cara menambah tenor di kredit pintar 565Jutaan kata 200701Orang-orang telah membaca serialisasi
《rtp melati188》
KPK periksa Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi******
Usai diperiksa KPK, Arief menyebutkan sekitar 10 pertanyaan soal kaitan antara Bapanas dan Kementerian Pertanian.
"Enggak ada setoran uang karena 'kan institusi terpisah, anggarannya juga terpisah. Kegiatannya juga berbeda, tugasnya juga beda," kata Arief di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.
Arief menegaskan bahwa tidak ada setoran uang dari Bapanas ke SYL.
Ia menerangkan bahwa Bapanas dahulunya adalah bagian dari Kementerian Pertanian. Namun, saat ini Bapanas telah menjadi sebuah lembaga yang terpisah dari Kementan.
"Dahulu memang pernah jadi eselon I-nya Kementan, tetapi pada saat saya bergabung memang sudah institusi terpisah. Saya jelaskan bahwa saya dilantik oleh Presiden pada tanggal 21 Februari 2022 dan bertanggung jawab kepada Pak Presiden," ujarnya.
Arief menjelaskan kerja sama Bapanas dan Kementan hanya pada saat melakukan penghitungan data komoditas.
"Kecuali pada saat kami memberikan neraca komoditas, kami menghitung sama-sama. Akan tetapi, tidak ada hubungan antara Bapanas dan Kementan dalam struktur, ya, karena sudah terpisah," tuturnya.
Ia juga menjelaskan alasan ketidakhadirannya pada pemanggilan pertama oleh KPK adalah karena surat pemanggilan terhadap dirinya dialamatkan ke Biro Hukum Kementerian Pertanian, bukan langsung ke Bapanas sehingga akhirnya dilakukan penjadwalan ulang oleh penyidik KPK.
Baca juga: KPK panggil Kepala Badan Pangan Nasional terkait kasus SYL
Baca juga: KPK sita rumah mewah SYL di Jakarta Selatan
Sebelumnya, KPK pada hari Jumat, 13 Oktober 2023, resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.
Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024.
Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.
Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.
SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.
Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.
Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.
KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.
Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.
Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.
Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.
Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
Indonesia raih lima penghargaan ASEAN Digital Awards 2024******
Direktur Ekonomi Digital Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Bonifasius Pudjianto mengapresiasi pencapaian lima perwakilan Indonesia dalam ajang pengganti ASEAN ICT Awards itu.
“Mereka berkontribusi dalam berinovasi dan juga penerapan dalam setiap sektor. Oleh karena itu kami terus mendorong dengan program pengembangan startup selanjutnya serta hilirisasi digital di sektor strategis,” ujarnya dalam rilis pers, Jumat.
Hal itu dikatakannya usai acara Penyerahan Penghargaan ADA 2024 dalam Gala Dinner 4th ADGMIN di Gardens by the Bay, Singapura, Kamis (1/2) malam.
Melalui Program 1.000 Startup Digital, Kementerian Kominfo memfasilitasi untuk pengembangan pengusaha berbasis digital. Dalam ADA 2024, Kementerian Kominfo memfasilitasi karya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terbaik dari Indonesia.
Baca juga: ASEAN-BAC sebut transformasi digital tingkatkan daya saing ASEAN
"Kominfo memfasilitasi lima tim finalis perwakilan Indonesia melakukan presentasi secara luring di depan 13 Final Judges ADA 2024 yang terdiri dari 10 juri dari tiap negara anggota ASEAN dan 3 orang juri undangan yang berasal dari China, Jepang dan Korea," kata dia.
ADA 2024 merupakan ajang kompetisi regional yang kurasi atau seleksi produk dari pesertanya dilaksanakan sepenuhnya secara daring.
Menurut Boni, dari seluruh tim perwakilan Indonesia yang dikirimkan, sebanyak lima tim berhasil lolos menjadi finalis ADA 2024.
"Ada Crustea dan Artopologi untuk kategori Digital Startup serta Shieldtag dan Incrane untuk kategori Private Sector," ucap dia.
ADA pertama kali diinisiasi pada tahun 2012 (saat itu masih bernama AICTA) di Cebu, Philippines. Pada tahun 2020, ADA sempat terhenti karena Pandemi COVID-19 melanda dunia.
Sekitar pertengahan tahun 2023 kemudian diputuskan bahwa AICTA kembali dilaksanakan dengan Singapura sebagai host country atau penyelenggara yang kini bernama ASEAN Digital Awards (ADA).
Penghargaan diberikan dalam enam kategori yaitu Public Sector, Private Sector, Digital Content, Digital Startup, Digital Innovation dan Digital Inclusivity.
Baca juga: Pos Indonesia boyong 3 penghargaan dari Top Digital Awards
Dalam ADA 2024, Tim Crustea dan Tim Shieldtag merebut Penghargaan Gold Winner, sementara Artopologi merebut Penghargaan Silver Winner. Adapun penghargaan Bronze Winner direbut oleh Jaramba dan Incrane.
