matahitam

Pemanggil Loli-ku

jam gacor sugar rush

Komisi II DPR punya semangat sama dengan MK soal putusan ambang batas******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pihaknya mempunyai semangat yang sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK), yang telah memutuskan perlu adanya perubahan ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurutnya Komisi II DPR pada tahun 2019 pun telah mengajukan inisiatif terhadap Undang-Undang tersebut demi penyempurnaan sistem pemilu. Salah satu penyempurnaannya, kata dia, yakni terkait ambang batas parlemen atau parliamentary treshold(PT). "Buat saya, apa yang diputuskan oleh MK tersebut sama dengan semangat yang ada di Komisi II DPR RI," kata Ahmad Doli saat dihubungi di Jakarta, Jumat. Dia mengatakan bahwa perubahan itu nantinya harus melalui kajian sehingga penetapan besaran PT memiliki dasar. Selain itu, dia menilai perubahan ambang batas itu dapat mengurangi suara terbuang dalam pemilu. Selain itu, menurutnya MK pun menegaskan bahwa perubahan itu perlu dilakukan dengan pembuatan undang-undang sebelum Pemilu 2029 dilaksanakan. Pembuatan undang-undang itu, kata dia, juga perlu memasukkan pertimbangan penyederhanaan partai politik. "Artinya DPR dan pemerintah harus melakukan revisi atau penyempurnaan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017," kata dia. Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo di Jakarta, Kamis (29/2). MK memutuskan, norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Baca juga: Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Tawarikh Tirus

jekpot88

Eddie Howe tepis kabar Nagelsmann akan tukangi Newcastle******

Jakarta (ANTARA) - Manajer Newcastle United Eddie Howe menegaskan masa depannya di Newcastle yang tengah kesulitan adalah berada di tangannya sendiri dan menepis laporan yang menyebutkan pelatih asal Jerman, Julian Nagelsmann, akan mengisi jabatan Howe.

The Magpies bakal menjalani pertandingan Liga Premier esok Sabtu melawan Wolves dengan bekal peringkat 10 dalam klasemen liga. Itu posisi yang jauh dari level musim lalu yang finis dalam posisi empat besar.

Sebuah laporan dari Jerman menyebutkan Newcastle bisa saja mengalihkan perhatian kepada mantan pelatih Bayern Muenchen itu jika mereka memutuskan tak lagi memakai Howe pada akhir musim ini.

Ketika ditanya tentang rumor itu, Howe menjawab, "sebenarnya, hal itu tak mempengaruhi saya. Masa depan saya ditentukan oleh apa yang saya lakukan, bukan oleh orang lain."

Howe membawa dampak besar di St James’ Park sejak ditunjuk melatih Newcastle pada November 2021, hanya beberapa pekan setelah klub itu diakuisisi Saudi. Newcastle tak pernah meraih trofi utama sejak 1969.

Baca juga: Eddie Howe ingin Newcastle bangkit di Piala FA

Howe menyelamatkan Newcastle dari degradasi dan kemudian mendalangi perjalanan ke final Piala Liga musim lalu, yang juga mengamankan kualifikasi Liga Champions.

Namun mereka tersingkir dari kompetisi elite Eropa itu lebih awal dan kesulitan tampil konsisten di liga, dengan hanya menyisakan Piala FA sebagai peluang meraih trofi, dan itu pun harus menghadapi juara bertahan Manchester City.

"Terserah saya untuk terus membuktikan (diri saya sendiri),” kata Howe. "Saya tahu kualitas saya."

"Saya tidak bisa mengendalikan apa yang ditulis orang dan spekulasi apa yang ada. Saya tak mau terlibat di dalamnya," kata Howe.

Howe mengakui Newcastle “kehabisan waktu” untuk menyelamatkan musim mereka untuk finis masuk zona kompetisi Eropa.

"Saya rasa kami tak boleh kehilangan terlalu banyak poin, baik itu di kandang, maupun tandang," pungkas Howe.

Baca juga: Fabian Schar perpanjang kontrak di Newcastle sampai 2025

Pewarta: Jafar M Sidik
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024

One Piece: Rasul Laut

tabel angsuran kredivo

Bos BPKP Sebut Banyak Proyek Pemerintah Tak Pertimbangkan Risiko******

Jakarta, CNN Indonesia--

Bos Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengklaim banyak proyek kementerian/lembaga (K/L) yang tak mempertimbangkan risiko untuk masyarakat terdampak.

"Kerjaan kami di BPKP ini memang melihat risiko karena auditnya berbasis risiko. Istilah kami itu kan melihat mana titik-titik rawan yang risiko ada fraud, tapi kalau K/L itu kalau bikin program itu biasanya tidak mempertimbangkan risiko," katanya dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).

