waletslot

Bertarung di langit

Norma 100: Inovasi Kemnaker untuk Tingkatkan Kepatuhan Ketenagakerjaan******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berinovasi untuk memberikan pengawasan yang lebih efektif dan efisien terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan peluncuran fitur pemeriksaan norma ketenagakerjaan berbasis website, Norma 100, oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, di Jakarta, Selasa, (27/6).

Dalam sambutannya, Ida menekankan pentingnya reformasi pengawasan ketenagakerjaan serta perencanaan strategis yang tepat dalam bidang ini. Menurutnya, diperlukan inovasi dan pengembangan metode layanan pengawasan ketenagakerjaan yang mudah, murah dan menjangkau lebih banyak perusahaan.

"Pada prinsipnya metode Norma 100 ini memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk menilai tingkat kepatuhan dirinya sendiri terhadap pemenuhan norma ketenagakerjaan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam upaya mewujudkan tempat kerja yang layak dan berkeadilan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (27/6).

Hasil pengisian Norma 100 ini akan dituangkan dalam Laporan Hasil Verifikasi (LHV), sehingga dapat menunjukkan skor tingkat kepatuhan perusahaan terhadap pemenuhan norma ketenagakerjaan yang mudah dipahami. Jika perusahaan memperoleh skor antara 91 hingga 100, maka perusahaan tersebut akan diklasifikasikan sebagai Tingkat Kepatuhan Tinggi (Hijau).

Di sisi lain, perusahaan yang memperoleh skor antara 71 hingga 90 akan masuk dalam kategori Tingkat Kepatuhan Sedang (Kuning). Sementara, jika perusahaan memperoleh skor kurang dari 70, maka perusahaan tersebut akan dikategorikan sebagai Tingkat Kepatuhan Rendah (Merah).

Ida menekankan pentingnya memberikan reward atau insentif kepada perusahaan yang mematuhi norma-norma ketenagakerjaan, terutama yang berada dalam kategori Hijau.

"Sementara perusahaan yang memiliki tingkat kepatuhan dengan kategori Merah nantinya dapat dijadikan prioritas utama dalam pembinaan melalui sosialisasi, pendampingan maupun konsultasi sampai pada penyusunan program kepatuhan norma ketenagakerjaan dan K3 secara mandiri," jelas Ida.

Sementara itu dalam laporannya, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker & K3), Haiyani Rumondang, memaparkan pengembangan Norma 100 sejak 2022 merupakan upaya konkret untuk mencapai Indikator Kinerja Utama Kemnaker Tahun 2020-2024 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2021.

"Norma 100 sendiri telah diujicobakan di 6 perusahaan smelterterkemuka di Indonesia, dalam beberapa kali FGD tahun 2022 dengan diikuti lebih dari 50.000 perusahaan dan terakhir ujicoba Kerjasama dengan KADIN Indonesia," tutup Haiyani.

Ketakterbatasan Wisatawan

Yusuf Mansur Selamat dari Gugatan Rp98 Triliun******

Yusuf Mansur selamat dari gugatan membayar Rp98,7 triliun kepada Zaini Mustofa. Hal ini terjadi setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) hanya mengabulkan gugatan Zaini Mustofa terhadap Yusuf Mansur sebagian.

Dengan vonis itu, pengadilan hanya menghukum Yusuf Mansur membayar kerugian kepada penggugat sebesar Rp1,26 miliar secara tanggung renteng bersama tiga tergugat lainnya.

"Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar kerugian atau modal dan keuntungan yang seharusnya diperoleh kepada Penggugat sejumlah Rp1.264.240.000," bunyi putusan PN Jaksel, yang diketok hakim pada 13 Juni lalu.

Zaini Mustofa menggugat Yusuf Mansur sebesar Rp98,7 triliun ke PN Jaksel beberapa waktu lalu atas tuduhan ingkar janji atau wanprestasi. Gugatan didaftarkan oleh perorangan atas nama Zaini Mustofa dengan nomor perkara 28/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL.

Selain Yusuf Mansur, dalam gugatan yang didaftarkan pada 11 Januari 2022 tersebut, Zaini turut menuntut PT Adi Partner Perkasa (tergugat 1), Adiansyah (tergugat 2), BMT Darussalam Madani (tergugat 4), dan Yayasan Program Pembibitan Penghafal Al Qur'an Pondok Pesantren Tahfizh Daarul Qur'an (turut tergugat).

"Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tergugat I, II, III dan IV, ingkar janji (wanprestasi)," jelas petitum yang dilayangkan penggugat.

