bigwin138 demo

situs slot qqmacan 557Jutaan kata 869217Orang-orang telah membaca serialisasi

《bigwin138 demo》

Jamaah umrah WNI tak bisa mencoblos di Arab Saudi, kata KPU******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menegaskan bahwa warga negara Indonesia (WNI) yang sedang menjalani ibadah umrah di Arab Saudi pada hari pencoblosan 14 Februari 2024 tidak bisa memberikan suara mereka dalam pemilu.

“Kalau ada jamaah umrah kebetulan di sana tanggal 14 Februari, saya pastikan tidak bisa memilih karena pemungutan suara di Jeddah dilakukan pada Jumat, 9 Februari 2024,” kata Hasyim dalam Konferensi Pers Bersama untuk Penyelenggaraan Pemilu Luar Negeri di Jakarta, Senin.

Selain jadwal pemungutan suara yang lebih awal di Arab Saudi, Hasyim juga menjelaskan bahwa kemungkinan jamaah umrah bisa mencoblos di sana sangat kecil karena keterbatasan surat suara yang disediakan.

Menurut dia, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Jeddah hanya menyediakan surat suara sesuai jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) di Arab Saudi.

Jumlah WNI yang masuk dalam DPTLN di Arab Saudi sebanyak 54.479 orang. KPU juga menyiapkan surat suara cadangan sebanyak 2 persen dari jumlah pemilih dalam DPTLN untuk WNI yang belum terdaftar.

“Tetapi kami prioritaskan untuk pemilih yang terdaftar di DPT,” tutur Hasyim.

Guna mengantisipasi adanya jamaah umrah yang melakukan pencoblosan di Arab Saudi, KPU telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pariwisata terkait imbauan bagi biro-biro perjalanan umrah dan wisata.

“Intinya diharapkan agar pemberangkatan jamaah umrah sebisa mungkin kepulangannya pada 13 Februari 2024 supaya warga negara kita setelah umrah bisa mencoblos di kampung halaman masing-masing,” ujarnya.

Bagi WNI yang akan menjalani umrah, Hasyim menyarankan agar mereka berangkat setelah hari pemungutan suara.

WNI di luar negeri mencoblos dua surat suara, yaitu untuk memilih pasangan presiden-wakil presiden dan untuk memilih anggota DPR.

KPU RI menetapkan tiga pasangan capres-cawapres dalam pemilihan presiden 2024: Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baca juga: PPLN Stockholm tindak lanjuti laporan WNI belum terima surat suara
Baca juga: WNI di Jepang mulai mencoblos lewat pos

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Tepis isu mundur, Menlu Retno disebut sedang sibuk di luar negeri******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi disebut sedang sibuk dengan berbagai agenda kegiatan di luar negeri, ketika dia diisukan mundur dari jajaran Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

“Menlu RI masih fokus dan sibuk menangani kepentingan Indonesia di luar negeri,” kata Juru Bicara Kemlu Lalu Muhamad Iqbal melalui pesan singkat pada Minggu.

Menurut Iqbal, kegiatan Menlu Retno saat ini justru sangat padat, karena banyak isu internasional yang perlu menjadi perhatian serius bagi Indonesia.

“Sedang banyak yang perlu perhatian serius, seperti isu Palestina. Agenda beliau memang sangat padat,” tutur dia.

Berdasarkan unggahan terbaru di akun resmi X, Menlu Retno diketahui sedang berada di Den Haag, Belanda, pada Minggu, untuk menerima sertifikat asli penunjukan Jamu Wellness Culture sebagai Warisan Budaya Tak Benda UNESCO dari Duta Besar RI untuk UNESCO.
Baca juga: Bertemu Menlu Belanda, Retno bahas ekonomi hingga Palestina

Sebelumnya pada Jumat (2/2), Retno berada di Brussels, Belgia, untuk berbicara dalam EU Indo-Pacific Ministerial Forumke-3, ASEAN-EU Ministerial Meeting ke-2, serta melakukan pertemuan bilateral dengan menlu sejumlah negara.

