slot2d

Berkeliaran tanpa akhir

Bos PII Tunggu Mandat Sri Mulyani Jamin Proyek Kereta Cepat Whoosh******

Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Muhammad Wahid Sutopo masih menunggu mandat Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menjamin proyek kereta cepat Jakarta - Bandung Whoosh.

Pria yang akrab disapa Topo itu menyebut saat ini PII sudah dilibatkan dalam pembahasan terkait rencana penjaminan. Ia mengatakan pembahasan melibatkan sejumlah stakeholder, antara lain Kemenkeu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku penerima pinjaman, dan pemberi pembiayaan.

"Nanti pada waktunya dimungkinkan dari Kemenkeu akan mengeluarkan penugasan kepada PII untuk bersama-sama melaksanakan skema penjaminan yang akan diberikan dan diperlukan untuk program kereta cepat (Whoosh) ini," tuturnya dalam Media Briefing di Aula DJKN, Jakarta Pusat, Jumat (8/12).

Kemampuan PT KAI selaku penerima pinjaman dalam penjaminan proyek Whoosh akan benar-benar diperhitungkan. Apakah perusahaan pelat merah ini bisa menunaikan kewajibannya tersebut.

"Sekarang antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk memanfaatkan kereta cepat. Kalau bisa kita jaga kelangsungannya, juga akan membantu proyek ini dapat memenuhi pengembalian pinjamannya," ucapnya.

"Dari sisi penjaminannya memang sudah dibuka di dalam perpres, ada penjaminan oleh Kemenkeu. Namun, nanti berapa yang akan dimandatkan kepada PII akan ditetapkan dalam keputusan menteri keuangan (KMK). Ini sekarang masih dalam proses, kami belum terima berapa alokasi penjaminan yang diberikan kepada PII," sambung Topo.

Akan tetapi, ia menekankan berapapun alokasi penjaminan yang akan diberikan kepada pihaknya pasti sudah mempertimbangkan kapasitas PII.

Bos PII itu menegaskan tak akan lagi minta tambahan modal. Topo menyebut pihaknya tak perlu penyertaan modal negara (PMN) baru untuk melaksanakan penugasan penjaminan proyek Whoosh.

"Jadi kami tidak akan minta tambahan lagi PMN ke Pak Mei (Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Meirijal Nur) karena berapapun yang diberikan sudah sesuai dengan apa yang ada di PII saat ini," tutupnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhirnya diperbolehkan menjamin pembengkakan biaya (cost overrun) proyek Whoosh.

Ini ditetapkan dalam PMK Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Bintang Kuno

Kadin Tegaskan Netral di Pilpres 2024 Meski Arsjad******

Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Yukki Nugrahawan Hanafi menegaskan bahwa Kadin sebagai organisasi usaha berada pada posisinetralpada Pilpres 2024 meski sejumlah pentolannya menjadi tim sukses (timses) capres.

"Saya sebetulnya sudah pernah sampaikan mengenai hal ini. Posisi Kadin Indonesia netral," kata Yukki dalam konferensi pers Rapimnas Kadin 2023 di Swissotel PIK, Jakarta Utara, Kamis (7/12).

Penegasan itu untuk menanggapi keterlibatan Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid yang terpilih menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Lalu, Ketum Kadin periode 2015-2020 Rosan Roeslani, yang ditunjuk menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, pemilihan presiden merupakan pesta demokrasi yang seharusnya bersifat pribadi untuk masing-masing orang. Yukki menekankan, sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, Kadin tidak boleh dibawa masuk ke dalam konteks politik praktis.

"Jadi jelas ya, tidak membawa Kadin dalam politik praktis. Politik Kadin yang kita perjuangkan adalah politik kesejahteraan. Politik Kadin yang kita perjuangkan adalah politik ekonomi. Itu yang kita akan usung," tegas dia.

"Kita ingin tetap damai, kita ingin tetap ekonomi itu tumbuh, karena kita punya pekerjaan besar mencapai apa yang kita sebut dengan Indonesia Emas 2045. Intinya di situ," lanjut Yukki.

[Gambas:Video CNN]

Siapa saya

Erick Thohir Jawab Tuduhan DPR Angkat Kroni Jadi Petinggi BUMN******

Menteri BUMN Erick Thohir menjawab tuduhan DPR soal rotasi petinggi perusahaan pelat merah yang dianggap hanya mementingkan kroni atau teman dekatnya.

