slot terbaik malam ini

Conan Sistem Detektif Saya

situs slot 7777

Diwarnai kartu merah Bellingham, Real Madrid curi satu poin dari Valencia******

Jakarta (ANTARA) - Dua gol dari Vinicius Junior membawa Real Madrid mencuri satu poin dari kandang Valencia pada pekan ke-27 Liga Spanyol di Stadion Mestalla, Valencia, Minggu dini hari WIB.

Pada pertandingan ini Valencia sempat unggul terlebih dahulu melalui Hugo Duro dan Roman Yaremchuk, namun Vini dapat memaksakan laga berakhir dengan skor 2-2. Real Madrid juga bermain dengan 10 orang imbas kartu merah yang diterima Bellingham, demikian catatan La Liga.
 Meski hanya mendapatkan satu poin, Real Madrid masih kokoh di puncak klasemen sementara Liga Spanyol dengan 66 poin 27 laga, sementara Valencia menempati peringkat sembilan setelah menorehkan 37 poin. Secara statistik Real Madrid dominan dalam menguasai bola dengan mencatatkan 71 persen, namun Valencia lebih rajin memberikan ancaman dengan melepaskan total 13 tendangan. Pada pertandingan ini Valencia mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu dan mampu unggul pada menit 27 lewat sundulan Hugo Duro memanfaatkan umpan Fran Perez. Hanya berjarak tiga menit, Valencia mampu menambah keunggulan menjadi 2-0 lewat gol yang dicetak Roman Yaremchuk setelah memanfaatkan kesalahan lini belakang Real Madrid. Real Madrid berhasil memperkecil ketertinggalannya menjadi 1-2 ketika memasuki waktu tambahan babak pertama setelah umpan Rodrygo dapat dikonversikan menjadi gol oleh Vinicius Junior. Memasuki babak kedua, Real Madrid mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu dan langsung memiliki peluang lewat tendangan Jude Bellingham, namun dapat dihalau kiper Valencia Giorgi Mamardashvili.

Vini berhasil membuat skor kembali sama kuat 2-2 setelah pada menit 76 umpan silang Brahim Diaz sukses sambut dengan tandukkan yang membobol gawang Valencia. Selanjutnya terjadi jual beli serangan dari kedua tim, namun hingga pertandingan selesai, tidak ada gol tambahan yang tercipta.

Selain itu, Real Madrid juga harus mendapatkan kartu merah yang diterima Bellingham pada waktu tambahan babak kedua karena pemain tersebut mengeluarkan kata-kata tak pantas kepada wasit. Selanjutnya pada pekan ke-28 Liga Spanyol, Real Madrid dijadwalkan menjamu Celta Vigo, Sabtu (10/3), sedangkan Valencia akan ditantang Getafe, sehari sebelumnya.
Baca juga: Luis Enrique: PSG harus terbiasa tanpa Mbappe

Baca juga: Bellingham kembali bela Madrid saat lawan Valencia

Baca juga: Ancelotti ungkit pelecehan rasial ke Vinicius jelang kontra Valencia

Pewarta: Aldi Sultan
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

menjadi penulis penyihir

livejudi

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Saya dipermainkan oleh dunia

bandartaruhan168

Dinkes catat pada minggu ketiga Februari kasus DBD Jatim capai 3.638******

Surabaya (ANTARA) - Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mencatat kasus Demam Berdarah (DBD) di Jawa Timur hingga Februari pada minggu ketiga mencapai 3.638 kasus.

Angka tersebut meningkat jika dibanding pada 2023 dengan keseluruhan kasus hingga Desember sebanyak 9.041.

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Timur drg Sulvi Anggraeni di Surabaya, Sabtu mengatakan dengan tingginya angka kasus DBD diawal tahun, pihaknya memprediksi angka kasus DBD di Jatim hingga akhir 2024 dapat melebihi angka di tahun lalu.

"Kalau diprediksi misalnya tiga kalinya sudah 9.000 lebih, jadi minimal bisa hampir sama atau bisa melebihi dari kasus pada 2023," ujar Sulvi usai Talkshow Langkah Bersama Cegah DBD di salah satu mal di Surabaya.

drg Sulvi menjelaskan, angka DBD paling tinggi terjadi Kabupaten Probolinggo, yakni mencapai 600 kasus, sementara di Surabaya sendiri saat ini tercatat lebih dari 30.

"Untuk Surabaya Alhamdulillah memang masih terkendali dibandingkan beberapa kabupaten kota yang kasusnya cukup banyak, tapi memang sudah mulai ada peningkatan," katanya.

Tren peningkatan tersebut, kata dia, di setiap musim penghujan datang, bisa di akhir atau awal tahun.

"Mungkin waktunya bergeser-geser sedikit bulannya, tapi memang peningkatannya lebih banyak di musim penghujan. Cuaca memang saat ini tidak bisa diprediksi. Kemarin waktu awal-awal Januari sebenarnya memang masih datar tiba-tiba naik lagi di Januari akhir sampai Februari," ujarnya.

