bunga tunaiku

Musim semi Xianxia

Disnakertrans: Gaji Pekerja Penerima BSU Tidak Boleh Dipotong******

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (Disnakertrans DIY) dengan tegas menyebut pemotongan gaji atau upah karyawan Waroeng SS (Spesial Sambal) penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah menyalahi aturan.

"Bahwa pekerja penerima bantuan pemerintah berupa BSU, tidak boleh dilakukan pemotongan gaji/upahnya dengan alasan apapun," ujar Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi dalam keterangan resmi, Senin (31/10).

Aria mengatakan ketentuan ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.

Hasil dari rapat itu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap perusahaan tersebut yang kemudian mendapati pelanggaran pada PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaketrans Nomor 10 Tahun 2022 itu.

Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus melanjutkan tim khusus yang terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan telah dibentuk menyikapi kasus ini.

Tim ini melakukan kegiatan pemeriksaan khusus mulai 31 Oktober 2022 atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Waoreng SS sebagai upaya penegakan hukum norma ketenagakerjaan.

"Melalui upaya tersebut ditegaskan agar pihak WSS membatalkan rencana pemotongan upah bagi pekerja penerima BSU," tegas Amin.

Sementara, tercatat sebanyak 1.871 karyawan WSS yang terdaftar sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta. Namun, di luar jumlah tersebut masih ada pekerja yang belum terdaftar.

Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta Teguh Wiyono menyampaikan data kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan tersebut adalah acuan calon penerima BSU.

Menurutnya, dari jumlah 1.871 tersebut usai dilakukan Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah ke pihak perusahaan, tercatat 1.869 orang yang datanya valid kemudian diusulkan sebagai calon penerima BSU.

"Selain itu, WSS ini sejak tahun 2020 telah masuk dalam daftar obyek perusahaan yang melakukan pelanggaran Norma Ketenagakerjaan dan dilakukan Pengawasan Terpadu. Pada November 2021 dilakukan penyampaian Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi DIY," kata Teguh tanpa merinci bentuk pelanggaran WSS.

Sebelumnya, viral Waroeng SS yang memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut. Pemotongan gaji dilakukan untuk periode November dan Desember 2022.

Direktur WSS Yoyok Hery Wahyono pun membenarkan hal itu. "Benar itu kebijakan saya, keputusan saya yang siap saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah SWT, hukum negara dan kebenaran atau keadilan," terang Yoyok, Minggu (30/10), dikutip dari detikcom.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Yoyok itu disebutkan pertimbangan Waroeng SS memotong gaji karyawan Rp300 ribu bagi penerima BSU demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Pasalnya, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik, September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya, kalau pun harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," imbuh Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun telah merespons kasus ini. Ia mengatakan saat ini Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) sedang menindaklanjuti kejadian tersebut.

"Ini sudah kami tindaklanjuti. Dua dirjen ini ya. Dirjen PHI Jamsos, karena yang mengelola anggaran BSU ini kan Dirjen PHI Jamsos, dengan pengawasan ada Dirjen Binwasnaker yang akan melakukan," ujar Ida di Istana Presiden, Jakarta.

[Gambas:Video CNN]

zaman Ayutthaya

BI Sebut Dunia Masih Hadapi Krisis Energi dan Pangan******

Deputi Gubernur Bank Indonesia(BI) Dody Budi Waluyo mengatakan dunia masih akan menghadapi krisis energidan pangan dalam beberapa bulan ke depan, khususnya karena negara di Eropa akan mulai musim dingin.

Dari sisi energi, ancaman krisis terjadi karena harga minyak dan gas akan naik dalam beberapa bulan ke depan.

"Test untuk hadapi krisis energi adalah apakah Eropa bisa menghadapi musim dingin yang saat ini terjadi dengan pasokan gas dibatasi Rusia. Kita akan melihat harga minyak dan gas akan naik di beberapa bulan ke depan," katanya dalam penyelenggaraan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulawesi Tengah yang dipantau di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (31/10).

"Harga komoditas berisiko akan tinggi ke depan, ini simbol bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja. Kita tidak menakut-nakuti tapi bagaimana memitigasinya ke depan," ujar Dody.

Sementara itu, sebagai upaya mengatasi lonjakan inflasi, BI meningkatkan suku bunga acuan sebesar 4,75 persen sejalan dengan perkiraan peningkatan permintaan masyarakat ke depan karena pandemi covid-19 telah terkendali.

