sairhk

slotgacor hari ini 834Jutaan kata 79220Orang-orang telah membaca serialisasi

《sairhk》

Akademisi ingatkan KPU antisipasi bencana alam saat pemilu besok******

KPU punya tugas tambahan, memastikan lokasi TPS aman dari ancaman potensi bencana, sekaligus punya antisipasi preventif-proaktifnya

Surabaya (ANTARA) - Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas PGRI Adi Buana (Unipa) Surabaya Moch. Shofwan mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengantisipasi jika ada bencana alam saat pencoblosan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari 2024.

Shofwan mengatakan ada potensi cuaca ekstrem berupa hujan lebat diikuti angin kencang hingga banjir saat pemungutan suara, karena morfologi wilayah Indonesia yang terdiri dari wilayah pesisir, daratan, dan pegunungan.

"TPS di wilayah pesisir berpotensi banjir rob, TPS di wilayah daratan berpotensi banjir akibat intensitas hujan yang cukup tinggi disertai angin kencang bahkan puting beliung. Beda lagi TPS di wilayah pegunungan ada ancaman longsor jika hujan cukup lebat dengan tutupan lahan yang kurang optimal," katanya dalam keterangan diterima di Surabaya, Selasa.

Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) menyarankan adanya kesiapsiagaan dan mitigasi dari semua pihak dengan cara collaborative governance sebagai upaya penanggulangan ancaman bencana secara terintegrasi dan terarah.

Baca juga: 70 TPS rawan banjir, BPBD Serang siagakan TRC bencana saat pemilu

Upaya itu, lanjutnya, harus dilakukan dengan sudut pandang spasial sehingga rumusannya lebih aplikatif, disertai informasi tingkat risiko wilayah beserta solusi, pilihan, tindakan, serta kebijakan yang harus diambil.

"KPU punya tugas tambahan, memastikan lokasi TPS aman dari ancaman potensi bencana, sekaligus punya antisipasi preventif-proaktifnya," kata Shofwan.

Ia  juga mengingatkan KPU perlu mempunyai strategi antisipasi dalam distribusi logistik pemilu jika terjadi hujan lebat, serta solusi bagi pemilih jika akses menuju TPS terjadi banjir yang cukup masif.

Baca juga: BMKG tetapkan 15 daerah berstatus waspada dampak hujan di Indonesia

Letak geografis Indonesia yang terletak antara lempeng bumi raksasa yakni Eurasia, Indoaustralia, dan Pasifik, atau yang dikenal dengan ring of firemenjadikan sebagian besar wilayah Indonesia rawan terhadap bencana alam.

Kondisi ini, lanjut Shofwan, merupakan ancaman yang sulit diprediksi dengan perhitungan kapan, dimana, bencana apa yang terjadi, berapa kekuatan, bahkan tidak dapat memperkirakan estimasi korban jiwa maupun harta benda.

"Oleh karenanya KPU sampai tingkatan paling bawah KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) harus benar-benar siap menghadapi potensi ancaman bencana alam yang ditimbulkan sehingga tercipta pemilu yang aman, damai, dan terkontrol,” ucap Shofwan.

Baca juga: BPBD Kabupaten Bekasi mitigasi 712 TPS rawan banjir

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

KPU masih hitung jumlah surat suara yang rusak di Paniai******

Paniai merupakan lokasi yang agak berat ketika KPU mendistribusikan logistik pemilu.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilu Umum (KPU) RI masih menghitung jumlah surat suara rusak di Paniai, Papua Tengah.

"Hari ini sedang dipastikan yang rusak berapa dan sebagainya," ujar anggota KPU RI Mochammad Afifuddin di Jakarta, Selasa.

Ia menyebutkan bahwa surat suara itu untuk 24 distrik di kawasan Papua Tengah. Adapun total surat suara plus 2 persen itu sebanyak 120.352 surat suara.

"Saya tidak tahu yang dirusak itu yang distrik mana saja. Dia hanya menyampaikan ini totalnya. Jumlah pemilih di sana," jelasnya.

Sementara itu, Afif membenarkan terkait dengan video yang beredar soal surat rusak itu benar adanya.

Ia pun mengakui Paniai merupakan lokasi yang agak berat ketika KPU mendistribusikan logistik pemilu.

"Daerah memang agak berat. 'Kan yang dianggap keras dan jadi perhatian polisi itu Papua Tengah dan Papua Pegunungan," pungkas Afif.

