jam gacor pagi ini

Qin Jianji

Prabowo Minta Maaf ke Ganjar dan Anies saat Debat, Hasto Sebut Salah Alamat******

Dia merincikan, pelanggaran HAM yang dimaksud yaitu pembentuk Tim Mawar dan setelahnya. Hasto meyakini, permintaan maaf itu yang ditunggu-tunggu masyarakat dari Prabowo.

Politisi asal Yogyakarta ini menekankan, permasalahan tidak akan terhapuskan sebelum ada permintaan maaf ataupun proses yang semestinya. Sementara itu, lanjutnya, dalam ajang debat situasi berbeda.

“Di dalam debat, ya kita saling memaafkan karena tujuannya untuk menyampaikan gagasan yang terbaik. Tapi persoalan terkait dengan HAM, itu hal yang fundamental,” katanya.

Hasto meminta Prabowo hanya menambah permintaan maafnya. Apalagi, menurutnya, Prabowo masih punya rekam jejak masa lalu yang mengganjal.

Tak hanya itu, dia juga merasa Prabowo perlu berkomitmen ihwal dugaan ada aparatur negara yang gunakan fasilitas negara untuk berkampanye hingga adanya politik intimidasi.

Hasto meyakini, persoalan itu kini juga lebih penting daripada minta maaf ke Ganjar dan Anies.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Hasto Nilai Minta Maaf Prabowo Salah Alamat, Seharusnya Bukan ke Ganjar dan Anies”

Saya bukan orang baik dalam sistem

Panelis Debat Terakhir Pilpres 2024 Ikut Petisi Bulaksumur, Ini Penjelasan KPU******

Sebelumnya, dalam debat keempat yang mempertemukan antarcawapres, terdapat Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Prof. Sulistyowati Irianto.

“Kemarin salah satu panelis debat keempat, ada prof dari antropologi hukum UI, dan juga ikut petisi UI. Saya kira begini, orang memiliki kebebasan sebagai warga negara untuk menyatakan pendapat, dan kemudian ketika bertugas sebagai panelis yang diperlukan adalah pandangan-pandangan profesionalnya,” ujarnya.

Hasyim kemudian menjelaskan bahwa rumusan pertanyaan yang disusun para panelis kemudian bergantung pada undian saat debat berlangsung, sehingga tidak dapat menentukan bahwa pertanyaan dalam debat ditujukan kepada siapa.

“Jadi misalkan panelis diberi kesempatan untuk menyampaikan rumusan pertanyaan, tetapi tidak bisa diidentifikasi pertanyaan yang menyusun siapa, yang tahu kan mereka (panelis) sendiri. Karena apa? Publik tahu, pasangan calon tahu, moderator tahu, itu kan semuanya melalui undian, diacak, jadi tidak bisa kemudian ini pertanyaannya mengarah kepada siapa? Dan kemudian ini pertanyaan disusun oleh siapa?” katanya.

Oleh sebab itu, Hasyim menegaskan bahwa hadirnya panelis yang menyuarakan petisi tidak akan mempengaruhi kualitas debat.

“Kalau ada 12 panelis, itu tugasnya juga sama seperti 11 panelis pada empat debat sebelumnya yang menyusun 18 pertanyaan. Kalau kemudian pertanyaan panelis ada 18, itu digunakan hanya untuk dua segmen, yaitu pertama dan kedua. Itu bisa jadi tidak semua pertanyaan muncul karena munculnya melalui undian secara acak. Jadi menurut saya tidak berpengaruh terhadap kualitas panelis dan juga kualitas debat,” kata Hasyim.

Sebelumnya, beberapa akademisi dari sejumlah universitas seperti alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) dan civitas academica Universitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi.

Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisinya. Salah satu yang menyuarakan petisi tersebut adalah panelis debat kelima, yakni Guru Besar Antropolog Fakultas Ilmu Budaya UGM Prof. Emiritus PM Laksono Ph.D.

Debat kelima yang menampilkan tiga capres, yaitu Anies Baswedan (capres nomor urut 1), Prabowo Subianto (capres nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo (capres nomor urut 3) bertemakan antara lain pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Debat capres akan dipandu oleh dua moderator, yakni Andromeda Mercury dan Dwi Anggia. Stasiun televisi penyelenggara debat terakhir adalah TV One, ANTV dan Net TV.

Sebelumnya, debat pertama capres Pemilu 2024 telah diselenggarakan di Kantor KPU RI, Jakarta, pada tanggal 12 Desember 2023.

Kemudian, debat kedua cawapres Pemilu 2024 digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada 22 Desember 2023.

Debat ketiga capres Pemilu 2024 digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada tanggal 7 Januari 2024. Setelah itu, debat keempat cawapres Pemilu 2024 digelar di JCC, Senayan, pada tanggal 21 Januari 2024.

