petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

slot gampang wd

togel kamboja togel kamboja 537Jutaan kata 834021Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot gampang wd》

OJK luncurkan panduan manajemen risiko iklim bagi perbankan******

OJK luncurkan panduan manajemen risiko iklim bagi perbankan
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar (keenam dari kiri), Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae (kelima dari kiri), dan Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK Agusman bersama perwakilan perbankan saat peluncuran "Climate Risk Management and Scenario Analysis" (CRMS) di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Rizka Khaerunnisa
Konsep CRMS, jelas Dian, berupaya menemukan keseimbangan dengan menerapkan kebijakan transisi yang sesuai sehingga risiko transisi dan risiko fisik lebih terkendali
Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan buku panduan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS), yang diharapkan dapat membantu bank dalam mengembangkan kerangka manajemen risiko iklim untuk mengukur dampak iklim pada kinerja dan keberlanjutan bisnis bank.

"Kami berharap seluruh pelaku usaha jasa keuangan nantinya memiliki suatu perangkat kebijakan dan pengaturan yang berlaku efektif di dalam sektornya masing-masing, sehingga bisa untuk lebih lanjut bagaimana pemenuhan kewajibannya tidak hanya sebagai organisasi perusahaan jasa keuangan, tetapi juga dalam memberikan pelayanan sebagai fungsi intermediasinya pada nasabah, investor, klien, dan mitra," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa CRMS merupakan kerangka atau alat untuk menilai ketahanan model bisnis dan strategi bank dalam menghadapi perubahan iklim, tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga jangka menengah dan panjang.

CRMS meliputi aspek tata kelola, strategi bisnis, manajemen risiko, pengukuran dan target serta pengungkapan dan pelaporan mengenai dampak risiko iklim dan emisi karbon industri perbankan kepada OJK.

Konsep CRMS, jelas Dian, berupaya menemukan keseimbangan dengan menerapkan kebijakan transisi yang sesuai sehingga risiko transisi dan risiko fisik lebih terkendali.

CRMS mempertimbangkan skenario perubahan driver utama risiko iklim, yaitu risiko fisik seperti potensi bencana serta risiko transisi seperti kebijakan harga atau pajak karbon, perkembangan teknologi, sentimen pasar sebagai pemicu utama perubahan kondisi debitur.

Atas dasar itu, bank diharapkan dapat secara dini mengetahui sensitivitas setiap skenario tersebut terhadap perubahan kinerjanya. Pada akhirnya, bank dapat menentukan strategi bisnis serta mitigasi risiko di masa depan termasuk alokasi pembiayaan pada sektor intensif karbon.

Panduan CRMS terdiri dari enam buku yang merupakan satu kesatuan yang saling mendukung. Dalam penyusunan panduan tersebut, Dian mengatakan bahwa OJK telah memperhatikan praktik umum (common practice) dan standar internasional yang telah disesuaikan dengan konteks Indonesia.

Buku pertama atau panduan utama menjelaskan prinsip-prinsip tentang pengelolaan risiko yang terkait iklim. Sementara lima buku lainnya merupakan panduan yang mendukung implementasi CRMS termasuk panduan teknis pelaksanaan stress testdampak risiko perubahan iklim terhadap kinerja perbankan.

"Tentunya panduan CRMS ini akan bersifat living documentyang akan kami perbaharui secara berkala sesuai dengan global policies direction, praktik terbaik di industri keuangan dan tuntutanstakeholders," kata Dian.

Pada tahap implementasi awal, OJK akan melakukan pilot project CRMS pada Juli 2024 untuk 18 bank besar dengan kelompok bank modal inti (KBMI) III dan IV. Hasil pilotingtersebut diharapkan dapat memberikan gambaran dampak iklim pada kinerja keuangan perbankan sebagai dasar Regulatory Climate Impact Studiesuntuk Perbankan Indonesia.

