manis 888 slot

Kamp pelatihan iblis

slot co9

Kemenko Marves dukung kerja sama PT Inaro dan YCP dalam gelaran BIAS******

pelaksanaan BIAS memberi dampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mendukung kerja sama yang dilakukan PT Inaro Tujuh Belas selaku penyelenggara Bali International Air Show 2024 (BIAS) dengan Yayasan Care Peduli (YCP). Kerja sama kedua belah pihak diharapkan mampu membantu mengatasi persoalan kesehatan terutama kekerdilan atau stunting di daerah yang membutuhkan intervensi. “Dari kolaborasi ini kita ingin menunjukkan bahwa pelaksanaan BIAS memberi dampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Jodi Mahardi dalam sesi temu wartawan di Jakarta, Jumat. Ia menambahkan kegiatan itu tak hanya berpengaruh pada eksistensi industri aviasi namun juga mendorong industri tak hanya fokus pada sisi ekonomi, namun juga berkontribusi langsung pada pemerintah melalui program-program yang langsung menyasar pada penanganan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Kemenko Marves: Harga nikel perlu diseimbangkan agar dorong hilirisasi Rencananya, program penanganan stunting digelar di wilayah Nusa Tenggara Timur pada September mendatang. Pendekatan yang akan dilakukan dalam kegiatan ini meliputi pendekatan holistik yang memberdayakan kelompok perempuan di desa yang dipilih menjadi lokasi program. Chief Executive Officer Yayasan Care Peduli Abdul Wahid Situmorang menuturkan dengan melibatkan kelompok perempuan dalam penyediaan makanan untuk anak-anak penderita stunting, sementara kehadiran Puskesmas untuk memastikan asupan gizi yang diberikan sudah tepat. “Sehingga ada interaksi dengan kader dengan si ibu, sehingga ada proses pembelajaran di situ,” ujarnya.

Baca juga: Kemenko Marves dorong produksi baterai LFP dan NMC di dalam negeri

Baca juga: Kemenko Marves soroti ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Kiamat memupuk kegilaan

harta88

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Kaisar Wu Nian

warnetslot

Presiden sebut pembangunan Kantor BPJS lengkapi layanan kesehatan IKN******

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan pembangunan gedung Kantor BPJS Kesehatan di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) melengkapi layanan kesehatan untuk masyarakat di IKN.

"Kalau kemarin yang kita 'groundbreaking cluster' industri keuangan sekarang BPJS Kesehatan masuk dan sudah lima RS dalam proses pembangunan sehingga ini akan melengkapi pelayanan di IKN terhadap masyarakat yang ada di sini," kata Presiden Jokowi dalam peletakan batu pertama pembangunan Gedung BPJS Kesehatan di IKN, Kalimantan Timur, Jumat.  

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengingatkan kembali beban layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan pada 2015-2016 yang mengalami defisit.

Kemudian, pada periode 2015-2017, Presiden Jokowi mengatakan bahwa ia sering mendapat keluhan dari masyarakat yang menggunakan layanan BPJS Kesehatan, seperti antrean yang terlalu panjang.

Namun belakangan ini setelah peninjauan, Presiden justru menemukan bahwa pelayanan di RS yang melayani pengguna BPJS Kesehatan sudah berubah drastis

"Ngantrenya lama, komplainnya. Saya ini kan ke lapangan selalu saya cek. Komplainnya masih banyak, tetapi setelah 2020 ke sini saya mampir ke RS, cek ke RS antrian di pendaftaran, berubahnya sangat drastis sekali," kata Jokowi.

Presiden pun mengapresiasi bahwa kini BPJS kesehatan sudah tidak lagi mengalami defisit. Jumlah peserta yang sudah terdaftar BPJS Kesehatan juga mencapai 267 juta jiwa atau 95,7 persen dari total penduduk Indonesia.   

Di akhir sambutan, Presiden mengatakan bahwa pembangunan gedung kantor BPJS Kesehatan akan melengkapi pelayanan kesehatan untuk masyarakat di IKN.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah meletakkan batu pertama untuk lima rumah sakit yang saat ini dalam proses pembangunan.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini peletakan baru pertama groundbreaking gedung BPJS Kesehatan di IKN secara resmi saya nyatakan dimulai," kata Presiden Jokowi mengakhiri sambutan, sekaligus meresmikan peletakan batu pertama Gedung BPJS Kesehatan di IKN.

