41 togel 2d

Qi Master di Tokyo

Jokowi Ungkap Potensi Energi Hidro dari 4.400 Sungai di Indonesia******

PresidenJokowi mengungkap sebanyak 4.400 sungaidi Indonesia memiliki potensi energi hidro. Dari jumlah itu, 128 di antaranya merupakan sungai besar.

Hal tersebut ia sampaikan saat meresmikan pembukaan acara World Hydropower Congress 2023 di Bali, pada Selasa (31/10) siang.

"Terkait potensi hidro, Indonesia memiliki lebih dari 4.400 sungai yang potensial dan 128 di antaranya adalah sungai besar," kata Jokowi dalam pidatonya.

"Seperti Sungai Mamberamo, yang memiliki potensi 24 ribu Megawatt (MW), Sungai Mamberamo ini di Papua. Kemudian Sungai Kayan, memiliki potensi 13 ribu MW, ini di Kalimantan Utara yang nantinya akan digunakan sebagai sumber listrik untuk green industrial park di Kalimantan," ucap Jokowi.

Awalnya, Jokowi menyoroti bagaimana Indonesia kaya akan potensi energi hijau. Berdasarkan hitungannya, Indonesia memiliki potensi mencapai 3.600 Gigawatt (GW).

"Baik dari matahari, dari angin, dari panas bumi, dari arus laut, dari ombak, dari bio energi, dan juga dari hydropower," katanya.

Jokowi menegaskan bahwa ini adalah potensi besar yang bisa dimanfaatkan untuk masa depan bumi dan juga masa depan generasi penerus.

Ia pun mengatakan Indonesia tengah menghadapi berbagai tantangan, salah satunya terkait lokasi sumber hydropower yang posisinya jauh dari pusat kebutuhan listrik.

Namun, ia menyebut pemerintah telah membuatblue printpercepatan jalur transmisi yang menyambungkan listrik dari lokasi hydropower menuju pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat pertumbuhan industri.

"Sehingga nilai kemanfaatannya menjadi lebih tinggi," imbuh Jokowi.

Tantangan lain termasuk pendanaan dan alih teknologi, yang menurut Jokowi membutuhkan investasi yang tak sedikit, juga kolaborasi dengan seluruh kekuatan ekosistem hidro di dunia.

[Gambas:Video CNN]

Melawan Kaisar Jiwa Xuan

KAI Akan Hidupkan Jalur Kereta Rangkasbitung******

PT Kereta ApiIndonesia (KAI) akan mengoperasikan kembali jalur kereta api Rangkasbitung-Pandeglang-Labuan pada 2025 mendatang

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Jakarta-Banten Nur Setiawan Hadi mengatakan reaktivasi jalur kereta sepanjang 56 kilometer tersebut ditunda dari seharusnya tahun ini karena keterbatasan anggaran.

"Jika dibangun reaktivasi KA Rangkasbitung - Labuan pada 2025 dipastikan rampung 2028 dengan satu jalur" katanya, dikutip dari Antara, Selasa (31/10).

Rencananya anggaran reaktivasi jalur tersebut kemudian baru akan direalisasikan pada 2025.

Menurutnya, dibutuhkan anggaran cukup besar untuk mengoperasikan kembali jalur KA Rangkasbitung-Labuan. Anggaran itu untuk penyediaan lahan dan pembebasan karena banyak jalur KA tersebut sudah berubah alih fungsi menjadi pemukiman warga.

Sementara itu, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mengatakan pihaknya mendukung pembangunan reaktivasi jalur KA Rangkasbitung-Labuan guna meningkatkan perekonomian.

Menurutnya, pemerintah daerah sudah melakukan pendataan dan sosialisasi kepada masyarakat yang menempati lahan milik PT KAI.

"Kami tentu menyambut positif reaktivasi KA itu untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat," katanya.

Mengutip situs Kementerian Perhubungan, penghentian operasi KA Rangkasbitung - Labuan peninggalan zaman Belanda itu terjadi sekitar 1980-an. Jalur kereta api Labuan-Rangkasbitung adalah jalur kereta api yang menghubungkan Stasiun Labuan dengan Stasiun Rangkasbitung, Banten, termasuk dalam Wilayah Aset I Jakarta.

