situs slot gacor terus

Hutan belantara fantasi

IFG Rombak Direksi dan Komisaris Jamkrindo******

Kementerian BUMN dan Perusahaan Perseroan (Persero) Indonesia Financial Group (IFG) selaku pemegang saham PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) mengubah susunan jajaran Komisaris dan Direksi di PT Jamkrindo pada Kamis (27/10).

Mengutip Antara, Jumat (28/10), IFG mengangkat Krisna Wijaya sebagai komisaris utama menggantikan Sri Mulyanto sebagaimana yang tercantum dalam Salinan Keputusan (SK) Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor: SK-243/MBU/10/2022 dan Nomor: 013/KepSir-PS/BPUI/X/2022.

Sehingga sususan komisaris PT Jamkrindo terbaru adalah;

Selain mengubah susunan komisaris, pemegang saham juga mengubah susunan Direksi PT Jamkrindo.

Perubahan ini berdasarkan SK Menteri BUMN dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor: SK-244/MBU/10/2022 dan Nomor: 014/KepSirPS/BPUI/X/2022 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia.

Dari SK tersebut susunan direksi PT Jamkrindo saat ini yaitu;

a. Hendro Padmono: Direktur Utama
b. Henry Panjaitan: Direktur Bisnis Penjaminan
c. Kadar Wisnuwarman : Direktur Operasional dan Jaringan
d. Abdul Bari: Direktur Kelembagaan dan Layanan
e. Achmad Ivan Sutrisna : Direktur Manajemen SDM, Umum dan Kepatuhan
f. Suwarsito: Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko

Manajemen IFG memberikan apresiasi kepada Sri Mulyanto, Putrama Wahju Setyawan, Sulis Usdoko dan I. Rusdonobanu atas segala pencapaian dan sumbangsih yang telah diberikan kepada PT Jamkrindo dan menyambut kehadiran Hendro Padmono, Henry Panjaitan, Achmad Ivan Sutrisna, dan Abdul Bari di susunan Direksi Jamkrindo.

Sekretaris Perusahaan IFG Oktarina Dwidya Sistha mengatakan perubahan komisaris dan direksi Jamkrindo merupakan salah satu bentuk komitmen IFG sebagai holding dalam meningkatkan tata kelola dan memastikan efektivitas operasional beserta strategi bisnis yang berkelanjutan di anak perusahaan

IFG mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi yang diberikan Sri Mulyanto, Putrama Wahju Setyawan, Sulis Usdoko dan I. Rusdonobanu di PT Jamkrindo, sehingga Jamkrindo dapat melewati masa pandemi dengan kinerja yang positif.

IFG juga menyambut Hendro Padmono, Henry Panjaitan, Achmad Ivan Sutrisna, dan Abdul Bari di jajaran Direksi.

"IFG mempunyai harapan tinggi kepada jajaran Komisaris dan Direksi Jamkrindo saat ini untuk melakukan peningkatan kinerja serta melanjutkan proses transformasi yang sudah berjalan baik di Jamkrindo," katanya.

Semasa pandemi pada 2021, Jamkrindo berhasil membukukan pertumbuhan bisnis yang positif dengan meraih laba bersih 2,3 kali lipat atau Rp1,07 triliun. Angka tersebut naik 134 persen dari posisi 2020 sebesar Rp456,13 miliar.

PT Jamkrindo juga dipercaya sebagai penjamin kredit dalam program Pemerintah antara lain Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

[Gambas:Video CNN]

Menjadi pengasuh tingkat dewa

Turun Naik Nasib BLK dan Asa Pemuda Mengejar Mimpi******

Balai Latihan Kerja alias BLK pernah menjadi asa bagi para pemuda Indonesia untuk meningkatkan ketrampilan kerja. Balai tersebut sebenarnya tenar pada masaOrde Baru.

Pada saat itu, BLK didirikan hampir di semua provinsi. Meski fasilitas pengembangan ketrampilan lama, Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan sampai saat ini balai-balai itu masih ada dan berfungsi sebagai sarana dan prasarana pelatihan.

BLK masih membantu para angkatan kerja mendapatkan keterampilan sesuai minat dan keahlian di bidang masing-masing sehingga mereka bisa terserap di pasar tenaga kerja dengan mudah.

