maxwin x5000 229Jutaan kata 600557Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs slot paling gacor malam ini》
KKP Soal PP Sedimentasi Pasir Laut: Ini Bukan Rezim Penambangan******
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut bukan untuk membuka kembaliekspor pasir laut yang sempat dilarang.
Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi menegaskan tujuan utama aturan tersebut dirilis pemerintah bukan ekspor pasir, melainkan untuk melestarikan lingkungan laut.
"PP ini bukan rezim penambangan, tapi pembersihan sedimentasi dengan mengedepankan aspek ekologi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/5).
Dengan tujuan tersebut, Wahyu mengklaim pemerintah bakal memastikan proses pengambilan pasir yang dilakukan dari laut benar-benar memperhatikan kesehatan lingkungan laut, di mana alat yang digunakan harus ramah lingkungan.
Ia menambahkan untuk aturan teknis aturan ini sedang dibahas secara internal di KKP. Nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) KKP yang diharapkan segera dirilis.
Lihat Juga : |
"Hal-hal yang lebih detail dan teknis akan diatur dalam Peraturan Menteri KP," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.
Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, ia memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.
Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.
Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, antara lain:
a. Reklamasi di dalam negeri;
b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;
c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau
d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri ESDM atau gubernur.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)Wamenkominfo ungkap langkah tangani WNI terlibat sindikat judi online******
Ia mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk melacak jejak para pekerja yang direkrut oleh sindikat judi online yang berbasis di negara-negara seperti Kamboja dan Myanmar.
"Kami sudah bekerja sama dengan banyak pihak, dengan Bareskrim Polri melacak soal pekerja-pekerja Indonesia yang direkrut oleh mafia judi online yang berbasis di Kamboja dan Myanmar dan negara lain," kata Nezar di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Kemenkominfo telusuri dugaan situs judi online terdaftar PSE
Baca juga: Kemenkominfo tegaskan komitmen berantas praktik judi online
Upaya lainnya adalah menjalin komunikasi dengan pemerintah setempat di negara-negara tersebut. Namun, Nezar mengatakan terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, seperti perbedaan peraturan terkait judi antara Indonesia dan negara-negara tersebut.
Judi online di Indonesia, kata dia, merupakan hal yang ilegal, sementara di negara tersebut judi online adalah praktik yang legal. Meskipun demikian, pihaknya terus berupaya untuk mengantisipasi dan menangani masalah ini dengan sebaik mungkin.
"Jadi ada perbedaan peraturan. Tapi kita coba antisipasi jalurnya. Kami sudah menghubungi pihak-pihak terkait lah untuk meredam yang namanya judi online ini, setidaknya kita tidak jadi sasaran terus menerus dicecar oleh program yang berbasiskan judi online," pungkas dia.
Menurut temuan pemerintah, saat ini pengembang judi online pada umumnya tidak berdomisili di Indonesia, tetapi di negara tetangga seperti Kamboja dan Myanmar.
Menurut Nezar, dalam siaran pers, Senin (1/4), pelaku judi online dari luar negeri melakukan rekrutmen dan menjadikan warga negara Indonesia sebagai penggerak judi online.
"Banyak anak-anak Indonesia main ke Kamboja dan Myanmar dengan ekspektasi tadinya bekerja di perusahaan developer game, ternyata sampai di sana mereka diminta bikin game yang di online (judi online) dan itu ribuan. Sampai di sana baru tahu kalau ternyata kerjaannya adalah itu," kata Nezar.
Baca juga: Perkuat literasi finansial digital agar terhindar jeratan judi online
Baca juga: Kemlu: jumlah WNI bekerja di judi daring Kamboja bertambah pesat
Baca juga: Kemenkominfo panggil X ke Indonesia bahas penanganan judi online
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024
Label:angka jitu nevada hari ini、bobol situs slot、pinjol umur 20
Terkait:ktv togel slot gacor、tajir77、kastoto、cara keluar dari kredivo、sakti55、asentogel、halubet76、slot yang pasti menang、32 togel、situs judi slot online terpercaya 2022
bab terbaru:situs judi slot online gampang menang(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan resmi memimpin satuan tugas percepatan perolehan tanah dan investasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Hal itu diatur dalam Keputusan Presiden RI nomor 14 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di Ibu Kota Nusantara. Beleid itu diteken Presiden Joko Widodo pada 13 Juni 2023 lalu.