"Ke depan, kami berencana untuk mengintegrasikan aspek risiko iklim ke dalam kerangka manajemen risiko dan menjadi bagian dari supervisory actionuntuk industri perbankan, tentunya disejalankan dengan standar Internasional yang akan diterapkan oleh The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)," kata Dian.

Baca juga: OJK: Bursa Karbon RI Terbaik di Asia
Baca juga: OJK kerja sama dengan Otorita IKN bangun kantor di IKN
Baca juga: OJK: Pembiayaan perbankan sektor UMKM di Lampung capai Rp30,98 triliun

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Kemenparekraf: F1 Powerboat Danau Toba 2024 lebih baik dari yang lalu******

Kemenparekraf: F1 Powerboat Danau Toba 2024 lebih baik dari yang lalu
Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Vinsensius Jemadu, Senin (4/3/2024). ANTARA/Donny Aditra
Kabupaten Toba, Sumatera Utara (ANTARA) - Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Vinsensius Jemadu, mengatakan bahwa kualitas penyelenggaraan F1 Powerboat Danau Toba 2024 lebih baik dari tahun sebelumnya. Ia menjelaskan, dari sisi penyelenggaraan event, F1 Powerboat tahun ini lebih terkendali dan terorganisir dengan baik sehingga kenyamanan dan keamanan penonton atau wisatawan bisa maksimal. "Crowd management(pengelolaan kerumunan) lebih baik dibandingkan tahun lalu dan kami apresiasi untuk itu," kata Vinsensius kepada ANTARA, Senin. Lebih lanjut, dia menjelaskan, kolaborasi semua pihak seperti InJourney, Kemenko Marves, Kemenparekraf, pemerintah daerah, kepolisian, TNI dan lainnya membuktikan kualitas penyelenggaraan eventinternasional di Indonesia semakin baik. "Karena ini untuk masyarakat atau wisatawan, pengamanan tahun lalu terlalu ketat, tetapi sekarang lebih longgar meskipun tetap siaga dan waspada," ujar dia. Meski begitu, dia menilai, masih ada beberapa catatan evaluasi yang harus ditingkatkan ke depannya. Salah satunya, yaitu terkait ketepatan waktu (on time) dari sisi penyelenggaraan acara. Ia menambahkan, kegiatan side eventmasih ada yang molor dari jadwal dan itu sedikit membuat kecewa penonton atau wisatawan. Selain itu, tambah dia, penyediaan akomodasi atau transportasi lokal untuk mengangkut wisatawan ke lokasi-lokasi utama kegiatan dinilai masih sedikit, sehingga butuh perhatian lebih dari semua pihak. Oleh karena itu, dia optimistis, semua stakeholder atau pemangku kepentingan ke depannya akan lebih memikirkan sedikit permasalahan itu melalui pencarian investor di bidang tersebut untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan eventdi daerah.
Baca juga: Wisatawan dan pelaku UMKM: Kami senang ada F1 Powerboat
 Balapan bertajuk Pertamina Grand Prix of Indonesia - F1 Powerboat Danau Toba 2024 sudah selesai dilaksanakan pada Sabtu-Minggu (2-3/3). Ajang internasional itu awalnya direncanakan untuk diikuti sebanyak 18 pembalap dari sembilan tim dan berasal dari 10 negara. Namun, berdasarkan data dari F1H2O Racing, pembalap Ahmad Al Fahim (Victory Team) tidak mengikuti semua proses balapan di seri Danau Toba tahun ini. Setelah seri Danau Toba 2024, kompetisi dilanjutkan dengan seri berikutnya di Vietnam. Di Indonesia, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menjadi penggawa atau penyelenggara utama kegiatan yang setara dengan balapan jet darat atau Formula 1 (F1) itu.

