live judi88

Anak perempuan sah itu tidak bermoral

Belanja di Shopee Kini Kena Biaya Tambahan Jasa Layanan Rp1.000******

Platform belanja online, Shopee mengenakan biaya tambahan untuk jasa layanan sebesar Rp1.000 untuk setiap transaksi produk fisik melalui situs maupun aplikasi Shopee. Biaya layanan berlaku mulai Minggu (23/10).

Biaya layanan diberlakukan untuk mengembangkan teknologi demi meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan.

"Mulai tanggal 23 Oktober 2022 pukul 00.00 WIB, Shopee menerapkan biaya layananan untuk mengembangkan teknologi kami agar dapat melayani pelanggan dengan lebih baik lagi" tulis Shopee dikutip dari website resminya, Senin (24/10).

Biaya layanan tidak berlaku untuk transaksi produk digital seperti keuangan, zakat, dan donasi. Namun biaya layanan berlaku untuk produk digital yang disertakan dalam pembelian produk fisik.

"Biaya layanan sudah termasuk biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku," tulis Shopee.

Shopee menjelaskan jika pesanan dalam transaksi dibatalkan atau dana dikembalikan secara penuh, maka biaya layanan juga akan dikembalikan.

[Gambas:Video CNN]

Kemudian jika pesanan dalam transaksi dibatalkan atau dana dikembalikan sebagian maka biaya layanan akan dikembalikan secara prorata.

Sebelum Shopee, Tokopedia lebih dulu mengenakan biaya tambahan untuk jasa aplikasi dan jasa layanan masing-masing Rp1.000 untuk setiap transaksi.

Biaya jasa aplikasi itu mereka tegaskan hanya berlaku untuk pembelian produk barang saja dan tidak berlaku untuk transaksi pembelian produk keuangan, produk digital, topAds, zakat dan donasi, kecuali transaksi pembulatan e-gold donasi atau pulsa yang disertakan dalam pembelian fisik.

"Biaya layanan berbeda dan terpisah dari biaya jasa aplikasi. Biaya jasa aplikasi dikenakan untuk semua metode pembayaran," tulis Tokopedia dikutip dari website resminya, Kamis (4/8).

Istri bertemu saingan: Pemilik keuangan, kamu telah tertipu

Dirut Krakatau Steel Silmy Karim Daftar Sebagai Calon Dirjen Imigrasi******

Direktur Utama Krakatau SteelSilmy Karim mendaftar sebagai Direktur Jenderal ImigrasiKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hal itu diketahui dari Pengumuman Nomor: SEK-KP.03.03-704 tentang Hasil Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kemenkumham Tahun 2022.

Mengutip CNBC, Silmy menjadi satu dari 30 peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Direktur Jenderal bagi kalangan non-PNS. Surat itu ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi yang juga Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komisaris Jenderal Polisi Andap Budhi Revianto pada 18 Oktober 2022.

CNNIndonesia.comtelah menghungi Silmy Karim terkait hal tersebut, namun yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

Silmy Karim menjadi sebagai Dirut Krakatau Steel sejak 2018. Ia awalnya dikenal sebagai profesional muda yang berkecimpung dalam bidang pertahanan dan industri pertahanan.

Ia sempat menjadi sorotan setelah diusir oleh DPR dalam rapat dengar pendapat pada Februari lalu. Sebelum pengusiran terjadi, Komisi VII membahas soal proyek Blast Furnace yang dilaksanakan Krakatau Steel.

Wakil Ketua Komisi VII Bambang Haryadi yang memimpin jalannya rapat berdebat dengan Silmy Karim soal proyek Blast Furnace.

Pabrik Blast Furnace dihentikan tapi satu sisi ingin memperkuat produksi dalam negeri, ini jangan maling teriak maling," ujar pimpinan Komisi VII.

Penggunaan istilah maling itupun menimbulkan reaksi dari Silmy. Ia mempertanyakan maksud Bambang menggunakan istilah itu.

"Maksud maling bagaimana?," katanya.

Mendapat pertanyaan tersebut, Bambang langsung menunjukkan dugaan kasus pemalsuan SNI yang diduga dilakukan oleh pengusaha Kimin Tanoto. Kasus itu katanya sempat ditangani Polda Metro Jaya.