"Untuk pergantian direksi (BUMN), saya rasa tadi disampaikan, sama ketika membuka hal-hal yang sensitif di BUMN saya rasa lillahi ta'alasaya enggak ada kepentingan," tegas Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (4/12).

"Karena itu saya konsisten sampai hari ini saya terus memperbaiki BUMN tanpa konflik kepentingan. Kalaupun ada kekurangan di sana sini pasti itu menjadi koreksi dari kami," imbuhnya.

Oleh karena itu, ia menerima saran dan kritik dari para wakil rakyat. Erick juga berjanji akan mengecek langsung nama-nama direksi BUMN yang dicurigai tersebut.

"Saya sudah lihat beberapa nama karena saya juga dapat dari kanan kiri (Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari), namanya ini ini, nanti coba kita lihat. Tetapi saya yakin, saya tidak ada kepentingan ngangkat turunindireksi, tapi kalau saya selalu menjaga Key Performance Indicator (KPI)," tandas Erick.

Pada raker itu, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Khilmi melontarkan tudingan kepada Erick soal rotasi direksi dan komisaris BUMN. Ia keheranan dengan dasar penunjukkan beberapa petinggi perusahaan pelat merah tersebut.

Bahkan, Khilmi membandingkan proses penunjukkan yang dilakukan Erick dengan menteri pendahulunya, yakni Rini Soemarno.

"Kalau waktu Bu Rini dulu, kita ngingetin, 'Bu, orangnya ini tidak bagus'. Ini (di zaman Erick Thohir) tidak ada. Apakah ini karena kroni-kroninya harus ditarik orang itu semua? Kita ini harus menempatkan orang itu harus lebih bagus untuk memegang perusahaan (BUMN) itu," kritik Khilmi.

"Saya kaget, wongini kita telepon suruh selesaikan masalah yang kecil saja enggak bisa, eh pindahnya lebih bagus. Jadi kayak begini-begini yang susah," sambungnya.

Kendati, Khilmi enggan menyebut siapa sosok direksi yang dimaksud. Ia mendesak Erick untuk menelusurinya lebih lanjut.

Politikus Gerindra itu juga mengkritisi sosok petinggi BUMN yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya usai. Khilmi keheranan dengan sikap Erick yang malah melantik bos BUMN yang resign itu di perusahaan pelat merah lain.

"Ada lagi orang mengundurkan diri dari BUMN, eh bapak tunjuk lagi ke BUMN. Permasalahan ini harus dihadapi semua, susah senang selesaikan. Jangan buat surat mundur ke Pak Menteri (Erick), habis itu Pak Menteri angkat lagi di BUMN," ucap Khilmi kesal.

"Jadi, saya berharap Bapak (Erick) ini kalau menunjuk direksi, ini saya sampai bingung. Kemarin saya sampai WhatsApp Pak Sesmen (Rabin), masa orang menyelesaikan permasalahan di perusahaan ini belum selesai tapi Bapak tunjuk ke direksi (posisi) yang lebih tinggi. Asesmennya bagaimana?" tandasnya.

Di lain sisi, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Herman Khaeron menaruh curiga dengan bersih-bersih di internal BUMN era Erick. Herman mempertanyakan mengapa sejumlahfraudtersebut baru terungkap belakangan ini.

Herman menyebut padahal penjahat di internal BUMN itu berkutat pada orang yang itu-itu saja. Ia mencontohkan kasus PT Asabri hingga PT Asuransi Jiwasraya yang diklaim tersangkanya berada di lingkaran serupa.

"Jiwasraya pelakunya itu, Asabri pelakunya juga tidak jauh-jauh dari itu, kemudian dana pensiun (dapen) menurut saya pemainnya di lingkaran situ juga. Jadi kalau melihat situasi seperti itu, restrukturisasi keuangan BUMN juga tidak terlepas dari para pemain-pemain yang menurut saya tidak terungkap seluruhnya," ucap Herman.

"Saya yakin Pak Erick menyimpan banyak misteri dalam situasi BUMN yang sampai saat ini tidak terungkap kepada publik. Yang terungkap Jiwasraya, Asabri, sekarang dapen terungkap. Mungkin BUMN-BUMN lain yang hancur pun sebetulnya dalam pikiran saya pasti ada penjahat atau pelaku kriminalitasnya. Oleh karena itu, restrukturisasi terhadap BUMN semestinya juga berbarengan dengan penegakan hukum," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Teratai Putih Mo Dharma

Geng Konglomerat Aguan, Prajogo Pangestu Cs Kumpul Bahas IKN******

Sejumlah konglomeratkenamaan Indonesia berkumpul bersama dan membahas proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal itu diketahui dari informasi yang disampaikan oleh politisi PDIP Maruarar Sirait melalui akun Instagramnya @maruararsirait pada Kamis (7/12).

