slot gacor maxwin terpercaya

Petualangan seorang gadis cerdas

Sepeda Listrik Exotic Dikorting Rp1,75 Juta di Transmart, Sikat!******

Transmart Full Day Sale kembali lagi hari ini, Minggu (7/1) dengan diskon gede-gedean untuk aneka produk unggulan, salah satunya sepeda listrik yang selalu jadi primadona.

Misalnya nih, sepeda listrik Exotic E-Bike Cooltech 5.0 dari harga normal Rp5.250.000, diskon jadi Rp3.500.000 per unit, berlaku untuk pembelian di seluruh gerai Transmart di Pulau Jawa. Pembeli hemat Rp1.750.000!

Lihat Juga : Cara Dapat Diskon Belanja 20 Persen di Transmart Setiap Hari

Bagi pelanggan Transmart yang belum memiliki Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tak perlu khawatir. Anda bisa segera unduh aplikasinya dari hp atau mengajukan pembukaan kartu kredit instan.

Caranya unduh Allo Bank yang tersedia di App Store atau Play Store, lalu daftar akun dan upgrade ke Allo Prime.

Setelah di-upgrade, lanjut ajukan Allo Pay Later yang proses aktivasinya cepat dan langsung dapat limit besar. Nantinya limit tersebut bisa digunakan di hari yang sama untuk belanja di Transmart.

Alternatif lain dapat mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Yuk, gas belanja di Transmart Full Day Sale hari ini dan bawa pulang sepeda listrik impianmu!

Terlepas dari kehidupan ini, Xiang Nanxun

Indeks Kepercayaan Industri ke Ekonomi Melambat ke 51,32 pada Desember******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melaporkan nilai indeks kepercayaan industri(IKI) pada Desember 2023 melambat 1,11 poin dibandingkan November 2023 yakni dari 52,43 ke 51,32.

Kendati demikian, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan IKI pada Desember masih cukup ekspansif.

IKI sendiri merupakan indikator derajat keyakinan atau tingkat optimisme industri manufaktur terhadap kondisi perekonomian. IKI juga adalah gambaran kondisi industri pengolahan dan prospek kondisi bisnis enam bulan ke depan di Indonesia.

"Meski demikian nilai ini meningkat 0,42 poin dibandingkan nilai IKI Desember tahun lalu, tahun 2022. yakni sebesar 50,90," sambung dia.

Febri menjelaskan variabel pesanan baru dan produksi mengalami ekspansi pada Desember 2023 sebesar 53,44 dan 53,86. Sementara, lanjutnya, variabel persediaan produk masih kontraksi sebesar 42,21.

"Penurunan ekspansi pada variabel pesanan baru (terjadi) karena penurunan pesanan domestik dan luar negeri, beberapa responden juga menyatakan karena daya saing harga di dalam negeri," ucapnya,

Sementara penurunan ekspansi pada variabel produksi terjadi terutama karena turunnya pesanan. Faktor lain termasuk masih banyaknya stok produk, ketersediaan bahan baku dan faktor musiman.

Sedangkan kontraksi persediaan produk yang semakin dalam menandakan terjadinya peningkatan stok produk pada industri pengolahan.

Secara umum, Febri mengatakan bahwa kepercayaan industri di Desember 2023 masih sangat baik. Ia menyebut nilai IKI yang ekspansi pada Desember ini sejalan dengan persentase pelaku usaha yang menyatakan kondisi usahanya meningkat mencapai 31,8 persen dan stabil mencapai 46,8 persen.

Angka ini hampir sama dibandingkan bulan sebelumnya, yakni sebesar 31,9 persen dan 46,9 persen.

"Pelaku usaha yang menyatakan kondisi usahanya meningkat lebih tinggi dari yang menyatakan kondisi usahanya menurun sebesar 21,4 persen pada Desember 2023," ungkap Febri lebih lanjut.

Lebih lanjut, dari 23 subsektor industri, terdapat 15 subsektor yang mengalami ekspansi dengan sumbangan 86,3 persen produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas kuartal III 2023.

Sebanyak delapan subsektor sisanya tercatat mengalami kontraksi dengan menyumbang 13,7 persen PDB industri pengolahan nonmigas kuartal III 2023.

Lebih lanjut, tingkat optimisme pelaku usaha terhadap kondisi usaha selama enam bulan ke depan masih tinggi, mencapai 62,4 persen.