Kabar mengenai rencana mundurnya beberapa menteri pertama kali diutarakan oleh ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri, pertengahan Januari lalu.

Menurut dia, alasan rencana mundurnya sejumlah menteri seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menlu Retno Marsudi, serta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono karena mereka merasa tidak nyaman dengan Jokowi—berkaitan dengan Pemilu 2024.
Baca juga: Retno Marsudi jamin Kemlu jaga netralitas selama Pemilu 2024

Isu mundurnya Menlu Retno semakin santer ketika Presiden Jokowi menunjuk Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi sebagai menlu ad interim pada 21-22 Januari 2024.

Penunjukan Budi Arie sebagai menlu ad interim dikarenakan Retno harus melakukan perjalanan ke New York, AS untuk menghadiri debat Dewan Keamanan PBB mengenai Palestina, sementara pada saat yang bersamaan Wamenlu Nugraha Mansury juga sedang berada di Kampala, Uganda guna menghadiri KTT ke-19 Gerakan Non Blok.

Namun, pihak Istana Kepresidenan RI membantah isu tersebut dengan menegaskan seluruh menteri kabinet Jokowi tetap solid jelang Pemilu 2024.

Baca juga: PDIP: Mahfud mundur dari Kabinet Jokowi jadi keputusan bijak

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Wapres sebut substansi debat Capres cukup memberi rujukan bagi pemilih******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan agenda debat para calon presiden (Capres) yang berlangsung, Minggu (4/2), di Jakarta Convention Center, memiliki substansi yang mencukupi untuk menjadi rujukan bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya.

"Saya kira cukup menjadi rujukan. Kita lihat tadi malam lebih landai dibanding yang sebelumnya, dimana terjadi debat yang agak panas," kata Wapres Ma'ruf Amin di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Abu Dhabi, dilansir dari keterangan Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan apa yang disampaikan para Capres dan Cawapres dalam rangkaian agenda debat telah mencerminkan visi misi yang diusung masing-masing.

“Apa yang mereka sampaikan secara tertulis visi misi itu kan sudah bisa terevaluasi di dalam debat. Saya kira masyarakat jadi tahu, ketika Capres atau Cawapres menyampaikan, masyarakat jadi paham,” katanya.

Oleh sebab itu, Wapres kembali menegaskan bahwa lima kali debat Capres-Cawapres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah cukup untuk menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih.

“Menurut saya lima kali itu sudah cukup mempresentasikan visi misi dan masyarakat saya kira sudah paham, sudah mengerti, dan mereka sudah bisa menentukan pilihan,” katanya.

Menjelang proses pemungutan suara yang tinggal menghitung hari, Wapres mengimbau masyarakat yang memiliki hak pilih untuk mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) dan menyalurkan haknya pada 14 Februari 2024.

Wapres juga mengajak seluruh pihak terkait, baik penyelenggara, para kontestan, maupun masyarakat untuk menjaga Pemilu 2024 ini berjalan dengan aman, damai, dan penuh kegembiraan.

“Saya kira kita sudah sepakat bahwa Pemilu ini adalah Pemilu damai, Pemilu yang menggembirakan. Oleh karena itu, jangan lagi ada hal-hal yang bisa merusak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wapres menyebutkan bahwa adanya polarisasi politik akibat perbedaan pilihan dalam Pemilu merupakan hal yang wajar. Tapi yang terpenting, polarisasi ini jangan sampai menimbulkan konflik dan perpecahan.

“Polarisasi boleh saja karena memang kita harus berbeda pilihan, tapi jangan membawa pembelahan, perpecahan bangsa,” katanya.

Untuk itu, ia meminta para pemenang kontestasi Pemilu dapat merangkul para pihak yang kalah.