Baca juga: InJourney klaim F1 Powerboat Danau Toba 2024 lebih baik dari tahun lalu

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024

Iriana dan OASE KIM sosialisasikan ketahanan pangan kepada siswa SD******

Iriana dan OASE KIM sosialisasikan ketahanan pangan kepada siswa SD
Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wury Ma'ruf Amin bersama anggota OASE KIM menyosialisasikan ketahanan pangan kepada para siswa SD di Alun-Alun Cirimekar, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (4/3/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Kalau kita pergi ke restoran, kita pergi ke undangan, kita mengambil makanan secukupnya. Jangan sampai kita membuang sampah pangan begitu besar. Ini menyangkut masyarakat lain yang masih membutuhkan.
Jakarta (ANTARA) - Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wury Ma'ruf Amin bersama anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) menyosialisasikan ketahanan pangan kepada para siswa sekolah dasar di Alun-Alun Cirimekar, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.

Rangkaian kegiatan sosialisasi melalui gerakan stop boros pangan ini merupakan kolaborasi OASE KIM bersama Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat yang diketuai oleh Tri Tito Karnavian, TP PKK daerah, dan Badan Pangan Nasional.

"Kalau kita pergi ke restoran, kita pergi ke undangan, kita mengambil makanan secukupnya. Jangan sampai kita membuang sampah pangan begitu besar. Ini menyangkut masyarakat lain yang masih membutuhkan," kata Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Tito Karnavian dalam keterangan resmi dari Biro Pers Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta, Senin.

Baca juga: Pemprov DKI tanam 30 ribu bibit cabai untuk jaga ketahanan pangan

Tri menjelaskan bahwa gerakan stop boros pangan merupakan salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat untuk mengonsumsi makanan secukupnya.

Setelah menyosialisasikan gerakan stop boros pangan, Iriana dan Wury melakukan gerakan tanam cabai nasional bersama dengan TP PKK seluruh Indonesia melalui konferensi video.

Gerakan penanaman cabai nasional diharapkan mampu membantu mencukupi kebutuhan cabai skala rumah tangga. "Diharapkan dengan penanaman cabai nasional ini kita bisa membantu menurunkan inflasi di mana harga cabai sekarang cukup tinggi," kata Tri Tito.

Selain kedua kegiatan tersebut, Iriana, Wury, dan para anggota OASE KIM menebar benih ikan bersama masyarakat di Situ Citatah, Alun-alun Cirimekar.

Kegiatan penaburan benih ikan juga merupakan bentuk sosialisasi kepada masyarakat dalam memanfaatkan kolam atau lahan yang ada untuk budidaya ikan.

"Ini juga merupakan sosialisasi kepada masyarakat agar bisa mempunyai kolam-kolam sendiri, memanfaatkan halamannya sendiri kalau memang itu cukup. Tidak hanya punya lahan, tapi juga punya sistem memakai ember dan lain-lain," kata Tri Tito.

Baca juga: Anggota DPR minta Bapanas fokus bangun ketahanan pangan

Tri Tito pun berharap kegiatan sosialisasi oleh Iriana, Wury, dan anggota OASE KIM dapat memberikan edukasi ketahanan pangan kepada masyarakat.

Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa TP PKK turut menyukseskan program pemerintah.

Tim Penggerak PKK berdasarkan Perpres Nomor 99 tahun 2017 yang dikeluarkan oleh pemerintah telah menjadi mitra dalam menyukseskan program-program pemerintah.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:pao 88 slot

Perbarui waktu:2024-06-29

Daftar bab terbaru
situs apk mod aman
gemoy88
slot judi terpercaya
kerang 2d togel
rtp receh88
spin gacor
cara dapat uang online halal
jam gacor olympus hari ini
slot gacor itu apa
Daftar isi semua bab
Bab 1 cara mudah pinjam uang online
Bab 2 360kredi ilegal atau legal
Bab 3 kode mimpi togel
Bab 4 sempurnatoto
Bab 5 slot demo4d
Bab 6 slot judi gacor
Bab 7 akun pro vip
Bab 8 80 togel
Bab 9 olb88 slot
Bab 10 303
Bab 11 sky77 slot demo
Bab 12 cara pinjam uang di bank bca untuk mahasiswa
Bab 13 akun slot mudah menang
Bab 14 voucher gofood november 2022
Bab 15 kasqq
Bab 16 panenslot
Bab 17 keris4d
Bab 18 joker's jewels pragmatic play
Bab 19 doremi 188 slot
Bab 20 daftar slot baru
Klik untuk melihattersembunyi di tengah28bab
game onlineBacaan TerkaitMore+

