murahqq

kredivo tidak bisa dipakai 215Jutaan kata 1227Orang-orang telah membaca serialisasi

《murahqq》

Sepuluh personel Polsek Tanah Abang diperiksa terkait 16 tahanan kabur******

Kapolda Metro Jaya juga memerintahkan dilakukan tindakan disiplin yang tegas terhadap petugas penjaga tahanan

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak sepuluh personel Polsek Tanah Abang harus menjalani pemeriksaan untuk mendalami adanya unsur kesalahan dan kelalaian terkait dengan 16 tahanan yang kabur pada Senin (19/2).

“Atas kejadian ini, bapak Kapolda Metro Jaya telah memerintahkan Bidpropam Polda dan juga Polres Jakarta Pusat untuk melakukan audit atas kejadian pengamanan ruang tahanan di Polsek Tanah Abang,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro saat konferensi pers di Polres Metro Jakarta Pusat, Kamis.

Lebih lanjut Susatyo mengatakan hingga saat ini, setidaknya sudah 10 personel Polsek Tanah Abang telah menjalani proses pemeriksaan untuk mendalami unsur kesalahan dan kelalaian petugas jaga tahanan.

Susatyo juga menjelaskan Kapolda Metro Jaya juga memerintahkan dilakukan tindakan disiplin yang tegas terhadap petugas penjaga tahanan Polsek Tanah Abang.

“Jadi 10 anggota tersebut termasuk para petugas jaga kemudian berjenjang baik itu Kapolsek ataupun Wakapolsek itu semua dilakukan pemeriksaan secara intensif,” jelas Susatyo.

Sebelumnya pada Senin (19/2), sebanyak 16 tahanan di Polsek Tanah Abang diketahui kabur sekitar pukul 02.00 WIB. Tahanan tersebut kabur melalui terali sel kamar mandi yang sudah dipotong menggunakan gergaji.

Sebelumnya, ke-16 tahanan secara bergantian menggergaji terali kamar mandi sel secara bergantian selama tiga minggu. Mereka menutupi suara gergaji dengan cara bernyanyi bersama-sama.

Kemudian pada pukul 02.40 WIB, petugas jaga tahanan melakukan pengecekan dan mendapati sel nomor dua telah kosong dengan terali dan serpihan dinding sudah jatuh. Petugas pun segera memeriksa ke belakang Polsek dan mendengar keterangan dari warga sekitar bahwa ada sekelompok orang yang berlarian menuju jalan raya.

Pada hari yang sama, petugas berhasil menangkap dua dari 16 tahanan yang kabur. Sementara kini, polisi juga telah menangkap delapan tahanan lainnya.

Tak hanya itu, polisi juga telah menangkap Rizky Amelia yang merupakan istri dari salah satu tahanan yang kabur. Rizky ditangkap karena membantu menyelundupkan gergaji saat menjenguk sang suami di Polsek Tanah Abang.
Baca juga: Polisi: Tahanan pakai gergaji untuk kabur dari sel Polsek Tanah Abang
Baca juga: Delapan tahanan yang kabur dari Polsek Tanah Abang ditangkap polisi
Baca juga: Soal tahanan yang kabur, Kompolnas: Perlu adanya evaluasi di Polsek

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Komnas HAM ungkap temuan kepala daerah tidak netral selama Pemilu 2024******

Kami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkap temuan aparatur sipil negara yang tidak netral selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Temuan itu didapat Komnas HAM di kalangan tingkat desa hingga gubernur yang ada di beberapa daerah.

"Temuan terkait dengan netralitas aparat negara sangat berhubungan dengan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," kata anggota Komnas HAM Saurlin P. Siagian di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Temuan itu, di antaranya 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, menyatakan dukungannya kepada salah satu peserta pemilu.

Selain itu, pihaknya juga menemukan adanya aktivitas rapat koordinasi kepala desa di Kabupaten Temanggung untuk pemenangan peserta pemilu tertentu.

"Kami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu. Contoh lain juga adalah seorang ASN di Kabupaten Cianjur tertangkap tangan melakukan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," kata Saurlin.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menemukan video yang berisi ajakan Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat yang mengajak jajaran ASN memilih calon tertentu.

"Ajakan ini disampaikan oleh Pj. Gubernur Kalimantan Barat pada peringatan HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal  24 Januari 2024," kata dia.

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan bahwa temuan juga telah masuk ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ia berharap temuan tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi pemerintah agar tetap bersikap netral dalam pemilu. Dengan demikian, proses demokrasi bisa berjalan tanpa adanya intervensi pihak lain.

Baca juga: Komnas HAM ungkap banyak perusahaan tak liburkan karyawan saat pemilu
Baca juga: Komnas HAM ungkap temuan banyak masyarakat adat tidak ikut pemilu

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pihaknya telah mengganti beberapa pj. kepala daerah yang tidak netral menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Menurut dia, penggantian itu karena berdasarkan hasil evaluasi dan pendalaman informasi bahwa beberapa pj. kepala daerah tersebut terbukti melanggar prinsip netralitas.

"Laporan-laporan mengenai tidak netral yang viral di video segala macam memang ada. Oleh karena itu, saya melakukan penggantian," kata Tito Karnavian diskusi bertajuk Ada Apa dengan Daerah Khusus Jakarta? di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, Selasa (19/12).

Ia mengatakan bahwa indikasi adanya pj. kepala daerah yang tidak netral tersebut dari laporan masyarakat, termasuk keluhan dari partai politik maupun dari peserta pemilu.

Dari laporan dan keluhan itu, Kemendagri lantas mengevaluasi dan mengambil langkah tegas dengan mencopot pj. kepala daerah tersebut.

Disebutkan pula oleh Tito bahwa salah satu pj. kepala daerah yang dievaluasi, kemudian diganti oleh Bupati Kampar Muhammad Firdaus.

"Bupati Kampar salah satunya. Salah satu alasannya itu tidak netral," kata Tito.

Sebanyak 59 penjabat kepala daerah mendapat rapor merah dalam indikator menjaga netralitas ASN pada Pemilu 2024 berdasarkan rekapitulasi penilaian evaluasi oleh Kemendagri di Jakarta, Selasa.

Rapor merah tersebut diberikan kepada para penjabat kepala daerah yang belum penuhi indikator dalam upayanya jaga netralitas ASN dengan skor 0—59 atau masuk dalam kategori kurang.

Dalam rekapitulasi penilaian itu, kata dia, juga tercatat lima pj. kepala daerah meraih rapor kuning dengan skor 60—79. Sementara itu, 48 pj. kepala daerah lainnya mendapat rapor hijau dengan meraup skor 80—100 atau berkategori baik.

Pewarta: Walda Marison
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：game 77 slot、mpo1121 slot、cara pasang no togel jitu

Terkait：pinjol maucash legal atau ilegal、naga77、slot situs online、wayang88 slot、kakek zeus maxwin、simulasi kredit di akulaku、ratuplay、pinjam dana di kredivo、1000 mimpi bergambar、beljitu

---

---

bab terbaru：akulaku dan lazada（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03