situs terbaru gacor

mekanik naga

Harno dan Cerita Perantau Tak Mau Mudik Karena Mau Mengejar Cuan******

Momen mudikselalu dirindukan oleh para perantaudi ibu kota.

Pada momen ini, mereka berbondong-bondong pulang kampung demi merayakan Lebaran dan melepas rindu bersama dengan para sanak saudara.

Macet dan harga tiket mahal, sering tidak menjadi halangan bagi mereka untuk mudik ke kampung halaman. Meski demikian, ada juga yang masih senang bertahan di Jakarta di tengah hiruk pikuk mudik itu.

Langkah itu dilakukan pria berusia 57 tahun yang menjual beragam keperluan sehari-hari seperti beras, roti, aneka minuman, sabun mandi, pewangi pakaian sejak 10 tahun lalu itu dengan satu tujuan; menambah aliran cuan ke kantongnya.

Lelaki yang membuka gerainya di Kampung Melayu sejak 2010 itu berterus terang tak memiliki niatan mudik pada Lebaran ini karena ingin tetap jualan. 

"Sekarang nggak pulang (mudik). Masih ingin jualan di sini (Jakarta) dulu aja," bincang Suharno kepada CNNIndonesia.com tengah hari.

Keputusan ini kata Harno bukan tanpa alasan. Selama Ramadan ia mengaku dagangannya laris. Jumlah omzet yang diterimanya naik dan sudah menyentuh Rp50 juta.

"Kalau itu (omzet) ya Alhamdulillahbisa dapat Rp40 juta-Rp50 juta lah," tuturnya sambil senyum tertawa.

Omzet itu katanya masih bisa melesat saat Lebaran.

"Itu membuat semangat," katanya.

Selain masalah omzet, ia juga memilih tak mudik karena memang keluarganya banyak yang tinggal di Jakarta.

"Saya tidak mudik mas, sebagian keluarga juga di sini," katanya.

Senada dengan Harno, pedagang minuman keliling bernama Iwan (29) yang berasal dari Garut memilih tak mudik dan memanfaatkan hiruk pikuk ramai mudik untuk mendulang rezeki.

Rindu kampung halaman dan handai taulan sudah pasti. Tapi itu semua, ia kesampingkan.

Ia memilih mengundur masa pulang kampungnya dan mencari cuan lebih dulu kala lebaran. Apalagi katanya, sebagian besar keluarga juga berada di Jakarta.

"Karena jualannya lumayan naik ya mas, bisa Rp1 juta (per hari) lebih kalau mangkalnya di dekat stasiun gitu," ujar Iwan.

[Gambas:Video CNN]

Permaisuri Qianlong

DPR Cecar Bos PT Timah soal Dugaan Korupsi Rugikan Negara Rp271 T******

Komisi VI DPRRI mencecar Direktur Utama PT TimahAhmad Dani Virsal soal kasus dugaan korupsiIzin Usaha Pertambangan (IUP) yang menyebabkan kerugian ekologis hingga Rp271 triliun.

Anggota Komisi VI Fraksi Demokrat Herman Khaeron mengatakan angka Rp271 merupakan angka yang fantastis. Ia pun menceritakan pernah berkunjung ke PT Timah dan bertanya ke masyarakat sekitar.

Masyarakat sekitar, katanya, mengatakan memang PT Timah tidak mengurus kawasan pertambangan dengan benar.

Senada, anggota komisi VI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Amin AK mengatakan kerugian sebesar Rp271 triliun tersebut menjadi ironi di tengah penurunan pendapatan perusahaan setiap tahun. Apalagi Rp271 tersebut baru kerugian ekologis.

Meski baru menjabat kurang dari setahun sebagai direktur utama , Amin mengatakan Ahmad Dani harusnya tau soal kasus dugaan korupsi tersebut.

"Yang korupsi itu gerombolan pak, sebagian dari manajemen PT Timah sendiri. Jadi enggak mungkin enggak tahu, dan bapak memang harus tahu," katanya.

Hingga kini rapat masih berlangsung dan Dani belum memberikan tanggapannya terkait dugaan korupsi timah tersebut.

Kasus korupsi timah terungkap. Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah.

Mereka mulai dari Direktur Utama PT Timah 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani hingga Harvey Moeis sebagai perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin.

Kejagung menaksir nilai kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus korupsi itu tembus Rp271 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Orde Langit

Gugatan Ditolak MK, PT GKP Nilai Tambang di Pulau Kecil Diperbolehkan******

Perusahaan tambang nikel di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, PT Gema Kreasi Perdana (GKP) menilai tambangdi pulau-pulau kecil masih diperbolehkan selama memenuhi persyaratan.

Hal ini merespons gugatan mereka yang ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/3) lalu.

Manager Strategic Communication PT GKP Alexander Lieman mengatakan gugatan uji materi perusahaan terkait Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K) memang ditolak.