Mereka antara lain; Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) BLK yang dimiliki Kemnaker ada di BLK Banda Aceh dengan program unggulan administrasi perkantoran, BBPLK Medan (Konstruksi), BLK Padang (TIK), BLK Belitung (Pariwisata), BBPLK Bekasi (TIK), BBPLK Bandung (Otomotif), BLK Lembang (Agribisnis), dan BBPLK Serang (Listrik dan Las).

BLK lain adalah BBPLK Semarang (Fashion Technology), BLK Surakarta (Garmen), BLK Sidoarjo (Garmen Apparel), BLK Banyuwangi (Pariwisata), BLK Makassar (Otomotif), BLK Bantaeng (Pariwisata) BLK Pangkajene dan Kepulauan (Teknik Las), BLK Ternate (TIK), BLK Samarinda (Otomotif), BLK Kendari (Garmen Apparel), BLK Sorong (Pariwisata), BLK Lombok Timur (Pariwisata), dan BLK Ambon (Teknik Listrik).

"Yang 21 (BLK) itu ya, anggaran, program, instruktur, dan pegawainya semua dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)," katanya kepada CNNIndonesia.com,Selasa (25/10).

Sebagai contoh katanya, Balai Pelatihan Vokasi Pusat (BPVP) Bandung. Tahun ini pihaknya menggelontorkan anggaran sekitar Rp103 miliar. Sementara, anggaran BPVP Surakarta tahun ini menyentuh Rp100 miliar dan BPVP Sidoarjo ada di kisaran Rp102 miliar.

"Ini contoh besaran anggaran kami untuk 3 BLK, kurang lebih segitu. Untuk BLK di Maluku dan Maluku Utara anggarannya lebih kecil karena kapasitasnya juga lebih sedikit," papar Dita.

"Mereka (BLK) otonom, menentukan program dan kebutuhan latihan masing-masing. Mereka mengajukan kebutuhannya kepada Kemnaker," tambahnya.

Selain 21 itu, ia mengatakan ada BLK lain yang dikelola daerah. Karena pengelolaan itu, pendanaan dan pengelolaan langsung oleh pemerintah daerah (Pemda) terkait.

Meskipun masih ada BLK, Dita mengatakan saat ini ada tantangan yang dihadapi dalam melatih generasi muda, terutama di tengah era digitalisasi. Dita merinci ada beberapa tantangan baik dari sisi Kemnaker selaku penyelenggara dan para peserta yang mengikuti pelatihan kerja.

"Pertama, minat anak-anak muda untuk ikut pelatihan masih relatif rendah. Apalagi jika jenis pelatihannya mengharuskan kehadiran fisik secara rutin. Maka kita bikin model pelatihan hybridalias ada offlinedan online," paparnya.

Kedua, rata-rata anak muda mengharapkan ada imbal balik dari pelatihan dalam bentuk uang saku atau penggantian ongkos transportasi. Padahal kata Dita, ada keterbatasan anggaran dalam mengelola BLK.

Oleh karena itu, ada kerja sama dengan beberapa pemda agar uang saku ini bisa cost-sharing, juga dengan kepala desa melalui dana desa.

Ketiga, meski jumlah kejuruan sangat beragam, namun tidak selalu sesuai dengan minat anak-anak muda di daerah tersebut. Ia mencontohkan, BLK Medan yang khusus melayani pelatihan kejuruan pariwisata, bangunan, dan maritim.

Konsekuensinya, anak-anak muda di Medan dan sekitar yang tertarik dengan kejuruan lain tidak bisa memanfaatkan BLK tersebut. Dita karena itu berharap kekosongan tersebut bisa diisi oleh BLK milik pemda atau lembaga pelatihan kerja (LPK) swasta.

"Keempat,pasca pelatihan, tidak semua anak-anak memiliki akses pada perangkat IT pribadi. Jadi lulusan pelatihan multimedia, programmer, cloud computing,misalnya, tidak bisa melatih dan meng-updatesendiri ilmunya secara mandiri," lanjutnya.

Kelima, kedisiplinan dalam mengikuti seluruh tahap pelatihan secara lengkap dan utuh yang kurang. Ini juga menjadi tantangan khusus yang disorot oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) selaku penyedia pelatihan melalui BLK.

"Keberadaan BLK Kemnaker tidak selalu diketahui atau terinformasi kepada pencari kerja. Jadi mereka tidak selalu awarebahwa ada BLK gratis di kota atau daerahnya. Namun, ini tugas kami juga untuk melakukan pemasaran BLK ini," pungkasnya.