“Dan siapapun nanti yang unggul ya tentu harus bisa diterima. Kepada yang menang harus merangkul semua pihak, harus menjadi Presiden dan Wakil Presiden dari seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Baca juga: Wapres minta NU-Muhammadiyah tingkatkan kiprah jaga perdamaian dunia
Baca juga: Wapres ajak ulama terus jaga persatuan bangsa di tengah pemilu
Baca juga: Wakil Presiden: Perguruan tinggi harus berorientasi pada masa depan

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Label：kumpulan situs judi slot terpercaya、pinjol cair ke neo bank、bo togel bonus new member

Terkait：voucher ikea 2022、slot tergacor saat ini、lazbet、bola81、trik bermain game slot、pinjam uang ke bank、gacor sport slot、bigwin333、danabet99、jasatoto99

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：buku mimpi 2d 55（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09

Daftar bab terbaru

situs resmi game slot

cara meminjam uang di blibli

suara4d

permainan slot yang lagi viral

game onlineBacaan TerkaitMore+

Medan Pertempuran PlayerUnknown di Luar Alam Dewa

jaypoker

BMKG prakirakan curah hujan tinggi saat pemungutan suara Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan pada 13-15 Februari 2024 atau bertepatan dengan periode pemungutan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu 2024 akan terjadi peningkatan curah hujan dengan intensitas tinggi di sejumlah daerah.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa berdasarkan hasil analisa cuaca yang dilakukan tim diketahui pada periode itu curah hujan tinggi rata-rata berkisar 150 mm - 300 mm dan bahkan berpotensi lebih dari itu.

Ia menjelaskan, potensi tersebut timbul berdasarkan fakta kondisi dinamika atmosfer yang terpantau cukup signifikan. Pemicunya berasal dari adanya penguatan angin Monsun Asia dan aktifnya gelombang ekuator rossby - kelvin.

Adapun kedua fenomena itu sebagai faktor pembentuk awan penghujan, pola belokan angin dan pertemuan angin yang memanjang di wilayah Indonesia.

Dalam kondisi cuaca yang demikian, menurut Guswanto, juga memperbesar potensi akan terjadinya situasi kebencanaan hidrometeorologi di daerah-daerah yang diguyur hujan.

Merujuk pada laporan BMKG diketahui ada sebanyak 25 daerah yang berpotensi mengalami hujan intensitas tinggi pada 13-15 Februari 2024.

Baca juga: BPBD DIY siagakan relawan antisipasi bencana di hari pencoblosan

Baca juga: KPU Palembang antisipasi banjir saat pencoblosan

Ke-25 daerah itu masing-masing meliputi Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Barat, Papua.

“Informasi ini hasil pengamatan sainstifik lantas jangan pula dipolitisasi, dimaknai aneh-aneh. Tapi mesti direspons dengan semangat untuk meningkatkan kesiapsiagaan guna memperlancar proses pemilu,” kata dia.

Ia memastikan segenap informasi faktual terkait cuaca dan iklim sudah terintegrasi dengan KPU, Bawaslu, TNI-Polri, Basarnas, BNPB dan bisa diakses secara luas oleh publik melalui sistem aplikasi BMKGInfo dalam kanal Informasi Cuaca Pemilihan Umum 2024.

Maka dari itu, BMKG berharap panitia penyelenggara pemilu atau pihak terkait lainnya bisa menyiapkan sarana prasarana yang representatif sehingga suasana pemungutan suara kondusif atas adanya informasi ini.

Guswanto mencontohkan misalnya panitia dapat menempatkan tenda atau memilih gedung sebagai tempat pemungutan suara-rekapitulasi pada lokasi yang aman dari hujan, hempasan angin, longsoran dan gelombang laut.

“Kesehatan pemilih dan petugas di TPS juga diperhatikan. Siapkan jas hujan atau pakaian tebal karena dalam kondisi hujan rentan sakit,” kata dia.

