petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

slot hari

web slot terpercaya 350Jutaan kata 615628Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot hari》

Menko Polhukam: Ikuti mekanisme Bawaslu dan MK jika ingin gugat pemilu******

Menko Polhukam: Ikuti mekanisme Bawaslu dan MK jika ingin gugat pemilu
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menjawab pertanyaan wartawan usai mengadakan pertemuan tertutup dengan mantan Menko Polhukam Mahfud Md di Jakarta, Kamis (22/2/2024). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto meminta seluruh pihak yang ingin melaporkan pelanggaran atau gugatan pemilihan umum untuk mengikuti mekanisme di Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi.

"Apabila ada dugaan kecurangan, tentunya akan dilakukan sesuai dengan mekanisme Bawaslu dan MK. Ikuti mekanisme itu," kata Hadi saat ditemui di kantor Persatuan Gereja Indonesia (PGI) di Salemba, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Hadi, sampai saat ini mekanisme di Bawaslu dan MK merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk menangani sengketa pemilu.

Ia tidak menyarankan masyarakat menggunakan cara lain, terlebih yang berujung pada aksi anarkis dan intimidasi dalam menggugat hasil pemilu.

Hadi pun mengakui sejauh ini sudah ada beberapa laporan pelanggaran pemilu yang masuk ke Bawaslu RI.

Baca juga: Bawaslu ingatkan masyarakat lapor bila temukan pelanggaran pemilu

Selama proses di Bawaslu berjalan, Hadi beserta jajarannya akan memastikan kondisi keamanan dan suhu politik tetap kondusif.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan lembaganya menerima sebanyak 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu 2024.

Data tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dan terbagi menjadi berbagai jenis pelanggaran.

"Dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2).

Baca juga: Bawaslu RI terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024

Bagja melanjutkan sebanyak 482 laporan dan 541 temuan telah diregistrasi, sedangkan 104 temuan lainnya belum diregistrasi.

"Kemudian hasil penanganan pelanggaran, 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran, 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda menyebut salah satu tren dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran administrasi.

Herwyn mengatakan pelanggaran administrasi yang terjadi, termasuk kampanye di luar masa kampanye, verifikasi faktual ke pusat partai politik, video media sosial, ataupun kode etik.

"Untuk tren pidana pemilu itu, pertama, dia terkait dengan pasal 521, kemudian 523 tentang politik uang, kemudian pasal 490, 491, 494, dan 493 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum)," kata Herwyn.

Baca juga: Polri sebut selama 2024 terima 322 laporan pelanggaran pidana pemilu

Dia menjelaskan tren dugaan pelanggaran pemilu meliputi pemalsuan dokumen pada masa kampanye atau menjelang hari pemungutan suara yang berkaitan dengan politik uang.

Dua tren pelanggaran itu masih ditangani oleh Bawaslu ataupun pihak kepolisian dan kejaksaan.

"Kemudian tren yang lain itu, pertama, terkait dengan netralitas ASN. Kemudian juga tentang ketentuan Pasal 283 terkait dengan kepala daerah yang melanggar ketentuan Pasal 283 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7/2017," ujarnya.

Temuan dan laporan yang diterima Bawaslu itu belum termasuk dengan pelanggaran administrasi tentang penyebab pemungutan suara ulang di sejumlah daerah.

Baca juga: Bawaslu: Tidak ada yang namanya kecurangan, yang ada pelanggaran
Baca juga: Migrant CARE laporkan dugaan pelanggaran Uya Kuya ke Bawaslu RI

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Tembok SPBU di Tebet roboh tewaskan tiga orang******

Tembok SPBU di Tebet roboh tewaskan tiga orang
Tembok SPBU Pertamina Tebet di Jalan Prof. Dr. Soepomo, Tebet Barat, Jakarta Selatan, roboh pada Minggu siang (21/1/2024). ANTARA/HO-Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan/pri.
Jakarta (ANTARA) - Tembok sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Prof Dr Soepomo, Tebet Barat, Jakarta Selatan, roboh pada Minggu siang mengakibatkan tiga orang tewas.

Tiga orang itu merupakan satu keluarga yang terdiri atas bapak, ibu dan anak. Selain itu satu orang menderita luka.

Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Kasudin Gulkarmat) Jakarta Selatan, Syamsul Huda mengatakan, korban bernama Sumedi Riyanto (80) dan Thio Tjnnio (74) yang merupakan suami-istri serta anak mereka bernama Ami Kusuma Dewi (35).