Melalui unggahan foto yang di akun Instagram tersebut setidaknya ada 4 konglomerat yang hadir dan membahas IKN.

Ketiga, Bos Sinarmas Franky Widjaja. Sedangkan yangkeempatadalah Garibaldi Thohir atau Boy Thohir yang merupakan Kakak Menteri BUMN Erick Thohir.

Mereka membicarakan IKN sambil makan malam.

"Sambil makan malam, kami berdiskusi dengan pengusaha senior yang sangat sukses, Pak Aguan, Pak Prajogo Pangestu, Pak Franky Wijaya dan Pak Boy Thohir. Berdiskusi tentang IKN, bagaimana membuat Indonesia sentris, pemerataan dengan membangun IKN serta dampak positif kepada masyarakat di sekitar IKN dan membuat pusat ekonomi baru di kawasan Kalimantan yang punya dampak semakin baik kepada masyarakat luas," kata Maruarar seperti dikutip dari akun tersebut.

"Senang berdiskusi dengan senior-senior pengusaha sudah puluhan tahun berkiprah dalam perekonomian Indonesia, mendapatkan banyak pengalaman.
Maju terus IKN," tambahnya.

Infografis Daftar Pengusaha yang Gelontorkan Rp20 T Demi Bantu Jokowi Membangun IKN. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Sejumlah pengusaha RI bahu membahu membantu Jokowi dalam membangun IKN. Pengusaha tersebut tergabung dalam konsorsium yang dipimpin oleh Aguan.

Presiden Jokowi menyebut pengusaha itu menggelontorkan Rp20 triliun untuk membantu Jokowi dalam membangun IKN.

Berikut daftar yang disebut Jokowi saat groundbreaking Hotel Nusantara

1. Sugianto Kusuma alias Aguan, Bos Agung Sedayu Group
2. Franky Wijaya, Bos Sinarmas Group
3. Prajogo Pangestu, Bos Barito Pacific
4. Eka Tjandranegara, Bos Mulia Group
5. Pui Sudarto, Bos Pulauintan
6. Boy Thohir, Bos Adaro
7. Kuncoro Wibowo, Bos Kawan Lama Group
8. Djoko Susanto, Bos Alfamart Group

[Gambas:Video CNN]

Tuanku sangat galak

Melihat Konsorsium Bentukan Gibran yang Diklaim Perbaiki SMK di Solo******

Calon wakil presiden nomor urut 2 sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengatakan telah membentuk konsorsium untuk mengawal perbaikan fasilitas SMK di daerah yang ia pimpin tersebut.

Konsorsium tersebut, katanya, dibentuk dengan menggandeng beberapa perusahaan besar dengan harapan SMK di Solo nantinya bisa sejalan dengan perkembangan dunia industri.

Hal itu ia sampaikan saat mengunjungi Pondok Pesantren Assshiddiqiyah, Tangerang, Senin (4/12). Saat itu, salah satu santriwati mengeluhkan teknologi yang tersedia di pondok pesantren tidak sesuai dengan perkembangan di dunia kerja.

"Mohon maaf komputernya masih jadul, atau alat-alatnya itu masih sangat tidak ter-update. Ini kita update semuanya," imbuhnya.

Dalam kesempatan lain, Ganjar menanggapi sentilan putra sulung Jokowi tersebut. Menurutnya, sarana dan prasarana yang dianggap jadul di SMK di Jawa Tengah itu terbukti bisa menghasilkan lulusan yang siap bekerja.

"Jadul aja bisa menghasilkan tenaga kerja siap pakai ya, apalagi modern," kata Ganjar usai mengunjungi Pasar Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (6/12).

Lihat Juga : TKN soal Kubu AMIN Kritik Hilirisasi: Tom Lembong Tak Tahu Nikel

Ganjar mengungkapkan bahwa dirinya dan Gibran sebenarnya telah membentuk konsorsium perusahaan-perusahaan besar untuk meningkatkan sarana prasarana di SMK.

Lantas seperti apa konsorsium yang diklaim dibentuk Gibran untuk memperbaiki kualitas SMK di Solo?

Mengutip situs resmi Pemkot Surakarta, Gibran sempat menghadiri audiensi Konsorsium Dunia Usaha, Industri dan Dunia Kerja (Dudika) pada 2021 lalu. Saat itu, ia mengapresiasi berdirinya ruang laboratorium multimedia, yang merupakan bantuan bakti sosial dari perusahaan Sinarmas dan Astra.