Untuk mengatasi masalah pasokan, BI juga bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain, serta pemerintah daerah untuk menjaga stok bahan pangan melalui GNPIP yang digelar di berbagai wilayah.

Beberapa program yang didorong melalui GNPIP ialah urban farming yang diharapkan dilakukan oleh masyarakat dan operasi pasar yang dapat dilakukan dengan menggunakan dana tidak terduga sebesar 2 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Masalahnya saat ini serapan belanja tidak terduga sebesar 2 persen dari APBD masih sangat rendah, padahal Presiden Jokowi selalu meminta agar dana itu digunakan sehingga dana itu sudah legal untuk digunakan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Rencana Promosi Pakan Meriam

Luhut Pede Kereta Cepat Operasi Medio 2023, Isu Biaya Bengkak Kelar******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan yakin kereta cepat Jakarta-Bandung mulai beroperasi pada pertengahan 2023.

Ia mengungkapkan tes dinamis (dynamic test) akan dilakukan di sela penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia pada pertengahan November mendatang.

"Nanti tanggal 16 (November) ada dynamic test. Dari Bali akan dynamic test dan itu Juni-Juli tahun depan kita sudah comissioning," ujar Luhut seperti dikutip dari Antara, Jumat (28/10).

Ia juga mengklaim masalah pembengkakan biaya (cost over run) telah selesai. Biaya proyek bengkak karena masalah teknis, salah satunya kerusakan tanah.

"Cost over runkita sudah selesaikan. Sebenarnyacost overbanyak akibat kerusakan tanah, memang goyang. Ada tiga tunnelsaya kira yang terganggu, tapi saya kira sekarang sudah selesai," ujarnya.

Purnawirawan jenderal ini juga mengomentari rencana kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan diperpanjang hingga Surabaya, Jawa Timur.

Ia menilai proyek itu akan mendukung efisiensi transportasi Indonesia karena masyarakat bisa menempuh perjalanan Jakarta hingga Surabaya hanya dalam waktu empat jam lewat darat.

Kendati demikian, ia belum memastikan apakah Indonesia akan kembali menggandeng China untuk menggarap proyek tersebut.

"Ya nanti kita lihat saja, kalau kita sudah nyaman dengan ini (investor kereta cepat Jakarta-Bandung), ngapain ganti-ganti kan. Ganti istri juga kita nggak mau," katanya.

Secara terpisah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut perencanaan kereta cepat Jakarta-Surabaya saat ini sedang disusun. Menurutnya, perencanaan itu tidak mungkin dilakukan tanpa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Kita kawal benar kereta cepat ini. Konsep perencanaannya sedang dilaksanakan sama-sama, karena enggak mungkin tanpa PU kita jalani. Jadi, rencana itu Jakarta, Karawang, Bandung, Kertajati, Purwokerto terus Jogja, Solo, Madiun, Surabaya 4 jam," kata Budi dalam Seminar Nasional Sustainable Smart Transportation seperti dikutip Detikpada Kamis kemarin.

[Gambas:Video CNN]

Panggil pahlawan dari dunia lain

Barisan Para Perantau Muda ke Jakarta: Sulit Menabung, Dibunuh Sepi******

Jakarta, sebuah kota yang menjadi magnet perantau untuk mengadu nasib. Iming-iming upah minimum kotayang tinggi dan bisa mengubah nasib lebih baik menjadi alasan para pencari kerjamemilih merantau ke ibu kota.

Biaya hidup di sana memang mahal, namun hal bukan menjadi penghalang bagi pencari kerja.

Leo (32) salah satunya, seorang pegawai swasta yang sudah bekerja dan hidup sebatang kara selama sembilan tahun di Jakarta. Perantau asal Solo, Jawa Tengah ini kerap merasa kesepian kala teringat dirinya jauh dari orang tua dan saudara.

Tak sekali ia berpikir untuk kembali ke kampung halamannya dan hidup berdekatan dengan keluarga, terutama kala pekerjaan menumpuk dan membuat lelah. Kondisi ini, membuatnya ingin bisa memeluk sang ibu dan makan masakannya.

"Sering banget mau pulang dan tinggal disana saja (Solo) saja sama keluarga gitu, terus pulang dimasakin ibu. Kalau capek dan kerjaan menumpuk bisa cerita. Sering banget ini saya rasakan, apalagi gaji bisa dibilang memang lebih besar dibandingkan kalau saya kerja di Solo, tapi ditambah dengan biaya hidup, bayar kos ya sama aja sih, yang ditabung juga sedikit, kadang malah enggak bisa nabung," ujarnya saat berbincang dengan CNNIndonesia.com.