"Korban adalah suami-istri yang berjualan di pinggiran tembok. Anaknya sedang berkunjung ke warung tersebut bersama cucunya yang selamat," kata Syamsul saat dikonfirmasi.

Syamsul menjelaskan bahwa tembok SPBU diketahui sudah retak. Kemudian adanya angin kencang mengakibatkan tembok roboh menimpa warung milik Samedi dan Thio yang berada tepat di sebelahnya.

Baca juga: Tembok bekas pabrik mebel ambruk timpa tiga rumah di Duren Sawit
Baca juga: Lima saksi diperiksa Polsek Cengkareng terkait tembok gudang roboh

Saat kejadian itu, Ami kebetulan sedang berkunjung ke warung milik orang tuanya. Dia datang bersama anaknya, Muhammad Fabian berusia 8 tahun.

Berdasarkan laporan sementara Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Fabian selamat namun mengalami luka berat. Ia pun dibawa ke RSCM untuk mendapatkan perawatan.

Sedangkan tiga korban meninggal dunia sudah dibawa ke RSCM untuk dilakukan otopsi, dimandikan dan dimakamkan di TPU Menteng Pulo.

Selain warung kecil milik korban, tembok berukuran 30x6 meter yang roboh tersebut juga berdampak pada tiang listrik.

Lokasi kejadian sedang disterilisasi ​​​​​untuk dilakukan penyelidikan Tim Inafis Kepolisian.

Baca juga: Tembok pembatas sungai roboh, rumah warga di Ciracas terendam banjir
Baca juga: Polisi selidiki robohnya tembok yang tewaskan pekerja bangunan
 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:link terpercaya slot

Perbarui waktu:2024-07-12

Daftar bab terbaru
jos55
boga88
betbery
gongbola
bunga kredivo 30 hari
bet10ribu
slot dapat saldo dana
77lucks
situs baru rilis gacor
Daftar isi semua bab
Bab 1 menang besar slot
Bab 2 slot temple pg soft
Bab 3 pinjol tenor 7 hari
Bab 4 promo gojek gosend
Bab 5 berlian888
Bab 6 game slot gacor pagi ini
Bab 7 cara daftar kredivo agar tidak ditolak
Bab 8 slot menang menang
Bab 9 menangjudi
Bab 10 erek erek copet
Bab 11 cara pinjam uang di doku
Bab 12 area188
Bab 13 dana cepat cair
Bab 14 gerakan99
Bab 15 slot langsung maxwin
Bab 16 agen slot gacor
Bab 17 gacor slot138 login
Bab 18 pinjam dana di kredivo
Bab 19 horas88
Bab 20 rtp hantuslot
Klik untuk melihattersembunyi di tengah2958bab
fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Obat besar

slot robot hoki
Polri tetapkan 7 anggota PPLN Kuala Lumpur sebagai tersangka
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro saat memberikan keterangan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/aa.
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan tujuh anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai tersangka dugaan tindak pidana Pemilu terkait penambahan jumlah pemilih. "Ada tujuh tersangka," kata Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, di Jakarta, Kamis. Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan gelar perkara pada Rabu (28/2) di Ruang Rapat Subdit IV DIttipidum. Adapun penyidikan kasus ini sudah dilakukan sejak penyidik menerima laporan polisi dengan nomor:LP/B/60/II/SPKT Bareskrim Polri, tanggal 20 Februari 2024 dengan pelapor Rizky Al Farizie. Dari laporan polisi tersebut diterbitkan surat perintah Kabareskrim Nomor: Sprin/1635/II/RES.1.24./2024/ Bareskrim, tanggal 28 Februari 2024. Hasil gelar perkara ditemukan adanya dugaan tindak pidana berupa dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya daftar pemilih tetap dan/atau dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih yang terjadi dalam kurun waktu sekitar tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan sekarang. Pelanggaran ini melanggar ketentuan dalam Pasal 545 dan/atau Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang terjadi di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia. "Sesuai fakta-fakta yang ditemukan dalam gelar perkara, enam tersangka diduga menambah atau mengurangi daftar pemilih. Satu tersangka diduga sengaja memalsukan data dan daftar pemilih," kata Djuhandhani. Adapun bentuk perbuatan hukum yang dilakukan para tersangka memalsukan data dan daftar pemilih. Diketahui bahwa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) KPU RI untuk pemilih di Kuala Lumpur adalah sejumlah 493.856, dan yang telah dilakukan Coklit oleh Pantarlih hanya sebanyak 64.148. "Namun PPLN Kuala Lumpur telah menetapkan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kuala Lumpur tidak sesuai ketentuan," katanya. Berdasarkan Berita Acara Nomor: 007/PP.05.1.BA/078/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat PPLN Kuala Lumpur Jumlah 491.152 pemilih. Kemudian, berdasarkan Berita Acara Nomor: 008/PP.05.1.BA/078/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat PPLN Kuala Lumpur, berjumlah 442.526 pemilih.PPLN Kuala Lumpur juga menetapkan data pemilih Berita Acara Nomor : 009/PP/05. I-BA/078/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat PPLN Kuala Lumpur, berjumlah 447.258 pemilih.
Djuhandhani mengatakan daftar pemilih tetap dan data pemilih telah ditetapkan oleh PPLN Kuala Lumpur tersebut, dilakukan dengan cara tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, hanya berdasarkan perhitungan prosentase dari kesepakatan loby-loby dengan perwakilan Partai Politik. Dengan telah ditetapkannya tujuh orang tersangka, kata Djuhandhani, pihaknya segera menyelesaikan berkas perkara dengan sisa waktu enam hari kerja. "Dengan waktu tinggal 6 hari kami harus selesaikan berkas perkara karena penanganan Tindak Pidana Pemilu hanya 14 hari. Saat ini penyidik sedang bekerja keras menyelesaikan berkas tersebut," ujarnya.
Baca juga: Bawaslu menduga pelanggaran di Kuala Lumpur libatkan orang selain PPLN
Baca juga: Bawaslu RI sebut salah satu eks PPLN Kuala Lumpur melanggar pidana
Baca juga: KPU nonaktifkan anggota PPLN Kuala Lumpur akibat pendataan pemilih

