petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

link situs slot online

trik menang starlight princess 813Jutaan kata 145828Orang-orang telah membaca serialisasi

《link situs slot online》

KPU ingatkan peserta pemilu tak libatkan anak******

KPU ingatkan peserta pemilu tak libatkan anak-anak dalam kampanye
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat acara sosialisasi bersama Direktorat Jenderal HAM Kemenkumham di SMAN 68 Jakarta, Selasa (23/1/2024). (ANTARA/HO-Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia)
Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik mengingatkan peserta Pemilu 2024 untuk tidak melibatkan anak-anak yang tidak memiliki hak pilih dalam kegiatan kampanye maupun aktivitas politik lainnya.

“Kami sampaikan kepada peserta pemilu, jangan libatkan warga negara yang tidak memiliki hak pilih. Yang boleh menjadi peserta kegiatan kampanye adalah mereka yang memiliki hak pilih,” ujar Idham saat ditemui usai acara sosialisasi bersama Direktorat Jenderal HAM Kemenkumham di SMAN 68 Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan bahwa hal tersebut telah diatur dalam Pasal 280 Ayat (2) Huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengamanatkan bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan WNI yang tidak memiliki hak memilih.

“Dalam Pasal 280 Ayat (2) Huruf k dijelaskan bahwa pelaksana kampanye tidak boleh warga negara yang tidak memiliki hak pilih dan itu bisa terkategori pada tindak pidana,” tutur Idham.

Selain itu, sambung dia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga telah mengatur anak-anak tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik.

“Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, yang namanya anak itu adalah usianya 18 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik secara langsung,” ujar dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) klaster Hak Sipil dan Kebebasan Sylvana Maria mengatakan bahwa pihaknya menerima aduan selama masa kampanye Pemilu 2024, di antaranya adalah anak-anak yang digunakan sebagai juru bicara calon-calon tertentu.

"Pengaduannya ada hampir 10 kasus, dilakukan baik oleh caleg, maupun kelompok tim capres dan cawapres. Selain itu, anak-anak juga dijadikan target antara kampanye, jadi kampanyenya ditargetkan kepada orang tua, tetapi anak-anak yang menjadi target dengan memberikan barang-barang yang bukan alat kampanye," paparnya di Jakarta, Senin.

Kemudian, aduan paling banyak lainnya ke KPAI adalah anak-anak yang dijadikan objek politik uang, dibayar oleh para calon legislatif untuk melakukan kampanye. Selain itu, KPAI juga menerima informasi tentang tayangan viral anak-anak yang menyampaikan pendapat mengenai calon-calon tertentu.

"KPAI beranggapan bahwa partisipasi anak harus dihormati dan dilindungi, tetapi KPAI mendorong agar partisipasi anak tetap mengacu kepada nilai-nilai etis, supaya anak-anak tetap punya ruang kebebasan berbicara, tetapi tidak bebas berbicara apa saja. Untuk itu kami mendorong agar orang-orang dewasa mendampingi anak-anak, bagaimana harus menyampaikan pendapatnya di ruang publik," kata dia.

Baca juga: KPU tegur capres-cawapres kampanye terbuka di luar jadwal zonasi

Baca juga: KPU evaluasi capres/cawapres keluar podium saat debat Pilpres 2024

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

KPU ingatkan peserta pemilu tak libatkan anak******

KPU ingatkan peserta pemilu tak libatkan anak-anak dalam kampanye
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat acara sosialisasi bersama Direktorat Jenderal HAM Kemenkumham di SMAN 68 Jakarta, Selasa (23/1/2024). (ANTARA/HO-Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia)
Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik mengingatkan peserta Pemilu 2024 untuk tidak melibatkan anak-anak yang tidak memiliki hak pilih dalam kegiatan kampanye maupun aktivitas politik lainnya.

“Kami sampaikan kepada peserta pemilu, jangan libatkan warga negara yang tidak memiliki hak pilih. Yang boleh menjadi peserta kegiatan kampanye adalah mereka yang memiliki hak pilih,” ujar Idham saat ditemui usai acara sosialisasi bersama Direktorat Jenderal HAM Kemenkumham di SMAN 68 Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan bahwa hal tersebut telah diatur dalam Pasal 280 Ayat (2) Huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengamanatkan bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan WNI yang tidak memiliki hak memilih.