Lintas ini dibangun pada 1908 dan ditutup karena kalah bersaing dengan moda transportasi massal lainnya. Kini, rel kereta tersebut sudah tertutup oleh rumah warga, pabrik, sekolah dan jalan umum.

[Gambas:Video CNN]

zaman prasejarah yang tak terbatas

Kubu Pontjo: Menteri ATR Tak Berhak Tolak Pembaruan HGB Hotel Sultan******

KubuPontjo Sutowo mengklaim Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto tak berhak menolak pembaruan hak guna bangunan (HGB) Hotel Sultan.

Kuasa Hukum PT Indobuildco Yosef Benediktus Badeoda menyebut perusahaan Pontjo Sutowo sudah mengajukan pembaruan HGB kepada Kantor Wilayah ATR/BPN DKI Jakarta sejak 2 tahun lalu. Namun, ia mengungkap belum ada respons.

"PT Indobuildco mengajukan pembaruan hak 30 tahun, bukan perpanjangan hak, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menteri ATR/Kepala BPN (Hadi Tjahjanto) tidak berhak menolak pembaruan hak yang diminta oleh pemegang hak sesuai uu, kecuali persyaratan pemohonnya tidak terpenuhi," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (31/10).

Yosef bahkan menaruh curiga bahwa pengajuan pembaruan dari kliennya sengaja tidak diproses oleh pemerintah. Di lain sisi, ia menganggap pemerintah tak punya alasan menolak pengajuan tersebut.

Ia menegaskan berkas yang diajukan lengkap. Oleh karena itu, Yosef mempertanyakan apa alasan pemerintah jika memang menolak pembaruan HGB Hotel Sultan.

"Bisa saja (sengaja tidak diproses). (Mereka) mau nolak alasannya apa?" tutupnya.

Terpisah, kuasa hukum kubu Pontjo Sutowo lainnya, yakni Hamdan Zoelva mengatakan belum ada surat resmi penolakan pembaruan HGB hotel tersebut.

Bahkan, Hamdan mengklaim kubu Pontjo Sutowo tak segan untuk kembali menggugat Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto jika benar pemerintah menolaknya.

"Kalau suratnya ada, klien kami (Pontjo Sutowo) pasti akan mengajukan gugatan. Iya betul (gugat lagi Hadi Tjahjanto). BPN sedang digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Segalanya kita serahkan ke pengadilan yang memutuskan," jelasnya saat dikonfirmasi.

Sementara itu, Menteri Hadi tegas menyebut menolak perpanjangan HGB PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo di Hotel Sultan. Artinya, kepemilikan hotel tersebut resmi kembali ke negara.

"Oh begitu (digugat Rp28 triliun)? Yang jelas ATR/BPN tidak memperpanjang HGB (PT Indobuildco di Hotel Sultan). Sudah selesai. Itu sudah ranahnya aparat penegak hukum," tegas Hadi hari ini usai menghadiri Rakernas Reforma Agraria di Sheraton Hotel, Jakarta Selatan.

[Gambas:Video CNN]

Pak, saya akan bertengkar di rumah

Erick Thohir Kejar Realisasi Dua Janji Jokowi******

Menko Marves Ad Interim merangkap Menteri BUMNErick Thohirmenyebut ada 2 dari 11 janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tengah dikejar pelaksanaannya.

Erick menyebut janji tersebut diumbar Jokowi pada awal periode kedua sebagai Kepala Negara. Jokowi merencanakan realisasi janji itu sejak 2020 hingga sebelum lengser pada Oktober 2024 mendatang.

Sedangkan dua janji Jokowi yang belum tuntas adalah:pertama, pembangunan Bandara Baru Sukabumi.

Kedua,konektivitas dengan wilayah perbatasan Timor Leste. Erick mengatakan janji Jokowi ini rencananya direalisasikan dengan cara membuka rute Kupang, Nusa Tenggara Timur ke Dili, Timor Leste.

"Agar dilakukan penjajakan kerja sama dengan Timor Leste, terutama untuk strategi peningkatan permintaan. Permasalahan pembukaan rute Kupang-Dili adalah rendahnya permintaan," tegasnya.