"Kalau dengan cara-cara begini, kasus baja yang ada di Polda Metro, sampai sekarang mana. Kami minta penjelasannya. Itu salah satu anggota anda. Namanya Kimin Tanoto," sebut Bambang.

Silmy kemudian menyangkal dan mengatakan bahwa ia tidak bisa memberi penjelasan karena ia hadir sebagai Dirut Karakatau Steel.

Pertanyaan itu pun memantik reaksi dari Bambang. Ia menganggap Silmy tak menghargai DPR.

"Ada teknis persidangan, Anda tidak pernah bisa menghargai komisi, Anda keluar," katanya.

Mendapat pengusiran tersebut, Silmy langsung berkata," kalau memang harus keluar ya kita keluar," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Raja yang Terlahir Kembali untuk Semua Orang

Perbaikan Jalan di Karo Rampung 2023, Akses Pariwisata Makin Mudah******

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menggelontorkan dana sebesar Rp114,8 miliar untuk perbaikan jalan di Kabupaten Karo tahun depan. Proyek tersebut ditargetkan bisa membuat akses ke wilayah pariwisata tersebut semakin mudah.

"Saya meminta agar tahun depan selesai. Kami telah berdiskusi bersama PUPR, Bina Marga dan Konstruksi, PT SMJ untuk inventarisasi masalah," kata Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting saat menyambangi Jalan Besar Tiga Jumpa di Desa Sukanalu, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, Jumat (21/10).

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, saat pelebaran jalan, beberapa ruas jalan akan melewati sebagian lahan warga. Tak hanya itu, proses pelebaran maupun pembangunan drainase juga akan menggeser beberapa tiang listrik milik PLN dan internet miliki perusahaan negeri dan swasta.

Dalam kesempatan itu, Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Jalan dan Jembatan (UPTJJ) Dinas Binamarga dan Binakonstruksi, Sartono Sitepu mengatakan, sampai saat ini, pihaknya tidak menemukan kendala berarti di lapangan.

"Target kita seiring dengan yang disampaikan oleh Pak Baskami Ginting proyek ini rampung pada 2023," imbuhnya.

Di lain pihak, Direktur Operasional PT SMJ, Baluh, selaku kontraktor mengungkapkan, jalan yang dibangun yakni Simpang Tongkoh-Simpang Sinaman (5 Km), jalur alternatif Medan-Berastagi (12,67 Km) dan Kuta Rakyat- Batas Kabupaten Langkat.

"Selain itu juga sedang berjalan pekerjaan drainase sepanjang 4 km di ruas Kabanjahe- Kutarakyat, kami akan selesaikan mudah-mudahan sesuai target," tambahnya.

Sementara itu, Bebas Tarigan, warga Desa Sukajulu Kecamatan Barusjahe mengatakan, para warga siap membantu pemerintah hingga pelaksanaan proyek tersebut rampung. Selain jalan, warga juga menginginkan segera diselesaikannya pembangunan drainase.

"Kalau hujan, air tergenang sampai ke tengah jalan karena saluran air kita belum berfungsi dengan baik. Kami berharap segera proyek ini selesai," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kapan saya menjadi tak terkalahkan?

Nasib Insentif Kendaraan Listrik Ada di Tangan Luhut dan Sri Mulyani******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan pembahasan mengenai insentif kendaraan listrikada di tangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Suharto mengatakan pihaknya menunggu arahan setelah ada keputusan nilai insentif dari Sri Mulyani dan Luhut.

Sembari menunggu pembahasan kedua menteri tersebut, pihaknya bertugas menyiapkan infrastruktur serta sertifikasi kendaraan listrik.

Menurutnya, saat ini pembahasan mengenai insentif kendaraan listrik tengah dikaji oleh Kementerian Keuangan beserta kementerian lainnya. Suharto mengatakan ada banyak pertimbangan yang dilakukan sebelum memberikan insentif tersebut.

Misalnya, komponen kendaraan apakah masih diimpor dan berapa kandungannya. Kemudian pertimbangan terkait biaya dan pajak impor.

"Kan pembahasan gitu-gitu bukan di kami, ada di kementerian lain, terutama kementerian keuangan soal insentif ini," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah tengah menyiapkan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik. Kemungkinan anggarannya akan dialihkan dari subsidi BBM.