Dia menambahkan, salah satu upaya pencegahan DBD adalah dengan menerapkan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) 3M (Menguras, Menutup, Mendaur Ulang) Plus.

Selain itu, upaya pencegahan DBD adalah dengan pemberian Vaksin DBD, vaksin DBD TAK-003 diproduksi oleh perusahaan asal Jepang Takeda.

"Saat ini vaksin DBD baru bisa didapatkan dengan biaya pribadi, karena pemerintah belum memasukkannya dalam program. Kalau masyarakat mampu silakan membeli, karena kalau dilihat dari harganya itu jauh lebih murah dibandingkan kalau sudah terkena DBD dan harus mendapat perawatan di rumah sakit, itu pilihannya masyarakat," tuturnya.

Oleh karena itu, pihaknya tetap mendukung adanya Vaksin DBD dari Takeda karena sudah dilakukan penelitian dan terbukti aman.

"Kami dari sektor kesehatan dari Kementerian Kesehatan maupun Kesehatan Provinsi juga mendukung asal tidak melupakan PSN 3M plus vaksinasi tetap jalan," jelas dia.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines Andreas Gutknecht mengatakan pihaknya memastikan vaksin DBD TAK-003 dapat diakses oleh masyarakat luas di Surabaya dan Jawa Timur.

Pihaknya pun bekerjasama dengan pemerintah untuk mencegah adanya kasus DBD secara efektif.

"Jadi komitmen kami lebih dari sekadar vaksin, yaitu kami mendukung Indonesia untuk mencapai target nol kematian akibat dengue pada 2030," ucapnya.

Baca juga: IDI: Musim pancaroba berpotensi tingkatkan kasus DBD

Baca juga: Faskes Jabar diinstruksikan siaga antisipasi peningkatan kasus DBD

Baca juga: 11 anak meninggal akibat DBD di Jepara dalam dua bulan terakhir

Pewarta: Indra Setiawan/Naufal
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Pak, saya akan bertengkar di rumah

daftar joker123

TransJakarta menunda pembukaan rute Pondok Cabe******

Kemarin baru dilakukan survei lintasan bersama BPTJ

Jakarta (ANTARA) - PT TransJakarta menunda pembukaan rute baru Pondok Cabe-Lebak Bulus lantaran belum mengantongi izin layanan dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). "Terkait Rute S41 (Pondok Cabe-Lebak Bulus) saat ini masih tahap mendapatkan proses perizinan dari BPTJ karena merupakan rute lintas batas," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, Sabtu. Syafrin menyebut izin BPTJ diperlukan karena rute baru ini  melintasi kota Tangerang Selatan-Jakarta Selatan. Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, PT TransJakarta, dan BPTJ masih melakukan survei lintasan. "Kemarin baru dilakukan survei lintasan bersama BPTJ. Selanjutnya perlu rapat bersama dengan Terminal Pondok Cabe dan operator yang sudah ada (existing)," ujar Syafrin. Syafrin berharap agar BPTJ segera menerbitkan perizinan dalam waktu dekat agar warga di koridor tersebut dapat segera terlayani. "Kami berharap segera diperoleh izin prinsip dan perizinan lain dari BPTJ dalam waktu dekat. Hal ini mengingat rute tersebut sangat dibutuhkan warga sekaligus sebagai upaya mewujudkan integrasi transportasi di kawasan Jabodetabek," ujar Syafrin. Rute ini awalnya dijadwalkan beroperasi pada Senin (26/2)  dengan jam operasional selama pukul 05.00 WIB-22.00 WIB. Adapun beberapa titik pemberhentian itu meliputi Pondok Cabe, Cirendeu, Simpang Adiaksa, dan Poin Square. Terkait penundaan tersebut PT TransJakarta telah menyampaikan permintaan maaf kepada warga yang sudah menunggu kehadiran rute tersebut. "Sahabat Tije, mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami dengan berat hati harus mengumumkan penundaan pembukaan rute baru S41 Pondok Cabe-Lebak Bulus. Kami sedang berusaha agar rute ini dapat segera beroperasi & melayani warga Jakarta, Tangerang Selatan dan sekitarnya," tulis sosial media X @PT_TransJakarta.Baca juga: Jumlah penumpang TransJakarta Januari 2024 capai 30 juta
Baca juga: TransJakarta hentikan sementara rute Pulogadung-Kantor Wali Kota Jakut
Baca juga: Pemprov DKI perkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Sistem pangan Shiji yang paling kuat

13 togel

Kemdikbudristek apresiasi upaya pemda revitalisasi bahasa Melayu******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengapresiasi upaya pemerintah daerah Kepulauan Riau dalam melindungi dan merevitalisasi bahasa Melayu.

"Kemendikbudristek mengapresiasi pemerintah daerah yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan semangat kerja bersama dalam upaya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra di Kepulauan Riau," kata Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbudristek Hafidz Muksin dalam keterangan, di Jakarta, Sabtu (2/3).

Hafidz Muksin mengatakan pihaknya terus berkomitmen melakukan pelindungan bahasa dan sastra daerah sebagai salah satu program prioritas.