Gadis kelas atas

game slot terpercaya 2022
Komisi X minta Kemendikbudristek bentuk satgas cegah perundungan
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/3/2023). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) turun tangan dengan membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang bertugas mencegah terjadinya perundungan.

"Selama ini kan regulasi menyerahkan (pembentukan satgas mengatasi kekerasan di sekolah) kepada sekolah, sekolah harus ini, ini, ini. Ketika ada persoalan, langsung didorong menjadi bagian dari kewenangan aparat penegak hukum (APH)," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Baca juga: Peran satgas anti-bullying perlu ditingkatkan cegah perundungan siber Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah. Menurut Aliyah, pembentukan satgas untuk mencegah perundungan sudah sepatutnya dilakukan guna mengoptimalkan pencegahan terjadinya perundungan di sekolah. Aliyah mengingatkan setelah pembentukan satgas tersebut, para pelaku perundungan harus ditindak secara tegas melalui pemberian sanksi hukum guna memberikan efek jera. "Jangan lagi ada jalan-jalan lain di luar sanksi hukum, yang tidak menimbulkan efek jera. Sanksi hukum pertama harus," ujarnya. Ia mendorong pihak sekolah berkolaborasi dengan orang tua untuk lebih peka terhadap kondisi anak. Dengan demikian, mereka dapat mendeteksi apabila anak mengalami perundungan. Sejauh ini, Kemendikbudristek mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 mengamanatkan satuan pendidikan untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas).

Baca juga: KPAI membentuk Satgas TPPK dari tingkat kabupaten hingga sekolah

Baca juga: FSGI: Sekolah perlu bentuk satgas khusus cegah perundungan TPPK dan Satuan Tugas perlu dibentuk dalam waktu 6 sampai 12 bulan setelah peraturan ini disahkan agar kekerasan di satuan pendidikan dapat segera tertangani.

"Jika ada laporan kekerasan, dua kelompok kerja ini harus melakukan penanganan kekerasan dan memastikan pemulihan bagi korban, sedangkan sanksi administratif diberikan kepada pelaku peserta didik dengan mempertimbangkan sanksi yang edukatif dan tetap memperhatikan hak pendidikan peserta didik,” kata Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Bertarung di langit

innova 77 slot
Kemenperin fasilitasi kebutuhan produk lokal di IKN
Kementerian Perindustrian mendirikan pameran belanja produk dalam negeri salah satunya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Pameran Business Matching 2024 di Sanur, Denpasar, Bali, (4/3/2024) ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Ini sebagian dari contoh yang dipamerkan yang bisa disediakan produsen dalam negeri untuk IKN
Denpasar (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memfasilitasi kebutuhan produk lokal/ buatan anak bangsa di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui pameran yang mempertemukan produsen dan pemilik anggaran di Denpasar, Bali, 4-7 Maret 2024.

“Ini sebagian dari contoh yang dipamerkan yang bisa disediakan produsen dalam negeri untuk IKN,” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko Cahyanto di sela pameran produk dalam negeri di Sanur, Denpasar, Senin.

Menurut dia, fasilitasi itu sebagai upaya untuk mendorong belanja pemerintah pusat baik kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan BUMN lebih besar dialokasikan untuk substitusi produk impor menjadi produk dalam negeri.

Ada pun pembangunan di IKN yang saat ini sedang masif dilaksanakan membutuhkan logistik termasuk sejumlah kebutuhan kementerian/lembaga pusat dan daerah termasuk BUMN di IKN.