Rangkaian debat capres-cawapres kelima yang akan diselenggarakan di JCC, Senayan, pada 4 Februari 2024 merupakan debat terakhir.

Forum hiburan super

Ketua KPU Langgar Etik, Status Cawapres Gibran Tidak Gugur******

Selain itu, dia menyatakan meski Hasyim tercatat sudah dua kali mendapatkan teguran peringatan keras, namun tidak akan ada pemecatan. Menurutnya, putusan DKPP tidak bersifat akumulatif.

“Kasusnya kan juga beda, perkaranya beda. Jadi tidak ada putusan yang akumulatif di DKPP dan perkaranya beda, yang dulu, yang ini soal pengaduan lain, yang ini pengaduan beda. Itu saja,” kata Heddy.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, menyatakan pemberian sanksi dari DKPP ditujukan ke individu penyelenggaraan pemilu. Oleh sebab itu, menurutnya, sanksi itu tidak mempengaruhi keputusan secara kelembagaan.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Status Cawapres Gibran Tidak Gugur Meskipun Ketua KPU Terbukti Langgar Etik” 

Pengumuman terakhir China Entertainment

Dewan Pendidikan Kota Solo Minta Perundungan Diselesaikan di Internal Sekolah******

Lebih lanjut, Joko mengusulkan apabila terjadi kasus perundungan dan masalah lain di sekolah pihaknya meminta untuk diselesaikan di internal sekolah terlebih dahulu dengan melibatkan komite sekolah.

“Konkret usulan kami, apabila sekolah itu ada masalah jangan kemudian langsung ke Wali Kota melalui ULAS [Unit Layanan Aduan Surakarta], tolong selesaikan dulu di sekolah dengan komite sekolah,” kata dia.

Dia mengatakan jarang ada sekolah yang melibatkan komite sekolah secara langsung untuk menyelesaikan masalah perundungan. Padahal komite sekolah merupakan unsur penting yang mewakili masyarakat sekitar.

“Mestinya komite sekolah diajak untuk menyelesaikan juga, karena komite sekolah [berfungsi] sebagai pengawasan, koordinasi, dan memberikan masukan juga,” kata dia.

Jika memang dirasa tidak mampu diselesaikan di internal sekolah, dia mengatakan baru bisa dibawa ke Dinas Pendidikan Kota Solo dan DPKS. “Jangan sitik-sitik[lapor] ke Wali Kota. Nah ini perlu sosialisasi masif ke wali murid,” kata dia.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dian Rineta, mengatakan pihaknya membuka ruang selebar-lebarnya untuk diskusi dengan siswa, orang tua, guru, dan komite sekolah guna menyelesaikan masalah perundungan.

Ia sepakat persoalan perundungan diselesaikan di internal sekolah dahulu. Sebab, menurut penelusurannya beberapa masalah yang terjadi di sekolah lebih banyak dikarenakan salah paham.

“Jadi kalau ada masalah jangan langsung ke ULAS, karena setelah kita telusuri ternyata itu hanya salah paham. Bisa imbauan kepada warga sekolah kalau ada masalah kita selesaikan secara kekeluargaan, dan bisa melibatkan Dinas Pendidik atau Dewan Pendidikan,” kata dia.

sistem logistik perkotaan

Respons Kondisi Politik Masa Kini, Unair: Ini Pengulangan Orde Baru******

Dia menjelaskan, sejak awal berdirinya Indonesia sudah berpijak kepada seperti yang diutarakan para pendiri bahwa kita adalah republik bukan monarki bukan kerajaan.

Sebagai konsekuensinya dari hal tersebut, maka yang ada di setiap warga negara posisinya setara, republik ini bukan milik satu kaum, bukan milik mereka yang berkuasa, bukan milik kaum ningrat, dan kaum kaya.

“Landasan itu menjadikan Indonesia sebagai negara hukum berpijak pada rule of lawbukan rule by the lawdan hukum di atas kekuasaan. Ketika saat ini kita menyaksikan mulai dari persoalan Mahkamah Konsitusi yang kemudian terjadi pelanggaran etika berat sampai kemudian indikasi adanya intervensi kekuasaan baik melalui aparat dalam prosesi pilpres,” ujarnya.

“Kemudian program pembangunan dimanfaatkan untuk kepentingan politik elektoral, ini menunjukkan bahwa pemimpin kita tidak memberikan teladan etis bagi rakyat,” katanya.

Situasi tersebut menurut kalangan akademisi adalah sesuatu yang harus dievaluasi agar kemudian tidak balik lagi ke belakang atau mengalami penghancuran terhadap demokrasi, sehingga kemudian adalah republik rasa kerajaan.

“Padahal Pak Jokowi dipilih dengan harapan menjaga demokrasi, tapi pada akhir jabatannya ini seperti justru yang berpotensi dibela adalah keluarga bukan kepentingan publik, hal ini tidak bisa diterus-teruskan,” ucapnya.

