visa288 slot 874Jutaan kata 203873Orang-orang telah membaca serialisasi
《rtp in slot》
PN Jaksel gelar sidang putusan praperadilan Firli Selasa ini******
Betul, keputusan akan dibacakan pukul 15.00 WIBJakarta (ANTARA) - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) akan menggelar sidang putusan praperadilan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Selasa ini
Pewarta: Bayu Pratama Syahputra
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2023
Bawaslu: Mayor Teddy hadiri debat capres sebagai ajudan Prabowo******
"Diketahui calon presiden nomor urut dua saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan atau pejabat negara, sehingga yang bersangkutan dilarang untuk menggunakan fasilitas dalam jabatanya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara yang dimaksud sebagaimana ketentuan pasal 281 ayat 1 huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehingga kehadiran Mayor Teddy pada kegiatan debat tanggal 12 Desember 2023 di KPU dalam kapasitas sebagai petugas pengamanan," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam Konferensi Pers Hasil Pengawasan Bawaslu pada Masa Tahapan Kampanye Pemilu 2024 di Jakarta, Selasa.
Bagja menyatakan berdasarkan temuan Bawaslu di lapangan, Mayor Teddy sebagai anggota TNI tidak terbukti ikut ke dalam tim atau pelaksanaan kampanye merupakan tindakan yang dilarang sebagaimana ketentuan dengan ancaman pidana Pasal 280 Ayat 3 Juncto Pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Sedangkan terkait dengan jabatannya sebagai ajudan calon presiden dengan nomor urut dua itu, Bawaslu juga menyatakan pihak yang dilaporkan bukan termasuk tim pelaksana kampanye pada Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA).
Baca juga: TKN: Mayor Teddy bukan timses tapi ajudan Prabowo
Baca juga: TNI nilai keberadaan ajudan Prabowo Mayor Teddy tak langgar aturan
Kemudian terkait dengan pemberian teguran kedua, Bagja menyatakan masih melihat situasi dan hasil kajian bersama jajarannya. Sebab, sebagaimana perjanjian yang Bawaslu buat bersama Mabes TNI, segala bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota TNI dan berkaitan dengan netralitas instansi, proses tindak lanjutnya yang berupa pemberian hukuman akan diserahkan kepada TNI.
"Kita lihat nanti. Soal pakaian dan gestur juga ya tergantung dari hasil kajian kami yang pada saat ini masih dilakukan. Selesainya? Nanti," katanya.
Hal lain yang Bagja tekankan dalam kesempatan itu yakni TNI/Polri memang tidak diperbolehkan ikut menjadi tim kampanye atau anggota pelaksana kampanye. Namun, kehadirannya diperbolehkan jika hanya memenuhi kapasitasnya sebagai pengamanan.
Sebelumnya dalam debat pertama capres Pemilu 2024, sebagian masyarakat mempertanyakan kehadiran Mayor Inf Teddy Indra Wijaya yang videonya beredar di media sosial.
Dalam video tersebut, Teddy Indra Wijaya selaku ajudan pribadi capres nomor urut 2 Prabowo Subianto itu tersorot kamera sedang duduk bersama jajaran pendukung pasangan calon Prabowo-Gibran sambil mengenakan warna pakaian yang serupa.
Hal tersebut membuat publik mempertanyakan netralitas TNI yang diketahui dilarang ikut sebagai pelaksana dan tim kampanye, sebagaimana diatur pada Pasal 280 ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Baca juga: Anies kunjungi Ponpes Al-Aziziyah NTB untuk minta doa para alim ulama
Baca juga: Ganjar dapat pesan dari pegawai difabel di pabrik rokok Bantul
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2023
Label:pinjol tanpa ojk、n88 slot、angkasa88
Terkait:58 erek erek togel、trik bermain slot rezeki nomplok、joker81、calon4d rtp、slot gacor banget hari ini、slotking69 bonus、pinjol bunga rendah tenor panjang cepat cair、gambar pola gacor olympus、pinjol paling rendah bunga、cara kredit tv di lazada
bab terbaru:situs slot deposit qris 5000(2024-07-09)
Perbarui waktu:2024-07-09
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali menunjukkan komitmennya terhadap ekonomi berkelanjutan dengan menerbitkan Green Bond atau Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2024 senilai Rp2,5 triliun.
