Menimbulkan malapetaka pada perusahaan-perusahaan Jepang

Jelang Debat Terakhir Capres, Presiden Jokowi: Jangan Terjebak Soal Personal******

“Tetapi, saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita,” tambah Jokowi.

Debat kelima akan menampilkan tiga capres, yaitu Anies Baswedan (capres nomor urut 1), Prabowo Subianto (capres nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo (capres nomor urut 3), dengan mengusung tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Debat capres tersebut akan dipandu oleh dua moderator, yakni Andromeda Mercury dan Dwi Anggia. Stasiun televisi penyelenggara debat terakhir adalah TV One, ANTV, dan Net TV.

Sebelumnya, Debat Pertama Capres Pemilu 2024 diselenggarakan di Kantor KPU RI, Jakarta, pada tanggal 12 Desember 2023.

Kemudian, Debat Kedua Cawapres Pemilu 2024 digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada tanggal 22 Desember 2023.

pulau beluga

Serahkan Audit ke Kejagung, BPK: Kasus LPEI Bikin Rugi Negara Rp81,3 Miliar******

Ia berharap, audit tersebut dapat membantu penyidik menyingkap kasus LPEI dan KONI.

“Besar harapan kami dua LHP PKN tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses penuntutan dan pengadilan kasus,” jelas Hendra Susanto dalam keterangan resminya, Jumat (2/2/2024), dilansir Antara.

Hasil pemeriksaan investigatif BPK sendiri menyimpulkan adanya penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak terkait dalam pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI kepada debitur.

Penyimpangan ini mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp81,35 miliar.

Sementara, dalam kasus KONI, lembaga auditor negara tersebut mengungkap adanya penyimpangan berindikasi tindakp idana dalam pengelolaan dana hibah di Kemenpora yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp20,4 miliar.

Adapun penghitungan kerugian negara atau PKN ini dilakukan BPK berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Agung.

Dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN/D), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA), BPK melaksanakan PKN untuk mengungkap ada atau tidaknya kerugian negara/daerah, dan dilakukan oleh BPK dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh instansi yang berwenang.

Penjara Naga Segala Alam

Debat Capres 2024, Anies Baswedan: Bansos Bukan untuk Kepentingan yang Memberi******

Oleh karena itu, dalam Debat Capres 2024 itu, dia berjanji jika terpilih sebagai Presiden RI akan memberikan bansos sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Persoalan bansos belakangan ini memang mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan bansos yang diguyurkan oleh Presiden Jokowi dianggap untuk kepentingan calon-calon tertentu.

Hal ini pun sempat disinggung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Dia menyebut bansos rawan menjadi alat untuk kepentingan elektoral dalam Pemilu. Menurut Puan, bansos sejatinya merupakan hak rakyat karena berasal dari uang rakyat. Maka dari itu, pihak mana pun tidak boleh mengklaim bansos hanya demi kepentingan elektoral salah satu pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres).

Puan mengatakan bansos memang sudah sepantasnya diberikan kepada rakyat. Sebab bansos itu berasal dari rakyat dan harus diberikan kembali kepada rakyat. Rakyat yang menerima bansos tidak boleh dipaksa untuk memilih salah satu pasangan capres-cawapres tertentu.

“Saya berharap bansos ini digunakan untuk kesejahteraan rakyat tanpa diklaim atau digunakan agar rakyat mendukung salah satu calon pada Pemilu 2024,” kata Puan Maharani kepada wartawan selepas memberikan orasi dalam kampanye akbar PDIP di Lapangan Pringgodani, Kecamatan/Kabupaten Wonogiri, Minggu (4/2/2024).

Musim semi tahun 1970 adalah saat yang tepat

Dewan Pendidikan Kota Solo Minta Perundungan Diselesaikan di Internal Sekolah******

Lebih lanjut, Joko mengusulkan apabila terjadi kasus perundungan dan masalah lain di sekolah pihaknya meminta untuk diselesaikan di internal sekolah terlebih dahulu dengan melibatkan komite sekolah.