Sedangkan tantangan keenam, sinergi dengan BLK daerah hingga era digitalisasi. Di tengah tantangan itu, ia mengklaim lulusan BLK Kemnaker.

Selain menjelaskan anggaran, sinergi dengan BLK daerah, hingga tantangan di era digitalisasi, Dita menjelaskan persebaran penempatan lulusan atau alumni dari BLK Kemnaker sudah banyak yang terserap dan diterima di pasar kerja.

Berdasarkan data Kemnaker hingga 30 September 2022, ada 674 orang alumni BPVP atau BLK Bandung yang sudah terserap dunia kerja. Lalu, BLK Surakarta ada sebanyak 1.432 orang dan dari BLK Sidoarjo ada 1.257 alumni yang sudah terserap dunia kerja.

Selain tantangan-tantangan tersebut, Kajur Elektronika Industri Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri (PPKPI), salah satu BLK yang dimiliki Pemda DKI Sidik Pramono dan Kajur Otomotif PKPI Irlangga Raka menyebut kendala lain adalah infrastruktur yang kurang memadai.

"Kalau dari infrastruktur atau peralatannya, ya masih kurang. Seharusnya jumlahnya 10 alat, ternyata ini hanya ada 8. Kalau pelatihan yang baik itu kan 1 alat untuk 2 orang, tapi yang ideal 1 alat untuk 1 orang. Ini 1 alat untuk 2 orang sudah bisa dikatakan baik. Namun, ini alat masih kurang 2," curhat Sidik soal alat control sequence.

Sidik menjelaskan alat yang digunakan siswanya tersebut adalah pengadaan 2016. Kendati demikian, alat tersebut ia klaim masih berfungsi dan hanya terdapat beberapa kerusakan di sektor lampu.

"Pengadaan alat itu biasanya setiap tahun, tapi ya kadang-kadang turun kadang enggak. Ini sebenarnya sudah mengajukan juga, tapi belum disetujui. Kalau pengadaan, itu kami menganjurkan. Masalah disetujui atau enggak tergantung pimpinan," sambungnya.

Setali tiga uang, Raka juga menyinggung soal peralatan yang kurang up to datemeski relatif cukup lengkap.

"Misalnya dari peralatannya scan tool. Scan toolzaman sekarang kan sudah touch screen, punya kita masih pakai tombol. Tapi secara fungsional masih berfungsi semua, yang penting kan secara konsep siswa mengerti cara pakai dan fungsinya bagaimana," jelasnya.

Selaku Kajur Otomotif, Raka ambil bagian dalam usul pengadaan alat. Ia juga menyinggung soal rencana kejuruan otomotif menambah konsentrasi baru di bidang mobil listrik. Oleh karena itu, sedang dilakukan pendataan alat apa saja yang dibutuhkan.

"Kami mengusulkan peralatan untuk mobil listrik itu apa saja sih. Nah itu kami mengajukan juga, kami juga mau mengikuti tren sebisa mungkin," sambungnya.

Berupaya Ikuti Perkembangan Zaman

Kotak Makanan Ogre

Yarindo Farmatama Bersuara soal Tuduhan Terlibat Gagal Ginjal Akut******

PT Yarindo Farmatamabuka suara soal dugaan melakukan tindak pidana terkait kasus gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) atau gagal ginjal akut.

Manager Bidang Hukum PT Yarindo Farmatama Vitalis Jebarus mengatakan saat ini Bareskrim Polri masih melakukan klarifikasi untuk produk flurin DMP milik perusahaan.

Ia menyebut tidak ada korban jiwa karena meminum obat flurin hasil produksi perusahaannya.

Ia juga menyebut dari 102 daftar obat sirop yang dilarang oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), obat flurin tidak termasuk.

Lebih lanjut, Vitalis mengatakan manajemen PT Yarindo Farmatama sangat komitmen membantu BPOM untuk menyelesaikan kasus zat pelarut etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang diduga menjadi penyebab kasus gagal ginjal akut pada anak-anak.

"Kami berkomitmen untuk membantu BPOM, Kepolisian dan pemerintah untuk mencari dan menyelesaikan sumber masalah EG dan DEG ini. Karena kami tidak pernah membeli atau menggunakan bahan ini di dalam proses seluruh obat-obatan yang kami produksi," ujarnya.

Vitalis menambahkan semua bahan baku obat-obatan sudah diserahkan ke BPOM untuk diproses lebih lanjut.