Leo menuturkan pada 2013, saat awal kali diterima sebagai pekerja di Jakarta, ia hanya menerima upah Rp4 juta per bulan.

Penghasilan saat itu dibagi untuk orang tua Rp1 juta, kos Rp1 juta, dan sisanya untuk biaya hidup sebulan, termasuk makan dan transportasi.

"Jadi orang tua sudah nggak bekerja dua-duanya. Jadi tiap bulan masih kirim, saya sama kakak saya kirim nya patungan, saya Rp1 juta per bulan dan kakak saya juga segitu. Saya ngekos juga, jadi dulu awal-awal bisa dibilang tabungan itu jarang ada. Makanya kalau pulang nunggu THR atau bonus dulu," kata Leo.

"Tapi kalau lagi mau beli sesuatu nih, misalnya ingin sepatu atau tas biasanya kurangi jatah jajan, misalnya suka beli kopi jadi dikurangi, makan pun jadi seadanya. Weekendsuka pergi, jadi dikurangi. Kalau nggak gitu gak bisa beli yang saya mau," imbuhnya.

Namun, sekarang Leo sedikit bersyukur karena gajinya sudah ada kenaikan yang cukup besar sejak pertama pertama kali bekerja. Saat ini ia menerima gaji lebih dari Rp10 juta. Meski demikian, tak membuatnya bisa hidup sesuka hati dan membeli apapun yang diinginkan.

Sebab, biaya untuk kosan dan orang tua juga bertambah karena harga-harga juga naik dan itu dirasakan orang tuanya juga di Solo. Saat ini ia tetap mengirimkan uang ke orang tuanya per bulan menjadi Rp2 juta, kosan sekitar Rp1,7 juta.

Terkadang, ia juga harus membantu kakaknya membayar uang sekolah keponakan atau sekadar membelikan sepatu dan tas sekolah. Belum lagi, ia pun memiliki kebutuhan yang lebih besar. Transportasi umum seperti ojek online mahal, harga makanan dan minuman untuk sehari-hari juga naik.

"Ya bisa dibilang nggak ada beda dari awal dulu. Cuma sekarang jadi bisa menabung konsisten per-bulannya. Jadi punya tabungan tetap gitu. Jadi sekarang kalau mau pulang bisa dadakan tanpa menunggu THR dulu," tuturnya.

Meski demikian, ia mengaku belum berniat untuk meninggalkan ibu kota, kendati banyak rintangan yang dihadapi dari 2013 sampai saat ini. Pasalnya, tinggal di Jakarta membuatnya merasakan hidup, setiap sudut ibu kota juga meninggalkan kenangan baginya bersama teman-teman seperjuangan.

"Duh belum kepikiran meninggalkan Jakarta. Masih betah sih walaupun berat. Jadi seru aja bisa ngobrol sama teman. Kadang kalau lagi stres banget rindu sekali sama orang tua. Cuma mikir lagi, kalau nanti pulang masih bisa kasi uang ke orang tua sebesar sekarang apa enggak gitu. Jadi ya tetap bertahan dulu disini, sampai sekarang masih berpikir gitu," jelasnya.

Kota Impian Perantau

Naga kebanggaan satu generasi

Turun Naik Nasib BLK dan Asa Pemuda Mengejar Mimpi******

Balai Latihan Kerja alias BLK pernah menjadi asa bagi para pemuda Indonesia untuk meningkatkan ketrampilan kerja. Balai tersebut sebenarnya tenar pada masaOrde Baru.

Pada saat itu, BLK didirikan hampir di semua provinsi. Meski fasilitas pengembangan ketrampilan lama, Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan sampai saat ini balai-balai itu masih ada dan berfungsi sebagai sarana dan prasarana pelatihan.

BLK masih membantu para angkatan kerja mendapatkan keterampilan sesuai minat dan keahlian di bidang masing-masing sehingga mereka bisa terserap di pasar tenaga kerja dengan mudah.

Mereka antara lain; Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) BLK yang dimiliki Kemnaker ada di BLK Banda Aceh dengan program unggulan administrasi perkantoran, BBPLK Medan (Konstruksi), BLK Padang (TIK), BLK Belitung (Pariwisata), BBPLK Bekasi (TIK), BBPLK Bandung (Otomotif), BLK Lembang (Agribisnis), dan BBPLK Serang (Listrik dan Las).