"Misal, dia membangun waduk di daerah. Ini kan katakanlah tujuannya untuk pengairan sampai sawah-sawah. Ini kadang gak dihitung, dia bikin waduk saja, padahal ada saluran premier dan tersier yang bukan bagian APBN. Sebagian (dana) daerah dan desa, itu seringkali tidak dihitung," sambung Ateh.

Hadir pula Komite MRPN yang diketuai Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan wakilnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta beranggotakan Menteri BUMN Erick Thohir hingga Menpan RB Abdullah Azwar Anas.

Ateh mengatakan BPKP memang tidak masuk dalam susunan kepengurusan Komite MRPN yang pengarahnya merupakan para menteri koordinator (menko). Ia menyebut tugas pihaknya sebagai pembina.

"Itu BPKP berperan karena punya pengalaman lebih lama, kita sebagai pembina sehingga ada sertifikasi-sertifikasi K/L dan BUMN. Kita melakukan itu dan itu kita awasi penyelenggaraannya," jelas Ateh.

"Ini banyak sekali proyek seperti itu karena kementerian masing-masing hanya memikirkan bagiannya masing-masing. Kalau kementerian lain tidak buat secara seksama, biasanya manfaatnya (yang dirasakan masyarakat) akan jadi lama," tambahnya.

Bos BPKP itu merinci beberapa fokus Komite MRPN yang dihasilkan dalam rapat pertama pada Selasa (30/1). Ada peningkatan produksi pangan nasional, penurunan angka kemiskinan, penurunan stunting, percepatan transisi energi, pembangunan pariwisata, dan pengelolaan sampah.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Pelukis Buku One Piece

pandahoky

Kemenkominfo jelaskan skema penanganan sengketa di Publisher Rights******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan skema penanganan sengketa yang mungkin terjadi antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital saat Peraturan Presiden Publisher Rights mulai berlaku.

Secara umum, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights, sengketa antara platform digital dan perusahaan pers diusahakan bisa diselesaikan lewat penanganan komite pengawas independen yang dibentuk oleh Dewan Pers. 

"Jadi, karena Perpres ini tidak ada sanksinya maka semangat Perpres ini ialah mencari jalan keluar lewat kesepakatan," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat.

Baca juga: Kemenkominfo tegaskan kreator konten tak terimbas "Publisher Rights"

Apabila sengketa tidak bisa diselesaikan dengan mediasi yang dilakukan komite pengawas yang memiliki payung hukum Perpres Publisher Rights, Usman mengatakan perusahaan platform digital maupun perusahaan pers bisa memproses sengketa itu menggunakan aturan lainnya yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi.

Dia mencontohkan beberapa regulasi yang bisa digunakan seperti Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bisa diajukan ke Pengadilan Niaga. Ada juga UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian yang bisa diajukan untuk penyelesaiannya dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

"Jadi, misalnya tidak ada kesepakatan, ya bisa di bawa ke BANI atau lewat aturan yang lebih tinggi. Tapi, mudah-mudahan hal itu tidak terjadi. Ini kami hanya siapkan exit strategy (langkah strategis)-nya," kata Usman.

Meski begitu, Usman menyakini kehadiran komite independen sebagai pengawas aturan Publisher Rights yang dibesut oleh Dewan Pers sebenarnya sudah cukup. Apalagi dalam pembentukannya kolaborasi dan diskusi dengan berbagai kepentingan telah dilakukan dengan intens sehingga diharapkan aturan ini dapat dijalankan tanpa kendala berarti.

Komite pengawas independen untuk Publisher Rights itu ditargetkan sudah selesai terbentuk sebelum Agustus 2024 sesuai dengan ketentuan dari Pasal 19 agar pengawasan kerja sama platform digital dan perusahaan pers bisa optimal.

Baca juga: Dewan Pers nilai Perpres "Publisher Rights" jawaban konten berkualitas

Baca juga: Perpres "Publisher Rights" dan asa berkembangnya jurnalisme bermutu

​​​​​​​Baca juga: Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

Fajar Gelap Naruto

pola slot zeus gacor hari ini

Melihat Urgensi Impor KRL Baru yang Mendadak dari China******

Jakarta, CNN Indonesia--

China kembali menikung Jepang di proyek pengadaan kereta di Indonesia. Usai proyek kereta cepat, kini Beijing kembali sukses menggolkanimpor KRL baru senilai Rp783 miliar.

KAI Commuter resmi membeli tiga rangkaian KRL baru dengan tipe KCI-SFC120-V dari perusahaan China, CRRC Sifang Co., Ltd pada Rabu (31/1).

"Pengadaan sarana KRL baru ini merupakan pemenuhan atas jumlah sarana KRL sesuai dengan kebutuhan pelayanan pengguna Commuter Line Jabodetabek 2024-2025, yang sudah mencapai hampir 1 juta pengguna per harinya," ungkap Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto melalui keterangan resmi.