Adapun tugas satgas tersebut sebagaimana yang diatur dalam Kepres 14/2023 yaitu;
Kedua,menentukan langkah-langkah strategis dan terobosan yang diperlukan untuk percepatan perolehan tanah dan investasi di IKN.
Ketiga,menetapkan langkah-langkah percepatan perolehan tanah dan investasi di IKN.
Keempat,meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan antar kementerian/lembaga dalam percepatan perolehan tanah dan investasi di IKN.
Kelima,memfasilitasi kemudahan berusaha di IKN.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Luhut sebagai ketua satuan tugas khusus untuk mempercepat realisasi investasi di IKN Nusantara. Ini melengkapi seabrek jabatan yang sudah diembankan Jokowi ke Luhut.
"Dibentuk juga timtask forcekhusus yang diketuai Menko Marves Pak Luhut yang akan mengkoordinir interdept(antar kementerian) dan juga semua lembaga terkait sehingga proses percepatan investasi di IKN dapat berjalan lebih baik dan efisien lagi," kata Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/5).
Bambang menambahkan pemerintah juga membentuk tim task force di bidang pertanahan. Hal ini dilakukan agar persoalan tanah yang ditawarkan ke investor dapat jelas sehingga investor bisa merumuskan rencana bisnis yang lebih tajam.
Luhut menjadi tokoh yang kerap dipercaya oleh Jokowi di masa pemerintahannya selama ini.
Lihat Juga :![]() |
Hal itu tampak dari seabrek jabatan yang diamanahkan Jokowi kepadanya sepanjang masa pemerintahannya, baik di periode pertama (2014-2019) maupun kedua (2019-2024). Saking dipercayanya Luhut oleh Jokowi, tak heran netizen Indonesia sempat menjuluki mantan elite Kopassus itu sebagai menteri segala urusan.
Kini pada periode pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, jabatan utama Luhut adalah Menko Bidang Maritim dan Investasi di dalam kabinet. Namun, Ia juga dipercaya Jokowi untuk merangkap sejumlah posisi penting lainnya.
Posisi itu antara lain; Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) pada Juli 2020 lalu, koordinator PPKM Jawa-Bali, Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional dan ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
[Gambas:Video CNN]
Direktur Jenderal Penyelenggaraan HajiDan Umrah(PHU) Kementerian Agama(Kemenag) Hilman Latief mengusulkan tambahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp288 miliar untuk kuota tambahan calon haji reguler 1444 H/2023.
Hilman menjelaskan dana itu nantinya diambil dari nilai manfaat untuk kebutuhan biaya kuota tambahan sebanyak 7.360 jemaah haji reguler.
"Demi memenuhi prinsip keadilan jemaah haji, kebutuhan biaya untuk kuota tambahan 7.360 diambilkan dari nilai manfaat, sehingga kami melakukan penyesuaian usulan anggaran kuota tambahan jemaah haji reguler yang semula Rp 313,37 miliar untuk 8.000 jemaah menjadi Rp 288,31 miliar untuk 7.360 jemaah haji reguler," kata Hilman dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks MPR/DPR, Senayan Jakarta, Senin (22/5).
Hilman menyampaikan kuota haji reguler tambahan itu akan diisi oleh 5.765 calon jemaah haji cadangan yang sudah melakukan pelunasan, namun belum memperoleh kuota.
Sementara untuk sisa kuota tambahan yang belum digunakan sebanyak 1.595 akan dibagikan berdasarkan daftar tunggu di masing-masing provinsi.
Merespons itu, Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi menerima penjelasan Kemenag tentang usulan tambahan BPIH sebesar Rp288 miliar untuk kuota haji tambahan.
"Komisi VIII DPR RI meminta BPKH untuk mengkaji dan menghitung secara cermat ketersediaan nilai manfaat yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan tambahan kuota haji reguler sebagaimana poin kesatu," kata Ashabul saat membacakan kesimpulan rapat.