Mayoritas responden yang menjawab optimistis menyampaikan keyakinannya akan kondisi pasar akan membaik dan kepercayaannya karena kebijakan pemerintah pusat yang lebih baik.

Sebanyak 24,7 persen pelaku usaha menyatakan kondisi usahanya stabil selama enam bulan mendatang. Angka ini menurun dari bulan sebelumnya sebesar 26,7 persen.

"Terakhir, presentasi pesimisme pandangan pelaku usaha terhadap kondisi usaha enam bulan ke depan sebesar 12,9 persen," lanjut Febri.

[Gambas:Video CNN]

Diluo

Menguak Sebab RI Masih Doyan Impor Beras, Apa Masalah Utamanya?******

Presiden Jokowi punya 1.001 macam dalih Indonesia sulit melepas candu impor berassampai saat ini, atau 1 tahun menjelang pemerintahannya berakhir.

Peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu alasan Jokowi. Ia menuturkan ada sekitar 4 juta-4,5 juta bayi yang lahir setiap tahun yang semuanya butuh makan beras.

"Yang kita harapkan adalah kita ini ingin tidak impor beras lagi, tapi itu dalam praktiknya sangat sulit karena produksinya enggak mencapai," dalih Jokowi lainnya yang disampaikan dalam Pembinaan Petani se-Jawa Tengah di Banyumas, Selasa (2/1).

Tak tanggung-tanggung, ia mengatakan ada 22 negara yang kini mengurangi ekspor beras. Alih-alih menjual ke luar negeri, para produsen lebih memilih menggunakan beras sebagai cadangan dalam negeri.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana berpendapat ada banyak faktor yang berpengaruh dalam isu perberasan nasional, termasuk masalah impor itu.

Masalah mulai dari alih fungsi lahan, nilai tukar petani, hingga teknologi. Ia meyakini produksi beras Indonesia harusnya masih dalam fase surplus.

Menurutnya, kapasitas produksi beras di Indonesia pada 2018-2023 seharusnya mencatatkan surplus. Paling tidak di kisaran 1,5 juta ton-2,5 juta ton.

"Faktor El Nino sekalipun seharusnya tidak menjadi alasan kurangnya produksi atas dasar pertumbuhan penduduk. Permasalahan besar terjadi pada penyerapan produksi yang tidak efektif untuk dapat untuk memastikan stok selalu stabil tersedia sepanjang tahun," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/1).

Ia turut mengkritisi peran Bulog yang seharusnya memaksimalkan penyerapan stok beras dari petani. Namun, perusahaan pelat merah itu dinilai terhambat oleh batasan harga pembelian pemerintah (HPP) yang tidak sesuai kondisi pasar.

Andri menekankan perlu ada perombakan dari level kebijakan untuk memastikan penyerapan tersebut bisa berfungsi semestinya. Dengan begitu, permasalahan produksi beras dan impor bisa terurai.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian turut menyinggung soal harga beras di tingkat petani. Ia menyebut petani juga pebisnis.

Artinya, jika harga beras menguntungkan, mereka tentu akan termotivasi meningkatkan produksi.

Eliza menekankan perlu adanya harga yang berkeadilan jika ingin meningkatkan produksi beras tanah air. Jika harga di level petani bisa dijaga dengan baik dan berkeadilan, ia yakin petani dengan senang hati berekspansi dan meningkatkan produksinya.

Oleh karena itu, ia yakin bahwa Indonesia sebetulnya mampu lepas dari jeratan impor beras. Dengan syarat, pemerintah tidak setengah hati mendukung petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.

"Produksi dalam negeri sangat potensial ditingkatkan. Karena produktivitas padi dalam negeri pun belum optimal. Jika dioptimalkan, bisa meningkatkan produksi sehingga kebutuhan konsumsi dalam negeri terpenuhi," jelas Eliza.

"Ini memerlukan dukungan, seperti keterjangkauan input produksi, perbaikan irigasi, penanganan hama penyakit yang tepat, dan penggunaan benih yang cocok dengan karakteristik lahan," sambungnya.

Ia menekankan lebih dari 90 persen kebutuhan beras dalam negeri dipenuhi dari petani lokal. Sedangkan impor hanya menyuplai kurang dari 10 persen total konsumsi.

Adakah permainan mafia dalam impor beras RI?