Adapun seluruh pembiayaan pengadaan tersebut berasal dari pinjaman KAI Commuter,shareholder loandari PT KAI, dan bantuan dari Pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

Ia mengungkapkan pengadaan KRL ini dilakukan untuk penambahan kapasitas angkut pengguna dan replacementkereta yang akan diretrofit oleh PT INKA.

Menurutnya, sarana KRL yang sudah memasuki masa peremajaan secara bertahap akan terus dilakukan penggantiannya dengan proses retrofit. Hal ini untuk menjaga kebutuhan operasional layanan Commuter Line Jabodetabek dengan target 1,2 juta pengguna per hari pada 2025.

KAI Commuter juga memprediksi pertumbuhan volume pengguna Commuter Line Jabodetabek sebesar 4 persen per tahun atau bertambah sebanyak 16,98 juta pengguna setiap tahunnya.

Lihat Juga : China Kembali Tikung Jepang, Kali Ini di Proyek Impor KRL Baru Rp783 M

Pengadaan tiga rangkaian KRL baru ini sebenarnya sudah ramai dibicarakan sejak tahun lalu. Saat itu, KAI Commuter mengungkapkan impor bekas yang berasal dari Jepang dan baru bisa tiba di Tanah Air pada 2024.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan mulai Juli 2023 pihaknya melakukan asesmen administrasi, teknis, dan negosiasi dengan pabrikan Jepang. Meski demikian, ia belum membocorkan dari pabrikan mana KRL itu akan dibeli.

Kala itu, Anne menargetkan pada Agustus-September 2023, tanda tangan kontrak untuk impor KRL bisa dilakukan. Kemudian, dalam 14 bulan hingga 15 bulan setelahnya akan dilakukan proses produksi, pengiriman, hingga sertifikasi kereta untuk siap dipakai.

Namun rencana impor tersebut mental setelah ditolak Luhut. Menurutnya, impor KRL bekas itu tak dilakukan karena berpotensi melanggar tiga aturan yaitu peraturan presiden (Perpres), aturan di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan. Untuk memenuhi kebutuhan armada, pemerintah akan mengimpor KRL baru.

Lihat Juga : Ekonom UGM Kritik Jokowi Getol Bagi-bagi Bansos: Lazimnya oleh Menteri

Seorang sumber CNNIndonesia.com yang mengetahui soal rencana impor KRL mengatakan ada dugaan sikut-sikutan antara China dengan Jepang di balik kisruh rencana impor KRL bekas.

China mengancam akan menahan gelontoran pinjaman untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) jika Indonesia ngotot mengimpor KRL bekas dari Jepang.

"Dilema kalau ambil dari Jepang, China (CDB) katanya enggak mau kasih pinjaman utang buat proyek KCJB," kata sumber tersebut.

Namun, pernyataan sumber tersebut dibantah Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto.

Lihat Juga : Mengenal PT TSI, Produsen Rokok SIN yang Buat Ustaz Solmed Kaya Raya

Ia mengatakan setiap keputusan yang diambil pemerintah terkait impor KRL bekas dari Jepang dilandaskan pada kehati-hatian pemerintah. Pemerintah tidak ingin kasus korupsi impor KRL bekas Jepang yang pernah terjadi pada 2006-2007 lalu terulang lagi.

"Tidak ada, tidak ada (sikut-sikutan). Tidak ada hubungannya, saya jamin tidak ada (sikut-sikutan) itu. Kita kan hanya hati-hati impor KRL bekas ini karena dulu sempat ada kasus. Kami tidak mau ini terulang," katanya.

China sebelumnya juga pernah menikung Jepang di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang kini bernama Whoosh. Awalnya, Jepang yang akan menggarap proyek ini namun batal di tengah jalan. Setelahnya, China masuk.

Pada 2020, Luhut mengaku ditugasi Presiden Jokowi untuk melobi China agar mau mendanai proyek kereta cepat tersebut.

Lihat Juga : BPKP Buka Suara soal KCI Pilih Impor KRL China Ketimbang Jepang

"Presiden perintahkan saya untuk pergi ketemu Tiongkok. Kita lihat kalau mereka setuju dan prinsipnya setuju bagaimana kita," kata Luhut.

Lantas apa urgensi pemerintah mendadak impor KRL baru dari China dan bukan dari Jepang?

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang berpendapat seharusnya pemerintah tetap mengimpor KRL dari Jepang ketimbang dari China.

Pasalnya, Indonesia sudah terbiasa dengan KRL buatan Jepang. Penggunaan produk baru dari negara lain tentu akan memakan waktu lama untuk perkenalan hingga perawatannya.