"Kita bersama-sama sedang berdiskusi dengan Kemenkeu diupayakan ada subsidi. Pada saat konversi itu ada subsidi terutama pertama kali tentu untuk kendaraan motor. Baik yang punya K/L maupun masyarakat," ujar Budi dalam konferensi pers tentang Konversi Motor Listrik di Kementerian ESDM, Senin (19/9).

[Gambas:Video CNN]

Era masa depan dalam budidaya makhluk abadi

Hunian Pekerja Konstruksi IKN Bakal 'Disulap' Jadi Kantor Bersama******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkap hunian pekerja konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bisa dijadikan sebagai kantor bersama.

Seluruh pekerja, mulai dari staf hingga manajer kontraktor, termasuk juga konsultan tinggal jadi satu di hunian tersebut, sehingga akan lebih mudah berkoordinasi.

"Selain untuk hunian, bisa juga untuk kantor bersama. Tidak usah di tempat lain agar terkoordinir dengan rapi," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, dilansir Antara, Minggu (23/10).

Selain infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Kementerian PUPR juga tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Sepaku Semoi untuk menyediakan air baku di kawasan IKN berkapasitas 2.000 liter/detik dan Kota Balikpapan sebesar 500 liter/detik.

Bendungan ini juga diproyeksikan sebagai infrastruktur pengendali banjir kawasan IKN sebesar 55 persen.

Kemudian juga intake Sungai Sepaku untuk menyediakan air baku kawasan IKN berkapasitas 3000 liter/detik.IntakeSungai Sepaku berkonsep Bendung Obermeyer dengan panjang 117,8 meter.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR memprioritaskan penggunaan teknologi modular karya anak bangsa untuk pembangunan hunian pekerja konstruksi IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Dalam rangka dukungan pembangunan IKN, Kementerian PUPR berencana membangun rumah susun (rusun) untuk hunian pekerja konstruksi di IKN yang akan menampung minimal 15.600 tenaga kerja.

Proyek ini merupakan kegiatan tahun jamak (multiyears contract atau MYC) 2022-2023 yang diharapkan secara fungsional dapat diselesaikan sebelum akhir 2022.

[Gambas:Video CNN]

Agen Perjalanan Xuanjie

Philips Bakal PHK 4.000 Pekerja Buntut Penarikan Ventilator dari Pasar******

Philips akan memutuskan hubungan kerja (PHK) terhadap 5 persen tenaga kerjanya atau sekitar 4.000 pekerjaan buntut penarikan ventilatordan peralatan medisnya dari pasaran.

Pasalnya, perusahaan yang bermarkas di Belanda ini mencatat kerugian sekitar 30 miliar euro sejak insiden penarikan 5,5 juta ventilator dari pasaran pada Juni 2021 lalu.

Sebanyak 4.000 pekerjaan yang akan dipangkas sebagai upaya perusahaan untuk merampingkan organisasinya. PHK ini akan terdampak pada pekerja Philips di seluruh negara operasional.

"Prioritas langsung saya adalah meningkatkan eksekusi, sehingga kami dapat mulai membangun kembali kepercayaan pasien, konsumen, dan pelanggan," tutur Jakobs dalam sebuah pertanyaan seperti dilansir Reuters, Senin (24/10).

"Ini (kebijakan PHK) merupakan keputusan yang sulit. Tetapi, perlu untuk segera diambil. Kami akan mengurangi tenaga kerja sekitar 4.000 pekerjaan secara global. Dan hal ini bukan lah hal yang enteng," terang dia melanjutkan.

Philips tercatat mempekerjakan 78.000 orang pada tahun lalu di seluruh dunia. Sekitar 5 persen di antaranya akan menerima pil pahit, yaitu PHK.

Kebijakan PHK oleh perseroan akan menelan biaya sekitar 300 juta euro atau setara US5,41 juta pada kuartal keempat.

Pada kuartal ketiga tahun ini, Philips menyebut pendapatan yang disesuaikan sebelum bunga, pajak, dan amortisasi (EBITA) anjlok 60 persen menjadi hanya 209 juta euro.

Penjualan turun 6 persen menjadi hanya 4,3 miliar euro karena Philips menghadapi masalah kekurangan pasokan jauh lebih besar dari yang diperkirakan.

Diperkirakan, masalah pasokan akan terus membebani penjualan pada bulan-bulan berikutnya sampai akhir tahun nanti.

[Gambas:Video CNN]