Penerbitan Green Bond ini dilakukan dalam 3 seri, yaitu Seri A sebesar Rp1,23 triliun dengan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi dengan kupon 6,15%, Seri B sebesar Rp879,43 miliar dengan jangka waktu 2 tahun dengan kupon 6,25%, dan Seri C sebesar Rp382,9 miliar jangka waktu 3 tahun dengan kupon 6,25%.
Penerbitan Green Bond ini merupakan bagian dari strategi pendanaan BRI yang menganut prinsip-prinsip berkelanjutan dan sebagai salah satu upaya koperasi dalam merealisasikan green economy. Sebelumnya, BRI telah sukses menerbitkan Green Bond, Sustainable Bond, Sustainable-Linked Loan, MTN Inklusif, dan Obligasi Subordinasi Inklusif.
Ia meyakini, penerbitan Green Bond ini semakin mengukuhkan posisi BRI sebagai market leader dalam penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di Indonesia. BRI berkomitmen untuk mengimplementasikan ketiga dimensi ESG dalam aktivitas perbankan untuk mendukung ekonomi nasional melalui perubahan pola bisnis menjadi berkelanjutan.
Di sisi lain aspek risiko dalam obligasi ini pun relatif terjaga, sebagaimana tampak dari peringkat Lembaga Pemeringkat Efek Pefindo yang memberikan pemeringkatan idAAA (Triple A) untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan BRI tersebut. Rating itu menunjukkan kemampuan kuat perseroan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjang.
Berikut rincian penerbitan Green Bond BRI pada 2024:
Seri:
- Seri A: Rp1,23 triliun (jangka waktu 370 hari kalender, kupon 6,15%)
- Seri B: Rp879,43 miliar (jangka waktu 2 tahun, kupon 6,25%)
- Seri C: Rp382,9 miliar (jangka waktu 3 tahun, kupon 6,25%)
Jadwal:
- Tanggal Efektif: 12 Juli 2022
- Rencana Masa Penawaran Umum: 7-8 Maret 2024
- Rencana Tanggal Penjatahan: 13 Maret 2024
- Rencana Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 15 Maret 2024
- Rencana Tanggal Distribusi Secara Elektronik: 15 Maret 2024
- Rencana Tanggal Pencatatan Pada BEI: 18 Maret 2024
Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2023
MenteriBUMN Erick Thohir akan memangkas jumlah BUMN menjadi tinggal 30 saja.
Ia menyatakan kementeriannya telah merancang peta jalan untuk periode 2024-2034 terkait rencana konsolidasi perusahaan pelat merah, termasuk memangkas BUMN menjadi 30 tersebut.
"Kalau bisa BUMN berjumlah 30-an. Sekarang kan 41. Nah,ke depan 30-an," ucap Erick kepada wartawan di sela-sela acara Mandiri Investment Forum di Jakarta, Selasa (5/3).
Pada Juni 2020, Kementerian BUMN telah mengurangi jumlah entitasnya dari 142 perusahaan menjadi 107 perusahaan.
Ini dilakukan sebagai bagian dari program restrukturasi BUMN, yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja BUMN.
Erick menegaskan bahwa BUMN harus memiliki tiga pilar. Pertama, BUMN harus menjadi korporasi yang sehat agar dapat berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui pajak dan dividen.
Pilarkedua, BUMN harus memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi.
Ia mencontohkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur di Bali oleh pemerintah bekerja sama dengan PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney merupakan salah satu upaya BUMN untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
KEK Sanur yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2022 merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk memanfaatkan potensi kawasan Sanur sebagai destinasi pariwisata kesehatan, dengan menjadikan Bali sebagai landmark dalam peningkatan dan diversifikasi perekonomian Indonesia.
Pilar ketiga BUMN, lanjut Erick, adalah BUMN harus menjadi penggerak ekonomi kerakyatan, apalagi saat ini sebanyak 92 persen dari total kredit ultra mikro dan mikro di Indonesia disalurkan oleh BUMN.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves)Luhut Panjaitan mengungkap praktik culas yang dilakukan kementerian/ lembaga dalam memakai produk impor.