PT GKP menurutnya terus berkomitmen mematuhi aturan dan bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Lihat Juga : MK Tolak Gugatan yang Minta Pesisir & Pulau Kecil Jadi Wilayah Tambang

"Kami untuk terus berkomitmen menjunjung tinggi syarat-syarat ini, agar pembangunan berkelanjutan di Pulau Wawonii bisa kita jalankan bersama-sama," kata Alex.

Dalam pertimbangannya di putusan tersebut, MK menurut Alex menyatakan bahwa aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia sesungguhnya diperbolehkan sepanjang tidak melanggar rambu-rambu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K).

Alex mengatakan PT GKP mengajukan permohonan Uji Materiil (judicial review) ke MK sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) pada Bulan Desember 2022 lalu yang dinilainya menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

MA saat itu menilai larangan aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bersifat absolut.

Kondisi ini mendasari permohonan Uji Materiil PT GKP ke MK yang menuntut kepastian hukum terkait pemaknaan UU PWP3K, karena hasil putusan MA lalu dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 dan 28I ayat 2 UUD Tahun 1945.

Lihat Juga : Pabrik Baterai Siap Ngegas, Hyundai Tambah Produksi Mobil Listrik

Putusan MK Bisa untuk Setop Tambang

Sementara itu Tim Advokasi Penyelamatan Pulau-pulau Kecil (TAPaK) menilai putusan Mahkamah Konstitusi justru harus dijadikan dasar pemerintah untuk menghentikan pertambangan di seluruh pulau-pulau kecil di Indonesia.

Tim advokasi terdiri dari lima lembaga swadaya masyarakat yakni Jatam, Kiara, Walhi, Trend Asia, dan YLBHI, termasuk perwakilan warga Pulau Wawonii.

Tim mencatat saat ini ada 218 izin usaha pertambangan dengan luas konsesi lebih dari 274.00 hektare di 34 pulau-pulau kecil di Indonesia. Salah satu pulau kecil yang diancam oleh aktivitas pertambangan ialah Pulau Wawonii di Sulawesi Tenggara yang menjadi tempat perusahaan tambang nikel PT GKP beroperasi.

"Putusan MK hari ini menunjukkan semangat perjuangan lingkungan khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar kelestarian ekologisnya tetap terjaga," kata kuasa hukum dari TAPaK, Fikerman Saragih dalam keterangan tertulis, Kamis (21/3).

Menurutnya putusan ini sejalan dengan semangat MK yang tercatat dalam Putusan MK Nomor 3 Tahun 2010 yang memberikan 4 hak konstitusional kepada masyarakat pesisir dan pulau kecil.

Lihat Juga : Menjaga Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dari Gerus Tambang

Beberapa di antaranya ialah hak mendapatkan perairan bersih dan sehat, hak untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan hak untuk mendapatkan manfaat dari pengelolaan tersebut.

"Kita harus tetap mengawal implementasi dari keputusan MK hari ini, sehingga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bisa bebas dari tambang mineral yang ada di Indonesia," katanya.

Tim advokasi juga menilai PT GKP tak lagi punya legitimasi aktivitas pertambangan di Wawonii yang punya luas 715 km persegi atau masuk pulau kecil seperti diatur dalam UU PWP3K.

Lihat Juga : Warga Wawonii Ngaku Lahan Diserobot Perusahaan Nikel, 40 Pohon Tumbang

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) milik PT GKP pada September 2023. Putusan ini menghentikan kegiatan pertambangan PT GKP di Pulau Wawonii.

Akan tetapi PT GKP mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta dan menang sehingga aktivitas pertambangan kembali dilakukan.

Aktivitas pertambangan disebut kembali mencemari sumber air yang digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumber air yang perlahan-lahan mulai jernih setelah PT GKP berhenti beroperasi, kini kembali berwarna coklat bercampur dengan lumpur akibat limbah pertambangan nikel.

Legenda Pahlawan yang Berakhir

Pemerintah Akhirnya Mau Bayar Utang Rafaksi Migor Rp474 M ke Peritel******

Pemerintah memutuskan untuk membayar utangselisih harga atau rafaksi minyak gorengsebesar Rp474 miliar kepada pengusaha ritel.

Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengatakan keputusan tersebut baru disepakati dalam rapat pagi ini.

"Pak Menko (Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan) memutuskan membayar rafaksi. Iya dibayar itu keputusan tadi," ujar Putu ditemui di Kantornya, Senin (25/3).

Sementara itu Luhut dalam keterangan resminya menekankan komitmen pemerintah untuk memenuhi pembayaran besaran klaim terkait dengan rafaksi minyak goreng.

"Kita harus menuntaskan (permasalahan) mengenai rafaksi minyak goreng ini. Ini sudah diaudit sama BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan tidak ada isu sepertinya. Kita harus segera menyelesaikan ini, sehingga pedagang tidak mengalami kerugian," kata Luhut.