"Bapak, Ibu, saya berterima kasih atas bantuannya, ini sudah jadi yang di SMK 2, SMK 5, SMK 6. Ini butuh uluran tangan, kerja sama dan sentuhan dari industri, terima kasih atas bantuannya untuk pendidikan di Kota Solo" ujarnya.

Gibran berharap perbaikan infrastruktur harus diimbangi dengan peningkatan skill sumber daya manusia (SDM). Ia ingin lebih banyak lagi SMK yang terbantu dengan adanya konsorsium itu.

"Harapannya SMK-SMK lain disentuh juga. Kami tidak ingin SMK jadi pabrik pencetak pengangguran. Selesai sekolah bisa langsung bekerja, tidak perlu di training lagi, selesai sekolah bisa langsung jadi wirausahawan" katanya.

Sementara itu, Ganjar Pranowo juga sempat meresmikan program revitalisasi SMK hasil komitmen Konsorsium Pengusaha Peduli Sekolah Vokasi RI (Konsorsium Pengusaha RI) pada Maret 2023 lalu.

Konsorsium Pengusaha RI itu terdiri atas 10 perusahaan yaitu Indofood, Sinar Mas, Yayasan Bakti Barito, iForte, Wings, Agung Sedayu, Triputra, Garudafood, Ciliandra, dan Astra. Konsorsium didirikan sejak 2021.

Hingga awal 2023, Konsorsium Pengusaha RI telah merevitalisasi 10 SMK di Jawa Tengah yaitu SMKN 2, 4, 5, 6, 8 Surakarta, SMK Mandala Bhakti Surakarta, SMKN 2 Sukoharjo, SMKN 3 Semarang, SMKN 2 Kendal, dan SMK Tunas Harapan Pati.

Kemudian enam SMK baru yang akan direvitalisasi di antaranya SMKN 1 Warungasem, SMKN Jateng Purbalingga dan SMK Theresiana Semarang, dan tiga SMK lain sedang dalam proses seleksi.

Sehingga pada akhir 2023 akan ada 16 SMK yang direvitalisasi dengan total biaya Rp58 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Kurir dunia bawah

Kini Petani Bisa Tebus Pupuk Subsidi Pakai KTP******

Menteri PertanianAndi Amran Sulaiman menegaskan saat ini para petani bisa menebus pupuk subsidi cukup dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Hal itu seiring dengan revisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Amran menyebut dengan revisi aturan itu, akses petani terhadap pupuk bersubsidi menjadi lebih mudah, tidak hanya lewat kartu tani.

Ia pun mengatakan kalau petani berteriak tidak ada pupuk, tiga bulan kemudian dipastikan produksi akan turun. Oleh karena itu, penyaluran pupuk subsidi harus serius dibenahi.

"Jika masih ada yang tidak meladeni petani soal pupuk, saya minta keluhan langsung disampaikan ke pusat, ke Kementan dan Pupuk Indonesia," beber Amran.

Setali tiga uang, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Ali Jamil menekankan bahwa memasuki masa tanam, Kementan terus berupaya memastikan tidak ada kelangkaan pupuk bersubsidi.

Ia menyebut alokasi pupuk bersubsidi tiap-tiap daerah dipastikan sudah sesuai dengan usulan yang masuk dalam e-alokasi.

Ali mengatakan petani yang akan menebus pupuk bersubsidi datang ke kios resmi penjual pupuk bersubsidi, dengan membawa Kartu Tani atau KTP. Sementara, lokasi kios resmi bisa dilihat di pupukbersubsidi.pertanian.go.id.

"Namun yang perlu dipastikan adalah petani yang berhak menebus pupuk bersubsidi adalah petani yang terdaftar sebagai penerima subsidi sesuai ketentuan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Ali merinci berdasarkan e-alokasi, alokasi pupuk bersubsidi di Provinsi Jawa Barat sebesar 939.895 ton pada 2023 ini. Adapun realisasi sampai 30 November sebesar 695.765 ton atau 74 persen.

"Sungguh besar kemudahan yang diberikan Bapak Mentan Amran, sekarang penebusan pupuk bersubsidi bisa menggunakan KTP, Permentan soal pupuk bersubsidi juga tengah dikejar untuk segera direvisi agar petani semakin mudah mengakses pupuk bersubsidi dan berproduksi" ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]