Zaini juga meminta agar pengadilan menyita jaminan berupa tanah milik Yusuf Mansur, beserta rumah di daerah Ketapang, Cipondoh, Banten.

"Tanah di atasnya berdiri bangunan ruko yang digunakan sebagai kantor Baitul Mal Wattamwil Darussalam Madai alasi BMT," imbuhnya.

Zaini dalam petitum gugatannya merinci gugatan berasal dari klaim kerugian material sebesar Rp98,61 triliun ditambah kerugian immaterial sebesar Rp100 miliar.

Sengketa perdata ini bermula saat Zaini Mustofa dan jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata mendengarkan ceramah Yusuf Mansur pada 2009. Selain berceramah, sang ustaz juga mempromosikan bisnis batu bara PT Partner Adiperkasa. Lokasi tambangnya ada di Kalimantan Selatan.

Di perusahaan itu, Yusuf Mansur menjabat komisaris utama. Dalam presentasinya, Yusuf Mansur sesumbar bahwa bisnis batu bara ini dapat mendulang cuan besar.

Merasa tergiur dan mempertimbangkan pribadi Yusuf Mansur sebagai tokoh agama yang dianggap tidak bakal culas, banyak jemaah yang tertarik berinvestasi. Salah satunya, Zaini Mustofa.

Ternyata, bisnisnya mandek. Uang investor pun menguap. Zaini pun melayangkan gugatan ke PN Jaksel.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Abadi

Transjakarta Masuk Bandara Soetta Hanya Khusus Karyawan******

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyebut Transjakarta ke Bandara Soekarno-Hatta hanya akan mengangkut karyawan, bukan masyarakat umum.

Kasubdit Pendanaan dan Pengawasan Angkutan BPTJ Ghoefron Koerniawan mengatakan Transjakarta akan menggelar uji coba terlebih dahulu pada Juli 2023. Namun, ia tak merinci kapan tanggal pasti dan berapa lama uji coba akan berlangsung.

Ghoefron menyebut rencana uji coba akan dilakukan satu rute saja, dari Kalideres, Jakarta Barat ke Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Jika respons saat uji coba baik, rute akan ditambah.

Ghoefron mengatakan biasanya penumpang ramai saat pagi. Kemudian, intensitas pengangkutan akan turun pada siang sebelum meningkat kembali di sore hari.

Lihat Juga : Anak Buah Bocorkan Pembisik Luhut di Balik Rencana Impor 3 KRL Baru

Namun, pola tersebut bisa saja berbeda. Semuanya tergantung shift kerja para karyawan bandara yang diangkut.

Di lain sisi, ia mengaku tidak bisa menjamin uji coba tersebut apakah bakal digratiskan. Ghoefron menyebut semuanya bergantung kepada Transjakarta.

"Ya karena uji coba mungkin sebagian ada yang tergantung kartu anggotanya. Itu nanti apakah Transjakarta mau menggratiskan kebijakan pengelola. Karena kalau terkait anggaran negara kan harus ada pertanggungjawabannya serupiah pun," tandas Ghoefron.

[Gambas:Video CNN]

Kontrak: Seratus pertempuran adalah raja

Ancaman Penumpang Terlantar di Balik Wacana Impor 3 Rangkaian KRL Baru******

Polemik pengadaan kereta commuter line (KRL) Jabodetabek terus bergulir. Setelah dibahas oleh para pemangku kepentingan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan akhirnya memastikan pemerintah bakalimportiga rangkaian (trainset) baru dari Jepang.

Semula, pemerintah berencana untuk mengimpor darurat 10 hingga 12 trainsetbekas dari Negeri Sakura tahun ini. Namun, dengan pernyataan Luhut tadi, wacana ini pun sirna.

Pengadaan KRL ini bisa dibilang penting. Pasalnya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) harus mempensiunkan 10 rangkaian pada tahun ini dan 16 rangkaian pada 2024.

Ia mengatakan keputusan impor KRL baru itu dilakukan karena pemerintah tak mungkin mengimpor KRL bekas Jepang. Pasalnya, impor KRL bekas berpotensi melanggar tiga aturan; peraturan presiden (perpres), aturan di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Meski begitu, Luhut mengaku proses impor tigatrainsetbaru tadi masih dalam progres. Ia pun berjanji bakal melakukan sesegera mungkin, tetapi rangkaian kereta tidak bisa tiba tahun ini.

"Ya enggak bisa! (impor tahun ini)," kata Luhut.