Baca juga: Jokowi: Indonesia ingin punya gedung Istana bukan peninggalan kolonial

Baca juga: Presiden Jokowi sarapan sukun goreng bersama para menteri di IKN

Baca juga: Presiden nikmati malam di IKN bersama para menteri dan Panglima TNI

 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Penyihir Ekstradimensi

slot dana66

Warpong Buan hadirkan ponggol dengan bumbu rahasia di Jakarta******

Jakarta (ANTARA) - Pecinta kuliner berbahan dasar tempe di Jakarta dapat merasakan kelezatan menu unik yaitu ponggol, khas Tegal, Jawa Tengah, di Warpong Buan.

Rudini Prabowo Hasibuan, atau yang akrab disapa Buan, juru masak Warpong Buan, memperkenalkan Ponggol dengan cita rasa yang berbeda dari kebanyakan, karena menggunakan resep dengan bumbu rahasia hasil riset selama kurang lebih tiga tahun.

"Resep ini ciptaan sendiri. Ponggol itu sebetulnya terbuat dari tempe. Di Tegal itu tiap kali orang makan tempe, dibuat supaya lebih enak diolah lagi dengan bumbu rempah-rempah. Dari situ saya mulai belajar bikin resep sendiri," ujar Buan dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat.

Baca juga: Pusaka Rasa Nusantara gelar festival lestarikan resep tradisional

Baca juga: Buku "Main Rasa Bersama Sasa" hadirkan kekayaan budaya kuliner

Ponggol di Warpong Buan disajikan bersama lemak dan daging sapi, dimasak selama kurang lebih 12 jam dengan bumbu rempah yang menjadi rahasia kuliner ini.

Buan ingin menjadikan Ponggol sebagai menu utama di Warpong Buan, dengan tujuan mengangkat makanan tradisional menjadi makanan modern.

Keberhasilannya mewujudkan impian ini terjadi setelah bertemu dengan CEO ARA Food, Philipe Kenneth, yang tertarik dengan ide Buan dan membuka Warpong Buan di Jalan Sabang, Jakarta Pusat.

"Kami sudah sukses di Jalan Sabang dengan Kopi Ko Acung. Kita ketemu juga sama Buan, di mana sisi kita sama, makanya kita jalan bareng untuk mendirikan Warpong Buan ini," ucap Kenneth.

Dia menambahkan bahwa Warpong Buan tidak hanya menawarkan masakan unik, tetapi juga mengusung konsep ramah lingkungan dengan meminimalkan sampah plastik. Meja dan kursi di warung ini terbuat dari sampah plastik daur ulang.

Konsep Warpong sendiri adalah singkatan dari Warung Ponggol, dan Kenneth menegaskan bahwa warung ini menawarkan harga terjangkau agar dapat dinikmati semua kalangan.

Harga termurah untuk nasi ponggol di Warpong Buan adalah Rp18 ribu, sedangkan menu komplit yang terdiri dari nasi, tempe, ponggol, bakwan, ayam, dan telur dijual dengan harga Rp40 ribu.

Warpong Buan berusaha untuk berkembang pesat, bahkan Kenneth memiliki rencana membuka cabang di luar negeri.

Adapun konsep ramah lingkungan tidak hanya terlihat di meja dan kursi, tetapi juga dalam lukisan-lukisan di ruangan yang menggunakan pewarna plastik daur ulang.

Baca juga: Mengulik mahumbal, masakan rasa unik khas Suku Dayak

Baca juga: Restoran khas Jawa bidik warga Jakarta yang rindu kampung halaman
 

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Cara menarik bintang dengan login di awal

situs lagi gacor hari ini

PT Jalin siapkan langkah strategis hadapi dinamika transaksi keuangan******

Jalin hadir dengan amanat dari pemerintah untuk menghubungkan masyarakat dengan ekosistem finansial dan non-finansial

Jakarta (ANTARA) - PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin), bagian dari holdingBUMN Danareksa menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menghadapi dinamika transaksi keuangan di Indonesia.

Dalam diskusi panelEconomic Outlook2024 dengan topik seputar sektor teknologi yang digelar di Jakarta, Kamis (29/2), Jalin menekankan upaya dalam merespons tren transaksi keuangan yang kian mengarah ke platform mobiledan digital.

Direktur Utama Jalin Ario Tejo Bayu Aji sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, menyebutkan hingga Desember 2023, transaksi QRIS mencapai Rp225 triliun dengan total merchantsebanyak 30,41 juta.

Hal itu menunjukkan bahwa layanan keuangan digital terus bertumbuh di kalangan masyarakat.