Ashabul juga meminta BPKH memenuhi kebutuhan kuota tambahan Jemaah Haji reguler sebanyak 7.360 jemaah.
"Dengan memperhatikan keberlangsungan keuangan haji di masa yang akan datang," kata dia.
Ashabul juga mengatakan Komisi VIII DPR dan Kemenag menyepakati kebijakan kegiatan manasik haji bagi jemaah kuota reguler tambahan. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 2 kali di tingkat Kabupaten/Kota dan 3 kali di tingkat KUA dengan pertimbangan waktu pemberangkatan jemaah yang semakin dekat.
[Gambas:Video CNN]
Menhub Budi Karya SumadimengatakanPelabuhan Merak menjadi salah satu titik krusial selama arus mudikdan balik Lebaran 2024.
Ia mengatakan pihaknya telah mengantisipasi penumpukan penumpang terutama yang belum memiliki tiket tapi sudah masuk sekitar pelabuhan. Salah satunya dengan melarang pemudik masuk area pelabuhan jika belum memiliki tiket.
"Orang tidak boleh masuk kalau belum ada tiket. Mereka harus beli tiket online, ferizy namanya," katanya saat pelepasan tim mudik CNN Indonesia di Gedung Transmedia, Jakarta, Selasa (2/4).
"Nanti ada screening di kilometer sebelumnya," katanya.
Selain Pelabuhan Merak, titik krusial lainnya adalah Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) dan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.
Karena itu untuk mengurangi penumpukan pemudik, Budi mengimbau agar masyarakat mudik lebih awal.
Budi mengatakan tiket moda transportasi umum seperti bus dan kereta api saat ini masih tersedia sehingga masyarakat bisa mudik saat ini. Ia juga mengimbau pemudik tidak menggunakan motor karena berbahaya.
Lihat Juga :Profil Robert Bonosusatya, Pengusaha Terseret Dugaan Korupsi Timah |
Apalagi, katanya, 70 persen kecelakaan lalu lintas terjadi pada pengendara motor.
"Kemudian silahkan gunakan mudik gratis yang disediakan banyak pihak," imbuhnya.
Kementerian Perhubungan memperkirakan puncak arus mudik Lebaran 2024 akan terjadi pada H-2 atau Senin, (8/4). Prediksi itu dibuat berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan.
Budi mengatakan puncak mudik itu terjadi seiring dimulainya cuti bersama. Ia mengatakan pada puncak itu setidaknya 26,6 juta orang akan mudik.
Potensi itu mencapai 13,7 persen dari total pergerakan 193,6 juta orang di Indonesia yang melakukan pergerakan selama musim mudik Lebaran 2024 nanti.
Sementara itu untuk arus balik, Budi memperkirakan akan jatuh pada H+3 atau Minggu (14/4) dengan potensi pergerakan mencapai 41 juta orang.
[Gambas:Video CNN]
Proyek pengembangan Kawasan Ekonomi Pariwisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) ternyata meninggalkan utang sebesar Rp4,6 triliun. Utangtersebut terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang sebanyak Rp3,4 triliun.
Akibat kondisi ini, holding BUMN pariwisata InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,19 triliun kepada pemerintah lantaran kesulitan membayar utang tersebut.
Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan dari total Rp1,19 triliun PMN yang diajukan, sebesar Rp1,05 triliun akan digunakan untuk membayar utang pengembangan kawasan pariwisata terpadu itu.
Menurut Dony, PMN adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang jangka pendek proyek yang juga mencakup sirkuit balap motor itu. Sedangkan untuk utang jangka panjang, pihaknya akan mencari cara lain untuk melunasinya.
Selain membayar sebagian utang, suntikan PMN rencananya digunakan untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur sebesar Rp143 miliar. Salah satunya untuk pembangunan convention center.
"Total PMN yang kami ajukan sebesar Rp143 miliar dari total pengembangan yang dilakukan sendiri oleh korporasi sebesar Rp1,7 triliun. Ditambah dengan investasi yang kami raih dari KEK Sanur ini Rp1 miliar," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024
《situs slot paling gacor malam ini》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,kodok erek erekHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs slot paling gacor malam ini》bab terbaru。