harum4d 4d

Mati di Siang Hari

Aneka Tumbler Diskon Jadi Murah Meriah di Transmart Full Day Sale******

Butuh tumbler buat bawa minuman saat bepergian? Belinya diTransmart aja mumpung ada diskon Full Day Sale yang berlaku hari ini, Sabtu (10/2) sampai Minggu (11/2) pukul 22.00 waktu setempat.

Harga tumbler yang didiskon mulai dari Rp18 ribuan aja. Kalau mau beli tumbler stainless harganya juga masih terjangkau sekitar Rp100 ribuan.

Lihat Juga : Masih Ada Waktu buat Nikmati Diskon Transmart sampai Pukul 22.00

Atau stainless steel vacuum flask diskon sampai dengan 50 persen. Harga normalnya mulai dari Rp169.000 dan harga diskon jadi serba Rp103.200.

Jadi pastikan bayarnya pakai Allo Prime, kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Cara buka rekeningnya gampang, tinggal downloadaplikasi Allo Bank dari smartphone melalui App Store atau Play Store, kemudian upgradeakunnya ke Allo Prime.

Sementara untuk kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah bisa mengajukan pembukaan secara instan di setiap gerai Transmart.

Selagi periode Full Day Sale masih berlangsung, yuk segera borong belanjaan di Transmart terdekat di kotamu.

Suami hantu yang mendominasi sangat sulit untuk dihadapi

Evergrande Diperintah Pengadilan Likuidasi Aset Imbas Utang Rp4.700 T******

Pengadilan Hong Kong memerintahkan raksasa properti China Evergrande Group untuk melikuidasi asetnya imbas terlilit utang lebih dari US0 miliar atau setara Rp4.748,04 triliun (asumsi kurs Rp15.826 per dolar AS).

Hal ini kemungkinan menjadi langkah yang akan mengirimkan gejolak ke seluruh pasar keuangan China, yang sedang runtuh di tengah langkah para pembuat kebijakan berusaha keras untuk mengatasi krisis berkepanjangan.

Dilansir dari Reuters, Hakim Linda Chan memutuskan Evergrande mengatakan keputusan likuidasi diambil karena perusahaan tak dapat menawarkan rencana restrukturisasi yang konkrit selama lebih dari dua tahun usai gagal membayar utang obligasi dan beberapa kali sidang di pengadilan.

Kepala eksekutif Evergrande Siu Shawn mengatakan perusahaan akan memastikan proyek-proyek pembangunan rumah bakal tetap dilaksanakan meskipun ada perintah likuidasi. Kata dia, perintah tersebut tidak akan mempengaruhi operasi unit-unit Evergrande.

Keputusan ini menjadi awal dari proses yang diperkirakan akan berlarut-larut dan rumit dengan potensi pertimbangan politis, mengingat banyaknya pihak berwenang yang terlibat di perusahaan.

Sementara itu, para investor luar negeri akan berfokus pada bagaimana otoritas China memperlakukan kreditor asing ketika sebuah perusahaan mengalami kegagalan.

"Ini bukanlah akhir dari proses likuidasi yang berkepanjangan, yang akan membuat operasi harian Evergrande semakin sulit," kata Gary Ng, ekonom senior di Natixis.

"Karena sebagian besar aset Evergrande berada di daratan China, ada ketidakpastian tentang bagaimana kreditor dapat menyita aset dan peringkat pembayaran pemegang obligasi luar negeri, dan situasinya dapat menjadi lebih buruk bagi para pemegang saham," imbuhnya.

Lihat Juga : Alasan Kemendagri Sebut 400 Ribu PNS dan PPPK Berhak terima Zakat

Saham Evergrande anjlok 20 persen sebelum dengar pendapat, kemudian perdagangan sahamnya dihentikan di bursa.

Evergrande, yang memiliki aset senilai US0 miliar atau sekitar Rp3.798,45 triliun, membuat sektor properti yang sedang mengalami kesulitan menjadi terpuruk ketika gagal membayar utang pada 2021. Keputusan likuidasi ini kemungkinan besar akan semakin mengguncang pasar modal dan properti China yang sudah rapuh.

Pasalnya, Beijing sedang bergulat dengan ekonomi yang berkinerja buruk, pasar properti terburuk dalam sembilan tahun terakhir dan pasar saham yang mandek di dekat posisi terendah dalam lima tahun terakhir.

Karena itu, setiap sentakan baru pada kepercayaan investor dapat semakin merusak upaya para pembuat kebijakan untuk memperbaiki perekonomian.

