situs judi slot 999

Kehidupan budidaya yang santai di kota

Transmart Full Day Sale Hari Ini, Belanja Sekarang Bayar Belakangan******

Pelanggan setia Transmart, jangan pusing dan bingung lagi mikirin belanja buat kebutuhan rumah tangga di tanggal tua.

Sekarang kan sudah ada PayLater yang dapat dinikmati kapan saja dengan limit besar. Jadi Anda bisa belanja sekarang bayar belakangan di Transmart Full Day Sale hari ini, Selasa (22/8).

Lihat Juga : Belanja Pakai Allo PayLater di Transmart Dapat Ekstra Diskon 20%

Kapan lagi kan bisa belanja dapat diskon, plus bayarnya nanti pas gajian kalau bukan di Transmart Full Day Sale yang berlangsung hari ini saja sampai pukul 22.00 di seluruh gerai se-Indonesia.

Download Allo Bank di Google Play Store atau App Store, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime supaya bisa mengajukan Allo Pay Later.

Selain pakai Allo Paylater, kamu juga bisa belanja sekarang bayar belakangan dengan kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah.

Buat yang belum punya bisa langsung mengajukan proses pembukaan kartu kredit di cabang Bank Mega atau Mega Syariah terdekat.

Bisa juga datang ke unit pembukaan instan yang ada di gerai Transmart setempat supaya kartu kreditnya bisa langsung dipakai belanja di Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja.

Jangan sampai lewatkan promo ini. Yuk, langsung kunjungi gerai Transmart terdekat sekarang juga!

Saat seorang otaku bertemu dengan dunia kultivasi

Harga Beras Kompak Melonjak di Pasar Tradisional Jakarta******

Harga beras di sejumlah pasar tradisional Jakarta kompak naik, nyaris sentuh Rp15 ribu per liter.

Pantauan CNNIndonesia.com di Pasar Nangka Bungur, Jakarta Pusat, pada Kamis (24/8), harga beras pulen naik dari Rp9.000 per liter menjadi Rp10 ribu per liter.

Kemudian, harga beras IR naik dari Rp11 ribu menjadi Rp13 ribu per liter, dan beras pera juga naik ke Rp14.800 ribu per liter dari Rp14 ribu per liter.

Adapun untuk beras ketan di kedua pasar tersebut masih stabil Rp12 ribu per liter.

Berdasarkan Info Pangan Jakarta, harga beras IR naik dari Rp12.884 per kg ke Rp12.921 per kg.

Harga beras IR tertinggi ada di Pasar Pondok Labu sebesar Rp15 ribu per kg dan terendah di Pasar Klender SS yang dibanderol Rp10.300 per kg.

Kemudian rata-rata harga beras pera dibanderol Rp14.202 per kg, naik dari Rp14.120 per kg.

Harga beras pera tertinggi di Pasar Tebet Barat Rp17 ribu per kg dan terendah Rp11 ribu per kg di Pasar Cengkareng.

Lalu, harga rata-rata beras setra I / premium dibanderol Rp13.576 per kg naik dari Rp13.500 per kg. Harga beras setra I tertinggi berada di Pasar Cempaka Putih Rp18 ribu per kg dan terendah Rp10 ribu di Pasar Pondok Labu.

[Gambas:Video CNN]

mitos dan legenda kuno

India Batalkan Rencana Pembatasan Ekspor Beras******

India mengklarifikasi tidak ada rencana menerapkan pembatasan apa pun terhadap ekspor beras pratanak non-basmati.

Menteri Pangan India Sanjeev Chopra mengklaim pemerintah tidak pernah mengusulkan rencana pembatasan apalagi larangan ekspor semacam itu.

"Sampai sekarang tidak ada usulan untuk membatasi ekspor beras pratanak," kata Chopra menanggapi pertanyaan wartawan soal pajak ekspor beras pratanak pada Selasa (22/8), dikutip dari Reuters. 

Sementara itu, stok beras India saat ini telah mencapai tiga kali lipat dari target tahun ini.

"Pemerintah memiliki stok surplus, pasar terbuka memiliki stok surplus, dan panen baru akan mulai berdatangan dalam dua bulan," kata Presiden Federasi Eksportir Beras India Prem Garg.

"Persediaan beras lebih dari cukup," ucapnya.

Lihat Juga : 2 Tujuan Erick Thohir Ingin Merger Garuda, Pelita Air dan Citilink

Pasar pangan Asia sempat dikejutkan dengan kabar India bakal membatasi ekspor beras sejak beberapa bulan terakhir.

