slot game terbaik

ugdewa slot gacor 566Jutaan kata 218721Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot game terbaik》

Bawaslu imbau warga tak ciptakan konflik jelang pemungutan suara******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengimbau masyarakat tidak menciptakan konflik menjelang hari pemungutan suara pasangan calon presiden-calon wakil presiden dan anggota legislatif pada 14 Februari 2024.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta setiap orang dapat menjaga iklim politik tetap kondusif sehingga aktivitas yang dapat mengganggu itu sebaiknya dihindari.

“Hal-hal yang bisa menimbulkan konflik dan lain-lain, lebih baik dihindarkan, karena sekarang menjelang pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut,” kata Bagja menjawab pertanyaan wartawan soal film dokumenter “Dirty Vote” saat jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu.

Terkait kritik yang ditujukan ke Bawaslu dalam film itu, Bagja mempersilakan masukan-masukan itu ditujukan kepada lembaga yang saat ini dia pimpin.

“Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu silakan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu selama kami melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata dia.

Menurut Bagja, Bawaslu RI dan jajaran pengawas pemilu di daerah sejauh ini telah melakukan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, dia menyerahkan penilaian atas kinerja Bawaslu itu sepenuhnya kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, silakan kritik kami. Proses sedang berjalan, kami tidak ingin proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun, pada titik ini Bawaslu sudah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tetapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silakan. Kami tidak bisa meng-drive(mengendalikan, red.) perspektif masyarakat,” kata Bagja.

Dia pun menghormati kebebasan berpendapat yang menjadi hak setiap warga negara. “Apa yang diungkapkan oleh teman-teman adalah hak yang dilindungi konstitusi, demikian juga hak dan tugas Bawaslu dijamin, diatur oleh undang-undang,” kata Ketua Bawaslu RI.

Film dokumenter “Dirty Vote” pada Minggu siang dirilis oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube. Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.

Tiga pakar itu secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu. Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu. Alhasil menurut mereka, tidak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.

Dalam waktu kurang lebih 8 jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat satu juta lebih orang dan dan disukai oleh 117.000 lebih pengguna YouTube.

Baca juga: Bawaslu sebut tujuh indikator kerawanan paling banyak terjadi di TPS
Baca juga: Bawaslu soal film Dirty Vote: Silakan kritik, kami bekerja sesuai UU
Baca juga: Bawaslu sebut ada surat suara tak sampai ke WNI di Malaysia

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Menag ajak pelajar gunakan hak pilih sesuai hati nurani******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengajak pelajar yang sudah bisa ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum (Pemilu) untuk menggunakan hak pilihnya dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden sesuai hati nurani mereka.  

"Nah kita dorong ini agar pemilih-pemilih muda ini tidak memilih untuk Golput atau tidak datang (ke TPS)," ujar Menag Yaqut seusai gelar doa bersama dengan pelajar di Jakarta, Senin.  

Kepada pelajar, Yaqut berpesan bahwa Pemilu merupakan momentum lima tahun sekali yang akan menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan. Maka dari itu, keterlibatan mereka amat sangat dibutuhkan.   

Sementara terkait doa bersama, Yaqut berharap penyelenggaraan Pemilu dapat berlangsung dengan damai, jujur, adil, dan menghasilkan pemimpin yang mencintai rakyatnya.

"Sehingga dalam lima tahun depan ketika pemimpin yang terpilih nanti memegang kekuasaan, mereka bisa berlaku adil dan baik kepada rakyatnya," kata dia.

Sebelumnya, ribuan pelajar dan pemuda lintas agama menegaskan komitmennya untuk menggunakan hak suara pada Pemilihan Umum, 14 Februari 2024. Mereka juga mendoakan pemilu tahun ini berjalan dengan damai.

Penegasan ini ini menjadi bagian dari deklarasi yang dibacakan para pemuda lintas agama dalam ‘Pemilove, Doa Bersama untuk Pemilu Damai’, yang berlangsung di Jakarta.

Dalam deklarasi itu, para pemuda bertekad untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum yang jujur, adil, rahasia, serta damai dan penuh cinta kasih.

Kegiatan yang diinisiasi Kementerian Agama ini diikuti kurang lebih 3.000 peserta, terdiri atas para remaja, pelajar, mahasiswa, dan santri.

Hadir juga, para pemuda perwakilan organisasi kepemudaan lintas iman, serta para tokoh pimpinan organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan dari enam agama di Indonesia.

Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki mengatakan kesuksesan pemilu 2024 antara lain ditentukan oleh tingkat partisipasi para pemilih pemula.