Baca juga: Meski kemungkinan hujan, KPU Jakbar imbau warga tak golput

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Master Kartu Permainan

selot6000

Komunitas akademik Undip sampaikan sikap terkait situasi politik******

Keprihatinan itu ... diawali dengan runtuhnya etika dan moral sejak Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Semarang (ANTARA) - Komunitas akademik Universitas Diponegoro Semarang, yang terdiri atas guru besar, dosen, dan mahasiswa, menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi politik terkini di tanah air menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pernyataan sikap itu disampaikan dalam aksi bertajuk "Indonesia Dalam Darurat Demokrasi" yang berlangsung di Taman Inspirasi Undip, depan Gedung Widya Puraya, Undip, Semarang, Jawa Tengah, Rabu.

"(Aksi) Hari ini terjadi (sebagai) bentuk dari sepenuhnya keprihatinan dari teman-teman guru besar, dosen, dan terutama mahasiswa, didukung bersama alumni," kata Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Undip Prof. Suradi Wijaya Saputra mewakili peserta aksi.

Tampak pula sejumlah guru besar Undip yang ikut dalam aksi tersebut ialah Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Prof. Muhammad Nur, DEA dan Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Prof. Lita Tyesta.

Setidaknya, ada lima poin pernyataan sikap dari komunitas akademik Undip.

Baca juga: Pengamat harapkan penyelenggara pemilu tegas respons petisi akademisi

Pertama, mengembalikan tujuan dibentuknya hukum, sebab hukum sejatinya dibuat sebagai alat mencapai tujuan negara dan bukan untuk mencapai kekuasaan.

Kedua, memastikan penyelenggaraan pesta demokrasi yang aman dan damai, serta tanpa intimidasi dan ketakutan, sesuai dengan koridor kewenangan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing.

Ketiga, mendesak penyelenggara negara untuk menegakkan kembali pilar-pilar demokrasi Pancasila, seiring kehidupan demokrasi dewasa ini yang berjalan tidak sesuai dan mengalami kemunduran.

Keempat, mengimbau seluruh elemen bangsa untuk menjunjung tinggi kembali etika dan moral dalam berdemokrasi guna menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara dari kerusakan yang lebih parah.

Kelima, mengimbau seluruh rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan negara untuk bersama-sama menjadi garda terdepan dalam mengawal kehidupan berdemokrasi, berbangsa, dan bernegara.

Baca juga: Akademisi: Capres jangan cuma obral janji hapus disparitas guru-dosen

"Keprihatinan itu, terutama diawali dengan runtuhnya etika dan moral sejak adanya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diikuti pelanggaran etika dalam kehidupan berdemokrasi," kata Suradi.

Melalui seruan itu, civitas akademicaUndip berharap jangan sampai ada pelanggaran etika dalam berdemokrasi diwariskan kepada generasi muda, apalagi dianggap sebagai sesuatu yang baik.

"Mohon betul menjadi catatan kita bersama, jangan dibudayakan, jangan dilestarikan, harus kita putus sampai hari ini. Harus diwujudkan dalam kita ikut mengambil keputusan terserah hari nurani dan pikiran kita bersama dalam menilai.Kami tidak punya kepentingan sama sekali terhadap pilihan-pilihan (politik, red.), tapi kami hanya punya kepentingan bahwa nilai moral dan etika harus dijunjung tinggi," tegas Suradi dengan diamini para peserta aksi.

Aksi tersebut diikuti sekitar 30 guru besar, dosen, dan badan eksekutif mahasiswa (BEM) se-Undip guna menyadarkan generasi muda dalam mengawal proses demokrasi di tanah air.

Baca juga: Akademisi: Presiden harus ciptakan pemilu berkualitas

"Kami mewakili civitas akademica, tidak atas nama lembaga, tetapi kami sebagai anggota masyarakat di kampus Undip. Kami garisbawahi, adanya kewajiban sebagai civitas academicamelakukan pemilihan yang baik sesuai hati nurani masing-masing," katanya.

Selain itu, Suradi juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses Pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya hingga tahap akhir agar demokrasi berjalan dengan semestinya.