India resmi mengumumkan bakal menyetop ekspor beras. Larangan ini berlaku mulai 20 Juli 2023. Langkah itu dikhawatirkan memicu kenaikan harga (inflasi) pangan dunia karena India adalah salah satu negara eksportir beras terbesar dunia, disusul Thailand, lalu Vietnam.

Pemerintah India memberlakukan larangan ekspor beras non-basmati, setelah harga beras naik 3 persen dalam sebulan. Gagal panen di sentra-sentra produksi beras seperti Punjab dan Haryana, menyebabkan petani harus menanam ulang padi mereka.

"Untuk memastikan ketersediaan beras putih non-basmati yang cukup, serta untuk menahan kenaikan harga di pasar dalam negeri, maka pemerintah India mengubah kebijakan ekspor," kata Kementerian Pertanian India dalam rilis resmi, dikutip Reuters, Jumat (21/7).

Sementara itu, India menyumbang lebih dari 40 persen ekspor beras dunia dan merupakan pemasok termurah komoditas ini.

Akibat kabar tersebut, harga beras global melonjak hingga mencapai level tertinggi selama 11 tahun terakhir dan diperkirakan terus meningkat.

Harga ekspor beras India melonjak 9 persen ke level tertinggi dalam lima tahun, menyusul kenaikan 7 persen bulan lalu dalam harga yang dibayarkan pemerintah kepada petani untuk beras musim baru.

Beras merupakan makanan pokok bagi lebih dari 3 miliar orang dan hampir 90 persen dari tanaman intensif air diproduksi di Asia, di mana pola cuaca El Nino biasanya menurunkan curah hujan. Dampak El Nino disebut tidak hanya terbatas pada satu negara saja, tapi hampir seluruh negara produsen.

Badan Pangan PBB (Food and Agriculture Organization/FAO) bahkan telah mewanti-wanti kenaikan harga beras yang menyentuh level tertinggi dalam 12 tahun terakhir ini bisa memicu lonjakan inflasi pangan di Asia.

"Harga beras global sangat mengkhawatirkan," ujar Direktur Senior Bank Pembangunan Asia Qingfeng Zhang kepada CNBC Internasional,dikutip Selasa (22/8).

"Yang jelas adalah volatilitas harga pangan akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Orang Suci tidak terkalahkan

Luhut Bakal Tindak Tegas Perusahaan Sawit 'Bandel' Ogah Lapor******

Ketua Tim Pengarah Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara Luhut Binsar Pandjaitan menyebut masih ada 700 perusahaan sawit yang belum melapor kepada Satgas Sawit.

Dalam fase self reportingyang digelar pada 3 Juli-3 Agustus 2023, total ada 1.870 perusahaan patuh melapor melalui Sistem Informasi Perizinan Perkebunan alias SIPERIBUN. Jumlah partisipasi ini meningkat dari torehan sebelumnya yang hanya 959 perusahaan.

Meski begitu, Luhut menyentil masih ada 647 perusahaan dalam daftar SK Datin yang belum lapor mandiri di platform SIPERIBUN. 

"Saya menegaskan bahwa perusahaan yang telah dimasukkan dalam Surat Keputusan (SK) Data dan Informasi (Datin) dan sedang dalam proses dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), wajib untuk melakukan pelaporan data di SIPERIBUN tanpa terkecuali," tegas Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu (23/8).

"Dalam evaluasi ini, ditemukan pula beberapa perusahaan belum mengunggah peta dalam format digital terkait perizinan Hak Guna Usaha (HGU), Izin Lokasi (ILOK), Izin Usaha Perkebunan (IUP), dan realisasi kebun saat ini. Di samping itu, perusahaan juga diminta untuk mengunggah perizinan dalam bentuk scan perizinan serta lampiran peta dalam format PDF dari perizinan HGU, ILOK, dan IUP," ujarnya menambahkan.

Permasalahan tersebut dapat terlihat dari fakta bahwa hanya 669 peta digital ILOK dan 835 peta digital IUP yang berhasil diunggah melalui SIPERIBUN dari keseluruhan perusahaan yang berpartisipasi. 

Satgas Sawit lantas membuka kesempatan terakhir bagi perusahaan tersebut agar segera melapor pada 23 Agustus hingga 8 September 2023. Selain itu, para perusahaan sawit yang sudah melapor juga diminta memperbaiki kualitas data.

"Sekali lagi, kami juga ingin memberikan kesempatan kepada semua perusahaan untuk mematuhi kewajiban self reporting ini. Namun, bagi yang masih tidak melaporkan, tindakan tegas akan diambil oleh pemerintah," ancam Luhut.

Satgas Sawit sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nantinya, setiap data yang masuk akan diverifikasi sesuai prinsip-prinsip yang ditetapkan.