Sejumlah produk buatan anak bangsa yang dipamerkan itu di antaranya kebutuhan untuk konstruksi misalnya semen, besi dan baja, keramik, alat kantor hingga alat kesehatan.

Pameran kebutuhan produk dalam negeri untuk IKN khusus didirikan selama ajang business matching antara pemilik anggaran dengan produsen tersebut di gedung konvensi The Meru, Sanur.

Stan IKN itu merupakan salah satu dari 182 stan dari 18 klaster industri yang mengikuti pameran dan produknya sudah mengantongi sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Ukuran stan IKN tersebut paling besar di antaranya stan lainnya yakni mencapai sekitar 9x9 meter yang berdiri di dekat ruang tunggu VIP gedung the Meru.

“Oleh karena itu kami lakukan sejak awal seperti ini agar kita tahu dari mulai perencanaan sudah bisa diketahui berapa besar barang yang diperlukan,” katanya.

Untuk itu, Kemenperin menekankan peserta pameran memastikan spesifikasi produk, harga, ketersediaan, kapasitas produksi, durasi pembuatan produk hingga informasi terkait produk yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pemilik anggaran (pemerintah/BUMN).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan IKN, Kalimantan Timur pada Jumat (1/3) yang kemajuan pembangunannya sudah mencapai 74 persen.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan Kantor Presiden di IKN bisa selesai dan dapat difungsikan pada Juni 2024 dan dapat digunakan pada Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan ke-79 RI.

Selain itu, sejumlah instansi termasuk BUMN juga mulai membangun gedung di kawasan IKN.


Baca juga: Kemenperin identifikasi Rp1.200 triliun potensi belanja produk negeri
Baca juga: Asmindo dukung penggunaan mebel dalam negeri untuk IKN
Baca juga: Menperin targetkan 95 persen proyek BUMN gunakan produk domestik

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Tuhan tanpa Batas

mabukwin
Satelit mata-mata militer Korsel akan jalani uji operasional Maret
Arsip foto - Roket yang membawa satelit mata-mata pertama Korea Selatan diluncurkan dari California pada 1 Desember 2023. (SpaceX via Kyodo)
Seoul (ANTARA) - Satelit pengintaian militer pertama Korea Selatan (Korsel) dijadwalkan akan menjalani uji operasional bulan ini, kata Kementerian Pertahanan pada Senin.

Satelit tersebut diluncurkan dari pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di California pada Desember lalu sebagai bagian dari proyek Seoul untuk memperoleh lima satelit mata-mata militer pada 2025 guna meningkatkan kemampuan pemantauan independen mereka terhadap Korea Utara (Korut).

"Saat ini, (satelitnya) sedang menjalani operasi awal, dan kalibrasi serta validasi rekaman video seperti biasa. Mulai pertengahan bulan ini, satelit tersebut dijadwalkan akan menjalani uji operasional dan evaluasi," kata Juru Bicara Kementerian Pertahanan Jeon Ha-kyou dalam konferensi pers rutin.
Baca juga: Susul Korut, Korsel luncurkan satelit mata-mata yang pertama

Satelit yang dilengkapi dengan sensor elektro-optik dan inframerah itu baru-baru ini mengirimkan kembali gambar-gambar dengan "resolusi baik" dari Pyongyang pusat, menurut beberapa sumber militer.

Satelit tersebut diperkirakan akan memasuki fase misi penuhnya pada awal Juni, yang kemungkinan akan membantu mengurangi ketergantungan Korsel terhadap citra satelit AS tentang gambar situasi di Korut.

Satelit pengintaian kedua militer tersebut dijadwalkan akan diluncurkan pada April dari pangkalan militer AS di Florida.

Peluncuran yang direncanakan tersebut dilakukan ketika Pyongyang juga berupaya memperoleh kemampuan pengintaian berbasis ruang angkasa.