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menyebut pola impor beras Indonesia bisa dipetakan. Dengan luas lahan dan produksi yang tidak bertambah, rata-rata impor beras per tahun sekitar 500 ribu ton sampai 1 juta ton.

"Itulah angka defisit beras nasional setiap tahun. Angka impor beras terbesar yang bisa mencapai 2 juta ton per tahun pada umumnya terjadi menjelang pemilu. Ini menunjukkan selain adanya kepentingan rente, juga ada motif politik dibaliknya, yaitu stabilisasi harga," jelas Syaiful.

Ia mengungkapkan permainan impor beras tidak datang dari pihak luar. Syaiful menyebut pemerintah lah yang bermain dalam geliat impor beras.

"Karena untuk beras impor dimonopoli oleh Bulog dan BUMN. Swasta tidak mungkin bisa impor. Jika dikaitkan dengan kepentingan politik, maka yang hanya bisa memainkan impor hanya pemerintah," tegasnya.

Syaiful juga menyinggung soal UU Cipta Kerja. Menurutnya, aturan itu sengaja didesain untuk memuluskan praktik-praktik tak wajar, seperti impor beras di kala panen raya.

Ia menuturkan beleid tersebut hadir untuk melindungi pemerintah agar terbebas dari pelanggaran. Sehingga pemerintah bisa melenggang bebas mendatangkan beras dari luar negeri kala panen raya tiba.

"Sebelum impor beras besar-besaran di 2023, pemerintah sudah menyiapkan payung hukumnya terlebih dahulu. Artinya, sejak awal impor beras besar-besaran memang sudah direncanakan. Termasuk tidak dipersiapkannya cadangan beras pemerintah yang cukup di saat panen raya 2022," ungkap Syaiful.

Titipan 3 PR untuk Pengganti Jokowi Agar RI Tak Impor Beras Terus

Sistem penyelamatan diri ilahi

Penutupan Bursa 2023, Saham BBNI Naik 16,53 Persen******

Saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengalami penguatan positif sepanjang tahun. Bahkan, hingga penutupan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (29/12) saham bank pelat merah ini menguat.

Adapun saham BBNI ditutup pada harga Rp5.375 per lembar atau naik 16,5 persen secara Year to Date(YTD), dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai Rp200,5 triliun.

Pencapaian ini diiringi dengan penguatan nilai market cap hingga Rp200,5 triliun, yang tercatat sebagai pencapaian terbesar dalam sejarah perseroan. Didukung oleh net foreign buysebesar Rp3,5 triliun atau setara dengan 1,75 persen dari total market cap.

"Kami bersyukur dengan penguatan saham BBNI sepanjang tahun ini. Hal ini akan mendorong kami untuk mencatatkan kinerja yang lebih baik di masa depan," ujar Novita dikutip Sabtu (30/12).

Novita menegaskan, komitmen perseroan untuk mencapai profitabilitas yang semakin sehat dan berkelanjutan, memberikan nilai optimal bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama para pemegang saham.

"Secara konsensus, analis menargetkan fair value saham BNI di kisaran Rp5.800 per lembar, dengan ekspektasi harga saham BNI terus meningkat seiring kinerja keuangan yang sehat," ujarnya.

Menurut Novita, 2023 merupakan periode yang menantang bagi BNI dalam menjaga kinerja di pasar modal. Meski menghadapi tantangan ekonomi global, konflik geopolitik, dan peningkatan suku bunga, BNI telah menyiapkan langkah strategis untuk mempertahankan momentum kinerja dan kepercayaan investor.

"Kami konsisten dalam melaksanakan transformasi yang berorientasi pada penguatan fundamental, terlihat dari perbaikan Cost of Fund dan penurunan profil risiko. Kami juga fokus pada transformasi bisnis perusahaan anak, seperti yang sedang diimplementasikan di BNI Finance dan hibank," katanya.

Adapun hingga September 2023, BNI membukukan laba sebesar Rp15,8 triliun, tumbuh 15,1 persen YoY. Pertumbuhan laba didorong oleh penyaluran kredit yang tumbuh 7,8 persen YoY menjadi Rp671,4 triliun hingga September 2023.

Kinerja pertumbuhan kredit tersebut didorong oleh ekspansi di segmen korporasi blue chip, kredit konsumer, dan bisnis Perusahaan Anak.

Kualitas aset BNI juga terus membaik, dengan penurunan rasio NPL per September 2023 ke level 2,3 persen dari 3,0 persen pada periode yang sama tahun lalu, dan rasio LaR yang membaik dari 19,3 persen pada September 2022 menjadi 14,4 persen pada September 2023.

