ligapoker

Penguasa perjalanan pesawat

Pemerintah Akan Denda Perusahaan Sawit Rp4,8 T Karena Operasi di Hutan******

Pemerintah akan mengenakan dendasebesar total Rp4,8 triliun kepada perusahaan kelapa sawityang beroperasi di dalam kawasanhutan.

Informasi denda itu disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Firman Hidayat.

Mengutip Reuters, dari jumlah denda itu, lebih dari Rp475 miliar sudah dijatuhkan sampai sejauh ini. Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai siapa saja perusahaan yang kena denda itu.

Pemerintah berharap lahan itu segera dikembalikan kepada negara untuk diubah kembali menjadi hutan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengendus 3,3 juta hektare (Ha) lahan kelapa sawit berada di kawasan hutan Indonesia.

Lahan tersebut diduga milik perusahaan. Menurut Luhut, pembukaan lahan hutan sebagai perkebunan sawit ada campur tangan pejabat.

"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Oleh karena itu, Luhut bersama Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Meski demikian, saat ini pihaknya masih mencari formula yang tepat untuk menindak para pelaku yang terlibat.

"Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut," imbuh Luhut.

Ia menambahkan, untuk sementara, penyelesaian temuan 3,3 juta ha lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan itu masih mengacu pada Pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segara melapor ke pemerintah. Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," tandasnya.

Kamu Xuan Zhou Youwei

2,8 Juta Orang Naik KRL pada Libur dan Cuti Bersama Natal 2023******

KAI Commuter mencatat 2.797.230 penumpang naik kereta rel listrik (KRL) pada libur dan cuti bersama Natal 2023(23-26 Desember 2023).

Adapun volume tertinggi selama libur Natal 2023 yaitu pada Minggu 24 Desember sebanyak 719.947 orang. Sedangkan pada 25 Desember data mencatat terdapat 643.630 orang dan 26 Desember sebanyak 673.313 orang.

"Terpantau juga pergerakan pengguna pada libur Natal ini mulai pukul 09.00-11.00 WIB dan mulai pukul 15.00-18.00 WIB," ujar VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba dalam keterangan tertulis, Rabu (27/12).

Sementara itu Stasiun Jakarta Kota sebanyak 140.489 orang dan Stasiun Tanah Abang sebanyak 131.196 orang.

Untuk menghadapi malam pergantian tahun baru, KAI Commuter akan mempersiapkan 24 perjalanan tambahan Commuter Line Jabodetabek khusus pada 31 Desember 2023 malam.

"Untuk update perjalanan tambahan tersebut bisa dilihat melalui aplikasi C-Access," pungkas Anne.

Anne mengimbau kepada pengguna KRL yang sedang batuk atau flu atau yang sedang hamil untuk menggunakan masker demi kesehatan bersama. KAI Commuter juga menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan untuk digunakan saat diperlukan.

[Gambas:Video CNN]

Akulah Kaisar Dewa Sembilan Surga

PM Thailand: Indonesia Ingin Beli 2 Juta Metrik Ton Beras Tahun Depan******

Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin mengungkapkan ketertarikan Indonesiauntuk membeli dua juta metrik ton beras dari negaranya pada tahun depan.

Menurut Srettha, pemerintah Indonesia sudah menginformasikan kepada Thailand melalui surat mengenai minat untuk membeli beras dengan jumlah besar tersebut.

"Indonesia, pada hari Senin (18/12), mengirimkan surat secara resmi permintaan pembelian 2 juta metrik ton beras Thailand," kata Srettha kepada wartawan pada konferensi pers usai rapat kabinet Selasa (19/12), seperti dikutip Bernama.

Dia mengatakan, kendala logistik membuat permintaan pemerintah Indonesia ini sulit dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan.

"Indonesia ingin membeli total 2 juta metrik ton tahun depan," ujarnya.

Thailand merupakan eksportir beras terbesar kedua di dunia, yang menargetkan ekspor 8 juta metrik ton tahun ini, di mana angkanya meningkat dari target sebelumnya.

Statistik menunjukkan Thailand mengekspor 6,9 juta metrik ton beras, meningkat 11,4 persen year-on-year, dari bulan Januari hingga Oktober tahun ini.

Tahun ini Indonesia banyak impor beras dari Thailand. Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS), impor beras tertinggi dari Thailand hingga 2 juta ton senilai US$ 1,1 miliar dan kedua dari Vietnam.