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Kutipan Pemberontak

pinjol ilegal tanpa verifikasi wajah dan rekening pribadi
KPU tempatkan Muhaimin di tengah saat debat keempat
Arsip foto - Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (kiri), cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (tengah), dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD (kanan) bergandengan tangan usai mengikuti Debat Kedua Cawapres Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (22/12/2023). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/tom/aa.
Itu sudah diatur
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menempatkan Muhaimin Iskandar di posisi tengah, antara Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD, saat Debat Keempat Cawapres Pemilu 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (22/1).

Anggota KPU RI August Mellaz di Kantor KPU, Jakarta, Jumat, mengatakan Muhaimin Iskandar juga akan menjadi cawapres pertama yang akan memaparkan visi dan misi saat debat keempat tersebut.

"Nanti, di debat keempat, urutan untuk penyampaian visi dan misi akan dimulai dari pasangan calon nomor urut 1; sedangkan untuk posisi, nanti kalau tidak salah itu, pasangan calon nomor urut 1 di tengah. Itu sudah diatur," kata Mellaz.

Dia pun menjelaskan saat Debat Kelima Capres Pemilu 2024, pada Minggu (4/2) nanti, posisi capres akan kembali seperti Debat Pertama Capres Pemilu 2024.

Baca juga: Ini profil 11 panelis debat cawapres kedua pada Pemilu 2024

Saat debat perdana pada 12 Desember 2023 lalu, posisi pasangan calon nomor urut 1 berada di sebelah kiri, kemudian pasangan calon nomor urut 2 berada di tengah, dan pasangan calon nomor urut 3 berada di sisi kanan.

"Kalau dalam konteks panggung seperti itu. Kalau konteks penyampaian visi dan misi, pertama itu sesuai dengan pelaksanaan debat sejak debat pertama," ujarnya.

Sebelumnya, Senin (15/1), Mellaz juga telah memastikan KPU menggunakan format debat yang sama dengan tiga debat capres-cawapres sebelumnya.

Durasi debat keempat juga akan sama seperti debat sebelumnya, yakni 150 menit, dengan durasi khusus debat 120 menit dan terdiri atas enam segmen.

Baca juga: Wapres minta debat Capres dan Cawapres cukup di forum resmi

Segmen pertama debat akan dibuka dengan penyampaian visi, misi, dan program kerja; kemudian segmen keenam akan ditutup dengan pernyataan kesimpulan oleh masing-masing cawapres.

Debat Keempat Cawapres Pemilu 2024 membahas tema terkait energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Rangkaian debat capres-cawapres Pemilu 2024 terakhir akan berlangsung pada 4 Februari untuk capres dan mengusung tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia (SDM), dan inklusi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Indef soroti isu makanan bergizi jelang debat Cawapres

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Kejahatan mempunyai caranya sendiri

ditogel
PHRI Bali ingin spa tak masuk hiburan meski pajak 40 persen ditunda
Ketua PHRI Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati saat diwawancara soal kenaikan pajak spa di Denpasar, Rabu (10/1/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari.
Badung (ANTARA) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mengatakan tetap memperjuangkan agar status spa/mandi uap tidak masuk dalam kategori hiburan meskipun pada Rabu (17/1) lalu Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan sudah menyampaikan agar dilakukan penundaan penerapan pajak 40-75 persen itu.