Luhut menegaskan proses ini dilakukan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri sawit tanah air. Harapannya, penerimaan negara bisa lebih optimal setelah serangkaian proses ini.

"Perusahaan-perusahaan diharapkan hadir dalam pemanggilan verifikasi ini dan memberikan kontribusi yang konstruktif. Kami menegaskan komitmen kami untuk menjalankan proses ini dengan adil dan tegas," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan kekaisaran terkuat

Menaker Akan Cabut Tiga Aturan Demi Perbaikan Tata Kelola PMI******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mencabut tiga aturan demi perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia(PMI).

Pertama,Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah.

Ida menjelaskan dengan dicabutnya aturan itu, pemerintah akan membuka kembali penempatan PMI sektor domestik di Timur Tengah.

Sesuai dengan UU 18/2017 ini, maka ketentuan penempatan PMI harus memenuhi tiga syarat;

1. Negara tujuan harus mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.

2. Negara penempatan harus memiliki perjanjian tertulis dengan pemerintah Indonesia.

3. Negara tujuan penempatan harus memiliki sistem jaminan sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

"Selain tiga syarat tersebut, juga perlu adanya sebuah kesepakatan untuk memiliki sistem yang terintegrasi antara pemerintah Indonesia dengan negara tujuan di Timur Tengah," jelasnya.

Kedua,Ida akan mencabut dan mengubah Keputusan Menaker Nomor 291 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).

"Perubahan ini kami tegaskan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) dapat mengikuti SPSK, yakni dengan mengubah persyaratan P3MI yang dapat ikut serta dalam program SPSK penempatan PMI sektor domestik di Arab Saudi," jelas Ida.

Ketiga,aturan yang akan dicabut adalah Keputusan Menaker Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Ida menyebutkan saat ini pihaknya bersama kementerian dan lembaga lainnya tengah menyusun draft perbaikan atau perubahan tiga aturan tersebut.

"Kemnaker juga telah melakukan tindak lanjut perbaikan tata kelola penempatan PMI dengan melakukan Rapat Koordinasi Teknis untuk Menyusun Tim Teknis dan Petunjuk Teknis guna mengatur tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sampai Pemerintah Desa," pungkasnya.

Adapun dengan pencabutan tiga aturan tersebut, pemerintah akan merujuk pada Undang-undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Invasi ekstradimensi tanpa akhir

Alasan Bapanas Kerek Harga Gula di Tingkat Petani dan Konsumen******

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) atau Bapanas Arief Prasetyo Adi mengungkapkan alasan pemerintah menaikkan harga gulaRp1.000 per kilogram (kg) di tingkat petani dan konsumen masing-masing menjadi Rp12.500 dan Rp14.500 per kg.

Menurutnya, kenaikan dilakukan untuk mendorong petani meningkatkan produktivitas. Selain itu, kenaikan harga juga ditetapkan untuk memastikan keseimbangan harga di tingkat produsen, pedagang, dan konsumen tetap terjaga sesuai harga keekonomiannya.

Lihat Juga : Erick Thohir Akan Merger Garuda, Pelita Air dan Citilink

"Presiden Joko Widodo selalu minta harga pangan di tingkat produsen senantiasa baik, lalu harga di pedagang wajar sampai di tingkat konsumen juga wajar. Tentunya, apabila petani kita menerima harga yang bagus, dapat meningkatkan pula indeks nilai tukar petani," jelasnya.

Berdasarkan data Bapanas per 20 Agustus 2023, harga gula konsumsi rata-rata nasional di tingkat konsumen sebesar Rp14.803 per kg dan rata-rata di Pulau Jawa Rp13.954 per kg.

Karenanya, dengan kehadiran Harga Acuan Penjualan (HAP) di tingkat konsumen dan produsen gula yang tertuang dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 17 Tahun 2023 dalam membuat harga stabil.

Lihat Juga : ANALISISCuriga Ada 'Sesuatu' di Balik Aguan-Sukanto Tanoto Dalam IKN

Dalam aturan tersebut, pemerintah menetapkan HAP gula konsumsi Rp12.500 per kg di tingkat produsen, Rp14.500 per kg ditingkat konsumen, dan Rp15.500 per kg khusus untuk wilayah Indonesia timur dan daerah tertinggal, terluar, terpencil, dan perbatasan (3TP).

"Tentunya, kami sangat berharap baik BUMN maupun swasta tidak membeli gula dari petani di bawah HAP tersebut. Komitmen kita hari ini pun akan turut didukung Satuan Tugas Pangan Polri," pungkas Arief.

[Gambas:Video CNN]