup besar pada tahun 2024, sehingga bisa menjadi penyangga pangan nasional.

“Berdasarkan data Kerangka Sampel Area atau KSA Badan Pusat Statistik yang kami terima, itu menyebut 10 provinsi sebagai penghasil produsen beras nasional tertinggi dengan memiliki potensi luas panen yang cukup besar pada tahun 2024,” kata Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Suwandi dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Suwandi merinci 10 provinsi tersebut yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Aceh, Lampung, Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Banten.

Ia mengatakan berdasarkan hasil pengamatan KSA BPS, pada Januari 2024 potensi produksi beras nasional pada Maret diperkirakan mencapai 3,54 juta ton yang tersebar di 10 provinsi tersebut.

“Kementerian Pertanian saat ini terus memperkuat peningkatan luas lahan melalui optimasi rawa yang dilakukan di sejumlah daerah serta melibatkan semua stakeholderguna menggenjot produksi di semua daerah,” ujar Suwandi.

Untuk kegiatan panen raya padi Maret-April ini, Kementan memperkuat pengawasan dan pengawalan bersama pemangku kepentingan agar produksi padi optimal.

"Sesuai arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kementan fokus meningkatkan produksi padi melalui tiga strategi, yakni meningkatkan perluasan areal tanam, peningkatan indeks pertanaman serta produktivitas. Peningkatan produksi padi melalui optimasi lahan rawa yang ada di sejumlah provinsi pun menjadi program prioritas," beber Suwandi.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik M Habibullah mengatakan, produksi utama beras tersebut terdapat di wilayah Jawa Timur yang mencapai 840,94 ribu ton, Jawa Tengah 19,03 ribu ton dan Jawa Barat sebesar 358,61 ribu ton.

"Potensi produksi besar di tiga Provinsi tersebut mencakup 57 persen dari total potensi produksi beras pada Maret 2024," katanya.

Habibullah mengatakan apabila dilihat secara detail maka produksi beras paling besar berasa di daerah Banyuasin Sumatera Selatan, Lamongan Jawa Timur dan Grobogan Jawa Tengah.

"Kalau kita lihat secara detail kabupaten kota dengan potensi produksi beras relatif besar pada Maret 2024 antara lain ada di Banyuasin, Lamongan dan Grobogan," ucap Habibullah.

Sementara itu, tiga provinsi dengan luasan jagung terbesar berada di Sumatera Utara sebesar 211,11 ribu hektare, Banten 1,92 ribu hektare dan Kalimantan Utara sebesar 0,17 ribu hektare dengan kadar air rata-rata 14 persen.

"Dilihat potensi jagung produksi jagung Januari April 2024 diperkirakan sebesar 5,34 juta ton jagung pimpinan kering dengan kadar 14 persen," Habibullah.

Baca juga: BPS: Vietnam dan Thailand jadi pemasok utama beras ke Indonesia
Baca juga: Pemerintah tetapkan enam provinsi pemasok beras antisipasi El Nino
Baca juga: BPS catat produksi beras nasional turun 440 ribu ton

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024