“Dalam Pasal 280 Ayat (2) Huruf k dijelaskan bahwa pelaksana kampanye tidak boleh warga negara yang tidak memiliki hak pilih dan itu bisa terkategori pada tindak pidana,” tutur Idham.

Selain itu, sambung dia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga telah mengatur anak-anak tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik.

“Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, yang namanya anak itu adalah usianya 18 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik secara langsung,” ujar dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) klaster Hak Sipil dan Kebebasan Sylvana Maria mengatakan bahwa pihaknya menerima aduan selama masa kampanye Pemilu 2024, di antaranya adalah anak-anak yang digunakan sebagai juru bicara calon-calon tertentu.

"Pengaduannya ada hampir 10 kasus, dilakukan baik oleh caleg, maupun kelompok tim capres dan cawapres. Selain itu, anak-anak juga dijadikan target antara kampanye, jadi kampanyenya ditargetkan kepada orang tua, tetapi anak-anak yang menjadi target dengan memberikan barang-barang yang bukan alat kampanye," paparnya di Jakarta, Senin.

Kemudian, aduan paling banyak lainnya ke KPAI adalah anak-anak yang dijadikan objek politik uang, dibayar oleh para calon legislatif untuk melakukan kampanye. Selain itu, KPAI juga menerima informasi tentang tayangan viral anak-anak yang menyampaikan pendapat mengenai calon-calon tertentu.

"KPAI beranggapan bahwa partisipasi anak harus dihormati dan dilindungi, tetapi KPAI mendorong agar partisipasi anak tetap mengacu kepada nilai-nilai etis, supaya anak-anak tetap punya ruang kebebasan berbicara, tetapi tidak bebas berbicara apa saja. Untuk itu kami mendorong agar orang-orang dewasa mendampingi anak-anak, bagaimana harus menyampaikan pendapatnya di ruang publik," kata dia.

Baca juga: KPU tegur capres-cawapres kampanye terbuka di luar jadwal zonasi

Baca juga: KPU evaluasi capres/cawapres keluar podium saat debat Pilpres 2024

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:master angka jitu

Perbarui waktu:2024-07-01

Daftar bab terbaru
vivo4d
judislot 888
testimoni kredivo
dewa maxwin jp
indo268
erek2 86
situs slot filipina terpercaya
tafsir mimpi 25
slot gacor terpercaya mudah menang
Daftar isi semua bab
Bab 1 kudasakti168
Bab 2 100togel
Bab 3 raja138
Bab 4 ign88 terbaru
Bab 5 top 138 slot
Bab 6 boom slot88 indonesia
Bab 7 nama akun gacor slot
Bab 8 layanan live chat kredivo
Bab 9 slot online mudah menang
Bab 10 slotgacor hari ini
Bab 11 slot maxwin hari ini
Bab 12 pesta 777 slot
Bab 13 slotgaming88
Bab 14 tokopedia pinjam
Bab 15 pinjol 100 acc
Bab 16 akun slot gampang menang
Bab 17 video kakek zeus
Bab 18 spadegaming 888
Bab 19 minimal deposit slot 5000
Bab 20 mastercasino88
Klik untuk melihattersembunyi di tengah305bab
PercintaanBacaan TerkaitMore+

Di Tiga Kerajaan

cara bayar cicilan di kredivo
Imbang lawan Cape Verde, Mesir secara dramatis lolos ke 16 besar
Penyerang Cape Verde #19 Bryan Teixeira (kanan) menjatuhkan diri saat sejumlah pemain melompat merebut bola pada tendangan bebas di pertandingan sepak bola grup B Piala Afrika (CAN) 2024 antara Cape Verde dan Mesir di Felix Houphouet-Boigny Stadion di Abidjan (22/1/2024). ANTARA/AFP/Franck Fife/aa.
Jakarta (ANTARA) - Meskipun hanya bermain imbang dengan Cape Verde, Mesir secara dramatis melaju ke fase selanjutnya setelah di laga lainnya Mozambik menahan imbang Ghana 2-2.