"Kami berkomitmen untuk membukukan pertumbuhan berkualitas guna menghasilkan return optimal bagi para pemegang saham dalam jangka panjang," kata dia.

Tuan Pulau Gurun

PLN: Pelanggan dengan Tagihan Rp41,8 Juta Sepakat Skema Angsuran******

PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kebon Jeruk buka suara soal warga mendapat tagihan listrik susulan dengan nominal Rp41.826.297 yang viral di media sosial.

Manager PLN UP3 Kebon Jeruk Elpis J. Sinambela mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan lanjutan pada Jumat siang (12/1).

Dalam pertemuan tersebut, menurut keterangan PLN yang diterima CNN Indonesia, pelanggan telah memahami duduk perkara dan bersedia membayar tagihan susulan sebesar Rp 41 juta dengan skema angsuran.

Elpis menjelaskan PLN melakukan pemeriksaan pada aset PLN, salah satunya adalah kWh meter, dalam rangka mengamankan pelanggan dari bahaya kelistrikan.

"Pemeriksaan ini dilakukan oleh tim P2TL yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan teknis terhadap jaringan dan meteran listrik yang menjadi kewenangan PLN," ujarnya.

PLN pun mengimbau masyarakat untuk tidak mempengaruhi kWh meter ataupun menggunakan listrik secara ilegal, karena dapat membahayakan serta merugikan diri sendiri dan orang lain.

"PLN juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan kepada PLN melalui aplikasi PLN Mobile apabila terjadi permasalahan pada kWh meter," ujarnya.

Kronologi awal masalah

Sebelumnya, akun X @brosalind mengaku rumahnya didatangi PLN. Saat itu petugas mengecek meteran listriknya.

Petugas, kata dia, mengganti meteran tersebut dengan yang baru karena meteran yang sebelumnya sudah berumur tua.

"Setelah dicek ternyata mesin meteran listrik yg lama adalah keluaran tahun 1992. Kemudian meteran listrik lama ini di simpan dan dijadikan barang bukti," kata dia.

"Setelah dilakukan uji pengecekan, ditemukan error/penyimpangan -29.15%. Dan ada baret di disk meterannya. Ya iya dong, sudah dari taun 1992. Bahkan dari saya belum lahir 🙂 Kemudian dijatuhkan kesimpulan melanggar peraturan golongan 2 dan sudah ada perhitungannya," lanjutnya.

Dia mengaku sudah minta keringanan, tetapi PLN hanya memberi DP 13juta / 31persen dari total tagihan denda.

"Dan sisanya dicicil satu tahun. Ya dari dulu @pln_123 ga ngecek meteran rumah atau gimana, kok baru dicek sekarang dan dengan gampang menjatuhkan denda sebesar 41,8jt," kata dia.

[Gambas:Twitter]

Raja Iblis Abadi

Pengusaha Ngeluh Buka Bisnis di Daerah Sulit karena Sering 'Dipalak'******

Ketua KADIN DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan membangun usaha di daerah sulit karena sering diminta biaya tambahan oleh sejumlah pihak, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat.

"Yang kami rasakan ternyata banyak sekali pungli (pungutan liar) di daerah. Kami di daerah tidak seperti di DKI, kebijakan yang dihadapi berbeda dan mereka halalkan, kalau kita istilahnya under table, selalu banyak," katanya dalam konferensi pers Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Rabu (10/1).

"Pemerintah daerah (pemda) seolah-olah enggak tau atau enggak lihat," imbuhnya.

Diana mengatakan kondisi itu membuat biaya membuka usaha di daerah menjadi lebih tinggi. Ia pun menyayangkan pemda yang tidak menindak tegas pihak yang melakukan pungutan liar (pungli) tersebut.

Karenanya, Diana berharap presiden yang terpilih di Pilpres 2024 nanti bisa memperhatikan masalah yang ada di daerah. Ia berharap pemerintah pusat betul-betul memperhatikan kebijakan pemda, meskipun ada otonomi daerah.

Ia mengatakan Indonesia tidak mungkin menjadi negara besar jika daerah tidak didukung.

"Ini perlu diperhatikan. Jadi tolong bapak-bapak yang akan duduk di pemerintah pusat. Harapan kami bisa direalisasikan," katanya.

[Gambas:Video CNN]