Dalam diskusi disebutkan jumlah transaksi di ATM mengalami penurunan seiring perubahan perilaku masyarakat ke layanan mobiledan digital. Namun, hal tersebut tidak menghilangkan fungsi ATM sebagaicash point.

Baca juga: Jalin dukung bank dan fintech hadapi lonjakan transaksi keuangan

Ario Tejo Bayu Aji menilai fenomena tersebut sebagai sebuah tantangan sekaligus peluang.

Menurutnya, sebagai perusahaan penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran, fokus Jalin tidak hanya memperluas penetrasi di ranah digital, tetapi juga memperhatikan kebutuhan akan pengelolaan uang tunai yang masih menjadi kebutuhan bagi sebagian besar masyarakat.

"Jalin hadir dengan amanat dari pemerintah untuk menghubungkan masyarakat dengan ekosistem finansial dan non-finansial, sesuai visi kami menjadi National Digital Highway," ucap Ario.

Ia juga mengatakan sinergi yang baik antara perusahaan-perusahaan penyelenggara jasa pembayaran (PJP), penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran (PIP), dan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah (PJPUR) akan dapat memperluas akseptasi layanan keuangan digital seperti QRIS, sembari tetap memaksimalkan peredaran uang tunai yang ada di masyarakat.

Selain itu, Ario mengungkapkan Jalin juga mulai mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) AI secara bertahap.

"Penggunaan AI dan machine learningakan membantu Jalin dalam memberikan insightberupa predictive analysiskepada industri perbankan,fintechserta pemerintah melalui kementerian terkait dalam menentukan keputusan strategis agar terjadi efisiensi di dalamnya," ujar Ario.

Baca juga: Danareksa kejar laba bersih konsolidasi 2023 sentuh Rp1,3 triliun

Baca juga: Danareksa alokasikan investasi Rp3 triliun untuk suntik anak holding

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Permainan emas kripton di dunia lain masih belum bisa dihentikan

bayutoto

Sri Mulyani bahas inisiatif JFHTF dengan Uni Eropa******

mengenai JFHTF, inisiatif bersama para Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan G20 yang dibentuk untuk memitigasi ancaman pandemi di masa mendatang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membahas inisiatif kerja sama Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan Negara-negara G20 (Joint Finance and Health Task Force/JFHTF) dengan European Commissioner for Economy European UnionPaolo Gentiloni.

Diskusi tersebut dilakukan di sela rangkaian Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) G20 di São Paulo, Brasil.

“Kami berdiskusi mengenai JFHTF, inisiatif bersama para Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan G20 yang dibentuk untuk memitigasi ancaman pandemi di masa mendatang,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berharap Paolo sebagai perwakilan dari Uni Eropa dapat memberikan dukungan terhadap inisiatif JFHTF tahun ini yang dipimpin Indonesia bersama Italia.

Selain membahas soal JFHTF, Sri Mulyani dan Paolo juga berdiskusi mengenai kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Uni Eropa, khususnya dalam bidang perdagangan internasional.

Baca juga: Menkeu pamer peran APBN dalam isu ketimpangan pada G20

Baca juga: Menkeu diskusikan pembangunan di Asia dengan Presiden AIIB

“Semoga kerja sama yang telah terbangun baik selama ini dapat terus terjaga dan memberi manfaat lebih banyak lagi,” ujar Sri Mulyani.

Diketahui, Sri Mulyani menghadiri FMCBG Meeting yang merupakan bagian dari perhelatan Presidensi G20 2024 di Brasil.

Di sela kegiatan tersebut, Menkeu juga mengadakan pertemuan dengan sejumlah pihak lainnya, seperti Treasurer of Australia Jim Chalmers, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, dan Presiden Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Jin Liqun.

Dalam pertemuannya dengan Treasurer of Australia, Sri Mulyani menyampaikan kinerja positif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bagaimana Indonesia tetap bisa melanjutkan agenda pembangunan tanpa mengorbankan kesehatan dan kredibilitas APBN.

Kemudian dalam pertemuan dengan Presiden Bank Dunia, Menkeu membahas beberapa topik terkait kerja sama antara Indonesia dan Bank Dunia.

Sedangkan pertemuan dengan AIIB mendiskusikan soal pembangunan di wilayah Asia, termasuk Indonesia.

Baca juga: Menkeu temui Presiden Bank Dunia guna bahas kerja sama

Baca juga: Menkeu sampaikan kinerja positif APBN saat pertemuan dengan Australia

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024