Mesir bermain imbang 2-2 lawan Cape Verde (Tanjung Verde) dalam matchday ke-3 Grub B Piala Afrika di Stadion Felix Houphouet-Boignywith pada Selasa dini hari WIB. Cape Verde memang telah dipastikan lolos Grup B sebelum laga dimulai karena sudah meraih dua kemenangan, tetapi Mesir secara dramatis melaju ke fase selanjutnya setelah di laga lainnya Mozambik menahan imbang Ghana 2-2. Hasil imbang itu membuat Ghana tertahan di posisi tiga Grup A dengan dua poin, unggul selisih gol saja atas Mozambik. Keduanya pun dipastikan tersingkir sementara Mesir lolos mendampingi Cape Verde. Cape Verde membuka keunggulan pada menit ke-45 melalui tendangan kaki kiri spektakuler Gilson Tavares di kotak penalti. Babak pertama pun berakhir dengan skor 1-0. Mesir bermain agresif untuk mencetak gol penyeimbang demi tetap berada di Piala Afrika. Mahmoud Trezeguet menjadi pemain penyelamat berkat golnya pada menit ke-50 untuk Mesir. Laga berjalan sengit dengan kedua tim mencoba untuk mencetak gol kemenangan di sisa waktu. Mesir berhasil mencetak gol kedua mereka pada menit ke-93 berkat Mostafa Mohamed. Namun, kemenangan Mesir yang sudah di depan mata hilang setelah Cape Verde mencetak gol balasan melalui Semedo pada menit ke-99. Skor menjadi 2-2. Gol tersebut sekaligus menjadi penutup laga terakhir fase Grup B Piala Afrika 2023.


Baca juga: Guinea Khatulistiwa dan Nigeria lolos ke babak 16 besar
Baca juga: Salah tinggalkan Piala Afrika untuk pemulihan cedera di Liverpool
Baca juga: Angola pecundangi Mauritania dengan kemenangan dramatis 3-2
Baca juga: Gol Bounedjah amankan hasil imbang Aljazair saat lawan Burkina Faso

Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2024

Buku Harian Masalah Aize

kredivo tidak bisa digunakan di tokopedia
Istana bantah penunjukan ad interim Menlu karena isu menteri mundur
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (22/1/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Itu harus setingkat menteri ya, kalau pengambilan keputusan-keputusan ad interim biasanya
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah penunjukan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Luar Negeri ad interim berkaitan dengan isu mundurnya Retno Marsudi dari jajaran kabinet.

"Kan sudah jelas bahwa menteri-menteri yang disebutkan mengundurkan diri itu fokus bekerja, tetap bekerja, Bu Sri Mulyani, Pak Basuki hari ini mendampingi Bapak Presiden, kemudian juga Bu Retno bekerja, Pak BKS (Budi Karya Sumadi) bekerja," kata Ari saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin.

Ari menjelaskan bahwa penunjukan menteri ad interim merupakan mekanisme yang biasa diterapkan jika ada salah satu menteri melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

Baca juga: Jokowi bantah kabar sebagian menteri akan mundur

Baca juga: Soal 15 menteri mundur, Airlangga Hartarto: Tak ada

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga pernah ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri ad interim saat Retno melakukan perjalanan dinas ke empat negara Afrika pada Agustus 2023 silam.

Ari menekankan bahwa saat menteri melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, pejabat sementara yang menggantikan harus setara dengan menteri.

"Itu harus setingkat menteri ya, kalau pengambilan keputusan-keputusan ad interim biasanya," kata Ari.

Seperti diketahui, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tengah melakukan perjalanan dinas ke New York, Amerika Serikat, untuk menghadiri rapat Dewan Keamanan PBB terkait situasi terkini di Timur Tengah, termasuk isu Palestina.

Presiden Jokowi pun menunjuk Menkominfo Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Luar Negeri Ad Interim selama Menlu Retno berada di AS pada 21-22 Januari 2024.