Sebelumnya, civitas akademicadari berbagai perguruan tinggi juga menyampaikan pernyataan sikap, seperti UGM, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Baca juga: Sudirman Said sebut kritik dari perguruan tinggi tidak boleh diabaikan

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Yulingzhenxian

uku pinjol ilegal

Komunitas akademik Undip sampaikan sikap terkait situasi politik******

Keprihatinan itu ... diawali dengan runtuhnya etika dan moral sejak Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Guru hebat dari kedua dunia

cara ngutang di akulaku

Gunung Marapi Sumbar kembali meletus pada Senin sore******

Ini menjadi letusan pertama Gunung Marapi di bulan Februari. Sebelumnya gunung setinggi 2.891 mpdl ini terakhir meletus pada 24 Januari 2024

Lubuk Basung,- (ANTARA) - Gunung Marapi Sumatera Barat (Sumbar) kembali mengalami erupsi pada Senin (5/2) sore, yang menjadi letusan pertama pada Februari 2024 setelah sempat tidak bereaksi sama selama sepuluh hari terakhir. Petugas Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Teguh Purnomo di Lubuk Basung, Senin, mencatat erupsi terjadi pukul 15.16 WIB terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 30,1 mm dan durasi 1 menit 29 detik. PGA meminta masyarakat di sekitar Gunung Marapi tidak memasuki dan tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah bahaya itu. "Masyarakat yang bermukim di sekitar lembah aliran bantaran sungai-sungai yang berhulu di puncak Marapi agar selalu mewaspadai potensi ancaman bahaya lahar yang dapat terjadi, terutama di saat musim hujan," katanya.

Baca juga: PVMBG ingatkan potensi ancaman Gunung Marapi masih tinggi PGA juga meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Agam, agar senantiasa berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).
Wali Nagari atau Kepala Desa Bukik Batabuah Firdaus mengatakan letusan didahului dengan suara gemuruh yang jelas didengar oleh warga di sekitar kaki gunung di Kecamatan Candung dan Sungai Puar, Kabupaten Agam. "Ini menjadi letusan pertama Gunung Marapi di bulan Februari. Sebelumnya gunung setinggi 2.891 mpdl ini terakhir meletus pada 24 Januari 2024," kata dia. Tinggi kolom letusan tak teramati dari Bukittinggi karena tertutup awan tebal. Meski demikian di sejumlah daerah dekat gunung, kolom abu letusan terlihat cukup besar.

Baca juga: Pemkab Agam tiadakan kegiatan luar kelas bagi sekolah sekitar Marapi Saat ini Gunung Marapi masih berstatus Siaga atau Level III dengan zona radius bahaya 4,5 kilometer dari kawah. Gunung Marapi mengalami erupsi pada periode awal Desember 2023 hingga saat ini. Total ada 24 korban jiwa dari kalangan pendaki yang terkurung di kawasan puncak saat letusan awal terjadi. Hingga saat ini, tercatat 140 kali letusan terjadi dan 861 hembusan terjadi pada Gunung Marapi yang berada di Kabupaten Agam dan Tanah Datar itu.

Baca juga: BMKG ingatkan masyarakat ancaman lahar dingin erupsi Marapi

Ahli Senjata

slot cepat maxwin

Qatar sebut respons Hamas atas kesepakatan kerangka kerja Gaza positif******

Doha (ANTARA) - Perdana menteri Qatar menyambut baik tanggapan "positif" kelompok Hamas Palestina terhadap kesepakatan kerangka kerja terkait kemungkinan gencatan senjata baru di Jalur Gaza dan pertukaran sandera dengan Israel.

"Kami menerima tanggapan Hamas terhadap kesepakatan kerangka kerja," kata Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani dalam konferensi pers gabungan di Doha dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken yang tengah melakukan tur ke kawasan itu untuk mendorong gencatan senjata.