"Kami juga sudah menyerahkan semua dokumentasi yang terkait dengan bahan baku yg dikirim oleh pemasok ke pabrik kami," imbuhnya.

Vitalis juga mengungkapkan PT Yarindo Farmatama dalam kasus ini juga menjadi pihak yang dirugikan. Sebab, hingga kini belum pihak yang menemukan data akurat terkait adanya korban meninggal karena mengkonsumsi obat Flurin DMP buatan PT Yarindo Farmatama.

"Kami mendukung penuh upaya semua pihak yang terkait agar masalah ini bisa secepatnya terurai dan menjadi jelas penyebabnya," tandasnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengumumkan PT Yarindo Farmatama dan PT Universal Pharmaceutical Industries diduga melakukan tindak pidana terkait kasus gagal ginjal akut.

Kedua perusahaan farmasi tersebut menggunakan EG dan DEG melebihi ambang batas dalam produksi obat sirop. Dua zat tersebut diduga jadi pemicu penyakit gagal ginjal akut.

"BPOM telah berkolaborasi dengan Bareskrim Polri melakukan operasi bersama sejak hari Senin 24 Oktober 2022 terhadap industri farmasi yang diduga menggunakan propilen glikol yang mengandung EG dan DEG di atas ambang batas yaitu PT Yarindo Farmatama yang beralamat di Cikande, Serang, Banten dan PT Universal Pharmaceutical Industries yang beralamat di Medan," kata Kepala BPOM Penny K Lukito dalam konferensi pers.

"Berdasarkan pemeriksaan tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar kesehatan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 196, 98, ayat 2 dan ayat 3 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 milyar," imbuh Penny.

Kedua perusahaan tersebut, kata Penny, memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar peraturan perundangan sebagaimana pasal 62 ayat 1 dan UU RI no. 8 tentang Perlindungan Konsumen.

"Yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp2 miliar," katanya lagi.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol Pipit Rismanto mengatakan pihaknya melakukan penetapan itu setelah melakukan gelar perkara.

Selain itu, untuk proses penyelidikan sebelumnya, pihaknya telah mengumpulkan sampel dari obat bekas yang dikonsumsi para pasien gagal ginjal akut, bukan didapatkan dari produsen.

"Ternyata memang ada kaitannya," kata Pipit.

Dia mengatakan pihaknya tak memungkiri akan melakukan pengembangan, bukan hanya produsen obat tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Kepala sekolahku yang dingin

Menaker Juga Pastikan UMP 2023 Naik******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberi sinyal positif soal upahminimum provinsi (UMP) 2023.

Ida menyebut akan ada kenaikan UMP. Namun, ia masih merahasiakan besaran kenaikan tersebut.

"Ada beberapa (persen kenaikannya)," kata Ida dalam acara Festival Pelatihan Vokasi, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (30/10).

Ia menambahkan Kemnaker melalui Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Indah Anggoro Putri pun telah menjalin komunikasi dengan kaum buruh untuk memfinalkan besaran kenaikan upah minimum 2023.

"Saya sudah minta ke Bu Dirjen untuk mendengarkan aspirasi para buruh, sekarang dalam proses memfinalisasi pandangan dari aspirasi tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya, kepastian soal kenaikan UMP buruh pada tahun depan juga sudah dipastikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.

Ia mengatakan kenaikan UMP akan disesuaikan dengan inflasi. Menurutnya, besaran kenaikan akan sejalan dengan inflasi dan kondisi perekonomian yang kemungkinan terjadi di tahun depan. Selain itu, juga mempertimbangkan kondisi pelaku usaha.

[Gambas:Video CNN]

"Pasti ada kenaikan dong, tapi persentasenya sesuai dengan inflasi. Karena keuangan negara juga, artinya pemerintah swasta dan lain-lain ini berdampak pada krisis yang sekarang gitu," ujarnya dalam Pembukaan Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional di JCC, Jumat (28/10).

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Adi Mahfudz Wuhadji menyebut pengumuman UMP 2023 akan dilakukan paling lambat 21 November 2022.

Menurutnya, pengumuman akan dilakukan langsung oleh Menaker Ida Fauziyah berdasarkan hasil koordinasi bersama pengusaha, buruh, dan dewan pengupahan nasional.