Baca juga: Ari: Tidak ada suasana pemilu saat Presiden rapat dengan menteri

Menurut Ari, narasi bahwa sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju ingin mengundurkan diri tidak terlihat dari fakta bahwa para menteri masih menjalankan tugasnya masing-masing.

"Apa yang disebutkan sebagai isu atau narasi mengundurkan diri tidak pernah terjadi, dan itu terlihat dari apa yang peristiwa-peristiwa yang saya kira sampai saat ini menteri semua bekerja untuk menunaikan tugasnya masing-masing," ujar Ari.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Mendobrak Alam Kesengsaraan Surgawi

bunga easy cash
BPPTKG: Gunung Merapi alami letusan dengan tinggi kolom tidak teramati
Ilustrasi - Gunung Merapi mengalami erupsi berupa lontaran abu vulkanik yang terlihat dari Pos Pengamatan Babadan di Magelang, Jawa Tengah. ANTARA/HO-PVMBG/am.
Yogyakarta (ANTARA) - Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Agus Budi Santoso menyebut Gunung Merapi di perbatasan D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah tercatat mengalami satu kali letusan dengan tinggi kolom tidak teramati pada Minggu.

Agus Budi dalam keterangan resmi BPPTKG di Yogyakarta, menyebutkan, satu kali letusan Gunung Merapi itu teramati pada periode pengamatan Minggu (21/1) pukul 12.00-18.00 WIB.

"Teramati satu kali letusan, tinggi kolom dan luncuran tidak teramati," kata dia.

Selama periode pengamatan itu, kata Agus, angin di Gunung Merapi bertiup lemah hingga sedang ke arah timur.

Agus menjelaskan erupsi di gunung api bisa berupa erupsi efusif berwujud guguran lava atau awan panas guguran maupun erupsi eksplosif atau letusan.

"Untuk event tadi yang pukul 14.12 WIB ada indikasi ke arah eksplosif. Namun karena di kategori kegempaan di laporan MAGMA tidak ada kategori erupsi, sehingga kami klasifikasikan menjadi letusan," ujar dia.

Selain teramati satu kali letusan, pada periode itu BPPTKG juga mencatat dua kali awan panas guguran meluncur dari Gunung Merapi ke arah Kali Bebeng dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter.

Baca juga: Sejumlah wilayah di Klaten dilanda hujan abu akibat erupsi Merapi

Baca juga: Hujan abu tipis dampak Gunung Merapi terjadi di Boyolali

Gunung Merapi juga disebutkan mengalami satu kali gempa letusan dengan amplitudo 70 mm selama 239,64 detik, dua kali gempa awan panas guguran dengan amplitudo 42-70 mm selama 150,1-214,4 detik, 58 kali gempa guguran dengan amplitudo 3-34 mm selama 25,28-147,16 detik, dan 11 kali gempa fase banyak dengan amplitudo 3-11 mm selama 5,92-9,12 detik.

Agus menyatakan hingga saat ini BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada Level III atau Siaga.

Untuk mengantisipasi potensi bahaya erupsi Gunung Merapi, BPPTKG mengimbau masyarakat agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya.

"Data pemantauan menunjukkan suplai magma masih berlangsung yang dapat memicu terjadinya awan panas guguran di dalam daerah potensi bahaya," kata dia.

Guguran lava dan awan panas dari Gunung Merapi bisa berdampak ke area dalam sektor selatan-barat daya yang meliputi Sungai Boyong (sejauh maksimal lima kilometer) serta Sungai Bedog, Krasak, dan Bebeng (sejauh maksimal tujuh kilometer).

Pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal tiga kilometer dan Sungai Gendol lima kilometer. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius tiga kilometer dari puncak.

Baca juga: Sepekan, Gunung Merapi luncurkan empat kali awan panas

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

kelaparanku yang hebat

voucher tagihan shopee
Wapres Ma'ruf imbau masyarakat tak ajak anak-anak kampanye
Ilustrasi - Seorang anak melongok dari kaca di ruang khusus anak saat berlangsung kampanye calon presiden di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (4/12/2023). ANTARA FOTO/Basri Marzuki/foc.
Sebaiknya (anak-anak) jangan diajak dalam kegiatan politik dan kampanye
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, untuk tidak mengajak anak-anak dalam kegiatan kampanye Pemilihan Umum 2024.