Terlepas dari itu, hari ini, Erick menggantikan Luhut Binsar Panjaitan memimpin rapat koordinasi bersama 7 kementerian di bawah Kemenko Marves. Rapat dilakukan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta Pusat.

Selain membahas janji Jokowi, rakor yang dipimpin Erick mendorong percepatan sejumlah program strategis pemerintah, antara lain pelaksanaan proyek utama pada 6 kelompok pembangunan di kuartal III 2023.

Selain itu, ia menyinggung soal beberapa proyek strategis nasional (PSN) yang mesti mendapatkan perhatian. Ada bandara, pelabuhan, hingga penyelesaian jalan akses serta fasilitasnya.

"Saya harap dapat dilakukan koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Kementerian BUMN dalam penyelesaianissue-issueproyek strategis nasional (PSN)," tutup Erick.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi seorang Tao yang fana

Menteri ATR Kukuh Tolak Perpanjang HGB Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjantotegas tetap menolak perpanjangan hak guna bangunan (HGB) Pontjo Sutowo di Hotel Sultan.

"Yang jelas ATR/BPN tidak memperpanjang HGB (Pontjo Sutowo di Hotel Sultan). Sudah selesai," tegas Hadi usai menghadiri Rakernas Reforma Agraria di Sheraton Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (31/10).

Sementara itu, ia menyerahkan sisa penyelesaian perkara kepada aparat penegak hukum (APH). Ini termasuk tuntutan ganti rugi Rp28 triliun dari PT Indobuildco milik Pontjo kepada pemerintah.

"Coba dilihat status hukumnya, negara dalam hal ini Kemensetneg sudah menang berkali-kali. Lalu, dari Indobuildco itu kan sudah berkali-kali mengajukan gugatan dan sudah dikatakan kalah di pengadilan," tutur Raja.

"Jadi, nampaknya perlu kerendahan hati dari pihak sana (Pontjo Sutowo) bahwa ini adalah negara hukum. Pengadilan sudah memutuskan bahwa tanah tersebut secara legal milik negara, dalam hal ini Kemensetneg," tambahnya.

Raja lantas menyindir pihak Pontjo Sutowo yang selama ini sudah 'kenyang' menikmati cuan dari pengelolaan Hotel Sultan.

"Toh dari pihak sana juga sudah 'menikmati' dari tanah yang ada ini kan sudah dinikmati sekian lama, ekonomi secara produktif, ada hotel dan apartemen. Saya sih imbau saja, taat pada hukum," tandasnya.

Pontjo bersikukuh ingin memperpanjang HGB nya di Hotel Sultan. Pontjo mengatakan merasa bahwa Indobuildco dan dirinya tidak bersalah terhadap negara dalam kasus Hotel Sultan.

Termasuk soal Hak Guna Bangunan (HGB) atas hotel tersebut.

"HGB habis itu kan seperti ibaratnya BPKB mobil. Kalau BPKB habis memang mobilnya punya orang, kan tidak. Mobil tetap punya kita, lagi diurus kan. Dan sekarang belum ada penolakan, belum diputuskan juga, masih proses. Itu bukan berarti bahwa kemudian itu bukan milik saya," katanya Jumat (27/10).

[Gambas:Video CNN]

Salam terakhir pada peringatan 10 tahun

Perlukah Kereta Cepat Dilanjutkan ke Surabaya, Apa Untung Ruginya?******

Pemerintah di era PresidenJokowi masih berambisi untuk melaksanakan pembangunan kereta cepat.

Lihat saja, setelah Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh diresmikan Oktober kemarin, pemerintahannya berencana melanjutkan proyek tersebut menuju Surabaya.

Jokowi bahkan menyebut proses studi kereta cepat dari DKI ke Kota Pahlawan itu sudah bergulir. Ia mengatakan jika proses studi sudah rampung dan kalkulasi sudah matang, maka kelanjutan proyek itu akan diputuskan.

Usut punya usut, Jokowi ternyata telah membuat komitmen dengan China untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Luhut pun membocorkan motif Jokowi kembali memilih Negeri Tirai Bambu. Menurutnya, bunga yang ditawarkan China lebih murah dibanding negara lain.