“Konkret usulan kami, apabila sekolah itu ada masalah jangan kemudian langsung ke Wali Kota melalui ULAS [Unit Layanan Aduan Surakarta], tolong selesaikan dulu di sekolah dengan komite sekolah,” kata dia.

Dia mengatakan jarang ada sekolah yang melibatkan komite sekolah secara langsung untuk menyelesaikan masalah perundungan. Padahal komite sekolah merupakan unsur penting yang mewakili masyarakat sekitar.

“Mestinya komite sekolah diajak untuk menyelesaikan juga, karena komite sekolah [berfungsi] sebagai pengawasan, koordinasi, dan memberikan masukan juga,” kata dia.

Jika memang dirasa tidak mampu diselesaikan di internal sekolah, dia mengatakan baru bisa dibawa ke Dinas Pendidikan Kota Solo dan DPKS. “Jangan sitik-sitik[lapor] ke Wali Kota. Nah ini perlu sosialisasi masif ke wali murid,” kata dia.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dian Rineta, mengatakan pihaknya membuka ruang selebar-lebarnya untuk diskusi dengan siswa, orang tua, guru, dan komite sekolah guna menyelesaikan masalah perundungan.

Ia sepakat persoalan perundungan diselesaikan di internal sekolah dahulu. Sebab, menurut penelusurannya beberapa masalah yang terjadi di sekolah lebih banyak dikarenakan salah paham.

“Jadi kalau ada masalah jangan langsung ke ULAS, karena setelah kita telusuri ternyata itu hanya salah paham. Bisa imbauan kepada warga sekolah kalau ada masalah kita selesaikan secara kekeluargaan, dan bisa melibatkan Dinas Pendidik atau Dewan Pendidikan,” kata dia.

Saya seorang pemain besar

Solopos Hari Ini : Biaya Kuliah Bersaing dengan Biaya Hidup******

Jumlah UKT yang harus dia bayarkan tiap semester sebesar Rp2,1 juta dari nominal normal sebesar Rp3 juta. Karena diterima di jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada 2018, dia tidak harus membayar sumbangan pengembangan institusi. Selain UKT, dia harus mengeluarkan biaya indekos.

Jangan Lengah Soal DBD

BOYOLALI—Demam berdarah dengue (DBD) masih terus menjadi ancaman. Bahkan sudah ada sejumlah pasien DBD yang meninggal dunia yang kesemuanya anak-anak. Di Boyolali, tercatat satu anak perempuan me­ninggal dunia pada awal Januari 2024.

Ber­dasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Boyolali, anak perempuan yang meninggal tersebut warga Desa Kalinanas, Wonosamodro, PRH, berusia 12 tahun. Ia sempat dirawat di RSUD Salatiga pada 7 Januari 2024 sebelum akhirnya meninggal dunia pada 12 Januari 2024. Kepala Dinkes Boyolali, Puji Astuti, meng­ungkapkan PRH meninggal dunia karena Dengue Shock Syndrome (DSS) atau keterlambatan penanganan.

Ia menduga gejala DBD PRH berubah menjadi DSS karena tidak segera dibawa ke rumah sakit. “Terkait kasus DBD yang di Kalinanas sudah dilakukan pe­nyuluhan, abatisasi selektif su­dah, PSN [Pemberantasan Sa­rang Nyamuk] sudah, fogging fo­kus siklus pertama juga sudah pada 1-15 Januari 2024. Siklus kedua dilaksanakan 22 Januari, sampai sekarang tidak ada kasus tambahan di Kalinanas,” kata Puji saat ditemui Esposdi kantornya, Kamis (1/2/2024).

Harga Gabah Katrol Nilai Tukar Petani

JAKARTA – Nilai tukar petani atau NTP pada Januari 2024 tercatat sebesar 118,27 atau meningkat 0,43% dibandingkan Desember 2023. Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menyampaikan, naiknya NTP terjadi lantaran indeks harga yang diterima petani atau It naik sebesar 0,69%.