Sebelumnya, beredar di media sosial foto dan video perusakan surat suara dan kotak suara di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Surat suara yang seharusnya berada di dalam kotak suara justru berhamburan keluar.

Kondisi kotak suara berbahan karton yang mulanya dibungkus plastik itu tampak telah terbuka dan rusak. Surat suara sudah dalam keadaan tidak terlipat rapih, bahkan ada yang robek.

Dalam video itu, seorang lelaki menyampaikan alasan kotak dan surat suara dihambur-hamburkan hingga menjadi rusak.

"Ini dari Distrik Yagai. Dia tahu, PPS mereka buka logistik kotak suara. Dalam kotak suara itu Form C1-KWK tidak ada sehingga masyarakat bersama Pandis, PPD, mereka kasih hambur itu kotak logistik," ucap seorang laki-laki yang merekam video tersebut.

Baca juga: KPU undang negara sahabat saksikan langsung Pemilu 2024
Baca juga: KPU: Surat suara yang direndam di Arab Saudi tak sesuai aturan

Berdasarkan data KPU RI, daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional pada Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih.

Sebelumnya, KPU RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, bersamaan dengan Pilpres 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Ketua MUI imbau jaga suasana kondusif jelang pencoblosan pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Prof Asrorun Niam Sholeh mengajak masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif jelang pencoblosan dalam pemilu yang akan dilaksanakan pada Rabu (14/2).

"Pemilu merupakan instrumen untuk mewujudkan tujuan bernegara, yang di antaranya adalah mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan umum. Untuk itu, mari jaga suasana kondusif jelang pelaksanaan pemilu, untuk mewujudkan pesta demokrasi yang damai, adil, jujur, dan bermartabat, serta jauh dari perilaku curang, intimidatif, koruptif, dan tindak melanggar hukum lainnya," katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Guru Besar Bidang Ilmu Fikih ini mengatakan dalam sistem politik Indonesia setiap warga negara diberi hak untuk memilih. Hak tersebut harus digunakan secara baik dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kepemimpinan publik yang baik.

"Karenanya, memilih pemimpin yang mampu menjaga agama dan mampu mengurusi urusan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan hukumnya wajib. Sebaliknya, golput dalam arti tidak mau berpartisipasi menggunakan hak pilih, kemudian terpilih pemimpin yang lalim dan tidak kompeten, maka tindakan itu haram dan berdosa," tegas Niam yang juga mantan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) itu.

Baca juga: MUI Lebak haramkan politik uang dalam Pemilu 

Baca juga: MUI Lampung: Jaga persaudaraan meskipun beda pilihan dalam pemilu

Menurut Niam, proses memilih pemimpin harus didasarkan pada pertimbangan kompetensi mengemban amanah kepemimpinan guna mewujudkan kemaslahatan umum.

"Setelah mendengar visi misi calon dalam masa kampanye, saatnya kita kontemplasi dan memilih sesuai hati yang jernih, meminta pertolongan Allah SWT agar diberi pemimpin yang shidiq atau jujur, yang amanah atau dapat dipercaya, yang tablighatau punya kemampuan eksekusi, serta yang fathanah atau punya kompetensi," ujarnya.

"Tidak boleh memilih karena sebab sogokan atau pemberian harta semata. Orang yang akan dipilih, atau yang mencalonkan diri juga tidak boleh menghalalkan segala cara untuk dapat dipilih, seperti menyuap atau dikenal dengan serangan fajar," sambung Niam.

Ia mengingatkan bahwa MUI telah menetapkan fatwa yang berkenaan dengan hal suap-menyuap dalam Pemilu, melalui forum Ijtimak Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Kalimantan Selatan pada 2018.

"Hukumnya haram. Menerima sogokan politik yang kemudian mendorong orang untuk memilih orang yang tidak kompeten hukumnya haram," tegas Asrorun Niam Sholeh.

Baca juga: MUI Depok imbau penyelenggara dan warga jaga pemilu jurdil dan sejuk

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：erek erek silat、semua situs slot、slot mantap

Terkait：kini slot gacor、lombaqq、cara cepat dapat uang dari neo+ bank、pion303 slot、pinjaman pintar、jam gacor hari ini olympus、winslot88、big slot 303、situs judi bonus new member、hokislot365

---

---

bab terbaru：pinjol legal resmi ojk 2022（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08