"Pak Jokowi mau kereta cepat Jakarta-Surabaya diterusin. Tadi saya dengar perjanjian dengan China sudah jalan, malah bunganya lebih murah daripada yang ditawarkan negara lain," kata Luhut dalam tayangan video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, dikutip Minggu (29/10).

Luhut yakin pemerintah bisa melanjutkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dengan bermodal pengalaman mengerjakan Whoosh. Namun, ia mengakui masih ada permasalahan dalam proyek transportasi publik yakni pembebasan lahan.

"Kunci utamanya pembebasan lahan yang memang enggak jelas. Sekarang dengan kita punya pengalaman we don't have problem anymore," kata Luhut.

Teranyar, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I Kartika Wirjoatmodjo memastikan Indonesia bekerja sama dengan China untuk studi pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

Pria yang akrab disapa Tiko itu mengatakan saat ini pemerintah tengah menjalankan studi pembangunan proyek tersebut. Dalam proses ini, kata dia, Indonesia menggandeng China Railway Group Limited (CREC).

"Lagi bikin studinya. Kemarin dengan China kami tanda tangan untuk joint studydengan China Railway," ucapnya di Kantor Kemenko Merves, Jakarta, Selasa (31/10).

Lantas, sebenarnya perlukah kereta cepat dibangun lagi dan dilanjutkan dari Bandung ke Surabaya?

Ketua Institusi Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas menolak pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Ia mengingatkan pemerintah sebaiknya meninjau ulang urgensi proyek tersebut.

Apalagi, pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya tentu membutuhkan dana yang fantastis. Darmaningtyas memperkirakan biayanya bakal lebih dari Rp150 triliun.

Maklum, pembangunan Whoosh saja biayanya membengkak dari Rp76,95 triliun menjadi Rp131 triliun. Selain itu, jika proyek kereta kilat itu benar dilaksanakan, hal tersebut kian mempertebal narasi Jawa sentris.

"Dana lebih dari Rp150 triliun lebih baik untuk membangun jaringan kereta api di Merauke dan Kalimantan agar mereka juga memiliki jaringan kereta api," kata Darmaningtyas kepada CNNIndonesia.com.

Ia menyebut bukan hanya orang Jawa yang perlu difasilitasi dengan beragam infrastruktur transportasi yang aman dan nyaman. Tapi, masyarakat di luar Jawa juga memerlukan fasilitas yang sama.

Darmaningtyas menilai sangat tidak etis bila anggaran infrastruktur yang begitu besar hanya dialokasikan di Jawa. Padahal, Pulau Padi itu sudah surplus infrastruktur transportasi.

"Sedangkan luar Jawa yang masih minus infrastruktur transportasi justru terabaikan," imbuh Darmaningtyas.

Selain itu, ia juga curiga pemerintah bakal kembali memberikan jaminan seperti APBN agar pengembang dari luar mau menggarap proyek tersebut.

Belajar dari proses pembangunan Whoosh, Darmaningtyas tidak percaya kalau swasta akan mampu dan rela membiayai pembangunan kereta cepat tersebut.

Di dunia manapun, kata dia, swasta itu akan investasi di tempat yang menguntungkan. Oleh karena itu, jaminan dari pemerintah tetap mereka perlukan, sehingga mereka tidak khawatir akan rugi.

Hal lain yang perlu diperhatikan kalau pemerintah akan membangun Kereta Cepat Jakarta-Bandung-Surabaya adalah keberadaan bisnis penerbangan, jalan tol, dan layanan KAI yang ada saat ini.

Karenanya, jangan sampai nanti setelah ada kereta cepat Jakarta-Bandung-Surabaya lantas bisnis penerbangan Jakarta-Surabaya sepi dan Bandung-Surabaya tutup.

"Demikian pula trafficjalan Tol Trans Jawa bisa sepi sehingga operator jalan tol dirugikan. Ini akan menyebabkan permintaan perpanjangan konsesi karena traffictidak tercapai," ucap Darmaningtyas.

Boleh Lanjut Asal Tak Pakai APBN