jakarta 4d paito

syarat pinjol kredivo 403Jutaan kata 253591Orang-orang telah membaca serialisasi

《jakarta 4d paito》

Tito belum tahu kabar pelantikan Hadi Tjahjanto jadi Menko Polhukam******

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tito Karnavian mengaku belum tahu terkait kabar Hadi Tjahjanto bakal dilantik menjadi Menko Polhukam definitif.

“Saya belum tahu. Belum, saya belum dapat (kabar),” kata Tito menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 2024 di Jakarta, Selasa.

Namun begitu, Tito yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) itu menjelaskan bahwa dirinya diberi tugas oleh Presiden Joko Widodo sebagai Plt. Menko Polhukam hingga pejabat definitif dilantik.

“Kalau misalnya Pak Presiden sudah punya pejabat definitif, berarti tugas saya sebagai Plt. selesai. Saya tetap melaksanakan tugas sebagai Mendagri,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendengar adanya isu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto segera dilantik sebagai Menko Polhukam.

"Isunya demikian," kata Sahroni dalam pesan singkat yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa.

Sahroni mendengar isu Presiden RI Joko Widodo akan melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam definitif pada hari Rabu (21/2).

Jika benar kabar tersebut, kata politikus Partai NasDem itu, Presiden sudah tepat memilih Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam, jabatan yang sebelumnya diemban oleh Mahfud Md.

"Kalau benar, Presiden sangat tepat memilih beliau jadi Menko Polhukam," kata Sahroni.

Hadi Tjahjanto merupakan mantan Panglima TNI yang dilantik pada tahun 2017 menggantikan Gatot Nurmantyo. Sebelum diangkat sebagai Panglima TNI, Hadi juga merupakan Kepala Staf TNI AU periode 2017—2018.

Presiden sebelumnya menunjuk Mendagri Tito Karnavian sebagai Plt Menko Polhukam menggantikan Mahfud Md. yang menyatakan mengundurkan diri di tengah pencalonannya sebagai wakil presiden di Pilpres 2024.

Penunjukan itu disampaikan Presiden dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20/P Tahun 2024 yang ditandatangani di Jakarta, Jumat (2/2). Keppres itu juga berisi tentang pemberhentian dengan hormat Mahfud Md.

Sebagaimana isi keppres tersebut, Tito Karnavian akan menjadi Plt. Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif.
Baca juga: Mahfud sebut Hadi Tjahjanto sosok yang baik
Baca juga: Sahroni dengar isu Hadi Tjahjanto akan dilantik jadi Menko Polhukam
Baca juga: Presiden sebut Menko Polhukam definitif dari kalangan non-parpol

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

BPJS Kesehatan: Lebih dari 626 ribu petugas pemilu akses layanan JKN******

BPJS Kesehatan juga mencatat sebanyak 895.458 kunjungan petugas pemilu di fasilitas kesehatan

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat sebanyak 626.731 petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah mengakses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sepanjang 10 Januari -17 Februari 2024.

BPJS Kesehatan juga mencatat sebanyak 895.458 kunjungan petugas pemilu di fasilitas kesehatan, terdiri atas 626.429 kunjungan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 269.019 di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta terdapat sejumlah 6.825.951 petugas pemilu telah menjalani skrining riwayat kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu mengatakan sebanyak 398.155 (5,83 persen) petugas pemilu yang berisiko penyakit dan 6.427.796 (94,17 persen) petugas pemilu yang tidak berisiko penyakit dari seluruh petugas pemilu.

Dari jumlah petugas Pemilu yang berisiko sakit, dia menjelaskan terdapat total 79.010 orang petugas pemilu yang dilayani di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, dengan total jumlah kunjungan 125.693 orang.

Adapun rinciannya sebanyak 50.596 orang petugas pemilu yang dilayani di FKTP dengan jumlah kunjungan sebanyak 69.004 kali, dan 28.414 petugas pemilu yang dilayani di FKRTL dengan jumlah kunjungan sebanyak 56.689 kali.

Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan pantau layanan i-Care JKN di RSIY PDHI 

Sebagian petugas pemilu yang berisiko itu mengunjungi FKRTL sebagai tindak lanjut atas hasil skrining riwayat kesehatan yang telah mereka ikuti sebelum menjalankan tugasnya.

Skrining riwayat kesehatan merupakan salah satu manfaat promotif dan preventif bagi petugas pemilu yang sudah menjadi peserta Program JKN. Gunanya, untuk mengetahui potensi risiko penyakit kronis sedini mungkin sehingga dapat ditindaklanjuti segera oleh FKTP agar kondisinya tidak bertambah parah, ucap Rizzky.

Ia mengatakan bahwa kebijakan mengenai skrining riwayat kesehatan bagi petugas pemilu ini sudah diatur dalam surat edaran bersama (SEB) antara Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan BPJS Kesehatan yang dikoordinir oleh Kantor Staf Presiden (KSP), terkait pelaksanaan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Meskipun hasil skrining riwayat kesehatan sejumlah petugas pemilu tidak bermasalah, sambungnya, tetap ada sebagian dari mereka yang mengunjungi fasilitas kesehatan karena penyebab yang bervariasi.