"Tanggapan Hamas memiliki beberapa catatan, tetapi secara umum positif," tambahnya.
Baca juga: AS, Qatar dan Mesir lakukan upaya diplomatik jamin pembebasan sandera

Perdana menteri Qatar tersebut mengutip kemajuan dalam negosiasi tersebut, tetapi menolak memberikan rincian lebih lanjut.

"Kami berupaya mencapai kesepakatan sesegera mungkin melalui kerja sama dengan mitra kami di Kairo dan Washington," katanya.

"Perang di Gaza harus diakhiri, dan kami tidak ingin terjadi eskalasi di kawasan atau ancaman terhadap navigasi internasional," lanjut PM Qatar.

Perang dimulai setelah serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober, yang menewaskan sekitar 1.200 orang, dan sekitar 240 orang disandera.

Sekitar setengah dari sandera dibebaskan selama gencatan senjata selama sepekan pada November sebagai imbalan atas pembebasan 240 tahanan Palestina.
Baca juga: Qatar umumkan kesepakatan bantuan kemanusiaan antara Hamas dan Israel

Serangan Israel sejak saat itu telah menewaskan lebih dari 27 ribu warga Palestina, dan sekitar 85 persen dari 2,3 juta penduduk Gaza telah mengungsi, menurut PBB.

Pekan lalu, kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh mengonfirmasi telah menerima sebuah usulan, yang diajukan pada pertemuan di Paris pada akhir Januari, untuk mengakhiri pertempuran di daerah kantong Palestina yang diblokade.

Baca juga: Qatar akan tetap danai badan PBB untuk pengungsi Palestina

Sumber: Anadolu

Dewa Pedang Kekacauan

138vegas

Pakar sebut putusan DKPP tidak pengaruhi pencalonan Gibran******

Jakarta (ANTARA) - Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu soal pelanggaran etik Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya tidak memengaruhi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024, kata pakar hukum tata negara.

"Secara hukum putusan KPU soal pencalonan Gibran tidak terpengaruh dengan keluarnya putusan DKPP," kata pakar hukum tata negara Universitas Borobudur Jakarta Prof. Faisal Santiago mengemukakan saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin, menanggapi putusan DKPP.

Menurut Faisal, tidak ada yang salah dengan ketua KPU RI karena hanya menjalankan putusan dari Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan capres dan cawapres. "Karena putusan MK adalah final dan mengikat sehingga KPU hanya menjalankan dari putusan tersebut," tambahnya.

"Bahwa setelah putusan MK tersebut terbit, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan terhadap Ketua MK Anwar Usman karena dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia capres dan cawapres, tidak ada pengaruhnya dengan putusan KPU soal pencalonan Gibran," jelas Faisal.

Baca juga: Hasyim Asy'ari divonis langgar kode etik terima pendaftaran Gibran

Ia menimpali, "Sama seperti putusan MK, di mana Anwar Usman, mantan Ketua MK, dikenakan pelanggaran berat, tetapi tahapan pendaftaran capres dan cawapres tetap berjalan sebagaimana mestinya."

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

"Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan disebut di atas, memutuskan, satu, mengabulkan pengaduan para penganut untuk sebagian," kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan di Gedung DKPP, Jakarta, Senin.

Baca juga: Ketua DKPP: Pelanggaran kode etik KPU tak pengaruhi pencalonan Gibran

Heddy mengatakan Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. "Dua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari," tambahnya.

Selain Hasyim, enam orang anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin juga dijatuhi sanksi peringatan.

DKPP memerintahkan KPU menjalankan putusan tersebut dan meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi putusan itu.

Hasyim Asy'ari bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Ketua KPU: Saya tak akan mengomentari putusan DKPP
Baca juga: Ganjar sebut putusan DKPP jadi pelajaran untuk demokrasi
Baca juga: Di Solo, Muhaimin tanggapi putusan DKPP soal Gibran

《bigwin138 demo》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，akslotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《bigwin138 demo》bab terbaru。