BLK lain adalah BBPLK Semarang (Fashion Technology), BLK Surakarta (Garmen), BLK Sidoarjo (Garmen Apparel), BLK Banyuwangi (Pariwisata), BLK Makassar (Otomotif), BLK Bantaeng (Pariwisata) BLK Pangkajene dan Kepulauan (Teknik Las), BLK Ternate (TIK), BLK Samarinda (Otomotif), BLK Kendari (Garmen Apparel), BLK Sorong (Pariwisata), BLK Lombok Timur (Pariwisata), dan BLK Ambon (Teknik Listrik).

"Yang 21 (BLK) itu ya, anggaran, program, instruktur, dan pegawainya semua dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)," katanya kepada CNNIndonesia.com,Selasa (25/10).

Sebagai contoh katanya, Balai Pelatihan Vokasi Pusat (BPVP) Bandung. Tahun ini pihaknya menggelontorkan anggaran sekitar Rp103 miliar. Sementara, anggaran BPVP Surakarta tahun ini menyentuh Rp100 miliar dan BPVP Sidoarjo ada di kisaran Rp102 miliar.

"Ini contoh besaran anggaran kami untuk 3 BLK, kurang lebih segitu. Untuk BLK di Maluku dan Maluku Utara anggarannya lebih kecil karena kapasitasnya juga lebih sedikit," papar Dita.

"Mereka (BLK) otonom, menentukan program dan kebutuhan latihan masing-masing. Mereka mengajukan kebutuhannya kepada Kemnaker," tambahnya.

Selain 21 itu, ia mengatakan ada BLK lain yang dikelola daerah. Karena pengelolaan itu, pendanaan dan pengelolaan langsung oleh pemerintah daerah (Pemda) terkait.

Meskipun masih ada BLK, Dita mengatakan saat ini ada tantangan yang dihadapi dalam melatih generasi muda, terutama di tengah era digitalisasi. Dita merinci ada beberapa tantangan baik dari sisi Kemnaker selaku penyelenggara dan para peserta yang mengikuti pelatihan kerja.

"Pertama, minat anak-anak muda untuk ikut pelatihan masih relatif rendah. Apalagi jika jenis pelatihannya mengharuskan kehadiran fisik secara rutin. Maka kita bikin model pelatihan hybridalias ada offlinedan online," paparnya.

Kedua, rata-rata anak muda mengharapkan ada imbal balik dari pelatihan dalam bentuk uang saku atau penggantian ongkos transportasi. Padahal kata Dita, ada keterbatasan anggaran dalam mengelola BLK.

Oleh karena itu, ada kerja sama dengan beberapa pemda agar uang saku ini bisa cost-sharing, juga dengan kepala desa melalui dana desa.

Ketiga, meski jumlah kejuruan sangat beragam, namun tidak selalu sesuai dengan minat anak-anak muda di daerah tersebut. Ia mencontohkan, BLK Medan yang khusus melayani pelatihan kejuruan pariwisata, bangunan, dan maritim.

Konsekuensinya, anak-anak muda di Medan dan sekitar yang tertarik dengan kejuruan lain tidak bisa memanfaatkan BLK tersebut. Dita karena itu berharap kekosongan tersebut bisa diisi oleh BLK milik pemda atau lembaga pelatihan kerja (LPK) swasta.

"Keempat,pasca pelatihan, tidak semua anak-anak memiliki akses pada perangkat IT pribadi. Jadi lulusan pelatihan multimedia, programmer, cloud computing,misalnya, tidak bisa melatih dan meng-updatesendiri ilmunya secara mandiri," lanjutnya.

Kelima, kedisiplinan dalam mengikuti seluruh tahap pelatihan secara lengkap dan utuh yang kurang. Ini juga menjadi tantangan khusus yang disorot oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) selaku penyedia pelatihan melalui BLK.

"Keberadaan BLK Kemnaker tidak selalu diketahui atau terinformasi kepada pencari kerja. Jadi mereka tidak selalu awarebahwa ada BLK gratis di kota atau daerahnya. Namun, ini tugas kami juga untuk melakukan pemasaran BLK ini," pungkasnya.

Sedangkan tantangan keenam, sinergi dengan BLK daerah hingga era digitalisasi. Di tengah tantangan itu, ia mengklaim lulusan BLK Kemnaker.

Selain menjelaskan anggaran, sinergi dengan BLK daerah, hingga tantangan di era digitalisasi, Dita menjelaskan persebaran penempatan lulusan atau alumni dari BLK Kemnaker sudah banyak yang terserap dan diterima di pasar kerja.