Evergrande mengajukan penundaan lagi pada Senin (29/1) karena pengacaranya mengatakan bahwa mereka telah membuat "beberapa kemajuan" dalam proposal restrukturisasi.

Dalam penawaran terbaru, pengembang ini mengusulkan para kreditur menukar utang mereka dengan seluruh saham yang dimiliki perusahaan di dua unit Hong Kong, dibandingkan dengan kepemilikan saham sekitar 30 persen di anak perusahaan menjelang sidang terakhir pada Desember.

Pengacara Evergrande berpendapat likuidasi dapat membahayakan operasional perusahaan, manajemen properti dan unit kendaraan listriknya, yang akhirnya bisa merusak kemampuan grup untuk membayar semua kreditur.

Setidaknya tiga pengembang China telah diperintahkan oleh pengadilan Hong Kong untuk melakukan likuidasi sejak krisis utang saat ini terjadi pada pertengahan 2021.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Pengaduan

Ekspor 'Mentah' Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi******

Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.

Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.

Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?

Lihat Juga : Israel Ganjal Indonesia Gabung Geng Negara Maju OECD

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.

"Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).

Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.

Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.

Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.

"Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.

"Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi," katanya.

Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.

Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.

"Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang," katanya.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Tiru Kebijakan DMO Batu Bara Jika Ngotot Ingin Ekspor

mimpi basah jiwa

Survei BI: Harga Rumah Makin Mahal pada Kuartal IV 2023******

Harga rumah dan hunian tinggal lainnya di Indonesia makin mahal pada kuartal IV 2023. Hal itu tercermin dari Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia(BI).

"Hasil SHPR mengindikasikan bahwa perkembangan harga properti residensial di pasar primer meningkat pada kuartal IV 2023, meskipun tidak setinggi pertumbuhan triwulan sebelumnya," ujar Asisten Gubernur Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi (19/2).

Taksiran itu tercermin dari Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) kuartal IV 2023 yang tumbuh 1,74 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kuartal III 2023 yang sebesar 1,96 persen (yoy).

"Hal ini tercermin dari pertumbuhan penjualan sebesar 3,2 persen (yoy) pada periode tersebut, membaik dari kuartal sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 6,59 persen (yoy)," ujarnya.

Selanjutnya, hasil survei juga menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan properti residensial terutama bersumber dari dana internal pengembang dengan pangsa 72,82 persen. S

Sementara dari sisi konsumen, skema pembiayaan utama dalam pembelian rumah primer adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dengan pangsa sebesar 75,89 persen dari total pembiayaan.

[Gambas:Video CNN]

Shihuang Daluo

Pemprov Bali Resmi Pungut Wisatawan Asing Rp150 Ribu******

Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya resmi meluncurkan program pungutan wisatawan asing sebesar Rp150 ribu, pada Senin (12/2) sore.

Mahendra menyebut pungutan ini untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Pulau Dewata. Pasalnya, ada keterbatasan kemampuan APBD Bali terbatas untuk mengongkosi program perlindungan tersebut. 

"Maka dari itu, adanya pungutan wisatawan asing ini diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan fiskal dalam APBD Provinsi Bali agar dapat berbuat lebih banyak lagi dalam rangka perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali, termasuk membenahi daya tarik wisata, infrastruktur, jalan serta meningkatkan promosi pariwisata," ujarnya, Senin (12/2).

"Pungutan dilakukan dalam sistem aplikasi Love Bali secara cashless untuk kemudahan dan menjaga akuntabilitas," ujarnya

Mahendra mencontohkan pungutan ini akan dipakai membiayai perlindungan dan restorasi warisan lontar, berbagai situs budaya, adat-istiadat, dan kesenian. Kemudian, untuk  mengatasi persoalan sampah, penghijauan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang wilayah dan lainnya.

Pemprov Bali mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada 2023 mencapai 5,2 juta orang. Angka ini, kata Mahendra, memang masih lebih rendah dibandingkan 2019 yang tembus 6,2 juta orang.

Sebelumnya,  Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan pungutan Rp150 ribu bagi turis asing di Bali bakal digunakan untuk mengatasi masalah sampah.

Pungutan sebesar Rp150 ribu bakal diberlakukan pada 14 Februari mendatang. Ia mengatakan pemerintah harus bekerja lebih keras lagi untuk memastikan destinasi pariwisata di Pulau Dewata dapat menangani permasalahan sampah dengan baik.