Lihat Juga : Sri Mulyani: Orang Lebih Silau dengan Pembangunan karena Gunting Pita

"Karena kita sudah terbiasa dengan KRL buatan Jepang. Masinisnya buatan Jepang, operator sarananya juga buatan Jepang, pemeliharaannya pun juga terbiasa dengan buatan Jepang. Ini ada produk baru, tentunya ada waktu untuk pengenalan produk lagi, perawatan lagi, jadi membutuhkan ekstra waktu," kata Deddy kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/2).

Untuk masalah kredibilitas, Deddy menganjurkan pemerintah memilih kereta dari Jepang. Dari segi harga pun, menurut dia, kereta milik Jepang jauh lebih murah.

"Kereta Jepang harganya pun lebih murah daripada kereta China. Kalau kita breakdown, harga (China) sekitar Rp21 miliar. Kalau buatan Jepang mungkin jauh lebih murah. MRT dulu fase 1 sekitar Rp12 miliar. Makanya, jauh lebih murah sebetulnya," jelas dia.

Namun, Deddy tak memungkiri bahwa kereta produksi China juga tak kalah baik dari Jepang. Buktinya, lanjut dia, kereta cepat Whoosh Jakarta-Bandung yang juga diimpor dari China hingga kini berjalan lancar.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pertimbangan Harga

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

Negara Liliput dunia nyata

ceri388

PLN UIP Sulawesi klaim TKDN capai 74 persen ******

Makassar (ANTARA) - Setelah tiga infrastrukur ketenagalistrikaan mulai diujicobakan beroperasi, PLN yang membawahi Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi mengklaim sudah mencapai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 74 persen.

"PLN sukses bangun tiga gardu dan jaringan listrik tegangan tinggi di Sulteng, TKDN kini sudah mencapai 74 persen," kata General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi, Josua Simanungkalit dalam.keterangan persnya di Makassar, Jumat.

Ketiga proyek kelistrikan itu adalah Gardu Induk (GI) bertegangan 150 kilo volt (kV) yang terletak di Kecamatan Palu Utara, GI 150 kV di Kecamatan Sindue dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) bertegangan 150 kV sepanjang 24,8 kilometer sirkuit (kms) yang terbentang dari kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala sampai dengan Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Ketiga proyek strategis nasional (PSN) tersebut sudah dialiri tegangan listrik perdana untuk selanjutnya mulai beroperasi.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengimbuhkan, keberhasilan ini menjadi wujud komitmen pihaknya dalam mendukung program pemerintah dalam menggenjot hilirisasi industri smelter, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu, dan juga bagi pertumbuhan perekonomian di Sulawesi Tengah.

Dia mengatakan, listrik merupakan jantungnya perekonomian di Indonesia, keberhasilan _energize_ ini sangat penting khususnya dalam mendukung Pemerintah dalam menggenjot hilirisasi industri smelter, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu, sekaligus mendorong roda perekonomian di Sulawesi Tengah.

Sementara itu Josua mengatakan, pembangunan jaringan ini berhasil terealisasi dengan TKDN sebesar 74 persen. Keberadaan ketiga infrastruktur ini akan berfungsi untuk menyalurkan daya listrik dari pembangkit listrik Palu 3 berkapasitas 2x50 megawatt (MW) yang direncanakan beroperasi di tahun ini.

“Jaringan yang telah berhasil dirampungkan akan berkontribusi dalam menyalurkan daya dari Pembangkit Listrik Palu 3 kepada masyarakat sekaligus industri yang ada di Sulawesi Tengah. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah mendukung kelancaran pekerjaan ini,” ujar Josua.

Dirinya menambahkan, pekerjaan ini merupakan lanjutan dari pembangunan GI dan SUTT 150kV Tawaeli – Talise yang telah beroperasi lebih dulu pada bulan Januari 2024.

Josua menjelaskan, pihaknya akan terus menyelesaikan jalur transmisi lainnya guna mewujudkan sistem interkoneksi kelistrikan dari Sulawesi Tengah ke arah Gorontalo.

“Selanjutnya kami akan menyelesaikan jalur transmisi ini sampai dengan Gardu Induk 150kV Tambu di Kabupaten Donggala, di mana pembangunan ini menjadi bagian dari rencana interkoneksi sistem kelistrikan Sulawesi Tengah ke arah Gorontalo ke depannya,” pungkas Josua.

Baca juga: Kurangi Impor dan Gairahkan Ekonomi Nasional, Ini Gebrakan PLN Bangun Ekosistem Industri Lokal
Baca juga: Berhasil Realisasi TKDN di Atas Target, Menko Airlangga Terus Dukung PLN Serap Produk Dalam Negeri
Baca juga: PLN UIP Sulawesi dorong capaian TKDN untuk infrastruktur KEK Likupang
 

Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024