Maka dari itu, perlu upaya agar para pemilih muda melek politik kebangsaan. Indonesia akan memasuki fase bonus demografi dan pemuda menjadi andalan yang diharapkan.

"Pemilu bertepatan hari kasih sayang. Di hari kasih sayang, kita menyatakan cinta dengan tinta. Dengan hadir di tiap TPS tempat kita terdaftar sebagai pemilih. Tinta yang menandakan kita menjadi bagian yang sudah menyukseskan pemilu 2024, sekaligus menjadi bukti cinta kita kepada negara," ujarnya.

Baca juga: Kemenag bersama pelajar gelar doa bersama untuk kelancaran Pemilu

Baca juga: Parisada Hindu Dharma Indonesia gelar doa bersama pemilu damai 

Baca juga: Menag: Perayaan Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili momentum refleksi diri

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Puskepi: Revisi Aturan PLTS Atap jaga tarif listrik terjangkau******

Tarif listrik pasti terkendali karena dikontrol oleh negara

Jakarta (ANTARA) - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menilai persetujuan Presiden Joko Widodo terkait revisi aturan main penggunaan PLTS Atap merupakan keberpihakan negara dalam menjaga keterjangkauan tarif listrik.

"Persetujuan atas revisi Permen ESDM No 26/2021 tentang PLTS Atap tersebut, lanjutnya, sangat bagus karena telah mengembalikan kedaulatan energi, terutama soal tarif ketenagalistrikan di Tanah Air.

"Tarif listrik pasti terkendali karena dikontrol oleh negara," katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Pengendalian tarif listrik oleh negara tersebut, tambahnya, karena pasal terkait dengan jual-beli (ekspor-impor) kelebihan daya PLTS Atap ke jaringan dan transmisi milik negara telah dihapus.

Dengan tidak adanya klausul jual-beli tersebut, menurut dia, maka negara lebih mudah menentukan tarif listrik yang terjangkau bagi masyarakat.

"Negara akan lebih mudah menentukan tarif karena daya yang dialirkan adalah daya hasil pembangkitan yang dikelola oleh negara tanpa campur tangan swasta," ujarnya.

Sofyano memastikan, negara tidak akan membiarkan tarif listrik menjadi mahal hanya karena campur tangan swasta atau dalam hal ini pengusaha PLTS Atap.

"Di sini negara hadir dan saya nilai berpihak kepada masyarakat kecil. Rata-rata yang mampu memasang PLTS Atap adalah orang dengan golongan ekonomi menengah ke atas," katanya.

Selain itu, katanya, keuangan negara akan terbebani jika aturan tersebut tidak direvisi. Keuangan negara akan tergerus saat harus membeli listrik dari PLTS atap.

Namun dengan adanya revisi yang sudah disetujui presiden, menurut dia, klausul jual beli listrik antara pemilik PLTS atap dengan negara dihapus.

Revisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 26 tahun 2021 mengenai Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang Terhubung ke Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum tersebut, tetap memberikan izin bagi masyarakat konsumen Rumah Tangga dan industri untuk menggunakan listrik yang dihasilkan oleh PLTS Atap sesuai dengan syarat yang berlaku.

"Negara tetap membolehkan masyarakat membangun PLTS Atap, namun hanya untuk penggunaan secara pribadi. Tidak untuk diperjualbelikan," katanya.

Kemudahan lain, pengguna PLTS Atap juga masih bisa menikmati listrik dengan menggunakan jaringan listrik milik PLN.

Pada kesempatan itu, Sofyano juga menyatakan Pemerintah perlu cermat terhadap konsep power wheeling yang direncanakan untuk dimasukkan ke dalam rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).

Menurut dia penerapan skema ini juga dapat menjadi beban baik bagi masyarakat maupun pemerintah jika dijalankan.

"Terutama untuk penetapan tarif listrik yang harus terjangkau bagi masyarakat. Negara akan susah mengendalikan tarif listrik jika ada power wheeling," katanya.

Baca juga: YLKI: Revisi aturan PLTS Atap merupakan "win-win solution"
Baca juga: IRESS: Revisi PLTS Atap tegaskan pemerintah ciptakan keadilan energi

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：link pola gacor、kredivo pinjaman tunai、pelarian angka

Terkait：persyaratan kredit hp di akulaku、slot deposit pulsa 5000 tanpa potongan indosat、erek erek ikan lele、kaisar88 baru、xtra slot gacor、angka jitu akurat hk malam ini、doraplay88 slot、daftar judi slot online terpercaya、winn88、menang8

---

---

bab terbaru：live99 slot（2024-07-10）

Perbarui waktu：2024-07-10