Baca juga: BPJS Kesehatan jamin layanan kesehatan petugas Pemilu yang sakit

Rizzky menegaskan petugas pemilu yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN aktif bisa mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

Selanjutnya, fasilitas kesehatan memberikan tindakan medis sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan petugas Pemilu tersebut, selama petugas yang bersangkutan mengikuti prosedur yang berlaku, serta tindakan medis yang diberikan fasilitas kesehatan sesuai dengan indikasi medis, maka biayanya dijamin oleh BPJS Kesehatan.

"Yang penting, harap diingat bahwa ada beberapa hal yang perlu dipenuhi supaya pelayanan kesehatannya dijamin BPJS Kesehatan. Pastikan sudah terdaftar sebagai peserta JKN dan status kepesertaannya aktif," katanya.

Lalu, ikuti prosedur yang berlaku saat berobat, misalnya melalui FKTP terlebih dulu untuk berobat. Jika perlu penanganan lebih lanjut, yang bersangkutan akan dirujuk ke rumah sakit. Dalam kondisi darurat, yang bersangkutan bisa pergi ke rumah sakit tanpa perlu surat rujukan, tutur Rizzky.

Baca juga: Puluhan KPPS meninggal dunia dapat santunan BPJS Ketenagakerjaan
Baca juga: KPPS yang tertimpa musibah ditanggung BPJS Ketenagakerjaan

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Jokowi apresiasi reformasi internal Mahkamah Agung******

Saya memperoleh laporan bahwa pada tahun 2023 MA berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menyambut baik reformasi internal yang dijalankan Mahkamah Agung (MA) untuk menegakkan prinsip hukum yang menjamin adanya supremasi hukum (rule of law) dan pemerintahan yang baik guna meningkatkan kinerja pengadilan secara berkelanjutan.

Dalam hal ini, Presiden menegaskan pentingnya kualitas sumber daya manusia (SDM) hakim yang mencakup integritas, profesionalisme, serta kepekaan terhadap rasa keadilan masyarakat dan perkembangan zaman, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Oleh karena itu, kata Jokowi ketika menyampaikan sambutan dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan MA Tahun 2023 di Jakarta, Selasa, inovasi harus menjadi bagian dari reformasi bukan hanya dengan mengadopsi teknologi baru, melainkan juga perspektif dan sensitivitas dalam menyelesaikan perkara hukum. Misalnya, penerapan sistem restorative justice sebagai terobosan penyelesaian perkara.

Jokowi menyampaikan apresiasi pemerintah atas inovasi-inovasi MA dalam mendorong percepatan transformasi hukum melalui peningkatan penggunaan sisteme-courtdan pengembangan decision spot system (DSS) berbasis kecerdasan buatan yang akan mempermudah konsistensi putusan merujuk pada putusan adil yang ada sebelumnya.

Rakyat Indonesia juga disebutnya mengapresiasi komitmen keterbukaan publik yang diterapkan MA, dengan lebih dari 22.000 putusan sudah dipublikasikan dalam direktori putusan yang bisa diakses oleh publik.

"Saya memperoleh laporan bahwa pada tahun 2023 MA berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara. Ini perkembangan yang sangat-sangat bagus," kata Presiden.

Meskipun demikian, lanjut Jokowi,  bukan hanya kuantitas putusan yang penting, yang paling utama adalah kualitas putusan bahwa putusan pengadilan harus memberikan rasa keadilan, memberikan kepastian hukum, dan mendukung pembangunan bangsa dan negara menuju Indonesia maju.

Selain memberikan rasa keadilan, Presiden berharap reformasi sistem internal MA bisa membantu menyelamatkan aset negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama, dan membawa Indonesia naik menjadi negara berpenghasilan tinggi.

Presiden menyampaikan terima kasih pada MA yang terus bekerja keras membenahi diri, terus melakukan reformasi menjadi bagian penting bagi penguatan rule of lawsdan good governance.

"Harapan masyarakat pada lembaga peradilan makin tinggi, masyarakat menuntut jaminan keadilan, masyarakat makin kritis terhadap proses peradilan, dan makin terbuka menyampaikan penilaiannya," ucap Presiden Jokowi.

Baca juga: Jokowi minta wartawan tanyakan soal oposisi kepada PDI Perjuangan
Baca juga: Jokowi sebut pertemuan dengan Surya Paloh untuk jadi "jembatan"

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：situs gacor terpercaya 2023、situs slot gacor resmi 2022、daftar situs slot online

Terkait：we77 situs slot、slot gacor 4d gampang menang、trik slot orang dalam、wahana138、slot yakin maxwin、cara setting akun slot gacor、cepat dapat uang banyak、rollingan、hal yang bisa menghasilkan uang、tenor kredito

---

---

bab terbaru：mayatogel（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08