“Ini lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani [Ib], yang mengalami kenaikan 0,62%,” kata Amalia saat menyampaikan rilis BPS, Kamis (1/2/2024). BPS mencatat empat komoditas yang dominan memengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima petani adalah gabah, jagung, tomat, dan karet.

Sebagai catatan, NTP dihitung dari rasio harga antara harga yang diterima petani dan harga yang dibayar petani, sehingga NTP dinilai merupakan ukuran kemampuan daya beli/daya tukar petani terhadap barang yang dibeli petani. Peningkatan NTP dinilai menunjukkan peningkatan kemampuan riil petani dan mengindikasikan peningkatan kesejahteraan petani.

Penumpang Makin Sedikit, Agen Bus Mengeluh

KLATEN – Agen bus di wilayah Bendogantungan, Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten mengeluh karena jumlah calon penumpang yang memesan tiket menurun, bahkan makin sedikit dari hari ke hari.

Penyebab utama adalah setelah bus tak boleh menaikkan dan menurunkan penumpang di simpang tiga Bendogantungan. Para agen bus di Bendogantungan tergabung dalam sebuah paguyuban. Kabar tentang larangan bus antarkota antarprovinsi atau AKAP menaikkan dan menurunkan penumpang di wilayah Bendogantungan itu diperoleh para agen beberapa bulan lalu.

Mereka awalnya mendapatkan informasi larangan itu dari kru bus yang kini tak bisa menaikkan penumpang di luar terminal. Mereka mempertanyakan mengapa di area Bendogantungan mereka tidak boleh menaikkan penumpang bus AKAP jurusan Jakarta maupun Sumatra. “Kami hanya minta keadilan. Semua teman-teman agen bus ini tidak hanya satu tahun atau lima tahun [menjalankan usaha sebagai agen bus],” kata salah seorang pengelola agen bus di Bendogantungan, Kristiana Warsino, 56, saat ditemui wartawan di kiosnya akhir pekan lalu.

Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Rabu (31/1/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.solopos.com. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Solopos.com yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Solopos.com tanpa gangguan iklan.

Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

Cincin bela diri abadi

Soal Makan Gratis untuk Cegah Stunting, Ganjar ke Prabowo: Terlambat, Pak!******

Ganjar menilai, pencegahan stuntingdimulai dengan memastikan kecukupan gizi pada remaja perempuan sebelum menikah dan hamil.

“Pak, kalau ngasihmakan untuk mencegah stunting,saya tidak setuju. Itu terlambat. Stuntingitu diatasi sejak dalam kandungan. Ibunya yang mesti diberi makanan bergizi. Kalau bapak kasih gizi ke ibu hamil, saya setuju. Kalau sudah lahir dan tumbuh, itu gizi buruk, bukan stunting.Kalau gizi buruk itu mau diperbaiki, boleh,” jelas Ganjar.

Prabowo kemudian meralat pernyatannya, bahwa yang dimaksudkan tentang program makan gratis itu sama persis dengan penjelasan Ganjar.

“Kita beri makan ibu yang sedang hamil. Bantuan gizi ibu hamil. Stuntingitu kurang gizi. Karena ibu dan dianya kurang gizi, maka stunting.Saya lihat di berbagai wilayah di Indonesia, anak-anak umur 10 tahun, badannya seperti 4 tahun. Kita harus intervensi beri makan anak-anaknya, karena rakyat kita banyak yang gajinya di bawah Rp1 juta,” terang Prabowo.

Mendengar jawaban Prabowo, Ganjar pun kembali menegaskan bahwa program makan gratis untuk mencegah stuntingsangat terlambat.

“Makannya jangan banyak-banyak pak, nanti muncul masalah lain, obesitas. Mau menikah kasih gizi, diperiksa biar sehat. Kurang gizi berikan bantuan. Mencegah stuntingperhatikan proses menikah, mulai dari remaja. Perempuan Indonesia sebagian besar anemia. Perhatikan usia menikah, 19 tahun itu sehat secara mental dan fisik,” tandasnya.