"UMP akan ditetapkan paling lambat 21 November untuk dilaksanakan mulai 1 Januari 2023. Ini diumumkan oleh Bu Menaker," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

Adi menuturkan Kemnaker sudah melakukan diskusi dengan dewan pengupahan dan nantinya perhitungan UMP 2023 akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

Tuan Kelahiran Naga Apokaliptik

Zulhas Akui Harga Kedelai Mahal, Tapi Bakal Turun pada Desember******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan akan menggelar diskusi dengan Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) soal kenaikan harga kedelai impor.

"Kita diskusi, Gakoptindo kan rakernas. Ini khususnya kedelai ya, sebetulnya harga dunia-nya kan turun. Tapi pengirimannya itu kan 40 hari, jadi harga turun itu akan tiba Desember. Yang sekarang harga yang kemarin masih mahal," ujarnya saat Rakernas Gakoptindo 2022 di IIC Bogor, mengutip Antara, Minggu (30/10).

Sebetulnya, ia melanjutkan harga kedelai impor saat ini turun dari negara asal. Namun, nilai rupiah terhadap dolar AS sedang melemah, yakni dari Rp14.500 menjadi Rp15.500 per dolar AS, sehingga terasa harga masih tinggi.

Menurut Zulhas, permasalahan harga kedelai impor dapat diringankan melalui skema berbagi subsidi bersama pemerintah daerah lewat Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 125 Tahun 2022 yang didalamnya menetapkan cadangan pangan pemerintah (CPP) atas 11 komoditas.

Pangan pokok tertentu yang ditetapkan sebagai CPP meliputi beras, jagung, bawang, cabai, daging unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

"Nah, tadi saya coba, kalau Rp1.000 memang sudah nggak nendang. Akhirnya, kita bisa Rp2.000, nanti apakah dari pusat bisa dengan perpres yang baru ini kan bisa juga dengan pemerintah daerah," jelasnya.

Di tengah kenaikan inflasi dan kenaikan harga-harga secara umum, Zulhas mengajak gotong royong bersama-sama pemerintah pusat, Gakoptindo, dan pemerintah daerah, supaya rakyat dapat membeli harga kedelai dengan terjangkau.

Ini artinya, jika harga kedelai impor sudah terlalu tinggi seperti saat ini, maka subsidi bisa dibagi antara pemerintah pusat Rp1.000, pemerintah daerah Rp1.000, sehingga menjadi Rp2.000 secara keseluruhan.

"Kalau misalkan naik lagi, nanti kita coba lihat, apakah pemerintah pusat bisa Rp2.000, pemda berapa. Contoh, Denpasar itu wali kotanya bagus, harga kedelai Rp10 ribu, kalau lebih dia akan subsidi karena ada anggaran cadangan yang 2 persen itu bisa dipakai," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Jiwa naga di dunia ini

Sandi Apresiasi 460 Wisudawan Poltekpar Medan Langsung Diterima Kerja******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri acara wisuda Politeknik Pariwisata Negeri (Poltekpar) Medan. Ada 460 orang yang diwisuda dan semuanya langsung diterima kerja.

"Hari ini kita mewisuda 460 lebih wisudawan-wisudawati dan ini adalah amunisi baru untuk kebangkitan pariwisata," ungkap Sandiaga saat menghadiri acara wisuda Poltekpar Medan di Regale Convention Center, Medan, Sumatera Utara, Selasa (1/11).

Menurutnya, Poltekpar Medan sukses mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) unggul siap kerja. Berbeda dengan institusi pendidikan lainnya, lulusan Poltekpar Medan sudah mendapatkan lapangan pekerjaan.

"Jadi ini saya ucapkan apresiasi kepada seluruh institusi pendidikan di lingkup Kemenparekraf," tambahnya.

Kesiapan SDM tersebut, lanjutnya, membantu kebangkitan pariwisata nasional pasca pandemi Covid-19 serta pencapaian target kunjungan wisatawan, baik mancanegara dan Nusantara yang sekarang menjadi tulang punggung sektor parekraf saat ini.

Selain itu, kehadiran para lulusan Poltekpar di lingkungan Kemenparekraf pun mendorong menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru tahun 2022 dan 4,4 juta lapangan kerja baru di tahun 2024.

"Jadi ini yang sedang kita persiapkan, Poltekpar dan Pusat Pengembangan SDM Parekraf ada di garda terdepan untuk penyiapan penciptaan lapangan kerja ini," ungkap Sandiaga.