Dalam hal ini, Wapres Ma’ruf meminta seluruh elemen masyarakat memahami aturan yang tidak memperbolehkan anak-anak ikut dalam kegiatan politik apa pun, termasuk kampanye pemilu.

"Dan memang bahaya kalau ada anak dibawa untuk ikut (kampanye). Kalau terjadi apa-apa, itu kan berbahaya," ujar Wapres Ma’ruf ketika ditemui di Jakarta, Kamis.

Menurut Wapres, anak-anak yang sebetulnya masih belum mengerti soal politik, justru dapat mengalami trauma jika dilibatkan dalam kegiatan seperti kampanye pemilu.

"Sebaiknya (anak-anak) jangan diajak dalam kegiatan politik dan kampanye," tambahnya.

Baca juga: KPAI sarankan anak-anak tidak dibawa dalam kampanye Pemilu 2024

Pasal 280 Ayat (2) Huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengamanatkan bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan WNI yang tidak memiliki hak memilih.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga telah mengatur anak-anak tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik.

Sebelumnya, anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Klaster Hak Sipil dan Kebebasan Sylvana Maria mengatakan lembaganya menerima aduan selama masa kampanye Pemilu 2024, di antaranya aduan soal anak-anak yang digunakan sebagai juru bicara calon-calon tertentu.

"Pengaduannya ada hampir 10 kasus, dilakukan baik oleh caleg maupun kelompok tim capres-cawapres. Selain itu, anak-anak juga dijadikan target antara kampanye. Jadi, kampanyenya ditargetkan kepada orang tua, tetapi anak-anak yang menjadi target dengan memberikan barang-barang yang bukan alat kampanye," papar Sylvana di Jakarta, Senin (22/1).

Baca juga: KPU ingatkan peserta pemilu tak libatkan anak-anak dalam kampanye

Kemudian, aduan paling banyak lainnya ke KPAI adalah anak-anak yang dijadikan objek politik uang, dibayar oleh para calon legislatif untuk melakukan kampanye.

Selain itu, KPAI juga menerima informasi tentang tayangan viral anak-anak yang menyampaikan pendapat mengenai calon-calon tertentu.

"KPAI beranggapan bahwa partisipasi anak harus dihormati dan dilindungi, tetapi KPAI mendorong agar partisipasi anak tetap mengacu kepada nilai-nilai etis, supaya anak-anak tetap punya ruang kebebasan berbicara, tetapi tidak bebas berbicara apa saja. Untuk itu kami mendorong agar orang-orang dewasa mendampingi anak-anak, bagaimana harus menyampaikan pendapatnya di ruang publik," jelas Sylvana.

Baca juga: Wapres Ma’ruf tegaskan dirinya tetap netral sikapi Pemilu 2024
Baca juga: Soal dugaan politisasi beras bansos, Wapres: Itu urusan Bawaslu
Baca juga: Wapres harap kampanye tidak hanya adu gimik

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Qihua Yushu

logikaqq
Pengunduran diri Abdee sebagai komisaris Telkom diterima Erick Thohir
Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga (kanan) didampingi Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Brahmantya Satyamurti Poerwadi (tengah) dan EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji (kiri) menunjukan produk UMKM saat meresmikan Vending Machine BUMN untuk UMKM di Stasiun Gondangdia, Jakarta, Senin (22/1/2024). ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww/am.
Menyatakan dukungan enggak apa-apa, asal jangan kampanye. Abdee kan aktif kampanye, kalau dia mulai kampanye maka harus mengundurkan diri,
Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah menerima surat pengunduran diri Abdi Negara Nurdin, yang dikenal sebagai Abdee Negara atau Abdee Slank dari Komisaris Independen PT Telkom Indonesia Tbk (Telkom).

Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Abdee telah menyampaikan surat pengunduran diri pada Jumat (19/1).