Berdasarkan data Kemnaker hingga 30 September 2022, ada 674 orang alumni BPVP atau BLK Bandung yang sudah terserap dunia kerja. Lalu, BLK Surakarta ada sebanyak 1.432 orang dan dari BLK Sidoarjo ada 1.257 alumni yang sudah terserap dunia kerja.

Selain tantangan-tantangan tersebut, Kajur Elektronika Industri Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri (PPKPI), salah satu BLK yang dimiliki Pemda DKI Sidik Pramono dan Kajur Otomotif PKPI Irlangga Raka menyebut kendala lain adalah infrastruktur yang kurang memadai.

"Kalau dari infrastruktur atau peralatannya, ya masih kurang. Seharusnya jumlahnya 10 alat, ternyata ini hanya ada 8. Kalau pelatihan yang baik itu kan 1 alat untuk 2 orang, tapi yang ideal 1 alat untuk 1 orang. Ini 1 alat untuk 2 orang sudah bisa dikatakan baik. Namun, ini alat masih kurang 2," curhat Sidik soal alat control sequence.

Sidik menjelaskan alat yang digunakan siswanya tersebut adalah pengadaan 2016. Kendati demikian, alat tersebut ia klaim masih berfungsi dan hanya terdapat beberapa kerusakan di sektor lampu.

"Pengadaan alat itu biasanya setiap tahun, tapi ya kadang-kadang turun kadang enggak. Ini sebenarnya sudah mengajukan juga, tapi belum disetujui. Kalau pengadaan, itu kami menganjurkan. Masalah disetujui atau enggak tergantung pimpinan," sambungnya.

Setali tiga uang, Raka juga menyinggung soal peralatan yang kurang up to datemeski relatif cukup lengkap.

"Misalnya dari peralatannya scan tool. Scan toolzaman sekarang kan sudah touch screen, punya kita masih pakai tombol. Tapi secara fungsional masih berfungsi semua, yang penting kan secara konsep siswa mengerti cara pakai dan fungsinya bagaimana," jelasnya.

Selaku Kajur Otomotif, Raka ambil bagian dalam usul pengadaan alat. Ia juga menyinggung soal rencana kejuruan otomotif menambah konsentrasi baru di bidang mobil listrik. Oleh karena itu, sedang dilakukan pendataan alat apa saja yang dibutuhkan.

"Kami mengusulkan peralatan untuk mobil listrik itu apa saja sih. Nah itu kami mengajukan juga, kami juga mau mengikuti tren sebisa mungkin," sambungnya.

Berupaya Ikuti Perkembangan Zaman

Dosa Lumen

Zulhas Minta Bulog Impor Kedelai 350 Ribu Ton untuk Perajin Tahu Tempe******

Menteri Perdagangan (Mendag)Zulkifli Hasanmenugaskan Buloguntuk imporkedelai sebanyak 350 ribu ton. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perajin tahu dan tempe.

"Kemarin kami sudah menugaskan Bulog untuk impor 350 ribu ton kedelai, kira-kira 40 hari hingga 50 hari akan sampai," kata Zulkifli usai mengisi kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Magelang (Unnimma), seperti dikutip dari Antara, Selasa (1/11).

Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengungkapkan mayoritas impor kedelai tersebut berasal dari Amerika Serikat.

"Setelah 50 hari mudah-mudahan nanti harga kedelai sudah Rp11 ribu per kilogram," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyinggung persiapan kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru 2023.

Ia meminta kerja sama dengan kepala daerah untuk menanggulangi apabila ada kenaikan harga.

"Kami ingin agar ketersediaannya ada dan harga terjangkau," katanya.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto mengungkapkan pemerintah akan menghitung ulang kebutuhan kedelai bagi perajin tahu tempe Indonesia setelah rakor terbatas dengan presiden.

"Memang dalam ratas itu kebutuhan nasional masih secara global, katakanlah 300 ribu atau 350 ribu ton tapi tentunya dalam hal ini nanti kami dari Kemendag bersama dengan Kementan dan para perajin menghitung berapa kebutuhan riil bagi perajin tahu tempe di Indonesia secara umum," ujarnya.

"Karena kami tidak bisa menghitung di lokal saja. Secepatnya akan dilakukan impor oleh Bulog," tambahnya.

Selain AS, kedelai juga akan dipasok dari Argentina.

Berdasarkan Informasi dari atase perdagangan, harga kedelai berpotensi turun pada akhir tahun setelah panen kedelai di sejumlah negara.

[Gambas:Video CNN]