“Tetap diperjuangkan, itu kan penundaan untuk 40 persen, sementara dua hal yang substansial bagi kami adalah kedudukan spa yang disebut bagian hiburan dan kenaikan pajak hiburan itu sendiri, itu dua yang diperjuangkan,” kata Ketua PHRI Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati di Badung, Sabtu.

Cok Ace, sapaannya, mengaku senang ketika dukungan dari pemerintah pusat masuk, namun ia tak dapat membendung semangat pengusaha spa yang mengajukan judicial review terkait Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 itu ke Mahkamah Konstitusi.

PHRI Bali yang menjadi induk dari Bali Spa and Wellness Association (BSWA) merasa jika nantinya pajak 40 persen diberlakukan maka pengusaha spa tidak akan mendapat keuntungan.

Dengan margin 25-35 persen saja menurutnya sudah paling tinggi, sementara jika dihadapkan dengan 40 persen maka tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh pengusaha.

Maka dari itu, di samping dukungan Menkomarves Luhut Binsar terkait penundaan penerapan pajak, PHRI Bali tetap ingin MK meninjau undang-undang tersebut, termasuk demi pengusaha hiburan di luar spa yang baru bangkit.

Selain itu, posisi spa/mandi uap dalam kategori hiburan perlu dipertanyakan, lantaran dalam peraturan yang diatur Kemenparekraf menyebutkan bahwa spa bukan kelompok hiburan dalam kepariwisataan.

Sejauh ini di Bali baru Kabupaten Badung yang berani mengambil tindakan dengan secara resmi menunda penerapan pajak spa 40 persen dengan menetapkan kembali di angka 15 persen.

Ketua PHRI Bali yang merupakan Wakil Gubernur Bali 2018-2023 ini berharap kabupaten/kota lainnya segera menyusul, lantaran ada klausul bahwa kepala daerah memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan sepakat untuk menunda penerapan kenaikan pajak barang jasa tertentu (PBJT), agar tidak merugikan masyarakat dan pelaku usaha kecil.

"Jadi kita mau tunda saja dulu pelaksanaannya karena itu dari Komisi XI kan sebenarnya, bukan dari pemerintah ujug-ujug terus jadi gitu. Sehingga kemarin kita putuskan ditunda, kita evaluasi," kata dia.

Baca juga: Kemenkeu berencana diskusi dengan pelaku usaha soal pajak hiburan
Baca juga: PHRI Bali nilai pajak usaha spa idealnya 15 persen 
Baca juga: Pengusaha spa di Bali ajukan uji materi terkait tarif pajak
 

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Penjahat super yang tak terkalahkan di alam semesta

slot deposit 5000 dapat bonus
Jokowi bantah kabar sebagian menteri akan mundur
Presiden RI Joko Widodo saat ditemui usai menghadiri acara Hari Lahir (Harlah) ke-78 Muslimat NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (20/1/2024). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga/pri.
Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo membantah kabar yang beredar yang menyebutkan sebagian menteri di Kabinet Indonesia Maju, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

"Menteri setiap hari kita ratas, setiap kita rapat terbatas, setiap hari rapat internal, setiap hari dengan semua menteri atau dengan sebagian menteri," kata Presiden Jokowi saat ditemui usai menghadiri acara Hari Lahir (Harlah) ke-78 Muslimat NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu.

Menepis kabar tersebut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa setiap hari ia menggelar rapat internal bersama para menteri dari pagi hingga malam.

Ia mengaku dalam setiap rapat dengan menteri yang berbeda itu tidak menemukan ada masalah.

"Ya kabarnya dari siapa? Wong kita dari pagi sampai sore, pagi siang malam, kita rapat paripurna, rapat internal, rapat terbatas, selalu enggak pernah ada jedanya. Setiap jam, setiap dua jam gonta ganti rapat, gonta ganti menteri juga enggak ada masalah," kata Jokowi.

Menurut dia, isu menteri mundur itu termasuk hal yang dikaitkan dengan politik, mengingat sudah memasuki bulan politik atau menjelang pesta demokrasi Pemilu 2024 pada Februari mendatang.