Dalam kesempatan ini, perwakilan dari BPKP, BPDPKS, Kementerian Sekretaris Negara, Kantor Staf Presiden, Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perindustrian menyatakan dukungannya untuk segera menyelesaikan pembayaran klaim sesuai hasil verifikasi Sucofindo.

"Seperti yang disampaikan dari Sucofindo, dari total 54 pelaku usaha yang mengajukan klaim, diverifikasi sekitar Rp474 miliar. Pelaku usaha tersebut terdiri dari retail modern maupun usaha tradisional," ungkap Isy Karim.

Pemerintah memiliki utang rafaksi minyak goreng ke pengusaha ritel Rp474 miliar. Utang berasal dari program satu harga minyak goreng (rafaksi). 

Program itu diluncurkan sebagai penugasan kepada produsen minyak goreng dan Aprindo untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag Nomor 3 digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

[Gambas:Video CNN]

Apakah Anda suka bermain game?

FAA Selidiki Pesawat Boeing 787 yang Dilaporkan Bermasalah******

Federal Aviation Administration (FAA) tengah menyelidiki Boeingsetelah menerima laporan dari seseorang (whistleblower) bahwa pesawat berkode 787 atau Dreamliner tersebut 'cacat'.

Berdasarkan CNN, Rabu (10/4), pelapor tersebut adalah Sam Salehpour, seorang insinyur Boeing. Menurutnya, Boeing memproduksi dua jet-nya yakni 777 dan 787 Dreamliner tanpa pertimbangan matang sehingga berisiko menjadi bencana besar dalam jangka panjang.

Keluhan resmi Salehpour kepada FAA diajukan pada Januari lalu dan baru dipublikasikan pada Selasa (9/4) kemarin. Setelah sebelumnya federal juga melarang Boeing 737 Max terbang sebanyak dua kali.

"Sebenarnya Boeing tidak bisa terus berjalan seperti ini. Menurut saya, perlu dilakukan sedikit perbaikan," imbuhnya.

FAA juga telah meminta keterangan dari Salehpour sebagai bagian dari penyelidikannya, kata pengacaranya Lisa Banks.

Tak hanya itu, FAA mengatakan pihaknya juga menyelidiki semua pengaduan pelapor yang masuk.

"Pelaporan sukarela tanpa rasa takut akan dirugikan merupakan komponen penting dalam keselamatan penerbangan. Kami sangat mendorong semua orang di industri penerbangan untuk berbagi informasi," kata FAA.

Lihat Juga : Whistleblower Boeing Ditemukan Tewas usai Beri Kesaksian

Boeing belum memberikan komentar resmi terkait dengan laporan maskapai 777. Namun membantah laporan Salehpour mengenai 787.

"Klaim mengenai integritas struktural 787 ini tidak akurat dan tidak mewakili upaya komprehensif yang telah dilakukan Boeing untuk menjamin kualitas dan keselamatan pesawat dalam jangka panjang," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan.

Sistem memasak Shaolin

Jelang Lebaran, Satgas Pangan Polri Klaim Harga Pangan di Jatim Stabil******

Satgas Pangan Polri mengklaim hargabahan panganpokok di wilayah Jawa Timur sudah stabil menjelang hari raya Lebaran 2024.

Hal itu disampaikan langsung oleh Kasubsatgas Distribusi Pangan Mabes Polri Kombes Teddy Suhendyawan Syarif usai memantau sejumlah pasar tradisional di wilayah Surabaya pada Sabtu (23/3).

Lihat Juga : Jokowi Akui Harga Pangan Naik Saat Ramadan: Tapi Enggak Banyak

Kendati demikian, Teddy mengakui beberapa komoditas pangan, seperti telur dan daging ayam, harganya masih tinggi. Hal itu, kata dia, dikarenakan adanya tingkat permintaan yang tinggi selama bulan Ramadan.

Hanya saja, ia memastikan harga yang ada di pasaran masih dalam batas wajar dan tidak melebih angka rata-rata secara nasional.

"Enggak ada temuan kenaikan karena ini juga permintaan dari masyarakat yang tinggi, seperti sekarang bulan puasa menjelang Idulfitri," jelasnya.

Lebih lanjut, Teddy menyebut dari hasil pengecekan yang dilakukan di Kediri, Mojokerto, hingga Surabaya, pihaknya menjamin stok kebutuhan bahan pokok masih aman hingga Lebaran mendatang.

Lihat Juga : Kenaikan HET Beras Premium Diperpanjang Hingga April 2024

Oleh karenanya, ia berharap seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar dapat mengantisipasi potensi inflasi yang disebabkan kelangkaan pasokan, distribusi tidak merata, atau harga komoditas pangan melambung tinggi.

"Contohnya beras, SPHP untuk ketersediaan stok atau yang lainnya, harga itu tidak boleh melebihi HET. Beras SPHP Rp10.900 per kg. Kemudian terkait masalah minyak. Minyak kita ada di NET, dikomoditi itu ada TPID," pungkasnya.