Korut berhasil meluncurkan satelit mata-mata militer pertamanya pada November lalu dan berjanji akan meluncurkan tiga satelit mata-mata lagi tahun ini.

Baca juga: KCNA ungkap instansi operasi satelit pengintaian Korut memulai misinya
Baca juga: Korea Utara bakal luncurkan tiga satelit pengintai pada 2024

Sumber: Yonhap

Penerjemah: Katriana
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Buka log tugas Anda

slot gacor pagi ini
Komisi X minta Kemendikbudristek bentuk satgas cegah perundungan
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/3/2023). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) turun tangan dengan membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang bertugas mencegah terjadinya perundungan.

"Selama ini kan regulasi menyerahkan (pembentukan satgas mengatasi kekerasan di sekolah) kepada sekolah, sekolah harus ini, ini, ini. Ketika ada persoalan, langsung didorong menjadi bagian dari kewenangan aparat penegak hukum (APH)," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Baca juga: Peran satgas anti-bullying perlu ditingkatkan cegah perundungan siber Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah. Menurut Aliyah, pembentukan satgas untuk mencegah perundungan sudah sepatutnya dilakukan guna mengoptimalkan pencegahan terjadinya perundungan di sekolah. Aliyah mengingatkan setelah pembentukan satgas tersebut, para pelaku perundungan harus ditindak secara tegas melalui pemberian sanksi hukum guna memberikan efek jera. "Jangan lagi ada jalan-jalan lain di luar sanksi hukum, yang tidak menimbulkan efek jera. Sanksi hukum pertama harus," ujarnya. Ia mendorong pihak sekolah berkolaborasi dengan orang tua untuk lebih peka terhadap kondisi anak. Dengan demikian, mereka dapat mendeteksi apabila anak mengalami perundungan. Sejauh ini, Kemendikbudristek mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 mengamanatkan satuan pendidikan untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas).

Baca juga: KPAI membentuk Satgas TPPK dari tingkat kabupaten hingga sekolah

Baca juga: FSGI: Sekolah perlu bentuk satgas khusus cegah perundungan TPPK dan Satuan Tugas perlu dibentuk dalam waktu 6 sampai 12 bulan setelah peraturan ini disahkan agar kekerasan di satuan pendidikan dapat segera tertangani.

"Jika ada laporan kekerasan, dua kelompok kerja ini harus melakukan penanganan kekerasan dan memastikan pemulihan bagi korban, sedangkan sanksi administratif diberikan kepada pelaku peserta didik dengan mempertimbangkan sanksi yang edukatif dan tetap memperhatikan hak pendidikan peserta didik,” kata Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