Namun begitu, Kepala Negara menekankan bahwa para menteri masih bekerja rutin seperti biasanya.

"Ya namanya bulan politik, tahun politik ya, semua hal akan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat politik, tapi biasa kok kita kerja biasa, kerja rutin biasa," kata Jokowi.

Seperti diberitakan, ekonom senior Faisal Basri dalam sebuah acara diskusi di Jakarta baru-baru ini menyebut Sri Mulyani adalah menteri yang secara moral paling siap untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

Selain Sri Mulyani, Faisal juga menyebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono siap mundur.

Menurut Faisal, menteri dari kalangan teknokrat siap mundur karena isu dukungan Presiden dalam pilpres.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Selir Chunqiu

kartugg
Gibran utarakan pentingnya bangun rasa kepemilikan warga desa
Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (kanan) menyampaikan pandangannya di hadapan dua cawapres lainnya Muhaimin Iskandar (kiri) dan Mahfud MD saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). Debat Keempat Pilpres 2024 itu mengangkat tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. ANTARA FOTO//M Risyal Hidayat/Spt.
Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengutarakan pentingnya membangun rasa kepemilikan atau sense of belongingdi kalangan warga desa, agar warganya tidak kabur ke kota dan membiarkan desa terbengkalai.

“Intinya, di sini adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa sense of belongingdari masyarakat desa,” kata Gibran saat merespons jawaban calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar ketika segmen ketiga debat keempat KPU RI di JCC, Jakarta, Minggu.

Adapun Muhaimin mendapat pertanyaan dari panelis terkait kebijakan dan strategi yang dilakukan agar warga desa lebih berminat untuk tinggal dan membangun desa. Gibran pun turut mengemukakan pendapatnya atas pertanyaan tersebut.

Lebih lanjut, pasangan Prabowo Subianto itu mencontohkan desa wisata di Mojokerto, Jawa TImur.

“Saya pernah ke Mojokerto, di situ ada desa wisata nomor satu se-Indonesia, kemarin dapat penghargaan dari Pak Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif). Intinya adalah ini adalah desa wisata dibangun dengan crowdfunding, jadi masyarakat desa punya saham di destinasi wisata tadi,” ujarnya.

Menurut dia, dewa wisata tersebut adalah contoh dari bagaimana rasa kepemilikan terbangun antarmasyarakat.

“Jadi, ini salah satu contoh yang baik cara bagaimana agar masyarakat desa tidak meninggalkan desa atau mencari pekerjaan di kota. Kita bangun sense of belonging, kita pengenprogram-program yang sudah dijalankan di Mojokerto ini juga bisa dijalankan di desa-desa yang lain,” katanya.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Baca juga: Mahfud: KPK ungkap banyak aparat bekingi mafia tambang ilegal
Baca juga: Muhaimin ingin masyarakat adat dilibatkan dalam pembangunan
 

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Jiuxiaojue

slot piala
KPU akan tindak jual beli stempel surat suara di e-commerce
Ilustradi - Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kiri) berbincang Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya (kanan) saat memeriksa kardus berisi surat suara Pemilu 2024 di Gudang Logistik KPU Kabupaten Badung, Bali, Kamis (11/1/2024). ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/Spt/pri.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menindak jual beli stempel surat suara Pemilu 2024 yang dijual bebas di e-commerce.

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menegaskan seluruh perlengkapan Pemilu 2024 diproduksi oleh KPU bukan dari eksternal KPU. Untuk itu, dia melarang semua pihak memperjualbelikan perlengkapan pemilu.

"Ya, tidak boleh, kan yang buat KPU," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Hasyim menambahkan stempel-stempel untuk keperluan TPS di berbagai daerah itu diproduksi oleh KPU kabupaten.

“Kalau yang seperti ini kan yang produksi KPU kabupaten,” jelasnya.

Berdasarkan pantauan ANTARA stempel surat suara Pemilu 2024 itu diketahui dijual di sebuah e-commerce, salah satunya oleh akun teguhyuono.

Dalam lamannya, dia menyebut pihaknya menjual stempel khusus panitia pemilihan umum PPS dan KPPS.

"Stempel Surat Suara Pemilu 2024 (Presisi Sesuai Surat Suara)," tulis penjual.

Stempel surat suara Pemilu 2024 tersebut dijual dengan kisaran harga Rp13.000 hingga Rp39.500. Penjual stempel surat suara tersebut menyebut pengiriman dikirim dari Kabupaten Lampung Selatan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, sebagai peserta Pilpres 2024.

Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024