CEO dan Founder Crustea Roikhanatun Nafi’ah mengaku bangga dan berterima kasih atas undangan Kementerian Kominfo untuk mengikuti ADA 2024.
“Kami bahagia karena sebelumnya tidak berekspektasi bakal Juara 1 karena kami juga startup masih baru, kurang dari dua tahun. Ini jadi motivasi tersendiri untuk terus menumbuhkan startup. Kami dipercaya dan tentunya bisa memberikan kebermanfaatan ke petambak atau sektor apa pun itu," ujarnya.
ADA 2024 merupakan ajang penghargaan bergengsi yang diberikan kepada organisasi, bisnis, dan individu, yang telah mempelopori produk atau layanan inovatif serta memberikan kontribusi signifikan terhadap lanskap digital di kawasan Asia Tenggara.
Sebelumnya, penghargaan ini dikenal sebagai ASEAN ICT Awards (AICTA). Perubahan nama itu untuk mengakui penggunaan teknologi yang sedang berkembang termasuk kecerdasan buatan, big data, dan Internet of Things dalam ekonomi digital ASEAN.
Baca juga: Kemenkominfo anugerahi Gubernur Kalsel "Top Digital Awards 2023"
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024
Alumni dan Akademisi Perguruan Tinggi sebut RI baik******
"Dengan ini kami menyatakan Indonesia baik-baik saja dan sedang dalam proses demokrasi pemilihan umum yang sehat dan demokratis," kata perwakilan Universitas Indonesia (UI) Kun Nurachadijat membacakan maklumat di Jakarta, Jumat.
Maklumat tersebut disampaikan dalam hal menanggapi dinamika politik terkini terkait beberapa civitas academica, dengan simbol kampus dan perguruan tinggi, menyatakan Indonesia darurat kenegarawanan.
Ia mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan setiap warga negara harus tunduk terhadap Pancasila dan UUD 1945. Oleh sebab itu, civitas academica dinilai harus mematuhi keputusan hukum di Indonesia.
Selain itu, Alumni dan Akademisi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Se-Indonesia juga mengatakan bahwa institusi perguruan tinggi tidak seharusnya melakukan manuver politik praktis.
"Apa pun yang sudah menjadi keputusan Hukum di Indonesia, seyogianya dipatuhi sebagai warga negara apalagi sebagai civitas academica kampus yang terbiasa dalam lingkup pendidikan ilmiah. Tidak sepantasnya menilai sesuatu dari sudut pandang politik praktis, apalagi melakukan manuver politik praktis juga," kata Kun.
Berikutnya, mereka meminta civitas academica perguruan tinggi Indonesia tetap mengawal demokrasi.
Baca juga: Civitas academica UI minta pemilu bebas intimidasi
"Kami meminta pihak-pihak civitas academica di pelbagai kampus seluruh Indonesia untuk tetap pada koridornya mengawal demokrasi yang sehat dan konstitusional," tutur Kun.
Menindaklanjuti maklumat tersebut, Alumni dan Akademisi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Se-Indonesia membuat satuan tugas (satgas) guna mengawal proses demokrasi di Indonesia.
Alumni dan Akademisi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Se-Indonesia ini terdiri dari 17 orang, yakni Kun Nurachadijat dari UI, Tommy Rahaditia dari Universitas Trisakti, Alfian Usman dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Afriyan dari Universitas Pancasila, dan Sriharyati dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
Kemudian, Adi Baba dari Universitas Bung Karno (UBK), Mochammad Ichwam Hamzah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Handiyono dari Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN), Oscar ZP dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), dan Miko Vernandi dari Universitas Brawijaya.
Berikutnya, Subhan Hadil dari Universitas Jayabaya, Chaeruddin Affan dari Universitas Jenderal Soedirman, Iza Zulmeiyah dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Arie dari Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Agung dari Universitas Islam Indonesia (UII), Ririen dari Institut Teknologi Indonesia (ITI), dan Timmy Rorimpandey selaku alumni Bulungan.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Label:lineslot88、slot online、slotgaming88
Terkait:situs slot yang diblokir kominfo、kuy4d demo、voucher go jek、situs yang gacor malam ini、situs slot pasti menang、rtp betcash303、qqmilan、klikfifa、situs slot、slot gacor 200 login
bab terbaru:kumpulan link slot bonus new member 100(2024-06-29)
Perbarui waktu:2024-06-29
Pak Tito Karnavian kan di jajaran Kemenko Polhukam termasuk salah satu menteri yang senior yaJakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memiliki kualifikasi yang baik untuk menjadi Pelaksana Tugas Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Evarukdijati
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024
《rtp melati188》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,pola gacor gatot kacaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《rtp melati188》bab terbaru。