"Hari Jumat yang lalu, Pak Erick disampaikan oleh Abdee bahwa Abdee sudah bikin surat pengunduran diri Jumat," ujar Arya ditemui seusai meresmikan vending machineproduk UMKM di Stasiun Gambir, Jakarta, Senin.

Baca juga: Abdee Slank ajukan pengunduran diri sebagai Komisaris Telkom

Arya menyampaikan, pengunduran diri Abdee lantaran personel Slank tersebut aktif terlibat dalam kampanye salah satu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Untuk mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan Kementerian BUMN terkait dengan aktivitas politik, Abdee memilih untuk mengundurkan diri.

"Menyatakan dukungan enggak apa-apa, asal jangan kampanye. Abdee kan aktif kampanye, kalau dia mulai kampanye maka harus mengundurkan diri," kata Arya.

Baca juga: Telkom Group siap meningkatkan kapasitas 28 tbps buat natal-tahun baru

Arya menyebut, beberapa komisaris BUMN telah menyatakan dukungannya terhadap capres dan cawapress, di antaranya adalah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Said Aqil Siradj. Menurut Arya, hal tersebut diperbolehkan selama keduanya tidak terlibat kampanye.

Pengganti Abdee sebagai Komisaris Independen pun belum ditentukan. Arya mengatakan, hal tersebut baru bisa dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). "Belum RUPS. Kita solid, Telkom solid, direksinya solid, jadi tunggu saja sampai RUPS," ucap Arya.

Pada Jumat (19/1), Abdee menyatakan telah mundur dari jajaran komisaris PT Telkom Indonesia Tbk. Hal ini disampaikan saat grup band Slank mendeklarasikan dukungannya untuk salah satu pasangan capres dan cawapres.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Rekor pertempuran inti

garuda138 slot
Prabowo soal presiden boleh kampanye: Kita berpegang pada aturan
Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto memberikan pidato politik saat menghadiri deklarasi dukungan dari Aliansi Advokat Indonesia Bersatu di Jakarta, Jumat (26/1/2024). Aliansi Advokat Indonesia Bersatu mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.
Jakarta (ANTARA) - Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang menyampaikan presiden boleh berkampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Prabowo, ketentuan presiden berkampanye diatur dalam undang-undang sehingga presiden berpedoman pada aturan tersebut.

“Saya kira sudah ada diskursus dan sudah diatur oleh peraturan semuanya. Saya kira kita berpegang pada itu saja,” kata Prabowo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Jakarta, Jumat.

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1), menyampaikan presiden sebagai warga negara juga mempunyai hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.

Terkait itu, dalam kesempatan yang berbeda, Ketua Umum KPU Hasyim Asy’ari menyampaikan jika presiden nantinya memutuskan cuti untuk kampanye, Hasyim menegaskan pengawasannya nanti menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sementara untuk teknis aturan kampanye, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 mengatur jika presiden dan wakil presiden memutuskan ambil cuti untuk kampanye harus dilakukan secara bergantian. Aturan lainnya, jadwal cuti Presiden disampaikan oleh Kementerian Sekretariat Negara ke KPU paling lambat tujuh hari kerja sebelum presiden/wakil presiden kampanye.

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur presiden diperbolehkan berkampanye, tetapi wajib ambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Dalam aturan itu, presiden juga cuti di luar tanggungan negara, yang artinya presiden tidak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan jika dia ikut kampanye.

Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye. “Menteri yang akan berkampanye mengajukan surat izin kepada presiden, dan kemudian presiden memberikan surat izin. Dan, setiap surat yang dibuat para menteri yang akan kampanye, surat izin yang diterbitkan presiden itu, KPU selalu mendapatkan tembusan,” kata Hasyim.
Baca juga: Presiden Jokowi tekankan pernyataannya soal boleh kampanye sesuai UU
Baca juga: Ganjar persilakan Presiden Jokowi ikut kampanye Pilpres 2024
Baca juga: Moeldoko: Pernyataan Presiden soal kampanye adalah edukasi demokrasi
Baca juga: Cak Imin tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024