Ia pun mengaku tak masalah jika impor KRL baru itu baru bisa tiba di Tanah Air pada 2025 mendatang. Menurutnya, selama ini kondisi KRL dalam negeri masih aman.

Untuk menyiasati kekurangan KRL, kata Luhut, pemerintah akan memindahkan beberapa rangkaian dari rute yang tak terlalu padat ke rute yang membutuhkan.

Merespons pernyataan terbaru dari Luhut tersebut, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno balik mempertanyakan negara mana yang bersedia menjual hanya tiga rangkaian KRL saja.

Menurutnya, mengimpor KRL bukan seperti membeli gorengan yang tinggal comot.

"Mau enggak Jepang atau Korea produksi 3 trainset?Kan hitungannya mahal. Ini bukan gorengan yang bisa beli satu atau tiga," ucap Djoko kepada CNNIndonesia.com.

"Belum ada kan barangnya? Sudah pesan belum? Kalau gorengan kan ada yang jualan tinggal beli, kayak beli pisang goreng," sambungnya.

Kalaupun ada negara yang bersedia, Djoko mengultimatum pemerintah untuk mengucurkan subsidi tambahan alias Public Service Obligation(PSO). Pasalnya, pembelian KRL baru bakal membuat tarif membengkak.

Berdasarkan data yang ia kantongi, subsidi kereta api itu mencapai Rp3,3 triliun. Ini merupakan jumlah yang besar dibandingkan subsidi pada moda transportasi lain.

"Bung Luhut mungkin enggak tahu itu besaran subsidi, dia enggak tahu itu. Nanti kalau enggak, tarifnya tinggi, teriak masyarakatnya," imbuh Djoko.

Ia juga merinci dua pertimbangan utama yang memberatkan imbas putusan pembelian KRL baru. Pertama,besaran subsidi alias PSO yang digelontorkan pemerintah harus bertambah atau tarif KRL bakal naik.

Kedua,PT Kereta Api Indonesia (KAI) bakal makin terbebani secara keuangan. Sebab, kantong perusahaan pelat merah itu bobol demi nombok proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Dengan risiko ini, Djoko menilai opsi awal mengimpor KRL bekas dari Jepang cukup tepat karena pertimbangan harga yang lebih murah. Apalagi, saat ini negara tengah membutuhkan trainsetuntuk mengganti rangkaian yang bakal pensiun.

Ia mengingatkan jika jumlah KRL tak memenuhi kebutuhan masyarakat, maka penumpukan manusia dalam gerbong bisa kian parah. Jangan sampai ini terjadi dan berimbas pada keselamatan.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Risiko Ditanggung Penumpang

Dewa Bela Diri Yang Maha Tahu

JMFW 2024, Indonesia Tampilkan Produk Modest Fashion Unggulan******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meluncurkan Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2024 di Jakarta, Jumat (23/6). Acara ini mengangkat tema "Discover Indonesian Modest Fashion Excellence".

Melalui JMFW 2024, Zulkifli mengajak semua pihak dan buyer internasional melihat secara langsung modest fashion Indonesia yang luar biasa, baik dari sisi desain, keragaman corak, serta warna dan budaya yang melatarbelakangi.

"Penyelenggaraan JMFW tahun ini sekaligus merupakan salah satu program prioritas pemerintah sesuai dengan amanah Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan modest fashion Indonesia di kancah global," kata dikutip Senin (26/6).

"Selain itu, kegiatan ini diharapkan menjadi ajang jejaring kerja sama antara industri modest fashion dengan industri terkait di dalam dan luar negeri, serta tentunya dengan buyer internasional," tambahnya.

Menurut dia, visi mewujudkan Indonesia sebagai salah satu barometer modest fashion dunia dapat dicapai lebih cepat jika dilakukan bersama-sama dan didukung oleh para pemangku kepentingan (stakeholder).

Untuk itu, selain Kantor Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Kemendag juga menggandeng Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi; pelaku usaha; akademisi, serta media untuk berkolaborasi.

Zulkifli juga mengungkapkan, produk modest fashion merupakan salah satu sektor industri yang menjadi fokus pemerintah untuk didorong ekspor dan penguatan industrinya.

Pada 2022, produk modest fashion menyumbang 3,5 persen terhadap ekspor nonmigas Indonesia. Di tahun tersebut, ekspor produk modest fashion Indonesia tumbuh 12,6 persen dibanding tahun 2021.

Tren ekspor produk modest fashion selama lima tahun terakhir (2018-2022) juga tercatat positif 2,6 persen. Selain itu, konsumsi modest fashion dunia diproyeksikan meningkat 6,1 persen dalam lima tahun hingga mencapai US$ 375 miliar pada 2025.