"Mulai tanggal 14 Februari, kita akan ada pungutan, yaitu pungutan sebesar Rp150 ribu khusus untuk menangani sampah," katanya di Kabupaten Badung, Bali, dikutip Antara, Rabu (31/1).

"Oleh karena itu, dengan adanya pungutan ini tidak ada alasan lain bahwa kita harus menangani sampah kita dengan lebih baik," imbuhnya.

Sandiaga pun menanggapi viralnya video turis Inggris yang mengeluhkan sampah di kawasan wisata Kuta. Menurutnya, keluhan itu adalah suatu masukan dan pengingat kepada seluruh pihak terkait untuk mengelola destinasi wisata lebih bersih dan mengesankan wisatawan.

"Kita jangan terus menjadi emosi karena postingan-postingan tersebut. Jangan kita mendiskreditkan wisatawan-wisatawan tersebut, tetapi itu adalah niat baik mereka. Kita berprasangka baik saja bahwa mereka ingin memberikan masukan kepada Bali," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Dalang tingkat dewa

Bos Bulog dan Badan Pangan Buka******

Bos Perum BulogBayu Krisnamurthi merespons soal kabar beraslangka di toko ritel modern.

Bayu menegaskan Bulog tetap menjual beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bahkan akan terus ditingkatkan. Per 2024 ini, pihaknya sudah mengguyur 160 persen lebih banyak dibandingkan Januari 2023-Februari 2023.

"Kita akan tingkatkan (beras SPHP) sampai 200 persen kalau perlu karena benar-benar SPHP ini sedang dibutuhkan masyarakat. Tapi yang sangat kita harapkan beras SPHP ya dinikmati masyarakat dong, seperti halnya bantuan pangan betul-betul yang menerima keluarga penerima manfaat itu," ujarnya sebelum mengecek beras SPHP di Ramayana Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2).

Akan tetapi, Bayu menemukan anomali dalam penjualan beras SPHP di toko ritel.

"Banyak sekali informasi yang datang ke kami, kita taruh 1 ton, itu kan 1.000 kg. Kalau 5 kg (satu pack) berarti ada 200 sak, masa hanya dalam setengah jam habis terjual?" tuturnya heran.

"Jadi, kalau Bulog terus begini kan berat, kalau terus menerus yang dihadapi bukan rumah tangga sebenarnya. Jadi, orang yang beli satu sak, 5 kg, itu (seharusnya) bisa sampai dua minggu," tambah Bayu.

Di lain sisi, Bos Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menanggapi isu bantuan pangan beras 10 kg yang ditukar uang tunai Rp400 ribu. Kabar yang beredar karena stok beras untuk bantuan pangan tersebut habis.

Arief menegaskan ada perbedaan bantuan pangan dan bantuan sosial. Menurutnya, bantuan pangan dalam bentuk beras 10 kg harus diterima masyarakat dalam bentuk non-tunai.

"Enggaklah (stok beras bantuan pangan habis). Coba bayangkan, kemarin pas kita masif melakukan bantuan pangan dibilangnya politisasi. Sekarang kami setop karena menghormati proses pemilu dibilangnya berasnya habis. Enggaklah, beras di Bulog ada 1,2 juta ton-1,3 juta ton," bantah Arief.

"Namanya bukan bantuan pangan dong (kalau diberikan dalam bentuk tunai). Begini, ada bantuan pangan ya bantuan pangan non-tunai, harusnya non-tunai, jangan tunai dong. Maksud saya, kita luruskan nih, bantuan pangan beras ya sampainya beras, masa dibilang (habis)," imbuhnya.

Arief menegaskan bantuan pangan disetop pada 8 Februari-14 Februari 2024. Ia menyebut ini dilakukan demi menghormati Pemilu 2024 dan menghindari tudingan politisasi.

Ia mengatakan sudah menyampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo soal apresiasi masyarakat atas bantuan pangan tersebut.

"Saya sampaikan ke Pak Presiden (Jokowi), kita dapat apresiasi. Tapi impaknya (bantuan pangan disetop sementara) masyarakat, kita harus minta maaf ada saudara kita yang sekarang perlu beras nih, itu sementara tunda dulu sampai 14 Februari. Nanti 15 Februari 2024 kita mulai lagi. Jadi jangan dibilang gitu lah (politisasi bantuan pangan), sedih lah kita kerja benar," tutup Arief.

Saat ini, pembelian beras di pasar modern memang dibatasi dua pack saja alias 10 kg per orang. Namun, Bapanas menegaskan pembatasan itu sudah diberlakukan sejak lama.

[Gambas:Video CNN]