Ia mengatakan ada instansi pemerintah yang culas mengakali produk impor dengan menyulapnya seolah-olah itu adalah buatan dalam negeri.
Praktik culas itu terungkap dari hasil audit BPKP yang diterimanya. Luhut mengatakan pemerintah langsung bertindak tegas terhadap kelakuan instansi itu dengan menghukum mereka.
Luhut sayang, tidak menjabarkan secara rinci kementerian dan lembaga culas itu. Ia juga tak merinci waktu audit BPKP serta jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap oknum culas tersebut.
Ia hanya mengatakan belanja yang bersumber dari APBN maupun pinjaman luar negeri harus diprioritaskan penggunaan untuk membeli produk dalam negeri dan pembayaran menggunakan rupiah.
Alasannya, pinjaman luar negeri dan APBN itu semua uang rakyat. Karenanya, belanja harus diprioritaskan untuk produk dalam negeri.
Untuk itu, ia pun meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
"Nanti saya minta juga BPKP mengaudit dan saya terus terang tidak segan untuk melaporkan kepada Presiden, institusi mana, individu mana dan oknum mana yang bermain-main dengan ini, karena dengan audit BPKP, ini kita bisa tahu semua," katanya pula.
(agt)Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2023
Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjanji untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang dimulai pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), jika berhasil memenangkan Pilpres 2024.
Prabowo-Gibran berkomitmen untuk meneruskan proyek ini sebagai bagian dari program prioritas nasionalnya kelak. Dan sekarang, hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dan real count KPU menempatkan Prabowo-Gibran di urutan pertama pasangan yang mendapat perolehan suara terbanyak.
Bahkan dari hasil survei dan real count itu, mereka berpotensi memenangi Pilpres 2024 dalam satu putaran. Nah, kembali lagi ke IKN, pembangunan proyek ini merupakan salah satu upaya Jokowi mendorong pemerataan pembangunan nasional, mengurangi ketidakseimbangan secara geografis dan ekonomi yang selama ini cenderung terfokus di Pulau Jawa.
Gibran beberapa kali menegaskan bahwa pembangunan IKN akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Dalam berbagai kesempatan, Gibran menyampaikan bahwa proyek ini juga akan melibatkan investasi swasta, dan investor diharapkan akan lebih banyak berdatangan setelah Pemilu 2024 berakhir, atau ketika ada kepastian politik bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut.
Sebagai bagian dari visi-misi Prabowo-Gibran, pembangunan IKN diharapkan dapat menjadi stimulus untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan sektor-sektor ekonomi terkait seperti perumahan, infrastruktur, energi, transportasi, dan lainnya.
Pembangunan IKN melibatkan skema pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta partisipasi swasta.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Ahmad Muzani sempat mengatakan Prabowo bakal menambah anggaran untuk pembangunan IKN jika terpilih menjadi presiden Indonesia berikutnya.
Lihat Juga :Melihat Besar THR PNS 2024 yang Kata Sri Mulyani Akan Cair 100 Persen |
"Pak Prabowo bertekad akan tambah biaya pembangunan IKN. Kita ini mau pindah dari Jakarta ke Kaltim. Ini adalah sebuah tekad bersama, tekad politik yang sudah disetujui oleh semua partai dan elit politik nasional," kata Muzani mengutip siaran pers, Jumat (24/11).
Lantas bisakah janji itu direalisasikan?
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai proyek IKN masih berpotensi dilanjutkan kalau Prabowo jadi presiden. Namun, ada beberapa risiko besar yang mengintai.
Salah satunya berkaitan dengan minat investor. Narasi Prabowo yang selama ini terkesan anti asing akan berdampak ke minat investor dari luar negeri ke IKN.
Kalau prediksi itu benar, pastinya pembangunan IKN hanya akan bertumpu ke investor dalam negeri dan BUMN.
Hal ini tentu akan berdampak besar. Berkaitan dengan BUMN saja misalnya, tentu peran besar di IKN akan berdampak juga ke APBN.