Untuk meraih peluang ekspor modest fashion Indonesia ke pasar global, lanjut Zulkifli, Kemendag menggagas pelaksanaan JMFW sejak 2021. Hal ini merupakan wadah untuk mempromosikan modest fashion Indonesia dengan berkolaborasi bersama para pemangku kepentingan di sektor modest fashion.

"Saya optimis, dengan segala upaya yang kita lakukan bersama-sama ditunjang dengan potensi keragaman budaya, kearifan lokal, serta sumber daya manusia yang dimiliki,modest fashion Indonesia tidak hanya mampu menginspirasi dunia, tetapi juga dapat menguasai pasar global," kata Zulkifli.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Perdagangan, Juan Permata Adoe mengatakan, industri modest fashion memiliki multiplier effect dalam memajukan industri lainnya seperti industri kosmetik, obat-obatan, dan jamu. 

"Saat ini modest fashion Indonesia menempati peringkat ke-5. Ini harus kita tingkatkan lagi. Selain itu, kegiatan ini diharapkan akan terus berlanjut setiap tahunnya karena kami yakin kegiatan ini memberikan dampak positif bagi industri lainnya," ujar Juan.

Pada acara puncak, JMFW 2024 akan menampilkan rangkaian kegiatan seperti peragaan busana (trunk show), pameran dagang (trade show), dan penjajakan bisnis (business matching).

Peluncuran JMFW 2024 dimeriahkan dengan parade busana yang menampilkan karya 10 desainer yaitu Lisa Fitria, Danjyo Hiyoji, Kami., Buttonscarves, Nada Puspita, Aldrie, Artkea Bloom, Kursien Karzai, Brilianto, dan Ayu Dyah Andari.

Sebelumnya, JMFW 2023 menampilkan 144 desainer/jenama dengan lebih dari 1.000 koleksi. Pelaksanaan JMFW 2023 berhasil membukukan transaksi dagang sekitar Rp206,6 miliar dari 16 negara antara lain Malaysia, Spanyol, Yaman, Portugal, dan Nigeria.

Semangat bela diri saya adalah Pangu

Luhut Sebut Pemerintah Terpaksa Akan Memutihkan 3,3 Juta Hektare Lahan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah terpaksa akan memutihkan 3,3 juta hektare (ha) kebun sawityang berada di dalam kawasan hutan. Langkah tersebut mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). 

"Ya mau kita apakan lagi, masa mau kita copot ya kan nggak, logika kamu saja, ya kita putihkan. Terpaksa," kata Luhut saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Adapun pasal yang dipakai dari UU Cipta Kerja yang dimaksud Luhut adalah Pasal 110 A dan 110 B. Dalam beleid ini, perusahaan yang kegiatan usahanya sudah terbangun di wilayah hutan produksi, bisa mengajukan pelepasan atau pemutihan.

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Luhut mengingatkan tindakan ini dilakukan bukan berarti pemerintah mau berbaik hati. Tapi, ia ingin para pemilik lahan itu taat hukum.

Apalagi, lahan tersebut diduga milik perusahaan.

Lihat Juga : Menkeu Sebut Belanja APBN Rp714,6 T Separuhnya Dinikmati Orang Miskin

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segera melapor ke pemerintah lewat Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," ucapnya.

Ia juga mengatakan Satgas mengimbau agar pelaku usaha melakukan pelaporan mandiri atas kondisi lahan perkebunan disertai dengan bukti izin usaha yang dimiliki. Dalam waktu dekat Satgas akan memulai proses self reporting dari perusahaan, koperasi dan rakyat.

Lihat Juga : MTI Nilai Peremajaan 19 KRL Tak Ideal Imbas Pemerintah Banyak Omong

Untuk perusahaan, mereka diimbau melaporkan informasi tersebut melalui website SIPERIBUN sejak 3 Juli hingga 3 Agustus 2023. Sedangkan, dalam hal platform pelaporan koperasi dan rakyat akan diinformasikan kemudian.

Secara paralel, kata Luhut, Satgas juga akan melakukan sosialisasi tentang mekanisme pelaporan mandiri bagi para pelaku usaha lebih lanjut. Sosialisasi nantinya akan dilakukan pada 3 Juli hingga 3 Agustus 2023.

"Saya harap dengan satgas ini semua pelaku usaha bisa tertib dan berikan data sebenar-benarnya dan disiplin melaporkan kondisinya," tegas Luhut.

[Gambas:Video CNN]