Mengenai adanya anggapan bahwa pernyataan yang dilakukan para akademisi itu adalah partisan, Airlangga melihat bahwa penilaian itu tidak pada tempatnya dan memang biasa terjadi ketika ada suara yang mencoba mengoreksi dalam momen-momen politik tertentu ini dianggap meresahkan oleh kekuasaan.

“Kita tahu bahwa ini pengulangan bingkai dari era yang terjadi pada Orde Baru,” katanya.

“Ketika sesuatu gerakan tampil yang mendorong demokrasi kemudian balasannya adalah ini partisan politik. itu terjadi lagi yang menegaskan bahwa suatu kekuasaan atau siapapun yang membela, mencoba membingkai gerakan dimensi etik dengan frame sempit tentang politik tertentu menunjukkan bahwa gerakan ini efeknya kuat untuk mengoreksi,” kata Airlangga.

Airlangga juga menyebut aksi yang dilakukan para akademisi besok adalah pertama untuk menggunakan haknya terutama hak sipil dan politik sebagai warga negara yang harus dihormati.

Kedua adalah hak menggunakan mimbar akademik dari keluarga besar Unair yang harus dihormati dan diproteksi oleh institusi.

Negara Liliput dunia nyata

Mahfud Md Sebut Ada Konflik Kepentingan Selama jadi Menteri & Cawapres******

Walaupun demikian, Mahfud menegaskan secara aturan menjalani peran ganda sebagai pejabat publik dan peserta pemilu diperbolehkan oleh undang-undang. Selama menjalani peran ganda tersebut dia yakin tidak melanggar aturan.

Pasalnya, tak lama setelah dia dideklarasikan sebagai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo, Mahfud dua hari setelahnya langsung mengingatkan kembali jajarannya harus netral.

“Kepada saudara pun waktu itu saya katakan, mungkin ada di antara saudara yang senang dengan saya, tetapi (kalian) tidak boleh ikut-ikutan memberi dukungan, berkampanye, memakai kaos, saya sudah bilang jangan, karena anda ASN,” kata Mahfud di hadapan pegawai dan pejabat Kemenko Polhukam.

Sikap yang sama, menurut Mahfud, juga harus dipraktikkan saat pegawai-pegawainya mendukung pasangan calon lain. Mahfud mengingatkan dukungan itu jangan sampai ditunjukkan selama mereka berdinas dan masih menyandang status sebagai aparatur sipil negara (ASN).

“Saya minta jangan satu pun yang ikut gerakan politik, dan alhamdulilah sampai sekarang (pegawai Kemenko Polhukam) netral,” kata dia.

Tidak hanya soal konflik kepentingan, Mahfud juga menyinggung alasannya mundur karena sibuknya jadwal kampanye yang mengharuskan dia semakin sering membuat surat cuti.

“Saya masa tiap pekan bikin surat cuti, ndakenak. Tiap pekan untuk kampanye. Saya juga tidak menggunakan fasilitas kantor sama sekali, kecuali yang melekat ke pejabat, misalnya ajudan,” kata Mahfud.

Oleh karena itu, Mahfud dalam apel terakhirnya bersama pegawai Kemenko Polhukam pun berterima kasih karena mereka mampu berlaku netral dan menjaga sikap tersebut selama Mahfud menjalani peran ganda sebagai menteri dan cawapres.

“Dengan mereka (pejabat Kemenko Polhukam), saya terus bekerja dan mereka sangat profesional, tidak ikut-ikutan di dalam urusan politik. Saya tahu di berbagai lini itu sudah ada intel (agen intelijen) pasti, dan mereka tahu bahwa di sini semuanya netral sehingga tidak ada sorotan atau intervensi di sini,” kata Mahfud Md.

Dia pun berharap sikap yang sama tetap dijaga oleh jajaran pegawai dan pejabat Kemenko Polhukam. “Kemenko Polhukam Alhamdulilah netral, tidak ada cawe-cawe dalam urusan politik. Ini pertahankan!” kata Mahfud.

Terakhir, Mahfud kembali berpesan kepada para pejabat Kemenko Polhukam untuk tetap profesional dalam bekerja.

“Bekerjalah baik-baik. Tidak usah mendukung saya, profesional saja. Saya tahu banyak yang merasa terikat hatinya karena dulu bersama saya lalu sekarang di suatu tempat. Lalu saya bilang, kalau saya ke sana Anda tidak usah menemui, karena Anda pejabat pemerintah, aparat, sedangkan saya datang sebagai politikus dan cawapres sehingga saya bilang, tidak usah ketemu saya. Bekerja saja secara baik-baik. Jaga Indonesia ini dengan sebaik-baiknya,” kata Mahfud Md.

Mahfud pada Kamis sore menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Menkopolhukam kepada Presiden RI Joko Widodo. Alasan dia mundur, salah satunya karena Mahfud saat ini maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024.