Komitmen itu diwujudkan melalui program bertajuk Revitalisasi Bahasa Daerah yang pada tahun 2024 akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Kepulauan Riau, melalui Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau.

Upaya revitalisasi bahasa daerah di Kepulauan Riau, menurut Hafidz, pendekatan yang tepat untuk diterapkan adalah dengan pewarisan secara terstruktur melalui pembelajaran di sekolah.

Dalam hal ini, pembelajaran dilakukan secara integratif, kontekstual, dan adaptif, baik melalui muatan lokal maupun ekstrakurikuler.

Adapun sasaran dari pendekatan tersebut meliputi komunitas tutur, guru, kepala sekolah, dan pengawas, serta siswa.

Hafidz Muksin menuturkan bahwa program revitalisasi telah dilaksanakan secara fokus, berkelanjutan, dan berkolaborasi.

Sejak 2021, program revitalisasi dimulai pada tiga provinsi untuk lima bahasa daerah, tahun 2022 di 13 provinsi dengan sasaran 39 bahasa daerah.

Tahun 2023 di 26 provinsi dengan sasaran 72 bahasa daerah, serta tahun 2024 meningkat di seluruh provinsi dengan sasaran 93 bahasa daerah.

"Kegiatan ini dijadikan sebagai implementasi program Merdeka Belajar episode ke-17, Revitalisasi Bahasa Daerah, sekaligus menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk melestarikan salah satu kekayaan dunia agar tidak punah, yaitu bahasa daerah," kata Hafidz Muksin.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

kekuatan sihir

pandajago

Jabar: Solusi terbaik dicarikan untuk warga korban tanah bergerak KBB******

yang utama adalah keselamatan warga

Bandung (ANTARA) - Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengungkapkan bahwa solusi terbaik akan dicarikan untuk warga korban terdampak bencana tanah bergerak di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

"Terkait dengan relokasi atau apakah mereka boleh kembali, kita menunggu hasil asesmen dari BNPB, BMKG dan juga PVMBG. Besok hari Senin dari hasil itu dilihat apakah direlokasi atau tetap di sana tetapi tetap yang utama adalah keselamatan warga," kata Bey saat meninjau lokasi, Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu.

Bey mengharapkan hasil asesmen itu cepat keluar agar masyarakat segera mendapatkan kepastian. Apabila hasilnya nanti para warga harus direlokasi, Bey mengaku telah berkorban dengan Kepala BNPB dan akan membantu relokasi hunian.

"Saya berkoordinasi dengan Kepala BNPB setelah hasil quickasesmen seperti apa akan memberikan bantuan juga ke masyarakat yang terdampak. Terutama kalau relokasi, BNPB akan membantu untuk membangun rumah," ucap Bey.

Dalam peninjauannya ke lokasi pergerakan tanah di Desa Cibedug dan Desa Cibitung, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Bey menemukan bahwa pergeseran tanah di Desa Cibedug, terjadi pada tanggal 19 Februari 2024 dan terjadi pergeseran susulan pada 29 Februari 2024.

Baca juga: Tanggap Darurat diberlakukan di Cigombong KBB terkait tanah bergerak
Baca juga: Badan Geologi paparkan analisis pergerakan tanah di Bandung Barat
Baca juga: Tanah bergerak di Kandangan telah dilaporkan ke Badan Geologi

Sementara di Desa Cibitung, Bey mengungkapkan bahwa terjadi juga pergerakan tanah yang hampir serupa.

Meskipun dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, namun puluhan rumah dan fasilitas umum terdampak, termasuk bangunan sekolah yang hancur dan jalan kampung retak, sehingga 192 warga mengungsi.

"Sejak ada tanda-tanda pergeseran (tanah) itu mereka (warga) sudah mengungsi jadi alhamdulillah tidak ada korban jiwa," ucapnya.

Atas hal tersebut, Bey mengapresiasi kesadaran masyarakat Desa Cibedug dan Desa Cibitung yang mau mengungsi setelah adanya tanda-tanda akan terjadinya pergerakan tanah, hingga membuat tidak adanya korban jiwa dalam kejadian tersebut.

"Dan ini salah satu contoh bagaimana masyarakat sudah mengantisipasi jadi kesadaran akan terjadinya bencana dan sudah mau masyarakat itu bersama sama untuk mengamankan bahwa yang utama adalah keamanan yang penting masyarakat langsung mau untuk mengungsi setelah adanya tanda tanda akan terjadinya pergeseran tanah," tutur Bey.

Tidak lupa, Bey mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dengan cuaca ekstrem, mengingat BMKG memprediksi curah hujan tinggi akan terjadi sampai Maret-April.

"Sejak awal BMKG memprediksi bahwa curah hujan ekstrem akan terjadi sampai April. Nah itu memang harus berhati-hati, kurangi kegiatan di luar ruang terutama kalau sedang terjadi hujan," tuturnya menambahkan.

Baca juga: PVMBG: Waspada bencana tanah bergerak saat musim hujan
Baca juga: Longsor dan pergerakan tanah landa sejumlah wilayah di Sukabumi
Baca juga: Warga bongkar rumah di area bencana tanah bergerak Banjarnegara

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024