Namun, jumlah impor itu bukan hanya beras medium saja, tetapi termasuk beras khusus yang diperlukan untuk industri atau restoran.

Saya adalah dewa kecil Dinasti Ming

Bulog Bakal Nego India Buat Impor Beras ke Tanah Air******

Direktur Utama PerumBulog Bayu Krisnamurthi mengatakan India tidak lagi menutup keran ekspor beras. Karenanya, Bulog akan bernegosiasi dengan negara tersebut.

Namun, seluruh ekspor India harus dilakukan secara Government to Government (G2G).

"India ternyata telah merubah kebijakannya, tidak lagi melarang (ekspor) sama sekali, tapi merubah kebijakan ekspornya menjadi hanya dilakukan oleh pemerintah, hanya G2G termasuk beras pecah, gandum, dan gula. Jadi harus G2G," kata Bayu dalam konferensi pers di Bulog Corporate University, dikutip daridetikcom, Kamis (21/12).

Untuk Indonesia, Bulog akan menjadi perwakilan untuk bernegosiasi dengan lembaga tersebut.

"Bulog dalam hal ini sudah resmi ditunjuk oleh pemerintah Indonesia menjadi representatif dari pemerintah, sehingga Bulog bisa langsung negosiasi dengan lembaga itu," katanya.

Kendati demikian, Bayu mengatakan lembaga itu akan membuat proses ekspor Indonesia menjadi lebih panjang.

"Dengan kebijakan baru di India, prosesnya jadi lebih panjang, lebih banyak rangkaian aktivitas yang harus kita lewati sehingga misalnya jika terjadi transaksi dan importasi dengan India, saya perkirakan akan terjadi di akhir semester I atau awal semester II di 2024," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Di seluruh langit

5 Ruas Tol Trans Sumatera Gratis Selama Libur Natal dan Tahun Baru******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengumumkan 5 ruas Tol Trans Sumatera akan beroperasi gratis selama libur Natal2023 dan Tahun Baru 2024.

"Ada kabar gembira nih buat #SahabatPUPR yang ingin pulang kampung atau berlibur ke Sumatera pada akhir tahun ini. Sebab 5 ruas tol Trans-Sumatra akan dioperasikan secara gratis selama liburan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024," kata mereka seperti dikutip dari akun Instagram mereka @kemenpupr.

Ruas pertama tol yang akan digratriskan itu adalah Tol Indralaya-Prabumulih dengan panjang 64,5 km.

Kedua, Tol Stabat-Kuala Bingai dengan panjang 8 km. Tol ini akan mendukung konektivitas antara Binjai-Medan yang berjarak 17 km dan dari Medan-Bandara Kualanamu yang berjarak 42 km.

Ketiga, Tol Indrapura-Lima Puluh di Sumatera Utara dengan panjang 15 km.

[Gambas:Instagram]

Keempat, Tol Tebing Tinggi-Indrapura di Sumatera Utara. Tol sepanjang 26,23 km ini akan memangkas waktu tempuh dari Medan ke Kawasan Danau Toba menjadi tinggal 1,5 jam saja.

Kelima, Tol Blang Bintang- Baitussalam, Aceh dengan panjang 12,7 km.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Komik Ragam Gadis Misaka

Pemerintah Akan Denda Perusahaan Sawit Rp4,8 T Karena Operasi di Hutan******

Pemerintah akan mengenakan dendasebesar total Rp4,8 triliun kepada perusahaan kelapa sawityang beroperasi di dalam kawasanhutan.

Informasi denda itu disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Firman Hidayat.

Mengutip Reuters, dari jumlah denda itu, lebih dari Rp475 miliar sudah dijatuhkan sampai sejauh ini. Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai siapa saja perusahaan yang kena denda itu.

Pemerintah berharap lahan itu segera dikembalikan kepada negara untuk diubah kembali menjadi hutan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengendus 3,3 juta hektare (Ha) lahan kelapa sawit berada di kawasan hutan Indonesia.

Lahan tersebut diduga milik perusahaan. Menurut Luhut, pembukaan lahan hutan sebagai perkebunan sawit ada campur tangan pejabat.

"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Oleh karena itu, Luhut bersama Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Meski demikian, saat ini pihaknya masih mencari formula yang tepat untuk menindak para pelaku yang terlibat.

"Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut," imbuh Luhut.

Ia menambahkan, untuk sementara, penyelesaian temuan 3,3 juta ha lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan itu masih mengacu pada Pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segara melapor ke pemerintah. Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," tandasnya.