setengah dongeng

bonus138
Voxpol: Parliamentary threshold 4 persen rugikan parpol kecil
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago dalam satu kesempatan wawancara. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)
Jakarta (ANTARA) - Pendiri dan Direktur Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai ambang batas parlemen (parliamentary threshold)  sebesar empat persen tidak memberikan keadilan bagi partai politik (parpol) kecil. “Ambang batas parlemen(parliamentary threshold)menghambat partai politik baru, banyak suara yang terbuang sia-sia tidak menjadi kursi. Seharusnya kalau sudah mendapatkan perolehan suara sebesar 200 ribu, maka sudah harus bisa dikonversi menjadi satu kursi di DPR,” kata Pangi dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan, ambang batas parlemen hanya menguntungkan posisi partai petahana di parlemen, sementara parpol kecil akan sulit memenuhi ambang batas tersebut karena angka empat persen masih terlalu tinggi untuk diraih lantaran baru hanya mampu mendapatkan suara 0,2-2,6 persen. “Sangat miris dan disayangkan suara rakyat terbuang sia-sia dan tidak sah menjadi kursi. Faktanya, ada caleg DPR RI, baik dari PSI, Perindo, Gelora, dan lain-lain yang perolehan suara calegnya di partai tersebut masuk clusterpremium di atas 100 ribu suara, bahkan ada yang menembus 200 ribu suara pribadj, namun tidak lolos dan tidak menjadi kursi di parlemen karena partainya tak lolos ambang batas empat persen,” kata Pangi. Dirinya pun mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (29/2) yang memutuskan agar besaran dan persentase ambang batas parlemen dalam pemilu yang sebesar empat persen, untuk diatur ulang. “Penghapusan ambang batas parlemen untuk mengakomodasi kepentingan partai kecil dan menengah agar punya pengalaman menjadi wakil rakyat, punya kursi di parlemen. Tidak boleh ada motivasi menghalau partai baru untuk masuk ke dalam parlemen,” ujarnya. Untuk Pemilu 2029, ia berharap agar ambang batas parlemen diturunkan dalam rentang batas bawah satu persen dan rentang batas atas sebesar dua persen agar suara rakyat bisa dikonversi menjadi kursi dan tidak terbuang sia-sia. “Prinsipnya, tidak boleh ada suara rakyat yang terbuang sia-sia tanpa menjadi kursi supaya rakyat makin banyak wakilnya di parlemen. Itu makin bagus dan berkualitas,” ujarnya menegaskan. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) atau ambang batas parlemen empat persen tetap konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan Pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.
Baca juga: Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru
Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional
Baca juga: Pengamat: Parliamentary threshold naik permudah konsolidasi politik

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Jahat Surga yang Melahap

cara mendaftarkan voucher indosat
Presiden Iran: Masjid negara Islam harus perkuat kesadaran soal Gaza
Arsip foto - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Islam Iran Seyyed Ebrahim Raisi (kiri) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5/2023). ANTARA/Mentari Dwi Gayati/aa.
Teheran (ANTARA) - Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan masjid-masjid di seluruh negara Islam harus meningkatkan kesadaran tentang penderitaan rakyat Palestina di Gaza, yang menurutnya saat ini menjadi isu utama dunia Islam dan kemanusiaan.

“Saat ini, meningkatkan kesadaran tentang (situasi) Muslim Palestina yang tak bersalah di Gaza, sebagai isu utama dunia Islam dan juga isu kemanusiaan di seluruh dunia, harus dilakukan melalui kegiatan masjid di seluruh wilayah Islam," kata presiden Raisi, Sabtu malam saat mengunjungi Masjid Raya Aljir di ibu kota Aljazair.

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan Iran dan Aljazair memiliki sikap yang sama dalam isu Palestina, menambahkan bahwa jika seluruh negara Islam mempunyai pendirian yang sama mengenai isu tersebut, rezim Israel tidak akan berani melakukan kejahatan terhadap rakyat Palestina.

Raisi merujuk pada persatuan di kalangan negara Muslim, menyebutnya sebagai kebutuhan paling penting bagi dunia Islam.

Menurutnya, Iran telah siap memperluas kerja sama budaya dengan Aljazair sebagai bagian dari upaya untuk membantu memperkuat persatuan tersebut.

Selama kunjungan ke Masjid Raya Aljir, yang merupakan masjid terbesar di Benua Afrika dan terbesar ketiga di dunia, Presiden Iran didampingi Menteri Pendidikan Aljazair Abdelhakim Belabed.

Kunjungan ke Masjid Aljir merupakan salah satu agenda Raisi selama berada di Aljazair, di mana dia menghadiri KTT Forum Negara-negara Pengekspor Gas (GECF) ke-7 pada Sabtu. Raisi tiba di sana pada hari yang sama untuk perjalanan selama dua hari.

Baca juga: WHO: Jumlah korban tewas karena serangan Israel di Gaza lampaui 30.000
Baca juga: Pemimpin dunia hanya melongo genosida terulang persis sama di Gaza
Baca juga: Menlu Palestina: Genosida Gaza terus terjadi jika tidak ada gencatan

Sumber: IRNA-OANA

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024