Lihat Juga :THR PNS Tahun Ini Dibayar Penuh 100 Persen Usai 4 Tahun Tidak Full |
Pasalnya, seperti yang sudah-sudah BUMN selalu butuh tambalan modal dari negara untuk melaksanakan proyek pemerintah. Tambalan tentu tidak sedikit.
Nah, dengan berbagai 'janji mercusuar' Prabowo-Gibran, hal itu tentu akan membuat APBN jebol. Apalagi, Prabowo-Gibran juga punya janji melaksanakan program makan siang gratis kepada 82,9 juta orang.
Program memerlukan anggaran sampai dengan Rp400 triliun.
"Saya rasa beban APBN semakin berat karena IKN juga akan semakin banyak menggunakan APBN," ujar dia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (6/3).
Tak hanya APBN katanya, dengan tiadanya investor yang masuk, IKN juga hanya jadi kota yang ramai ketika jam kerja saja. Selebihnya, IKN bisa menjadi kota mati, sehingga pengembangannya menjadi gagal.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal merasa Prabowo bakal menepati janjinya dalam meneruskan kebijakan Jokowi, terutama untuk IKN.
Ia menilai Prabowo memiliki minat dan komitmen yang sama dengan Jokowi dalam hal ini. Kendati demikian, lanjut Faisal, jika Prabowo jadi presiden nanti, ia perlu membuktikan kepada investor dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar hingga relokasi penduduk ke IKN dengan baik.
"Karena investor itu wait and see, karena ingin melihat kepastian dari sisi kebijakannya ke depan, dan juga kepastian dalam hal bagaimana kesempatan progres pembangunan IKN yang sekarang," katanya.
"Jadi dalam hal pembangunan infrastruktur dasar nya, kemudian juga nanti dalam hal, bukan hanya infrastrukturnya, tapi relokasi penduduknya, terutama ASN," sambung Faisal.
Faisal menerangkan investor yakin bahwa investasinya akan mendapatkan keuntungan melihat dari progres tersebut. Inilah yang membuat para investor wait and see. Sepanjang progresnya bagus dan cepat, keyakinan investor akan menjadi lebih tinggi.
Menurut dia, investor masih belum banyak yang menanamkan modal di IKN karena pembangunannya belum sepenuhnya selesai dan belum ada penduduk. Padahal, beberapa investasi bergantung pada jumlah populasi yang ada.
"Misalkan untuk retail, untuk bangun supermarket, minimarket yang ada di situ, misalkan itu bergantung pada jumlah populasi yang ada di sana," tambah dia.
Lihat Juga :Tarif Tol Jakarta-Cikampek dan MBZ Naik per 9 Maret, Ini Rinciannya |
Faisal mengatakan persepsi anti-asing terhadap Prabowo bisa saja luntur nantinya jika pembangunan IKN benar-benar dilanjutkan dengan efektif. Maka itu, Prabowo perlu membuktikan dengan keberlanjutan pembangunan untuk meningkatkan keyakinan investor asing.
"Karena kan, ini kan semuanya belum dibuktikan, jadi artinya kalau ingin memang memberikan peluang bagi investor asing, atau meningkatkan keyakinan investor asing ya Prabowo memang harus membuktikan dari sisi eksekusi kebijakannya nanti." jelas dia.
Sementara itu Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Drajad Wibowo mengatakan sejatinya jagonya sudah menyiapkan berbagai kebijakan agar IKN bisa berjalan dengan baik dan mengundang banyak investor dengan memastikan bahwa tingkat populasi dan trafik di proyek itu lebih dari memadai.
Kebijakan itu diharapkan bisa membuat perputaran uang di proyek IKN besar.
Lihat Juga :Ketiban Durian Runtuh, Pria AS Ini Dapat Rp1,6 M Gara-gara Iseng |
"Dengan demikian investor yakin IKN merupakan pasar besar bagi semua bentuk investasi dalam ekonomi kota," katanya.
Langkah lain, memangkas birokrasi dan berbagai hambatan yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi supaya investor mau masuk."
"Dan juga mempercepat pembangunan di wilayah pusat pemerintahan IKN, dan berbagai langkah lainnya," katanya.
(agt)《rtp in slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,ajo999Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《rtp in slot》bab terbaru。